Gubernur Sumut Safari Ramadhan Perdana di Martubung

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi (kiri) menyampaikan sambutan pada acara Safari Ramadhan 1438 H, di Masjid Assaadah Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Rabu (31/5). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 31/5 (LintasMedan) – Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi bersama sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov setempat melakukan Safari Ramadhan 1438 H untuk kali perdananya di Masjid Assaadah Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Rabu.

“Safari Ramadhan merupakan agenda rutin pemerintah daerah sebagai bentuk silaturahmi dan sosialisasi program pembangunan kepada masyarakat. Momentum Ramadhan sangat tepat dan strategis menjalin silaturahmi,” kata Erry Nuradi dihadapan tokoh masyarakat, pemuka agama dan masyarakat yang menghadiri acara tersebut.

Demikian sebaliknya, lanjut Gubernur, kegiatan ini juga sebagai wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat, sehingga dapat saling bertukar informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya.

Dalam acara yang turut dihadiri Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin tersebut, Erry mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Medan serta alim ulama yang telah mendukung pembangunan serta ikut menjaga situasi kondusif di ibu kota Provinsi Sumut itu.

Sejalan dengan hal itu, dia mengajak semua menjaga dan memelihara kerukunan hidup beragama, baik dengan sesama umat Islam maupun dengan umat agama lain.

“Saya berterima kasih pada tokoh masyarakat khususnya alim ulama yang selama ini ikut menjaga sistuasi kondusif di Kota Medan serta mendukung roda pemerintahan Pemprov Sumut khususnya Kota Medan agar berjalan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Medan Dzulmi Eldin dalam sambutannya mengatakan Safari Ramadhan juga menjadi agenda tahunan Pemko Medan yang dilaksanakan di 21 kecamatan, guna menjaga dan menguatkan silahturrahmi.

“Ini semua dilakukan karena kebersamaan. Kami juga berbesar hati dialaksanakan bersamaan dengan Safari Ramadhan Gubernur Sumut. Melalui kegiatan ini kami berharap silahturahmi semakin dikuatkan dan semoga visi misi ‘Medan Rumah Kita’ bisa menjadi semakin paten,” ujarnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan Muhammad Hatta dalam tausiahnya, mengemukakan bagaimana bulan suci Ramadhan dapat menguatkan hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan sang pencipta.

“Hubungan kita dengan Allah juga akan terpancar dari bagaimana kita berhubungan dengan manusia lainnya,” katanya.

Kegiatan Safari Ramadhan Gubernur Sumut itu dirangkai dengan penyerahan santunan dan bingkisan kepada 100 alim ulama dan 100 anak yatim dan Badan Kenaziran Masjid (BKM) Assaadah.

Dalam kesempatan yang sama Walikota Medan juga memberikan bantuan paket Ramadhan dan uang tunai sebesar Rp40 juta untuk BKM Assaadah. (LMC-01)




Naufal Raziq Inovator Cilik Penemu ‘Listrik Kedondong’

Naufal Raziq. (Foto: LintasMedan/ist)

Langsa, 1/6 (LintasMedan) – Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadhan di Provinsi Aceh, Rabu (31/5) berkesempatan berbicara langsung kepada penemu listrik kedondong, Naufal Raziq (15).

Naufal Raziq mendadak ramai diperbincangkan karena dinilai berhasil menemukan potensi listrik dari pohon kedondong (Spondias Dulcis Forst) di depan rumahnya.

Kepada Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, pelajar kelas 3 Madrasah Tsanawiyah Negeri Langsa Lama, Kota Langsa itu, memaparkan, untuk menghasilkan energi listrik (pada pohon kedondong), pohon itu dipasangi rangkaian yang terdiri pipa tembaga, batangan besi, kapasitor dan dioda.

Menurut dia, satu lubang pada pohon kedondong pagar bisa menghasilkan tegangan listrik 1 volt. Satu pohon kedondong dapat dibuat menjadi empat lubang yang bisa menghasilkan energi 4 volt.

Untuk menyalakan satu lampu, setidaknya dibutuhkan empat pohon kedondong pagar yang sudah dipasang tembaga dan logam.

Penemuan tersebut berawal dari pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam ketika Naufal duduk di kelas 1 MTs atau 2 tahun lalu.

