FPAN: Pelayanan Publik Harus Berubah Signifikan

Medan, 14/12 (LintasMedan) – Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Kota Medan mengharapkan perubahan susunan perangkat daerah di Kota Medan harus dibarengi dengan perubahan yang signifikan pada pelayanan publik, agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Harapan itu disampaikan FPAN dalam pendapatnya yang melalui jurubicaranya, Zulkarnain Yusuf, pada sidang paripurna pengambilan keputusan Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi Perda dalam sidang paripurna dewan, Rabu.

Zulkarnain mengatakan, terselenggaranya pelayanan publik yang baik, menunjukkan indikasi membaiknya kinerja manajemen pemerintahan. “Disisi lain menunjukkan adanya perubahan sikap mental dan perilaku aparatur pemerintahan menjadi baik,” katanya.

Setelah Ranperda ini disahkan, pinta Zulkarnain, pengisian jabatan yang memimpin dan mengelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), haruslah sesuai dengan kompetesi, berintegritas dan profesional. “Proses seleksi dan rekrutmennya pun yang objektif dan terbuka. Walikota harus berani memilih dan menempatkan pejabat yang ada dikerenankan profesional, integritas dan kompetensinya,” pintanya. (LMC-03)




DPRD Medan Harapkan Kapolrestabes Gencar Berantas Narkoba

narkoba-ilustrasiMedan, 14/12 (LintasMedan) – Tampuk kepemimpinan Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes) Medan telah berganti dari Kombes Pol Mardiaz K Dwihananto kepada Kombes Pol Sandy Nugroho SH SIK MHum.

Berbagai harapan masyarakat, termasuk DPRD Kota Medan disematkan kepada pria berpangkat Melati tiga itu.

Anggota Komisi A DPRD Kota Medan, Robby Barus SE, mengharapkan Kombes Pol Sandy Nugroho lebih gencar lagi melakukan pemberantasan peredaran Narkotika dan Obat-obat Berbahaya (Narkoba).

“Ditangan Pak Sandy Nugroho pemberantasan narkoba dilakukan lebih terukur lagi,” harap Robby Barus menjawab wartawan di DPRD Kota Medan, Rabu terkait harapannya terhadap kepemimpinan Kapolrestabes Medan yang baru.

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, pemberantasan penyakit masyarakat ini hanya persoalan mau atau tidaknya saja. Sebab, katanya, sampai hari ini masih cukup banyak bandar besar narkoba yang berkeliaran dan sepertinya tidak tersentuh. “Saya rasa pihak Kepolisian sudah punya data tentang itu, tinggal lagi hanya persoalan mau atau tidaknya saja. Kita yakin Pak Sandy punya komitmen terhadap pemberantasan narkoba ini. Apalagi, beliau tidak asing lagi dengan Kota Medan, karena pernah menjabat Kasat Reskrim ketika itu,” katanya.

Anggota Komisi A ini juga berharap, keberadaan Sandy Nugroho mampu membawa secercah harapan bagi Kota Medan sekitarnya. “Jadi saatnya Polrestabes Medan fokus terhadap bandar-bandar besar. Polrestabes harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam menumpas berbagai tidak kejahatan di Kota Medan,” katanya.

Selain narkoba, lanjut Robby, kejahatan-kejahatan lainnya, seperti pencurian kenderaan bermotor (Ranmor) begal dan lainnya juga harus menjadi prioritas, sebab kian hari kian meningkat. “Bayangkan, para pelaku begal tidak segan-segan mencederai korbannya,” ujarnya.

Masalah pemberantasan Pungutan Liar (Pungli), tambah Robby, juga harus menjadi perhatian khusus, karena sudah digaungkan secara nasional. “Kapolrestabes yang baru ini kiranya mampu memberikan rasa nyaman dan aman bagi warga Kota Medan. dengan lebih meningkatkan pengawasan dan pengamanannya di lapangan,” harapnya lagi. (LMC/SBC))




DPD Perpamsi Sumut Resmikan Kantor Baru dan Gelar Pelatihan Manajemen

Para Direksi PDAM Tirtanadi usai meresmikan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Sumut, Selasa di Jalan Rumah Sumbul No. 10 Medan.(Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 14/12 (LintasMedan) – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Sutedi Raharjo yang juga Direktur Utama PDAM Tirtanadi meresmikan kantor baru Perpamsi Sumut, Selasa di Jalan Rumah Sumbul No. 10 Medan.

