Home / Peristiwa / KRA Prihatin Perampasan Tanah Rakyat Terus Terjadi

KRA Prihatin Perampasan Tanah Rakyat Terus Terjadi

Demonstran dari Komite Revolusi Agrasia (KRA) saat berorasi di depan gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (28/9).(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 28/9 – (LintasMedan)- Komite Revolusi Agraria (KRA) mengaku prihatin terjadinya perampasan tanah rakyat hampir di seluruh wilayah di Indonesia.

“Begitu banyak konflik agraria dari hulu sampai hilir namun pemerintah terkesan membiarkan dan tutup mata,” teriak massa KRA saat berorasi di depan gedung DPRD Sumut, dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, Senin siang.

Menurut massa di bawah kordiantor aksi Irsan Tampubolon, meski Indonesia merupakan negeri yang kaya raya , subur dan makmur atas seluruh sumber daya alam yang ada, namun kekayaan itu tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. Terutama kaum tani tetap miskin dan tertindas.

Tanah dan kekayaan alam yang ada di negeri ini, hampir mayoritas dimiliki dan dikuasai oleh penguasa dan pemilik modal. “Rakyatnya miskin dan sengsara di negeri sendiri,” teriak massa.

Demonstran membeberkan bahwa data yang dihimpun oleh Tim B plus tahun 2002 ada sekitar 700 lebih konflik tanah dan tahun 2012meningkat menjadi 2800 kasus tanah berdasarkan data Polda Sumut.

Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab dalam menetapkan hak atas tanah (Objek Ladreform, HGU, HGB, SHM dan sebagainya), menurut mereka tidak mampu melaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 secara murni dan konsekwen.

Padahal rakyat punya hak atas tanah negara untuk dikelola dan dijadikan lahan-lahan pertanian pangan seperti, beras, jagung, ubi dan sebagainya, sehingga pemerintah tidak perlu lagi menjalankan kebijakan impor bahan pokok tersebut yang akhirnya sangat merugikan kaum tani.

KRA dalam orasinya juga menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah, di antaranya mendesak kebijakan impor beras , impor sapi dan seluruh kebijakan impor.

“Kami juga minta untuk dihentikan kriminalisasi, penangkapan dan penahanan terhadap rakyat petani maupun aktifis yang memperjuangkan hak atas tanah,” kata Irsan.

Setelah diterima oleh perwakilan DPRD Sumatera Utara, akhirnya pengunjukrasa yang membawa spanduk dan poster itu membubarkan diri dan melanjutkan aksi yang sama di Kantor Gubernur Sumut.(LMC-02)

About Lintas Medan

Comments are closed.

Scroll To Top