Dari pelajaran tersebut, Naufal mengetahui buah asam, seperti kentang, jeruk, dan mangga, dapat menghasilkan energi listrik sederhana.

Naufal kemudian mencoba berbagai macam pohon buah, mulai dari mangga, belimbing, asam jawa, hingga akhirnya Naufal menemukan pohon kedondong pagar yang memiliki keunggulan dibanding buah lainnya.

“Masing-masing pohon itu ada keunggulannya. Kenapa kedondong pagar karena memiliki batang yang besar, mudah tumbuhnya, jika kita kupaskan kulitnya dia tidak busuk malah menyembuhkan dirinya, recovery,” tuturnya.

Naufal yang bercita-cita menjadi seorang ilmuwan ini telah melakukan uji coba sejak 2014.

Keberhasilan Naufal ini tak lepas dari bimbingan dan dukungan dari guru Hasil temuan Naufal oleh gurunya (Fakrayanti) diikutsertakan pada kontes Teknologi Tepat Guna (TTG) se-Aceh pada 2015.

Di kontes ini hasil temuan Naufal dinobatkan sebagai juara kedua dan mendapatkan hadiah uang pembinaan sebesar Rp 9 juta rupiah.

Pada Oktober 2016, PT Pertamina mengundang Naufal Raziq pada acara Pertamina Science Fun Fair 2016 di Grand Atrium Kota Kasablanka Jakarta serta memberikan beasiswa sampai jenjang SMA dan kuliah.

Selain itu, Naufal juga memperoleh bantuan dari PT Pertamina EP Rantau Field dalam pendanaan dan pengembangan pohon pijar di daerahnya. (LMC-01/RNC)




Mulai Oktober Transaksi Tol Non Tunai

Ilustrasi : Gerbang tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera). (Foto: LintasMedan/ist)

Jakarta, 31/5 (LintasMedan) – Pemerintah akan mewajibkan seluruh pengguna jalan tol di Indonesia melakukan transaksi dengan non tunai, mulai Oktober tahun ini.

Terkait dengan kebijakan tersebut, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani kesepakatan bersama tentang kerja sama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas kedua Kementerian/Lembaga tersebut, di Jakarta, Rabu.

“Dengan penandatangan kerjasama ini, saya berharap tugas-tugas kami di PUPR akan jadi lebih ringan dan lancar, bukan sebaliknya. Kami berharap bisa diayomi oleh BI untuk melaksanakan salah satu tugas kami, dan kami juga bisa ikut berkontribusi dalam program pembayaran non tunai di jalan tol,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Beberapa poin kesepakatan lainnya antara kedua Kementerian/Lembaga tersebut, yakini pertukaran perolehan data dan informasi studi, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), hingga peningkatan keuangan inklusif.

Basuki menyebutkan, transaksi di jalan tol di seluruh Indonesia itu per tahun bisa mencapai Rp12 triliun.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry TZ. mengaku, sebelum Oktober pihaknya telah melakukan sosialisasi.

“Termasuk di dalamnya adalah kesiapan alat. Alat sudah siap dari Februari kemarin, sudah bisa terima non tunai semua,” katanya.

Kemudian, untuk perbankan bank diajak untuk menghapuskan biaya 0,03 persen dari setiap transaksi.

Hal lain yang disiapkan adalah kemudahan top up bagi pemilik kartu. “Pembaca kartu di tol bisa bagi semuanya dari segala macam bank dan tentu standarnya harus sama,” ujarnya. (LMC-04/AN)




Kendaraan Masuk Mapolda Sumut Diperiksa Ketat

Petugas kepolisian memeriksa setiap pengunjung yang akan masuk ke markas Polda Sumut untuk mengantisipasi terjadinya teror bom. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 31/5 (LintasMedan) – Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang masuk ke dalam lingkungan markas kepolisian daerah (Mapolda) tersebut.

“Adapun tujuan pemeriksaan kendaraan yang masuk untuk mengantisipasi aksi terorisme,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting di Medan, Selasa.

Penjagaan ketat dilakukan dengan memeriksa setiap orang yang akan masuk ke Mapolda Sumut.

