Home / Medan / Konsumen Diminta Hati-hati Tandatangani Kesepakatan Kredit

Konsumen Diminta Hati-hati Tandatangani Kesepakatan Kredit

LOeasingMedan, 29/5 (LintasMedan) – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengimbau agar konsumen bisa lebih berhati-hati dalam menandatangani kesepakatan kredit dengan pihak pelaku usaha.

Apalagi BPKN mencatat kasus pengaduan konsumen terkait kredit kenderaan bermotor terbilang tinggi, bahkan menempati posisi kedua setelah jasa Perbankan.

“Kasus penarikan paksa kenderaan bermotor dari konsumen yang dilakukan debt collector ini umumnya karena terlambat membayar angsuran. Umumnya konsumen beralasan sedang kesulitan ekonomi,” kata Koordinator Komisi Pelayanan dan Pengkajian Pengaduan BPKN, Dr Djainal Abidin Simanjuntak, pada diskusi forum komunikasi penanganan pengaduan konsumen, dengan topik “ Penarikan Paksa Objek Jaminan Kredit Konsumen dan Jaminan Perlindungan terhadap Hak-Hak konsumen “, Kamis, di Balai Kota Medan.

Dia mengatakan dalam kondisi tersebut konsumen umumnya mendapat perlakuan-perlakuan yang cenderung merugikan, harapan mendapat kelonggaran dari pelaku usaha umumnya juga tidak didapatkan.

Djainal menilai bahwa keadilan cenderung tidak berpihak kepada konsumen, bahkan pelaku usaha yang tidak merespon dan meyelesaikan pengaduan konsumen juga tidak mendapat sanksi yang jelas.

“Bahkan keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) apabila mampu memenangkan pihak konsumen juga tidak memaksa pelaku usaha untuk melaksanakannya, pelaku usaha lebih memilih penyelesaian sengketa di pengadilan umum, lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ,” kata Djainal pada diskusi yang di buka Sekda Medan Syaiful Bahri.

Selain itu dia mengatakan BPKN juga tidak memiliki wemenang menyelesaikan pengaduan konsumen, karena fungsinya sebatas memberikan saran dan pertimbingan.

Pelaku usaha berani bertindak sewenang-wenang karena perjanjian yang ditandatangani menyebutkan penyerahan hak milik sacra fiducia, dalam undang-undang nomor 42 tentang jaminan fiducia substansinya lebih pada melindungi kepentingan dan tindakan pelaku usaha.

Diskusi dengan peserta para praktisi, Asosiasi, Pelaku Usaha, anggota BPSK, BPKN serta SKPD Pemko Medan ini juga menghadirkan nara sumber dari BPSK Kota Medan, Otoritas Jasa Keungan (OJK) Medan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Medan.

Walikota Medan diwakili Sekda Medan menilai diskusi ini dapat didijadikan sebagai forum penyebarluasan informasi perlindungan konsumen kepada masyarakat sekaligus mendorong sikap dan keberpihakan semua kepada kepentingan dan kepuasan konsumen, sekaligus menciptakan keseimbangan hak-hak serta kewajiban produsen dan konsumen.(LMC-02)

About Lintas Medan

Comments are closed.

Scroll To Top