Tujuh Kabupaten Diharap Maksimalkan Sinergitas Kembangkan Danau Toba

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan tujuh bupati se kawasan Danau Toba memberikan keterangan kepada pers mengenai proyek pengembangan Danau Toba, di Parapat, belum lama ini.(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 31/12 (LintasMedan) – Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi berharap tujuh kabupaten yang wilayahnya masuk kawasan Danau Toba terus memaksimalkan sinergitas dan saling berkoordinasi mewujudkan percepatan pembangunan sektor pariwisata di danau terbesar di Asia tersebut.

“Dukungan dan perhatian pemerintah pusat terhadap mega proyek pengembangan pusat wisata Danau Toba begitu besar. Karena itu, tujuh bupati di kawasan Danau Toba harus senantiasa kompak dalam mewujudkan percepatan pembangunan tersebut,” katanya kepada pers dalam acara refleksi akhir tahun 2016, di Medan, Sabtu.

Sinergitas antar sesama bupati maupun pemerintah kabupaten, menurut dia, sangat berperan penting dalam menyatukan persepsi dan kebijakan pengembangan Danau Toba yang kelak diyakini mampu memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar dan perolehan devisa.

Tujuh kabupaten tersebut yakni, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir, Simalungun, Dairi dan Tanah Karo.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian dan lembaga mulai tahun 2017 akan merealisasikan paket proyek bernilai triliunan rupiah untuk menata sarana infrastruktur guna menjadikan Danau Toba sebagai salah satu pusat wisata berskala internasional.

Beberapa sarana infrastruktur yang segera direalisasikan, menurut Erry, kedua ruas tol yang akan dibangun adalah Tebing Tinggi – Siantar dan Siantar – Parapat.

Pembangunan infrastruktur jalan ini akan mempersingkat waktu tempuh yang dibutuhkan ke Danau Toba. Selama ini perjalanan dari Medan hingga Danau Toba bisa memakan waktu sekitar lima jam.

Pemerintah juga akan meningkatkan status dari beberapa jalan di sekitar Danau Toba menjadi jalan nasional. Salah satunya adalah jalan lingkar luar sepanjang 360 kilometer.

Diakuinya, program pengembangan Danau Toba merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah pusat untuk mempercepat kemajuan perekonomian Sumut sekaligus mendorong pertumbuhan investasi. (LMC-02)




Tim Gabungan Intensifkan Razia Narkoba

Petugas tim gabungan memeriksa sampel urine sejumlah pengunjung,  saat melakukan razia di salah satu tempat hiburan malam, di Medan, Jumat (30/12). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 30/12 (LintasMedan) – Tim gabungan di bawah koordinasi Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, mengintensifkan razia narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain (narkoba) di sejumah tempat hiburan malam di Kota Medan.

“Kegiatan tersebut merupakan operasi rutin dalam rangka Cipta Kondisi Gangguan Kamtibmas menjelang tahun baru 2017,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Rina Sari Ginting, di Medan, Jumat

Disebutkan, jumlah personel yang diterjunkan dalam razia rutin tersebut sebanyak 146 orang berasal dari beberapa instansi.

Dalam melaksanakan razia, tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut turut mengerahkan dua ekor anjing pelacak.

Adapun tempat hiburan yang dirazia, antara lain karaoke New Iquana di Kecamatan Medan Petisah Medan serta karaoke dan pub Barcelona di Jalan William Iskandar.

Saat menyambangi karaoke New Iguana, personel tim gabungan menemukan 14 orang pengunjung positif mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi.

Sedangkan di karaoke Barcelona, terdapat delapan orang pengunjung dan dua orang karyawati tempat hiburan malam tersebut yang berdasarkan pemeriksaan urine dinyatakan positif mengkonsumsi ekstasi.

“Mereka yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba selanjutnya dibawa ke kantor Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumut untuk dilakukan assesment dalam rangka rehabilitasi,” ujarnya.  (LMC-06)




Pengamat Yakin Proses Pilwagub Sumut Dipantau KPK

Suasana sidang paripurna pemilihan wakil gubernur di gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, pada 24 Oktober 2016. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 30/12 (LintasMedan) – Pengamat hukum dari Sumatera Utara (Sumut) Dr. Abdul Hakim Siagian SH, MHum menyatakan yakin proses pemilihan wakil gubernur (Pilwagub) Sumut pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2013-2018 beberapa waktu lalu, dipantau tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya yakin proses pemilihan Wagub Sumut juga tidak luput dari pengawasan KPK,” katanya kepada pers di Medan, baru-baru ini.