Tidak hanya barang bawaan yang diperiksa, pengunjung pun diharuskan melewati gerbang pendeteksi logam.

“Setiap kendaraan maupun bawaan di dalamnya akan diperiksa. Petugas juga menggunakan alat metal detector dalam memeriksa di bagian bawah bak mobil yang masuk,” ujarnya.

Rina mengharapkan, baik anggota kepolisian maupun masyarakat yang berkunjung karena memiliki urusan di Markas Polda Sumut, dapat memahami dan memaklumi antisipasi petugas tersebut.

Menurutnya, belum ada indikasi serangan dari kelompok radikal di markas kepolisian itu.

Kendati demikian, kata Rina, Polda Sumut tidak mau lengah dalam mengantisipasi aksi radikal itu. (LMC-03)




Gubernur Sumut Buka Ramadhan Fair 2017

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi (kiri) didampingi Wagub Sumut Nurhajizah Marpaung (kedua kiri), mantan walikota Medan Abdillah (ketiga kiri), anggota DPR RI Hasrul Azwar (kedua kanan) dan Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (kanan), secara bersama-sama memukul bedug sebagai tanda dibukanya Ramadhan Fair 2017, di komplek Taman Sri Deli Medan, Selasa malam. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 30/5 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi membuka secara resmi kegiatan tahunan Ramadan Fair XIV tahun 2017 di Taman Sri Deli Jalan Mesjid Raya Medan, Selasa malam.

Dalam sambutannya Erry Nuradi mengapresiasi Pemko Medan karena terus memprakarsai kegiatan Ramadan Fair hingga tahun ini memasuki tahun ke-14.

“Kegiatan ini diharapkan semakin menumbuhkan rasa keagamaan dan kebersamaan umat,” ujarnya.

Hal ini membuktikan Pemko Medan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata melainkan secara bersama membangun mental sumber daya manusia yang berahlakul karimah melalui kegiatan-kegiatan keagamaan.

“Dengan demikian warga Kota Medan tetap dibentengi oleh sentuhan-sentuhan iman, sehingga sebesar apapun arus modernisasi yang akan mengelilingi kota ini, insya Allah warganya tetap mengingat kebesaran Tuhan Yang Maha Esa,” kata Gubernur.

Ia juga berharap kegiatan bernuansa religi itu menjadi salah satu barometer Kota Medan sebagai kota yang masyarakatnya religius.

“Mudah-mudahan Kota Medan yang kita cintai ini terus berbenah diri menjadi sebuah kota metropolitan yang religius, dan masyarakatnya hidup dengan rukun dan harmonis,” ucap dia,

Sementara Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, mengatakan, Ramadhan Fair merupakan kegiatan tahunan yang kerap dinantikan warga Sumut, khususnya Kota Medan.

“Sejak digelar pertama kali tahun 2003, event ini sukses menjadi ikon yang identik dengan kemeriahan suasana Ramadhan di Kota Medan,” paparnya.

Perhelatan Ramadan Fair, menurut dia, telah melekat di hati masyarakat sehingga selalu mendapat sambutan luar biasa setiap kali digelar.

“Saya berharap event ini dapat mewakili cerminan religiusitas kota, menggambarkan kota yang damai penuh toleransi, sekaligus sebagai kota multikultural,” katanya.

Ramadhan Fair selain memberikan manfaat secara sosial ekonomi,  lanjut dia, juga menjadi sarana untuk meningkatkan ukhuwah Islamiah di tengah-tengah masyarakat.

Sasaran lain dari penyelenggaran event tahunan ini, kata Walikota, adalah mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar mampu bersaing dengan pasar modern.

Disebutkannya, pengunjung Ramadhan Fair juga tidak terbatas kepada umat muslim, namun umat lain pun banyak yang mengunjungi lokasi kegiatan tersebut  bersama anggota keluarga maupun koleganya.

Hal ini menujukkan bahwa keberagaman menjadi semangat yang dijunjung tinggi di Kota Medan dan turut memperkaya khasanah budaya di ibu kota Provinsi Sumut itu.

Ramadhan Fair berlangsung mulai 27 Mei sampai 24 Juni 2017, menampilkan bazar UMKM berbasis kuliner sebanyak 135 pedagang dan non kuliner 75 pedagang.

