Home / Medan / Pemko-Kejari Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum

Pemko-Kejari Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (keenam kanan) foto bersama Kepala Kejari Medan Olopan Nainggolan (kelima kanan) dan Kepala Kejari Belawan Syarifuddin (keempat kanan), usai menandatangani perjanjian kerja sama penanganan masalah hukum, di Balai Kota Medan, Senin (6/2). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 6/2 (LintasMedan) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dan Belawan melakukan kerja sama dalam penanganan masalah hukum pemerintah daerah yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama (MoU), di Medan, Senin.

MoU tersebut ditandatangani oleh Walikota Medan T Dzulmi Eldin, Kepala Kejari Medan Olopan Nainggolan dan Kajari Belawan M Syarifuddin serta turut disaksikan Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, Sekda Kota Medan Syaiful Bahri Lubis serta para pejabat di jajaran Kejari Medan dan Belawan.

Walikota mengatakan, tujuan dari kerja sama itu sebagai bentuk perlindungan kepada aparatur pemkab, apabila ada persoalan hukum perdata maupun tata usaha negara, sehingga dapat diselesaikan secara litigasi maupun nonlitigasi melalui kerja sama dengan Kejari setempat sebagai jaksa pengacara negara.

“Kerja sama ini sangat membantu aparat Pemko Medan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab, tugas ang dilakukan tidak jarang bersentuhan dengan masalah hukum. Tentunya pendampingan hukum yang dilakukan Kejari Medan dan Belawan akan lebih efektif lagi bagi kita dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Medan Olopan Nainggolan menjelaskan, kerja sama tersebut dalam rangka untuk menghindari jajaran Pemko Medan dari kasus hukum, terutama menyangkut hukum perdata dan tata usaha negara (Datun).

“Kerja sama ini untuk pembelajaran di bidang Datun. Apabila dalam menjalankan tugas ada persoalan hukum menyangkut Datun yang menimpa SKDP maupun Pemko Medan, kami dapat memberikan pendapat hukum, termasuk pendampingan hukum maupun dalam rangka pembuatan perda,” ucapnya.

Terkait dengan kerja sama tersebut, pihaknya berharap jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Medan tidak sungkan mendatangi Kejari Medan maupun Belawan untuk minta pendampingan hukum, termasuk ketika menghadapi terjadinya gugatan.

“Dalam memberikan pendapat hukum maupun pendampingan hukum, kami tidak meminta bayaran. Jadi tidak perlu sungkan dan ragu sedikit pun untuk mendatangi maupun mengundang kami datang. Kami siap untuk memberikan pendapat hukum maupun pendampingan hukum,” ujar Olopan.

Sementara itu, Kepala Kajari Belawan M Syarifuddin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan kerja sama dengan empat SKPD di lingkungan Pemko Medan melalui program Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yakni Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan, Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan dan Pemukiman. (LMC-02)

About Lintas Medan

Kelvin Benjamin Jersey