Abdul Hakim yang diwawancarai seusai memberi ceramah pada seminar yang digelar PWI Sumut, menilai jadwal penyelenggaraan sidang paripurna istimewa DPRD Sumut dengan agenda pemilihan Wagub Sumut pada 24 Oktober 2016 terkesan dipaksakan.

Pada saat itu, banyak anggota DPRD Sumut yang meminta pemilihan Wagub dilaksanakan dengan menggunakan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015.

Bahkan beberapa anggota DPRD Sumut menyatakan pemilihan tersebut layak dilanjutkan karena sudah ada calon Wagub yang diajukan parpol pendukung yang memiliki kursi di DPRD Sumut.

Padahal, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang merupakan salah satu parpol pendukung pasangan gubernur-wagub Sumut periode 2013-2018 sedang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, terkait surat Mendagri Nomor 122.12/5718/OTDA.

Menurut dia, jadwal pelaksanaan Pilwagub tersebut seyogyanya digelar setelah ada keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

Karena itu, menurut dia, penyidik KPK perlu menelisik apakah dalam proses pemilihan Wagub Sumut telah terjadi dugaan tindakan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan tertentu, sebagaimana diindikasi oleh anggota DPRD setempat Sutrisno Pangaribuan.

Apalagi, kata Abdul Hakim, PTUN Jakarta,Rabu (21/12) telah mengabulkan gugatan DPW PKNU Sunut selaku penggugat melawan Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah selaku tergugat.

Sebagaimana diketahui, DPRD Sumut menyelenggarakan pemilihan wagub dengan calon HM Idris Lutfi yang diusulkan PKS dan Brigjen TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung yang dicalonkan Partai Hanura.

Dalam pemilihan tersebut, Nurhajizah Marpaung dinyatakan sebagai pemenang setelah meraih 68 suara dari 88 anggota DPRD Sumut yang hadir.

Sebelum pemilihan dilakukan, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan melarikan palu sidang karena menganggap proses pemilihan tersebut cacat hukum. (LMC-02)




Kawasan Jl Pancing Jadi Kompleks Olahraga

Baharuddin Siagian.(Foto:lintasmedan/ist)

Medan, 28/12 (LintasMedan) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan kawasan Jalan Pancing Medan akan menjadi kompleks olahraga (sport center).

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumut Baharuddin Siagian mengatakan pihaknya tengah menyusun maket bangunan pusat olahraga tersebut. Sementara proses pembangunan di lahan seluas 7 hektare itu dimulai tahun 2017.

“Sejumlah perkantoran di kawasan tersebut nantinya akan dipindahkan,” kata Baharuddin dalam konfrensi pers refleksi akhir tahun 2016 kinerja instansi itu,” Kamis.

Wisma atlet juga nantinya dipusatkan di lokasi itu dengan memanfaatkan gedung eks Dispora yang saat ini menjadi Kantor Tarukim.

“Penginapan untuk para atlet akan dibuat setara dengan hotel bintang tiga,” katanya didampingi Sekretaris Dispora Sumut Sakiruddin dan sejumlah staf lainnya.

Selain itu sebagian kawasan tersebut akan dijadikan ruang terbuka hijau.

Di sisi lain Baharuddin berharap cabang olahraga untuk aktif mengelar kejuaraan.

“Ini juga merupakan harapan Gubernur T Erry Nuradi agar Sumut mendapatkan regenerasi atlet sehingga prestasi olahraga Sumut tidak terputus,” ujarnya.(LMC-02)




Tindak Pidana di Sumut Menurun

Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel saat paparan kinerja akhir tahun di Aula Kamtibmas Mapolda Sumut di Medan, Kamis (29/12). (Foto: LintasMedan/Humas)

Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel (ketiga kanan) saat paparan kinerja akhir tahun 2016,  di Aula Kamtibmas Mapolda Sumut di Medan, Kamis (29/12). (Foto: LintasMedan/Humas)

Medan, 29/12 (LintasMedan) – Polda Sumut Sumatera Utara (Sumut) mengidentifikasi sepanjang 2016 di provinsi itu terdapat 10 tindak kejahatan yang menonjol dan secara kuantitas mengalami penurunan.