Peresmia ditandai dengan penandatanganan batu prasasti oleh Sutedi Raharjo yang disaksikan Ketua DPD Perpamsi Sumut Heri Batangari Nasution, Direktur Air Minum PDAM Tirtanadi Delviyandri, Direktur Administrasi & Keuangan PDAM Tirtanadi Arif Haryadian, Direktur Umum PDAM Tirta Kerta Raharja Tanggerang Sphian Safar.

Hadir pada peresmian tersebut beberapa Direktur PDAM di Sumut yang juga merupakan Anggota DPD Perpamsi Sumut diantaranya Direktur PDAM Tirta Uli Siantar Badri Kalimantan, Direktur PDAM Tirta Nciho Dairi Raphael Ginting, Direktur PDAM Mual Nauli Puspa Aladin Sibuea, Direktur PDAM Tirta Tanjung Batu Bara Segaryono, Direktur PDAM Tirta Malem Karo Arvino Hamsari, Direktur PDAM Tirta Sari Binjai M. Idham Nasution, Direktur PDAM Tirta Deli Batara Nasution.

Sutedi Raharjo dalam sambutannya berharap dengan adanya kantor baru yang lebih representatif maka kinerja DPD Perpamsi Sumut dapat lebih baik lagi dan menjadi leading sektor air minum di Indonesia.

Pada kesempatan itu juga, Sutedi Raharjo dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PDAM Tirtanadi menandatangani MoU dengan DPD Perpamsi Sumut tentang kerjasama Pelatihan dan Magang bagi Pegawai PDAM anggota DPD Perpamsi Sumut di PDAM Tirtanadi.

“Untuk meningkatkan SDM Pegawainya, PDAM anggota DPD Perpamsi dapat mengirimkan Pegawainya untuk mengikuti pelatihan atau Magang di PDAM Tirtanadi dan bahkan bila diperlukan PDAM Tirtanadi siap mengirimkan Pegawainya untuk membantu PDAM di Kabupaten/Kota,” ujar Sutedi Raharjo.

Menurut Sutedi Raharjo, selain harus memiliki SDM yang handal, setiap PDAM juga harus memiliki Bisnis Plan dan Rencana Induk Sistem Pengamanan Air Minum. Sutedi Raharjo juga mengingatkan PDAM anggota DPD Perpamsi Sumut untuk secepatnya melengkapi persyaratan administrasi dalam rangka program penghapusan utang.(LMC-02)




Tenaga Honor Kota Medan Minta Gaji Ditampung APBD

Gedung dprd medanMedan, 13/12 (LintasMedan) – Tenaga Honorer Kota Medan yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) meminta agar penggajian tenaga honorer ditampung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan.

Permintaan itu disampaikan tenaga honorer dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tenaga honor dengan Komisi B DPRD Kota Medan, Selasa yang dipimpin Ketua Komisi, Drs Maruli Tua Tarigan, bersama Wakil Ketua Edward Hutabarat dan anggota Drs Hendrik H Sitompul MM.

Ketua FHK2I, Fakhrul Lubis, dalam penyampaiannya mengharapkan agar penggajian tenaga honorer ditampung melalui APBD Kota Medan, sebab selama ini penggajian guru honorer bersumber dari Komite ataupun BOS.

“Kalau ini berpariasi di setiap sekolah. Bahkan, ada sekolah yang menggaji per 3 bulan. Kalo bisa gaji guru honorer sesuai Upah Minimum Kota (UMK) secepatnya direalisasikan,” pintanya.

Sementara, Andi Surbakti, menyampaikan para guru honorer ini merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemko Medan karena SK dan penggajiannya berbeda dengan instansi lain di Pemko Medan. “Contoh Dishub. Tenaga honor disana SK-nya dari Kadis atasnama Walikota dan penggajiannya dari APBD. Hasil diskusi dengan Asisten Umum dikatakan Pemko telah merekomendasikan ke Disdik, tapi SK tidak dikeluarkan oleh Disdik,” papar Andi.

Karenanya, kata Andi, para guru dan tenaga kependidikan honor berharap nasibnya disamakan dengan honorer-honorer di instansi lainnya di Pemko Medan. “Apalagi, saat ini sedang pembahasan KUA-PPAS. Jadi, ada peluang untuk hal itu,” ujarnya.

