Home / Bisnis / Pemerintah Percepat Infrastruktur Melalui Skema Availability Payment

Pemerintah Percepat Infrastruktur Melalui Skema Availability Payment

Ilustrasi- Pengerjaan proyek pembangunan jalan di Sumut.(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 29/5 (LintasMedan) – Pemerintah melalui Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui skema Availability Payment.

Sekretaris Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Safuadi mengatakan hal itu kepada wartawan Kamis, di sela lokakarya tentang ‘skema pembiayaan atas ketersediaan layanan atau availability payment sebagai lternatif pembiayaan proyek infrastruktur yang menjanjikan’.

Safuadi menyampaikan Availability Payment merupakan salah satu inovasi baru pemerintah yang dirancang untuk mendukung pembiayaan proyek infrastruktur seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 mengenai kerjasama pemerintah dan badan usaha dan penyediaan infrastruktur.

Jadi dalam skema ini, kata dia badan usaha akan menanggung biaya pendanaan proyek infrastruktur, termasuk di dalamnya biaya konstruksi dan biaya operasi serta pemeliharaan proyek selama masa konsesi. Investasi tersebut akan dikembalikan secara tahunan (annually) oleh Kementerian, Lembaga Negara atau pemerintah daerah yang bertindak sebagai penanggung jawab proyek (PJPK).

Pihak PJPK akan melakukan pembayaran Availability Payment setelah proyek infrastruktur tersebut mulai beroperasi dan didasarkan pada kualitas layanan infrastruktur yang dihasilkan oleh badan usaha.

“Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah yang diharapkan membuat roda-roda ekonomi bergerak lebih cepat,” paparnya.

Dirut PT PII (Persero) Sinthya Roesli menambahkan skema Availability Payment memungkinkan PJPK memperoleh layanan infrastruktur tanpa harus menyediakan dana sebelum proyek beroperasi.

“Proyek-proyek infrastruktur yang kurang layak secara finansial seperti rumah sakit, penjara atau sosial lainnya dapat ditawarkan sebagai proyek KPBU.(LMC-07)

About Lintas Medan

Comments are closed.

Scroll To Top