“Tindak pidana secara kuantitas (di Sumut) menurun dibanding tahun lalu,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel dalam paparan kinerja akhir tahun di Aula Kamtibmas Mapolda Sumut di Medan, Kamis.

Ia menjelaskan, kasus tindak pidana umum yang paling menonjol terjadi di wilayah hukum Polda Sumut yakni kejahatan terhadap orang.

Adapun jenis kasus kejahatan tersebut yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor dan penganiayaan berat.

Kasus pidana lainnya, yaitu judi, narkoba, pemerasan dan pengancaman, penyelundupan dan ilegal loging.

Disebutkan, jumlah tindak pidana pencurian dengan pemberatan hingga menjelang akhir tahun 2016 tercatat 4.970 kasus atau menurun dibanding tahun 2015 sebanyak 6.113 kasus.

Jumlah kasus pencurian dengan kekerasan turun dari 1.251 menjadi 993 kasus, pencurian kendaraan bermotor turun dari 5.453 menjadi 4.279 kasus dan jumlah tindak pidana penganiayaan berat turun dari 3.215 menjadi 2.866 kasus.

Selanjutnya, jumlah tindak pidana judi turun dari 1.972 menjadi 1.641 kasus, narkoba dari 4.711 naik menjadi 5.460, pemerasan dan pengancaman dari 752 menjadi 727, penyelundupan 77 menjadi 55, ilegal loging dari 56 menjadi 72 dan korupsi dari 28 menjadi 20 kasus.

Pada kesempatan itu, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengungkapkan bahwa pihaknya selama 2016 telah memberhentikan dengan tidak hormat atau memecat 68 personel yang terbukti melanggar.

“Pemecatan diberlakukan setelah adanya putusan hukum atas kasus pelanggaran atau pidana yang mereka lakukan” ujarnya.

Meski jumlah personel yang dipecat cukup banyak, tetapi jumlahnya menurun dibandingkan pemecatan pada tahun 2015 sebanyak 69 personel.

Selain pemecatan, Polda Sumut juga sedang memproses pelanggaran yang dilakukan oknum personel Polri yang terjadi sepanjang tahun 2016.

Kasus yang diproses itu berkaitan dengan pelanggaran disiplin (786 kasus), pelanggaran kode etik profesi (137 kasus), dan tindak pidana (93 kasus).

Tanda kehormatan

Selain sanksi, Polda Sumut juga memberikan penghargaan dan tanda kehormatan bagi personel yang mengabdi dengan baik dalam jangka waktu tertentu dan berhasil menjalankan tugas.

Ia mencontohkan Bintang Bhayangkara Nararya (170 personel), Satya Lencana 32 tahun (33 personel), Satya Lencana 24 tahun (223 personel), dan Satya Lencana 8 tahun (170 personel).

Polda Sumut juga memberikan perhargaan kepada 36 personel dari sejumlah satuan wilayah dan satuan kerja yang memiliki keberhasilan dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2016.

Ia menambahkan, Polda Sumut akan terus memantau kinerja jajarannya agar sesuai dengan ketentuan dan tidak melakukan pelanggaran agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Usai melakukan paparan kinerja akhir tahun, Kapolda Sumut bersama Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Adhi Prawoto, Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol. Andi Loedianto, Kasdam I/BB Brigjen TNI T. Aritonang dan para pejabat lainnya, menunjukan barang bukti dari sejumlah kasus tindak pidana yang berhasil diamankan jajaran kepolisian setempat selama Nopember hingga 27 Desember 2016.