Selain itu, juga diisi dengan pelaksanaan tausyiah dan konsultasi agama, penampilan atraksi seni dan budaya Islami dari artis local dan ibukota, tadarus Al Qur’an serta peringatan Nuzul Qur’an.

Acara pembukaan Ramadhan Fair 2017 ditandai dengan pemukulan bedug disertai dengan penampilan grup band asal ibukota, D’Masiv.

Lima personel D’Masiv mampu ‘menghipnotis’ ribuan pengunjung yang telah memenuhi Taman Sri Deli sejak pukul 20.00 WIB melalui sejumlah lagu-lagu andalan mereka, termasuk yang bernuansa religi. (LMC-02)




DPRD-Walikota Medan Sepakati Perda Terkait Kepala Lingkungan

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin menandatangani pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (Kepling) di sela Sidang Paripurna di Gedung DPRD Medan, Selasa (30/5). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 30/5 (LintasMedan) – DPRD dan Walikota Medan menyepakati Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (Kepling).

Penandatanganan perda tersebut dilakukan oleh Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin dengan Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung dan disaksikan Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution dan puluhan anggota legislator yang hadir dalam sidang paripurna DPRD setempat, di Medan, Selasa.

Menurut Walikota, hadirnya Perda tersebut semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk memperbaiki tatanan pemerintahan, khususnya terhadap pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan.

“Perda yang baru disahkan ini akan segera diajukan ke Gubernur (Sumut) dan selanjutnya ke Depdagri untuk mendapatkan persetujuan dan registrasi,” ujarnya.

Pihaknya menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Medan yang telah mengajukan inisiatif Ranperda tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung, menjelaskan bahwa pengesahan Perda yang terdiri dari 28 Pasal dan XIV Bab tersebut bertujuan sebagai pedoman memberikan kepastian hukum terhadap kinerja tugas dan fungsi Kepling.

“Dalam Perda ini juga diatur jumlah penduduk dan luas wilayah,” paparnya.

Dalam Pasal 9, misalnya, disebutkan bahwa pembentukan satu lingkungan wajib memiliki jumlah penduduk minimal 150 kepala keluarga

Selanjutnya, dalam Pasal 10 ditetapkan pembentukan satu lingkungan memiliki luas wilayah minimal 1 hektare.

Begitu juga masalah syarat calon Kepling telah ditetapkan di Pasal 14, yakni tidak berstatus aparatur sipil negara (ASN), tenaga honor, tenaga harian lepas dan karyawan BUMN/BUMD.

Syarat lainnya, Kepling selama mengemban tugas tidak atau sedang menjadi anggota partai politik dan tidak sedang menduduki jabatan politik.

Pada saat tahap pencalonan, seorang Kepling harus berpendidikan minimal SLTA sederajat dan usia minimal 23 tahun dan maksimal 55 tahun.

Ketentuan dan persyaratan tersebut, sama halnya dengan mekanisme pengangkatan calon Kepling yakni diusulkan Lurah kepada Camat selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan dengan tembusan kepada Walikota.

Sedangkan pemberhentian Kepling dapat dilakukan Camat atas usulan Lurah dan masyarakat setempat.

Adapun masa bakti Kepling, yakni diangkat untuk masa bakti tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Namun di Pasal 27 terkait ketentuan mengenai pembentukan lingkungan sebagaimana dalam BAB IV yakni pemekaran dan penggabungan lingkungan diberikan waktu 4 tahun untuk dilakukan penataan lingkungannya.

Anggota Pansus Ranperda mengenai Kepling, Andi Lumbangaol meminta Pemko Medan segera mempersiapkan Peraturan Walikota (Perwal), sehingga agenda pemerintahan menyangkut Perda dapat diberlakukan.

“Dengan disahkannnya Perda Kepling ini diyakini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Sebagaimana diketahui, proses pembahasan Ranperda tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di jajaran Kota Medan sudah dimulai sejak dua tahun lalu.