Senada dengan itu, Martini, seorang tenaga tekhnis administrasi di Kecamatan Medan Helvetia, juga meminta hal yang sama, mengingat selama ini gaji tenaga administrasi di setiap kecamatan berbeda dan tergantung camatnya. “Kami ini paling ada 5 kecamatan lagi. Kami juga berharap gaji kami juga ditampung di APBD seperti tenaga honor di dinas-dinas lain,” pintanya.

Terkait dengan aspirasi itu, Ketua Komisi B Maruli Tua Tarigan, mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan tentang penganggaran gaji guru honorer.(LMC-03)




Pemko Sorong Belajar Kepariwisataan ke Medan

Gedung DPRD Kota Medan (Foto:lintasmedan/ist)

Medan, 13/12 (LintasMedan) – Sejumlah anggota DPRD Kota Sorong Provinsi Papua Barat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Medan, Selasa.

Kalangan legislator dari daerah yang dikenal memiliki obyek wisata cukup terkenal yakni Raja Ampat ini mengaku ingin mempelajari berbagai kebijakan tentang kepariwisataan di Kota Medan.

“Kami bangga dapat hadir di Kota Medan ini, selain sebagai pertimbangan kami dalam membangun kota kedepan,” kata Salestinus Paundanan, Ketua Komisi B Kota Sorong menjawab wartawan, usai pertemuan.

Menurutnya, Kota Medan sangat mengagumkan karena masih banyak berdiri bangunan tua yang memiliki nilai serajah.

“Bangunan tua ini sangat menarik dan bagus,” ujarnya pada pertemuan yang dihadiri anggota DPRD Kota Medan Edwarad Hutabarat dan Maruli Tua Tarigan serta Kabag Humas DPDR Kota Medan, Yuslizar.

Para legislator Papua ini mengaku mereka sudah terkesan dengan daerah ini sejak pesawat mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu Kabupaten Deli Serdang.

“Selain terlihat megah juga melambangkan keramahan masyarakatnya,” ujar Salestinus.

Dia menyampaikan bahwa Bandara Domine Eduard Osok di Kota Sorong baru saja rampung pembangunannya.

“Kami berharap bandara tersebut segera beroperasi untuk menyambut traveler yang ingin liburan ke Raja Ampat,” ucapnya.(LMC-03)




Wah.., Gaji Guru Honor di Medan Rp300 Ribu/Bulan

Ilustrasi

Medan, 13/12 (LintasMedan) – Sepuluh tahun menjadi guru honor di salah satu sekolah dasar (SD) di Kecamatan Medan Tuntungan, Sisca mengungkap hingga saat ini hanya menerima gaji Rp300 ribu perbulan.

“Itupun tidak diterima setiap bulan, tapi setiap tiga bulan baru cair,” katanya baru-baru ini di gedung DPRD Medan.

Sisca merupakan salah satu dari puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) yang hadir pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi B DPRD Kota Medan.

Para guru ini begitu antusias mengikuti rapat dengan wakil rakyat itu, dengan harapan hasilnya bisa mengubah nasib mereka.

Bahkan ada sebagian guru yang terpaksa harus duduk di lantai karena tidak mendapat tempat duduk yang telah penuh di ruangan rapat tersebut.

Sisca mengaku resmi sebagai guru honorer yang telah diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Namun itulah gaji yang diterima, untuk uang minyak transportasi pun sebenarnya tak cukup,” ujarnya kepada anggota DPRD Medan.

Ketua Komisi B, Maruli Tua Tarigan mengungkapkan telah melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Marasutan Siregar tentang penganggaran gaji guru honorer.

Dalam pembicaraan itu dikalkulasikan anggaran yang dialokasikan untuk guru honorer bisa mencapai Rp 2 triliun.

“Sudah hampir setengah dari APBD Kota Medan. Jadi perlu kita minta evaluasi dulu. Mana data yang detail guru honorer. Tak mungkin sama antara guru honorer yang baru dengan yang sudah lama mengajar,”kata Maruli yang juga ketua Fraksi Persatuan Nasional (Pernas).

Ketua FHK2I Sumut, Andi Surbakti mengatakan sebelumnya telah berbicara dengan Asisten Umum Setdako Medan, Ikhwan Habibi.