Barang bukti yang dipaparkan, antara lain heroin seberat satu kilogram, sabu-sabu (55 kg), ganja (195 kg), pil ekstasi (27.094 butir) dan pil Happy Five (196 butir). (LMC-05)




Prudential Indonesia Dukung Literasi Keuangan OJK

Mobil literasi yang dioperasionalkan Prudential bekerjasama dengan OJK saat menyasar titik keramaian di Kota Surabaya. (Foto: LintasMedan/ist)

Mobil literasi yang dioperasionalkan Prudential bekerjasama dengan OJK saat menyasar titik keramaian di Kota Surabaya. (Foto: LintasMedan/ist)

Jakarta, 29/12 (LintasMedan) – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) kembali mendukung program edukasi dan literasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengoperasikan empat Mobil Literasi & Edukasi Keuangan (SiMOLEK) di Jakarta dan Surabaya pada 19 – 24 Desember 2016 serta di Medan pada 26 – 30 Desember 2016.

Presiden Direktur PT Prudential Life Assurance, Jens Reisch, dalam keterangan persnya menyatakan empat mobil SiMOLEK yang dioperasikan Prudential Indonesia akan tersebar di lebih dari 60 pusat keramaian di tiga kota terbesar di Indonesia tersebut sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan literasi keuangan lebih dari 3.000 masyarakat.

Hal ini sejalan dengan tujuan operasional SiMOLEK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang belum memiliki infrastruktur yang merata.

“Kami mendukung dan berperan serta dalam program edukasi yang diselenggarakan OJK untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap literasi keuangan,” kata Jens Reisch.

Jens menyadari program edukasi literasi keuangan masih belum merata di masyarakat. Oleh karena itu membutuhkan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan program ini. “Kami mendukung pengoperasian SiMOLEK dan optimistis bahwa inisiatif ini dapat mendorong tumbuhnya kesadaran dan penggunaan produk dan jasa,” katanya menambahkan.

SiMOLEK yang dioperasikan oleh Prudential dilengkapi dengan berbagai fitur, fasilitas dan materi edukasi keuangan mengenai produk, layanan dan lembaga jasa keuangan.

Melalui fasilitas ini masyarakat bisa mengetahui tentang cara pengaduan, pelaporan, atau pertanyaan ke Layanan Konsumen OJK. Melalui edukasi ini, masyarakat diharapkan juga dapat meningkatkan kesadaran literasi keuangan dan mendorong serta meningkatkan minat masyarakat menggunakan produk dan jasa keuangan.

Jens berharap edukasi melalui SiMOLEK dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Selain melakukan kegiatan edukasi serta sosialiasi mengenai literasi keuangan, SiMOLEK bersama-sama dengan Prudential Indonesia juga memberikan pemahaman akan pentingnya memiliki perlindungan asuransi, termasuk memperkenalkan produk-produk Prudential serta menampung berbagai pertanyaan terkait asuransi jiwa.

Prudential Indonesia sangat optimis dengan potensi pasar asuransi jiwa di Indonesia mengingat jumlah penduduk terbesar di Asean, pertumbuhan kelas menengah yang begitu pesat, serta banyaknya jumlah UMKM yang terus tumbuh.

Namun kenyataannya saat ini tingkat penetrasi asuransi jiwa di Indonesia masih rendah. Berdasarkan data OJK hingga September 2016, tingkat penetrasi industri asuransi jiwa baru mencapai 2,52 persen berbanding jumlah penduduk Indonesia 257 juta.

“Tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap asuransi dan keterbatasan aksesibilitas serta distribusi produk asuransi di tengah-tengah masyarakat adalah beberapa faktor penyebab angka penetrasi asuransi yang masih rendah.SiMOLEK menjadi kesempatan bagi kami untuk turut berpartisipasi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang asuransi,” ucap Jens Reisch.

Partisipasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta dalam literasi dan inklusi keuangan diharapkan semakin memperluas akses informasi dan pemahaman masyarakat akan produk dan layanan yang ditawarkan lembaga jasa keuangan.

Prudential Indonesia telah menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan hampir sepanjang perusahaan didirikan 21 tahun yang lalu. Sejak tahun 2014, program-program tanggung jawab sosialPrudential Indonesia telah berhasil menyentuh lebih dari sejuta jiwa.

Prudential Indonesia yang didirikan pada 1995 merupakan penyedia jasa asuransi jiwa terdepan di Indonesia dan merupakan bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari Grup yang berpengalaman lebih dari 167 tahun di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Sejak meluncurkan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) pertamanya di tahun 1999, Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia. Prudential Indonesia juga menyediakan berbagai produk dan jasa yang dirancang untuk memenuhi setiap kebutuhan para nasabahnya yang beragam di Indonesia.

