Home / Bisnis / Sumut Butuh BUMD Holding

Sumut Butuh BUMD Holding

Medan, 28/4 (LintasMedan) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) disarankan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bersifat holding company untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).

Anggota Komisi C (Bidang Keuangan) DPRD Sumut, Satrya Yudha Wibowo mengatakan, selama ini BUMD milik Pemprov Sumut masih banyak yang belum bisa menghasilkan PAD. Karena antara satu BUMD dengan lainnya tidak memiliki visi serta manajemen yang sama dalam mengejar target pendapatan. Masih terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas.

“Sudah saatnya Pemprov Sumut berpikir membentuk BUMD holding yang nanti membawahi beberapa anak perusahaan yang sudah ada selama ini. agar manajemennya lebih memiliki visi yang sama dan efektif dalam komunikasi serta koordinasi,” kata Bendahara Fraksi PKS itu kepada wartawan Selasa.

Satrya menyebutkan, saat ini hanya dua BUMD yang bisa memberikan PAD yaitu PT Bank Sumut sekitar Rp 150 miliar dan PT Perkebunan Sumut Rp17,5 miliar. Selebihnya seperti Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Industri (PD AIJ), PD Perhotelan yang kini menjadi PT Dhirga Surya dan PT Sarana dan Prasarana Sumut belum pernah menghasilkan PAD. Karena semuanya berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak jelas target PAD yang harusnya bisa diperoleh.

Pemprov Sumut , kata dia tidak bisa selamanya bergantung pada pendapatan pajak kenderaan bermotor. Untuk itu harus ada terobosan dalam menggenjot BUMD yang sudah ada dengan membentuk holding company. Seluruh BUMD yang ada saat ini akan menjadi anak perusahaannya kecuali PT Bank Sumut dan PDAM Tirtanadi yang memang masih harus berdiri sendiri.

“Kita punya perusahana perkebunan, punya perhotelan, PD AIJ dan PT Sarana Prasarana, kenapa ini tidak disatukan saja menjadi BUMD holding agar target PAD-nya lebih jelas dan terukur,” kata Satrya.

Sehingga antara pemegang saham yakni Pemprov Sumut dengan manajemen perusahaan dan pihak pengawas seperti DPRD Sumut komunikasinya bisa lebih sederhana yaitu cukup dengan BUMD holding. Sementara anak-anak perusahaannya tetap bisa leluasa bekerja mengejar target PAD.

“Kalau sekarang kan terlalu repot, harus satu persatu dipanggil. Manajemennya pun tidak memiliki visi seragam. Berbeda jika sudah ditangani holding company, koordinasi kita cukup dengan satu BUMD itu saja,” ujarnya.

Menurut Satrya hal itu sangat memungkinkan dan sudah berhasil diterapkan oleh Pemprov Jawa Timur (Jatim) yang memiliki BUMD holding yaitu Wira Jatim Group. Perusahaan tersebut kini memiliki 15 anak perusahaan yang terdiri dari perusahaan karet, pabrik es, perhotelan dan sebagainya. Semuanya dapat dikoordinir secara professional dan koordinasi dengan pemerintahnya pun lebih sederhana.

“Pendapatan dari BUMD holding di Jatim itu sudah lumayan signifikan dalam menambah PAD. Manajemen perusahaannya pun benar-benar professional. Ini nanti akan kita coba usulkan dari Dewan dengan rencana merevisi Perda BUMD yang kita miliki,” kata Satrya.

Satrya yakin jika Pemprov Sumut memiliki BUMD holding, akan lebih banyak anak perusahaan yang bisa dibentuk. Bahkan bisa ambil bagian dalam mengerjakan proyek pembangunan nasional yang ada di Sumut seperti pembangunan jalan Tol, jembatan layang dan infrastruktur lainnya.(LMC-02)

About Lintas Medan

Comments are closed.

Scroll To Top