Home / Medan / Kader PDI Perjuangan Diminta Mampu Jadi “Agen” Pemerintah

Kader PDI Perjuangan Diminta Mampu Jadi “Agen” Pemerintah

Angg9ota DRPD Sumut Brilian Moktar, SE, MM dalam reses internal dengan kader PDI Perjuangan dan masyarakat di Kecamatan Medan Tembung, Kamis (15/12) malam.(LintasMedan/ist)

Medan, 16/12 (LintasMedan) – Kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan diminta mampu menjadi “agen” pemerintah untuk menyukseskan berbagai program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan.

Harapan itu disampaikan anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan Brilian Moktar, SE, MM dalam reses internal dengan kader PDI Perjuangan dan masyarakat di Kecamatan Medan Tembung, Kamis (15/12) malam.

Menurut Brilian, sebagai kader parpol pendukung pemerintah, kader PDI Perjuangan harus mampu menjalankan fungsi dan peran ganda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Fungsi dan peran ganda yang dimaksudkan adalah menjadi “penyambung lidah”masyarakat kepada pemerintah dan menjadi pencerah bagi masyarakat atas program yang dijalankan pemerintah.

Di satu sisi, kader PDI Perjuangan memang berhak untuk memberikan masukan kepada aparatur pemerintah mengenai kondisi dan perkembangan di masyarakat.

Sesuai dengan tingkatannya, kader PDI Perjuangan harus mampu mengambil peran untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada aparatur pemerintah di daerah masing-masing.

Ia mencontohkan kader PDI Perjuangan di Kecamatan Medan Tembung agar mampu berkoordinasi dengan aparatur di kecamatan dan kelurahan mengenai masalah sosial yang terjadi.

“Kalau ada masalah yang terjadi di daerah masing-masing, jangan sungkan untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan camat dan lurah” katanya.

Namun di sisi lain, kader PDI Perjuangan juga harus mampu “agen” pemerintah dengan menjelaskan dan menyampaikan informasi mengenai program pembangunan yang dijalankan.

Pemerintah dibawah kepemimpinan Prsiden Joko Widodo memiliki banyak program pembangunan yang ditujukan untuk memajukan bangsa dan menyejahterakan rakyat.

Namun berbagai program pemerintah tersebut akan sulit terealisasi dan mencapai hasil maksimal jika tidak mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

“Nah, disitu peran kader PDI Perjuangan untuk menjelaskan sehingga masyarakat mengerti dan mendukung program yang dijalankan pemerintah” kata Brilian.

Bentuk lain dari agen pemerintah yang perlu dilakukan kader PDI Perjuangan adalah menjadi motor penggerak program pembangunan dan inisiator penyelesaian masalah di daerah masing-masing.

Ia mencontohkan masalah banjir yang sering terjadi di Kota Medan akibat fungsi sistem drainase yang terganggu karena banyaknya sampah yang menghadang aliran air.

Untuk itu, kader PDI Perjuangan diminta mampu menjadi inisiator dalam gotong royong di lingkungan masing-masing sehingga masalah yang ada dapat diselesaikan.

“Apalagi kader kita Akhyar Nasution saat ini menjadi Wakil Walikota Medan. Sebagai kader, kita harus mendukung beliau dengan menjadi inisiator pembangunan di daerah masing-masing” ujar Brilian Moktar.

Dalam reses itu, sejumlah warga menyampaikan keluhan tentang kerawanan banjir, kesulitan mendapatkan raskin, dan dampak negatif pembangunan “elevated track” kereta api di Jalan Mandala By Pass.

Edi Manopo, warga Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung mengeluhkan ruas jalan di kelurahan itu, termasuk di depan kantor lurah sendiri mudah mengalami banjir.

Demikian juga dengan puskesmas pembantu di Jalan Tangkul 1, Kelurahan Sidorejo Hilir yang ruitn tergenang ketika menerima curah hujan lebat.

Kemudian, Refda Silalahi warga Kelurahan Bantan menyampaikan keluhan warga Kelurahan Bantan dan Kelurahan Bantan Timur yang rutin menerima debu akibat pembangunan elevated track kereta api.

Material tanah pembangunan jalan jalan untuk rel kereta api itu banyak yang tercecer sehingga menjadi debu ketika sudah kering. Debu itu bukan hanya terbang ke rumah warga, tapi jga ke berbagai kios dan warung yang menjual makanan sehingga pembeli enggan berkunjung.

Sedangkan Nazaruddin Lumbantobing Kelurahan Bantan mengeluhkan kesulitan warga mendapatkan raskin meski telah diberikan kartu sebagai alat untuk menukarkannya.

“Kartu raskinnya ada tetapi tidak mendapatkan beras lagi, aparat kelurahan bilang raskin tidak ada lagi” katanya.

Menanggapi keluhan warga itu, Brilian Moktar berjanji akan mengomunikasikannya dengan Pemko Medan sehingga masalah warga dapat segera diatasi.

Namun ia juga meminta kader PDI Perjuangan di Kecamatan Medan Tembung untuk berperan karena mengenal dan berhadapan langsung dengan aparatur pemerintah di kecamatan kelurahan, termasuk perusahaan rekanan yang mengerjakan proyek dari PT KAI.(LMC-02)

About Lintas Medan

Comments are closed.

Scroll To Top