Prudential Indonesia berkantor pusat di Jakarta dan memiliki kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam dan Semarang. Sampai dengan 30Juni 2016, Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,4 juta nasabah melalui hampir 240.000 tenaga pemasar berlisensi di 398 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh nusantara (termasuk di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam, dan Bali). (LMC-01/Ant)




Pengamat : Sumut Bakal tak Punya Wagub

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP Sutrisno Pangaribuan  merampas palu sidang paripurna pemilihan Calon Wagub Sumut beberapa waktu lalu, karena intrupsi yang dilakukannya terkait proses pemilihan tersebut diabaikan pimpinan dewan.(Foto:LintasMedan/irma)

Medan, 28/12 (LintasMedan) – Pengamat Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Abdul Hakim Siagian mengatakan wakil gubernur terpilih Hj Nurhajizah Marpaung kecil kemungkinan bakal dilantik menjadi Wagub Sumut defenitif.

Hal itu terkait keluarnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang telah mengabulkan gugatan DPW Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Provinsi Sumatera Utara selaku salah satu partai pendukung pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi.

“Kecil kemungkinan eksekutif dalam hal ini Menteri Dalam Negeri akan melantik Nurhajizah sebagai Wagub Sumut sisa antar waktu. Apalagi tidak ada hal yang dianggap mendesak untuk segera dilakukan pelantikan,” ujarnya di Medan, Kamis.

Menurut dia, pihak eksekutif harus menghormati putusan PTUN tersebut.

Apalagi, lanjutnya proses pemilihan Wagub Sumut di DPRD setempat sebelumnya terkesan “kejar tayang” padahal ketika itu proses hukum gugatan PKNU sedang berjalan di PTUN.

Bahkan saat sidang paripurna DPRD dengan agenda pemilihan Wagub Sumut yang berlangsung pada 28 Oktober 2016 sempat diwarnai berbagai intrupsi dan perampasan palu salah seorang anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan. Legislator PDI Perjuangan itu juga mengancam segera membawa persoalan Pilwagub Sumut ke KPK.

“Seharusnya pihak KPK juga menelusuri keberatan Sutrisno Pangaribuan guna mengetahui apakah dibalik proses pemilihan ini memang ada indikasi gratifikasi,” tegas Hakim.

Sebelumnya ada dua nama Cawagub Sumut yang dipilih untuk mendampingi Gubernur Tengku Erry Nuradi pada sisa masa jabatan hingga 2018. Dua nama calon tersebut Idris Lutfi Rambe diusung oleh PKS dan Nurhajizah Marpaung usungan Partai Hanura.

Pemilihan yang digelar dalam rapat paripurna istimewa DPRD Sumut itu berhasil memenangkan Nurhajizah dengan perolehan 68 suara dan Idris Luthfi 19 suara.

Sementara dalam surat pemberitahuan amar putusan PTUN nomor W2TUN.1.3556/HK.06/XII/2016 tertanggal 21 Desember 2016 pada perkara nomor 219/G/2016/PTUN Jakarta ditandatangani panitera pengganti Pardomuan Siklalahi SH selain mengabulkan gugatan PKNU, juga membatalkan surat keputusan Mendagri Direktorat Jendral Otonomi Daerah nomor 122.12/5718/OTDA tanggal 4 Agustus 2016 perihal mekanisme pengisian jabatan Wagub Sumut.

Lebih lanjut Hakim mengatakan meskipun proses hukum masih berlanjut, karena kemungkinan adanya banding dari pihak tergugat yakni Mendagri, diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama.

“Masa waktu pengisian kekosongan Wagub itu 18 bulan sampai habis sisa jabatan pasangan gubernur dan wakil gubernur dan itu dihitung pada saat pelantikan, bukan pada saat pemilihan,” ucapnya.

