Home / Headline / Humas DPRD Medan Diminta Transparan Kelola Anggaran

Humas DPRD Medan Diminta Transparan Kelola Anggaran

Ilustrasi - Gedung DPRD Kota Medan.  (Foto: LinrtasMedan/ist)

Ilustrasi – Gedung DPRD Kota Medan. (Foto: LinrtasMedan/ist)

Medan, 13/6 (LintasMedan) – Ketua DPRD Kota Medan Hendry John Hutagalung meminta bagian humas sekretariat DPRD setempat mengelola anggaran secara tepat dan transparan.

“Penggunaan anggaran di bagian Humas (DPRD Medan) harus digunakan dengan tepat, transparan dan akuntabel,” katanya di Medan, Sabtu.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, transparansi tersebut penting mengingat sebagian dana yang dikelola oleh bagian Humas DPRD Medan menyangkut kepentingan publik.

Terkait dengan alokasi anggaran untuk bagian Humas DPRD Medan, Hendry mengaku belum memperoleh data secara rinci, termasuk untuk kegiatan apa saja anggaran tersebut digelontorkan.

Ia menambahkan, pihaknya tidak sependapat jika bagian Humas DPRD Kota Medan bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada insan pers.

“Laporkan ke saya jika rekan-rekan pers merasa diperlakukan diskriminatif oleh bagian Humas,” ujarnya.

Sementara itu Kabag Humas Sekretariat DPRD Medan Yuslizar Herman, membenarkan ada alokasi anggaran untuk publikasi.

Namun dia belum bersedia menyebutkan secara rinci besaran anggaran dan kemana saja dana yang bersumber dari APBD Kota Medan itu dialokasikan.

“Maaf ya, saya belum bisa menjelaskannya karena sekarang ini saya sedang mengikuti kegiatan Pak Wali (Walikota Medan),” katanya saat dihubungi melalui saluran telepon, Sabtu.

Sinyalemen yang beredar menyebutkan, Humas sekretariat DPRD Medan untuk tahun anggaran 2015 diperkirakan mengucurkan dana publikasi sekitar Rp51 juta per bulan.

Hingga saat ini juga belum diperoleh informasi secara resmi dari institusi terkait mengenai sejauh mana efektivitas dari anggaran publikasi yang dialokasikan DPRD Kota Medan bagi kepentingan publik, khususnya terhadap masyarakat di ibu kota Provinsi Sumut tersebut.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Azis mengatakan bahwa tata kelola keuangan pemerintah daerah yang sering menimbulkan pelanggaran hukum masih menjadi masalah serius yang harus segera dibenahi, sebelum upaya-upaya mengoptimalkan penggunaan keuangan untuk program-program kemakmuran rakyat.

“Seharusnya setiap rupiah yang dikucurkan dari anggaran negara, itu dapat dihitung seberapa besar manfaatnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat,” katanya saat menyampaikan ceramah di Universitas Sumatera Utara (USU), belum lama ini. (LMC-01)

About Lintas Medan

Kelvin Benjamin Jersey