Home / Headline / Anggota DPRD Sumut Kembalikan Uang Suap Diproses Hukum

Anggota DPRD Sumut Kembalikan Uang Suap Diproses Hukum

Yuyuk Andriati

Yuyuk Andriati

Medan, 14/12 (LintasMedan) – Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan  anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) yang diduga menerima uang suap interpelasi dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, tetap diproses secara hukum.

“Pengembalian uang tidak akan menghapuskan perkara pidana yang ditangani KPK,” kata pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dihubungi LintasMedan.com dari Medan, Senin malam.

Ia menjelaskan, KPK masih memerlukan pengembangan dan kajian dengan melakukan pemeriksaan silang kesaksian dari yang bersangkutan, yakni keterangan satu saksi akan dikonfirmasi ke saksi lain.

Dalam penyidikan, lanjutnya, diperlukan teknik-teknik yang bertujuan supaya bisa cepat selesai dan pengembangan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

“Suap itu pidana. Sebagian dari mereka itu hanya mengembalikan apa yang diterima. Bagaimana kelanjutannya, kita sedang dalami,” tuturnya.

Ketika ditanya nama-nama oknum anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 maupun 2014-2019 yang telah mengembalikan uang suap interpelasi, Yuyuk menyatakan belum bersedia menyampaikan hal itu.

“Pada dasarnya semua (anggota DPRD Sumut) tetap akan dimintai pertanggungjawabannya,” katanya.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini diperkirakan baru enam anggota DPRD Sumut yang sudah mengembalikan uang kepada KPK.

Mereka antara lain Brilian Moktar dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hardi Mulyono (Fraksi Partai Golongan Karya), dan Chaidir Ritonga (Fraksi Partai Golkar).

Untuk teknis proses penyelidikan, ia enggan menyebutkan secara detail nama-nama anggota DPRD Sumut lain  yang juga telah mengembalikan gratifikasi dari Gubernur Sumut non-aktif karena dinilai rentan mengganggu proses penyelidikan.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Sumut sekitar enam  bulan lalu berencana mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Gatot Pujo Nugroho menyangkut empat hal, yakni pengelolaan keuangan daerah dan penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD 2015.

Selain itu, kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan etika Gubernur Gatot sebagai kepala daerah.

Sebanyak 57 dari 100 anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 membubuhkan tanda tangan untuk mengajukan hak interpelasi. (LMC-01)

About Lintas Medan

Kelvin Benjamin Jersey