“Kata pak Ikhwan anggaran telah dipersiapkan. Tapi karena SK belum diterbitkan Kepala Dinas jadinya tak bisa dicairkan,”katanya.

Menjawab itu, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan, Zulfan menilai anggaran untuk menampung guru honorer tak sampai Rp 2 triliun. Ia mengimbau Dinas Pendidikan melakukan pendataan.

Dalam RDP tersebut tidak hanya guru honorer yang hadir. Tenaga honorer yang meliputi tenaga pendidikan dan honorer Kecamatan turut hadir. Mereka juga meminta agar gaji ditampung dalam APBD.

“Kami sedikitnya, pak jumlahnya. Kami sudah mengabdi puluhan tahun tapi gaji kami hanya belas kasihan dari pimpinan SKPD,” ucap salah seorang tenaga honorer.

Wakil Ketua Komisi B, Edward Hutabarat dari Fraksi PDI-Perjuangan menilai perlu dilakukan RDP lintas komisi menyikapi persoalan itu.

Menurutnya, persoalan ini sudah berkaitan banyak dengan Komisi A.

“Kasihan juga yang bukan guru. Jadi kita coba kordinasikan dengan Komisi A setelah ibu-ibu mengantarkan suratnya. Jadi semua akan dibahas,”katanya.

Edward juga mengatakan nantinya RDP lintas komisi akan mengundang Dinas Pendidikan Kota Medan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).(LMC-03)




Perda Susunan Perangkat Daerah Bukan Ajang Bagi-Bagi Kekuasaan

Ilustrasi

Ilustrasi

Medan, 13/12 (LintasMedan) – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan menegaskan agar Perda susunan perangkat daerah yang telah disahkan, Rabu bisa berjalan sesuai tupoksi dalam penjalankan roda pemerintahan.

“Perda ini terbentuk sebagai upaya mewujudkan roda pembangunan Korta Medan yang berdaya dan berhasil guna. Bukan semata-mata untuk ajang bagi-bagi kekuasaan,” katanya usai paripurna, Rabu.

Dia meminta agar Pemko Medan ini nantinya senantiasa melakukan evaluasi secara sistematis terhadap kinerja SKPD yang tidak mampu menjalankan tupoksinya dengan baik.

Sementara Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengatakan setelah disetujuinya Ranperda itu maka selanjutnya pihaknya wajib menyampaikan Raperda tersebut kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan nomor registrasi

“Kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi setingginya kepada DPRD yang yang telah meluangkan waktu membahas ranperda yang diajukan ajukan ini,” katanya. (LMC-03)




Perda Susunan Perangkat Daerah Kota Medan Terbentuk

Medan, 13/12 (LintasMedan)- DPRD Kota Medan akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diajukan pemerintah daerah setempat menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut diambil melalui rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan panitia khusus, pendapat fraksi dan pengambilan keputusan antara pimpinan DPRD Medan dengan kepala daerah atas Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung serta Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli (Golkar) serta Ihwan Ritonga (Gerindra) di gedung DPRD Medan, Rabu.

Ketua Pansus Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah DPRD Medan Bahrumsyah mengatakan dalam melakukan pembahasan terkait ranperda tersebut, pihaknya telah menggelar beberapa kali rapat secara internal serta dengan Pemko Medan.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan konsultasi ke Kemendagri dan ke Kantor DPRD Bandung dan melanjutkan pembahasan terkait data-data yang disajikan dalam naskah akademik di ranperda tersebut dengan memanggil berapa SKPD terkait.

“Akhirnya pada 13 Desember 2016 dilakukan rapat finalisasi guna menyimpulkan hasil pembahasan dan penyatukan persepsi untuk disampaikan pada rapat paripurna hari ini,” katanya.

Disebutka politisi PAN itu, setelah sempat beberapa kali tertunda pengesahannya, akhirnya menetapkan susunan perangkat daerah sebanyak 25 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan 5 badan.

“Dalam rapat paripurna ini, kami sampaikan bahwa susunan perangkat daerah menjadi 25 SKPD dan 5 badan, yang diputuskan berdasarkan kebutuhan daerah Kota Medan ini,” katanya.

Dalam putusan tersebut, Bahrum menyampaikan, bahwa dinas-dinas yang masuk tipe A tersebut seperti Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, Satpol PP, Dinas Kebakaran, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak,

Kemudian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo dan Persandian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dispora, Dinas Pustaka dan Kearsipan.