Jika proses hukum masih terus berlanjut dan berbelit-belit, menurut Hakim diprediksi Sumut bakal tak punya Wagub hingga masa jabatan Gubernur Tengku Erry Nuradi berakhir.(LMC-02)




Natal dan Tahun Baru Tirtanadi Gratiskan Rekening Air Gereja

Jpeg

Tauhid Ichyar (Foto:lintasmedan/ist)

Medan, 27/12 (LintasMedan) – Menyambut Tahun Baru 2017 PDAM Tirtanadi kembali memberikan dispensasi pembayaran rekening air untuk seluruh gereja sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.

“Seluruh gereja yang menjadi pelanggan PDAM Tirtanadi dibebaskan dari pembayaran rekening air pemakaian bulan Desember 2015 yang masuk dalam rekening air Januari 2017”, kata Kepala Sekretaris Perusahaan PDAM Tirtanadi Tauhid Ichyar kepada wartawan melalui siaran persnya (Selasa, 27/12).

Dispensasi pembayaran rekening air bagi gereja tertuang dalam Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi nomor 178/KPTS/2016 tanggal 22 Desember 2016.

“Pembebasan gereja dari pembayaran rekening air secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya sebagai bentuk apresiasi penyelenggaraan dan perayaan hari – hari besar keagamaan,” kata Tauhid Ichyar.

Sebagaimana diketahui, pada perayaan Hari Raya Idhul Fitri 1437 H yang lalu, PDAM Tirtanadi juga membebaskan mesjid yang menjadi pelanggan PDAM Tirtanadi dari kewajiban pembayaran rekening air bulan Agustus 2016.

Direksi PDAM Tirtanadi melalui Kepala Sekretaris Perusahaan, Tauhid Ichyar mengatakan bahwa dispensasi pembayaran rekening air bagi mesjid dan gereja sebagai bentuk kepedulian PDAM Tirtanadi kepada masyarakat yang merayakan hari besar keagamaan.

“Mungkin tidak banyak yang bisa diberikan PDAM Tirtanadi bagi masyarakat yang merayakan Tahun Baru 2017 ini, namun dengan adanya dispensasi pembayaran rekening ini dapat meringankan beban pengurus gereja untuk melayani umat” katanya.

“Atas nama Direksi PDAM Tirtanadi kami mengucapkan Selamat Tahun Baru 2017, semoga kedepannya PDAM Tirtanadi semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.(LMC/rel)




Dispenda: 10 SKPD Sumut Gagal Kumpul PAD

Sarmadan Hasibuan (Foto:Lintasmedan/irma)

Medan, 27/12 (LintasMedan) – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumatera Utara menuding sedikitnya ada 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran pemerintah setempat yang dinilai tak mampu mengumpul Pendapatan Asli Daerah.

“Pekan kemarin sudah dilaporkan ke Gubernur, dari 23 SKPD yang diwajibkan mengumpul PAD, 10 diantaranya gagal,” kata Kadispenda Sumut Sarmadan Hasibuan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi C DPRD Sumut, Selasa.

Sebelumnya Gubernur Sumut T Erry Nuradi mengatakan ada 23 SKPD yang merupakan pengelola pendapatan ditambah bagian laba penyertaan modal dari 5 BUMD dan 2 BUMN yaitu PT Kawasan Industri Medan dan PT Asuransi Bangun Askrida.

Ke-23 SKPD pengelola pendapatan yakni Dinas Kesehatan, RSJ Prof Dr M Ildrem, RSU Haji Medan, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disperindag, Dinas Pertanian, Badan Lingkungan Hidup, Badan Diklat, Kantor Perwakilan Jakarta, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Tarukim, Disnaker, Dinas Pertambangan dan Energi, Disbudpar, Dispora, Biro Umum, Biro Perlengkapan. Biro Keuangan dan Dinas Pendapatan.
Akan tetapi Sarmadan tidak menjelaskan secara rinci SKPD mana saja yang disebut gagal tersebut.

Namun diperkirakan ketidakmampuan itu terimbas kepada kegagalan target di sektor retribusi daerah untuk P APBD Sumut TA 2016 yang hanya terealisasi sebesar 94,76 persen, atau target awal Rp34.486 miliar hanya terealisasi Rp32.680 miliar.

Sedangkan pada sektor pajak hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga belum tercapai maksimal, karena PT Perkebunan belum menyetor deviden.