Sebagaimana diketahui, proses pembahasan Ranperda tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan di jajaran Kota Medan sudah dimulai sejak dua tahun lalu. (LMC-01)




Anggota Parpol Tidak Boleh Jadi Kepling

Rapat Paripurna DPRD Medan, baru-baru ini.(Foto:LintasMedan/irma)

Medan, 30/5 (LintasMedan) – DPRD Medan bersama Walikota Medan akhirnya mensahkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan tentang pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan (Kepling) melalui rapat paripurna di gedung dewan, Selasa. Kepling tidak boleh lagi dijabat oleh anggota Partai Politik dan pegawai yang gajinya dari uang negara.

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung didampingi Wakil Ketua, Iswanda Ramli, Ihwan Ritonga dan anggota dewan lannya. Juga dihadiri Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin, wakil walikota Ahkyar Naaution, sekda Medan Syaiful Bahri dan SKPD jajaran Pemko Medan.

Adapun Perda yang disahkan sebanyak 28 Pasal dan XIV Bab bertujuan sebagai pedoman memberikan kepastian hukum terhadap kinerja tugas dan fungsi Kepling. Dalam Perda ini juga diatur jumlah penduduk dan luas wilayah. Seperti Pasal 9 disebutkan pembentukan satu lingkungan wajib memiliki jumlah penduduk 150 KK. Sedangkan Pasal 10 ditetapkan pembentukan satu lingkungan memiliki luas wilayah minimal 1 Ha.

Begitu juga masalah syarat calon Kepling telah ditetapkan di Pasal 14 yakni tidak berstatus Pegawai ASN, tenaga honor, tenaga harian lepas dan karyawan BUMN/BUMD. Bahkan tidak sedang menjadi anggota partai politik dan tidak sedang menduduki jabatan politik. Sedangkan pendidikan minimal SLTA sederajat dan usia minimal 23 tahun dan makaimal 55 tahun pada saat pencalonan.

Sama halnya dengan mekanisme pengangkatan calon Kepling yakni diusulkan Lurah kepada Camat selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan dengan tembusan kepada Walikota. Sedangkan pemberhentian Kepling dapat dilakukan Camat atas usulan Lurah dan masyarakat setempat. Terkait masa bakti Kepling diatur pada pasal 22 yakni diangkat untuk masa bakti 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Dalam Pasal 28 disebutkan Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Namun di Pasal 27 terkait ketentuan mengenai pembentukan lingkungan sebagaimana dalam BAB IV yakni pemekaran dan penggabungan lingkungan diberikan waktu 4 tahun untuk dilakukan penataan lingkungannya.

Terkait hal ini, anggota pansus Perda Kepling Andi Lumbangaol minta Pemko Medan segera mempersiapkan Peraturan Walikota (Perwal). Sehingga agenda pemerintahan menyangkut Perda dapat diberlakukan. Dengan disahkannnya Perda Kpling ini diyakini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin menyampaikan Perda Kepling akan segera diajukan ke Gubernur dan selanjutnya ke Depdagri untuk mendapatkan persetujuan dan registrasi.(LMC-03)




DPRD Desak Perbaikan Infrastruktur Medan Utara

Ilustrasi – banjir

Medan, 30/5 (LintasMedan) – Kalangan anggota DPRD Medan mendesak Pemko setempat segera melakukan perbaikan infrastruktur di Medan Labuhan dan Belawan, sehingga tidak lagi terjadi banjir jika hujan deras turun.

Ketua Komisi D DPRD Medan Sahat Simbolon mengaku prihatin dengan kondisi warga yang kerap menjadi langganan banjir setiap bulannya.

“Pemko Medan harus menyikapi keluhan warga Medan Utara soal banjir Jadi harus jemput bola dan melakukan kordinasi ke pemerintah pusat untuk penyelesaian pembangunan tanggul bibir pantai,” katanya
Selasa.

Pemko Medan kata Sahat juga harus pengalokasian dana APBD Pemko Medan mendukung perbaikan infrastruktur di Medan Utara.

“Kendatipun tanggul bibir pantai sudah dibangun, jika tidak didukung perbaikan saluran drainase maka banjir akan tetap terjadi ” tegasnya.

Sementara itu anggota dewan Mulia Asri Rambe ( Bayek) mengatakan agar Pemko Medan memberikan perhatian serius upaya penanggulangan banjir rob di Medan Utara. Menurutnya, untuk mengatasi banjir rob tidak cukup pembangunan tanggul namun perlu perbaikan secara keseluruhan.