Sedangkan untuk tipe B Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan penataan ruang, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi UKM, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan. Untuk Dinas tipe C yakni Dinas Sosial dan Dinas Kebudayaan.

Terakhir, untuk badan, terdiri atas, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan selanjutnya Badan Pengelola Pajak Daerah.(LMC-03)




Pimpin PBVSI Sumut, Delviyandri Punya 8 Program Pembinaan

Pelantikan PBVSI Sumut, Sabtu (11/12).(Foto:lintasmedan/ist)

Medan, 12/12 (LintasMedan) – Delviyandri merencanakan sedikitnya delapan program kerja untuk peningkatan prestasi cabang bola voli di provinsi ini, usai dirinya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Sumut Periode 2016 – 2020.

Terpilihnya pejabat teras PDAM Tirtanadi itu melalui Musyawarah Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Musorprovsu) yang digelar Sabtu, di Medan.

Musorprov dibuka Ketua Harian KONI Sumut John Ismadi Lubis dan dihadiri 20 dari 33 Pemgcab Kabupaten/Kota.

Usai terpilih Delviyandri merencanakan delapan program yakni, seleksi ulang atlet untuk persiapan Popnas 2017 di Jawa Tengah

Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelatih dan wasit, membuat aturan tentang Pengcab kabupaten/kota yang akan berakhir masa baktinya.

Menyeragamkan kop surat dan stempel Pengcab Kabupaten/Kota dan melantik kepengurusan pengcab baru dan yang SK nya tahun 2016.

Selanjutnya melakukan pendataan atlet, pelatih dan wasit di semua tingkatan, serta melaksanakan Kejurda remaja, junior, senior dan antar klub.

Meloloskan atlet putra/i bola voli ke PON tahun 2020 di Papua, dan mengirmkan atlet, pelatih dan wasit ke tim nasional.

Selain profram Delviyandri juga mengungkap visi-nya menjadikan PBVSI Sumut sebagai barometer pembinaan bola voli di luar Pulau Jawa.

“Saya akan berdedikasi, loyal terhadap perkembangan bola voli Indonesia, serta berpartisipasi aktif pada setiap even nasional,” ujarnya.
Sementara pimpinan sidang Zaharuddin Ginting mengatakan tim formatur diberi waktu selambat lambatnya sampai 31 Desember 2016 untuk menyusun kepengurusan.(LMC-02)




Pemko Medan Diminta Lakukan Penyebaran Tenaga Pendidik PNS

Ilustrasi

Medan, 10/12 (LintasMedan) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta melakukan penyebaran tenaga pendidik berstatus pegawai negeri sipil (PNS) ke seluruh sekolah yang ada di Kota Medan.

Anggota DPRD Medan, HT Bahrumsyah mengatakan untuk SMA Negeri 20 misalnya, pihaknya sudah berulang kali meminta kepada Pemko untuk penambahan tenaga pendidik, namun belum terealisasi hingga saat ini.

Begitu juga denga SMK Negeri 13 Medan yang hanya memiliki tiga tenaga pendidik PNS.

“Jadi Pemko Medan harus menyebarkan tenaga pendidik PNS, tidak hanya mengajar di inti kota saja,” katanya baru-baru ini.

Dia mengungkap bahwa sejumlah sekolah yang terletak di inti kota Medan seperti SMA Negeri 1,2, 3, 4 dan 5 itu mayoritas pengajarnya merupakan PNS.

”Jadi para PNS ini harus mau mengajar ke sekolah negeri di pinggiran Kota Medan, seperti kawasan Medan Utara misalnya,” cetus Bahrumsyah.

Jauhari warga Jalan Bagan Deli menyampaikan bahwa SMA Negeri 20 merupakan satu-satunya SMA Negeri di kawasan Medan Belawan.

Namun dia mengungkap tenaga pendidik di SMA tersebut masih kurang. “Hanya 22 orang tenaga pendidik PNS, harinsnya 43 orang,” ujarnya.

Dari kekurangan guru tersebut, ungkap Jauhari maka terpaksa ditampung tenaga guru honor.

Kondisi ini akan memberatkan orang tua murid, karena honornya dibayar melalui iuran (komite sekolah. Sedangkan jika dibayar melalui dana BOS tidak cukup,” paparnya.(LMC-03)