Home / Sports / Kepemimpinan Wasit di PON Jabar Dinilai Buruk

Kepemimpinan Wasit di PON Jabar Dinilai Buruk

Pertandingan cabor bela diri karate yang diwarnai aksi protes terhadap kepemimpinan wasit, di PON XIX Jawa Barat, Senin (19/9).(Foto:lintasmedan/irma)

Bandung, 19/9 (LintasMedan) – Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 di Jawa Barat diwarnai ‘hujan’ protes terhadap kepemimpinan wasit yang dinilai tidak adil dan terkesan banyak menguntungkan tuan rumah.

Protes dan kekecewaan sejumlah kontingen terhadap kepemimpinan wasit terjadi di beberapa pertandingan dan membuat beberapa kontingen daerah kecewa.

Bahkan aksi mogok juga terjadi pada pertandingan cabang judo, Senin.

Kinerja wasit yang dianggap buruk menjadi pemicu mundurnya sejumlah peserta, termasuk DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Kontingen Jatim melancarkan aksi mogok dengan tidak datang ke venue pertandingan. Sedangkan kontingen DKI yang dijadwalkan turun melawan Banten di nomor beregu putra tetap datang tapi tidak bertanding. DKI ke arena hanya untuk memberikan hormat lalu turun dan meninggalkan venue.

Ketua Bidang Hukum KONI Jatim, Amir Burhanuddin, menjelaskan, aksi mogok ini merupakan kelanjutan dari protes di nomor kata (seni) pada Minggu (18/9/2016).

“Kami segera melayangkan protes secara resmi untuk bisa me-review lagi pertandingan yang sudah berlangsung. Kami harap akan segera ada keputusan yang baik dari protes yang kami utarakan seperti saat kami memprotes hasil di gantole. Proses setelah protes resmi paling lama dua hari,” kata Amir.

Protes juga terjadi di beberapa pertandingan lainnya, di antaranya cabor karate

Bahkan buruknya kualitas wasit dan juri di PON XIX/2016 Jabar mengundang protes kontingen DKI Jakarta.

Ketua Pengrov Federasi Olahraga Karate Indonesia (Forki) DKI Jakarta, Dody Rahmadi Amar melakukan protes keras terkait penyediaan wasit juri yang bertugas dalam memimpin pertandingan dengan penggunaan sistem teknologi komputer.

DKI Sampai mengancam akan walkout dari Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX-2016 apabila panitia penyelenggara dan Panitia Besar (PB PON) mengabaikan surat protes yang dilayangkan kepada mereka.

Dia juga mengkritik PB Forki atas aturan sepihak pada gelaran PON yang meliputi penerapan drawing berbasis komputerisasi serta pemberian wild card pada pengprov tertentu, yang dianggap merugikan beberapa Pengprov lain.

Protes terhadap wasit dan protes terhadap aturan yang terkesan menguntungkan tuan rumah juga terus bermunculan bahkan hingga terjadi kerusuhan seperti di cabang sepak bola yang digelar di Bogor.

Kemudian di pertandingan Polo air di Stadion si Jalak Harupat, Soreang, Bandung, pada Senin (19/9) malam.

Atlet polo Air DKI Jakarta yang sedang menyaksikan laga Jawa Barat melawan Sumatera Selatan, harus menjadi korban pemukulan oknum TNI.

Pelatih Kepala polo air DKI Jakarta, Calvin Legawa, mengutarakan awal mula terjadinya kericuhan adalah di dalam kolam. Saat itu, laga semifinal antara Jabar kontra Sumsel dihentikan karena pemain kedua tim terlibat adu jotos.

“Jadi pertandingan itu memanas pemain kedua tim adu pukul. Karena itu panitia memilih menghentikan perlombaan agar kedua tim tenang,” katanya.

Tapi penontonnya yang sebagian berseragam aparat justru tidak tenangddan malah melemparkan botol air mineral ke arah bawah,” papar Calvin.

Menanggapi buruknya kepemimpinan wasit Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar berharap hal itu tidak mengganggu misi meningkatkan prestasi olahraga nasional.

“Hal-hal yang sifatnya protes sebenarnya sesuatu yang biasa di dalam setiap multievent. Namun tetap ada ruang untuk penyelesaian untuk setiap masalah yang ada,” katanya di GOR Sasana Budaya Ganesha.(LMC/int)

About Lintas Medan

Comments are closed.

Scroll To Top