Home / Medan / Pemko Medan Habiskan Rp751 Juta Sewa Gedung Diklat

Pemko Medan Habiskan Rp751 Juta Sewa Gedung Diklat

Ilustrasi - Situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Pemko Medan. (Foto: LintasMedan/ist)

Ilustrasi – Situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Pemko Medan. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 6/4 (LintasMedan) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan menghabiskan dana sebesar Rp751.150.000 melalui APBD 2016 untuk menyewa gedung yang akan dijadikan tempat pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi calon aparatur sipil negara (ASN) golongan I, II dan III.

Berdasarkan informasi yang dihimpun LintasMedan, Rabu, tahapan demi tahapan tender sewa gedung diklat sudah diumumkan dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Pemko Medan.

Dalam situs LPSE itu disebutkan, penyelenggara lelang adalah Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Medan.

Sedangkan kualifikasi usaha peserta lelang, masing-masing perusahaan kecil dan non kecil.

Pihak pengelola LPSE Pemko Medan juga menginformasikan bahwa pengumuan pascakualifikasi  dibuka mulai 5 April hingga 11 April 2016.

Dalam data LPSE itu disebutkan jadwal penetapan dan pengumuman lelang pada 19 April, surat penunjukan penyedia barang/jasa pada 25 April dan penandatangan kontrak pada 26 April 2016.

Namun hingga saat ini belum ada informasi secara resmi yang menyebutkan  kriteria maupun ukuran luas  gedung  yang akan disewa untuk pelaksanaan diklat prajabatan tersebut.

Sebagaimana diketahui, proses pengadaan barang dan jasa memiliki delapan prinsip yang diharapkan dapat terpenuhi dan salah satunya adanya transparansi.

Melalui prinsip transparansi, diyakini semua proses pengadaan barang dan jasa di setiap instansi pemerintah dapat dipantau oleh masyarakat secara online melalui website LPSE.

Kalangan pegiat antikorupsi menilai selama ini perencanaan pengadaan barang dan jasa pada hampir semua kantor pemerintah khususnya daerah tidak diawasi secara maksimal.

Kuat dugaan, tidak optimalnya pengawasan rawan dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi.

“Tingginya angka kasus yang ditangani KPK, menjadi indikator proyek pengadaan barang dan jasa merupakan lahan subur praktik korupsi di Indonesia,” kata Direktur Program Indonesia Procurement Watch (IPW) Hayie Muhammad, di Surabaya, belum lama ini. (LMC-01)

About Lintas Medan

Comments are closed.

Scroll To Top