Seperti diketahui, dua pekan lalu terjadi banjir rob di Kecamatan Medan Labuhan dan Medan Belawan. Informasi diperoleh sebanyak 157 lingkungan dengan 29.903 KK mengalami banjir rob.(LMC-03)




Nias Utara Kucurkan Rp13 M Bangun Irigasi dan Tanggulangi Banjir

Ir.Temambuala Telaumbanua Kepala Bidang Irigasi Dinas Perkim Kabupaten Nias Utara (kanan) .(Foto:LintasMedan/ist)

Nias Utara, 30/5 (LintasMedan) – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Nias Utara mengucurkan anggaran Rp13 Milyar untuk pembangunan irigasii dan penanggulangan banjir.

Kepala Bidang Irigasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Utara, Ir.Temambuala Telaumbanua, Selasa menyampaikan bahwa anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2017.

Dia menjelaskan sesuai yang telah diprogramkan anggaran akan dipergunakan untuk 27 paket pekerjaan, yang terdiri dari 6 paket proyek irigasi, 19 paket pengendalian banjir dan 2 paket yang tidak dapat di laksanakan tahun ini karena terkendala persoalan lahan.

“Sampai saat ini kita masih mempersiapkan dokumen perencanaan pelelangan yang akan di serahkan kepada pihak panitia Layanan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Nias Utara,” tuturnya.

Pelaksanaan proyek harus selesai tahun 2017, sesuai ketentuan yang berlaku dan bila pelaksanaan proyek tidak sesuai bestek maka dia mengatakan akan memutus kontrak kepada pihak rekanan yang menangani proyek tersebut.

Diharapkannya agar proyek pembangunan irigasi dan pembangunan fasilitas pengendalian banjir di Kabupaten Nias Utara dapat terlaksana sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah. (LMC/C-HZ)




Pemprov Sumut Kembali Raih WTP

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi (kedua kanan) disaksikan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman (kanan), menerima berkas hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Sumut Tahun 2016 dari Anggota V BPK RI Isma Yatun (kiri) dalam sidang paripurna DPRD Sumut, di Medan, Selasa (30/5). Pemprov Sumut secara berturut-turut kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketiga kalinya dari BPK RI karena dinilai baik mengelola keuangan daerah tahun 2016. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 30/5 (LintasMedan) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setempat tahun 2016.

Pengumuman Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu disampaikan anggota V BPK RI Isma Yatun pada rapat paripurna istimewa DPRD Sumut yang dipimpin ketuanya Wagirin Arman di Medan, Selasa.

Hasil positif dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut merupakan raihan yang ketiga kalinya secara berturut-turut Pemprov Sumut, dimulai dari tahun 2014, 2015 dan 2016.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” kata anggota V BPK RI Isma Yatun.

Ia menambahkan, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah diraih Pemprov Sumut, BPK masih menemukan beberapa permasalahan.

Adapun permasalahan tersebut terkait sistem pengendalian intern, antara lain penatausahaan rekening bank tidak sesuai ketentuan dan terdapat sisa dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada rekening penampungan yang belum disalurka.

Selain itu, kekurangan volume pekerjaan pada beberapa satuan kerja perangkat daerah, pemanfaatan aset di Pekan raya Sumut tidak sesuai ketentuan dan transfer bagi hasil kepada kabupaten/kota selalu terlambat.

Selanjutnya, BPK mengemukakan bahwa Pemprov Sumut belum melakukan inventarisasi aset tetap secaramemadai dan 256 bidang tanah yang dicatat dalam KIB pada 20 satuan kerja tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah.

Namun demikian, lanjutnya, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dalam sambutannya menyatakan terima kasih atas opini WTP dan berjanji akan terus meningkatkan kinerja bersama seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) jajaran Pemprov setempat.

“Begitu pula semua rekomendasi BPK RI akan segera ditindaklanjuti, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengapresiasi Pemprov setempat yang berhasil meraih opini WTP dari BPK RI.

“Keberhasilan meraih WTP tersebut hendaknya tetap menjadi tekad Pemprov Sumut pada masa mendatang,” ujar politisi senior Partai Golkar Sumut itu. (LMC-02)