“Begitu juga PT Aneka Industri Jasa (AIJ), sedangkan laba Bank Sumut masih tertahan untuk tambahan modal,” katanya.

Pencapaian 100 persen target Dispenda Sumut pada P-APBD 2016 terdongkrak dari pajak daerah yang keseluruhannya di kelola oleh Dispenda yakni senilai 103.31 persen atau target Rp4.131 triliun dan terealisasi menjadi Rp4.268 triliun. Angka ini, kata Sarmadan hingga akhir Desember 2016 diperkirakan masih terus bertambah.

Anggota Komisi C yang hadir di antaranya, Hanafiah Harahap, Muslim Simbolon, Astrayuda Bangun dan Novitasari.(LMC-02)




Capai Target, Dispenda Sumut “Banjir” Pujian

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dispenda Sumut dengan Komisi C DPRD, Selasa (27/12).(Foto:LintasMedan/irma)

Medan, 27/12 (LintasMedan) – Komisi C DPRD Sumatera Utara memberi apresiasi positif terhadap kinerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di bawah pimpinan DR Sarmadan Hasibuan.

Dinas pengumpul Pendapatan Asli Daerah (PAD) inipun menerima “banjir’ pujian dari kalangan wakil rakyat tersebut, saat rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD Sumut, Selasa.

Pasalnya, selama kurun waktu lima tahun belakangan, baru kali ini Dispenda Sumut dinilai punya prestasi ‘spektakuler’ yakni mampu mencapai target PAD hingga 100 persen.

Dispenda Sumut mengklaim target pajak daerah yang dihimpun hingga 24 Desember 2016 telah mencapai 103,31% atau senilai Rp 4,268 triliun.

Angka itu melampaui target pada Perubahan APBD tahun 2016 sebesar Rp 4,131 triliun.

Masing-masing pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai 102% dari target Rp 1,006 triliun, pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) 102,23% dari target Rp 760 miliar.

Pajak air permukaan 121,51% dari target Rp 208 miliar dan pajak rokok capai 111,50% dari target Rp 568 miliar.

Namun untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam paparannya Dispenda masih berhasil menghimpun 99,04%, atau Rp1.573 triliun, dari target Rp1.589 triliun.

“Tapi hingga pukul 15.00 ini saya menerima informasi kembali terkumpul Rp7 miliar dari PKB,” ujar Kadispenda Sumut, Sarmadan.

Dia mengaku yakin sektor PKB akan tercapai hingga 100 persen karena masih ada sisa waktu empat hari lagi hingga akhir 2016.

Menurutnya terealisasinya target untuk tahun 2016 ini merupakan prestasi selama kurun waktu lima tahun terakhir, juga didukung optimalisasi sensus kendaraan yang dilakukan seluruh staf Dispenda Sumut.

“Ini prestasi terbesar selama kurun waktu lima tahun terakhir. Untuk itu kita optimis target pajak yang berhasil dihimpun pada APBD 2017 naik 5% sesuai dengan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Dalam paparan tersebut juga disebutkan bahwwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan Rp491 triliun pada P APBD 2016 justru terealisasi menjadi Rp 4,745 triliun hingga 24 Desember 2016.

Angka itu selain diperoleh dari pajak daerah sebesar 103,31% juga diperoleh dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Anggota DPRD Sumut Muslim Simbolon mengapresiasi kinerja para jajaran Dispenda Sumut.

“Ini fakta, baru kali inilah Dispenda mampu mecapai target hingga 100 persen,” kata Politisi PAN ini didampingi Wakil Ketua Komisi C Hanafiah Harahap.

Prestasi menggembirakan ini, kata dia harus menjadi energi baru.

“Ini merupakan motivasi bagi Dispenda kedepan. Kita apresiasi Dispenda Sumut yang mampu mengantisipasi sejumlah kebocoran,” ucapnya.

Begitu juga kata Astrayudha dari Fraksi Grindra yang berharap kinerja Dispenda Sumut semakin meningkat dan paada 2017 mampu mencapai target harus di atas Rp5 triliun.

“Saya rasa kalau di atas Rp5 triliun masih realistis, melihat masih banyak sektor yang belum tergali seperti pajak Air Permukaan Umum (APU),” ujarnya.(LMC-02)