Operasi Antik Toba 2017 Ungkap 581 Kasus

Kapolda Sumut Irjen Pol. Paulus Waterpauw (kiri) didampingi Kabid Humas Kombes Pol. Rina Sari Ginting (kanan),  memaparkan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan petugas selama Operasi Anti Toba 2017, di Mapolda Sumut, Kamis (31/8). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 31/8 (LintasMedan) – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara dan Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 581 kasus dalam operasi Antik Toba 2017 yang dilaksanakan sejak 14 hingga 28 Agustus 2017.

“Selama pelaksanaan Operasi Antik Toba 2017 telah berhasil diungkap kasus kejahatan tindak pidana sebanyak 581 kasus dengan tersangka 728 terdiri dari 686 laki-laki dan 42 perempuan,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol.Paulus Waterpauw, kepada pers di Mapolda Sumut Jalan Sisingamangaraja Medan, Kamis.

Ia memaparkan, dari sejumlah kasus tersebut terdapat tujuh kasus yang dinilai menonjol, antara lain pengungkapan barang bukti berupa 2.000 gram sabu dengan tersangka Ayub yang tewas ditembak karena melawan petugas saat hendak ditangkap di kawasan Perumnas Mandala Medan pada 17 Agustus.

Berikutnya, pengungkapan satu bungkus besar berisi sabu seberat 1.000 gram dengan tersangka Musli Adi (meninggal dunia), Yossi Andrian Saputra alias Andre dan Baktiar. Ketiganya ditangkap pada Kamis tanggal 17 Agustus 2017 di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.

Selain itu, petugas kepolisian setempat juga berhasil mengamankan 2.000 gram sabu dari tersangka Tarmizi M. Yusuf alias Faisal yang tewas ditembak petugas pada 20 Agustus 2017 di Jalan Medan-Binjai KM-12, serta penangkapan terhadap Abdul Samad Bin Hasan yang terbukti membawa 4.000 gram sabu di jalan lintas Sumatera Medan-Aceh, Kecamatan Besitang pada 27 Agustus.

Polda Sumut selama Operasi Antik Toba 2017 telah pula berhasil menemukan ladang ganja seluas satu hektare di kawasan pegunungan Desa Rao-Rao Dolok, Kabupaten Mandailing Natal.

Disebutkannya, total barang bukti narkoba yang berhasil disita selama pelaksanaan Operasi Antik Toba 2017, yakni 12,92 kg sabu, 955 butir pil ekstasi, 167,06 kg ganja dan 3.023 batang pohon ganja. (LMC-03)




PDAM Tirtanadi Relokasi Pipa di Pintu Tol Medan-Binjai

Pekerja sedang melakukan proses pemindahan pipa transmisi PDAM Tirtanadi di sekitar area proyek pintu tol Medan-Binjai, Kecamatan Medan Helvetia, Kamis (31/8). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 31/8 (LintasMedan) – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi kini sedang melakukan pengerjaan pemindahan atau relokasi pipa transmisi dari kawasan pintu tol Medan-Binjai, persisnya di sekitar Jalan Sumarsono Medan.

“Hari ini (Kamis), pipa transmisi 300 milimeter di sekitar Jalan Sumarsono terpaksa dipindahkan untuk menghindari kebocoran dan tidak menggangu pengerjaan pembangunan jalan menuju pintu tol Medan-Binjai,” kata Sekretaris Perusahaan PDAM Tirtanadi, Jumirin, di Medan, Kamis.

Ia menjelaskan proses pengerjaan relokasi pipa transmisi PDAM Tirtanadi di sekitar area pintu tol Medan-Binjai tersebut diperkirakan berlangsung satu hari.

Namun, lanjutnya, pemindahan pipa tersebut berdampak terhadap berkurangnya pasokan air bersih ke sejumlah pelanggan di beberapa wilayah, antara lain Jalan Sumarsono, Perumnas Helvetia dan sekitarnya.

“Akibat relokasi pipa trasmisi 300 mm tersebut, beberapa wilayah pelayanan mengalami gangguan baik dari kualitas, kuantitas dan kontinutas,” ujarnya.

Pihaknya memperkirakan, pasokan air di wilayah itu akan kembali normal pada Jumat (1/9).

“Kami mohon maaf atas gangguan ini, pelanggan kami yang mengalami gangguan air dapat menyampaikan keluhannya ke cabang terkait atau melalui Layanan Halo Tirtanadi ke nomor 1500922,” kata Jumirin. (LMC-02)




Walikota Bantu Bocah Penderita Kanker Mata

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (kanan) mendampingi bocah penderita kanker mata, Tri Ananda Syahputra saat akan dibawa ke rumah sakit dari rumah orang tuanya di Jalan AR Hakim Gang Langgar, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Kamis (31/8).

Medan, 31/8 (LintasMedan) – Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin mengunjungi bocah penderita kanker mata, Tri Ananda Syahputra di Jalan AR Hakim Gang Langgar, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Kamis (31/8).

“Kita harus cepat, penyakit matanya harus segera ditangani secepatnya,” ucap Eldin yang tampak iba setelah melihat langsung kondisi putra pasangan Dedi Syahputra dan Devi tersebut.

Walikota menyarankan kepada kepada orang tua bocah itu agar segera membawa Tri Ananda Syahputra ke rumah sakit guna mendapat perawatan medik secara intensif.

Beberapa saat kemudian, Tri Ananda Syahputra digendong oleh ayahnya dan bersama Walikota Medan serta Ketua Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI), Anita berangkat menuju Rumah Sakit Royal Prima.

Setibanya di rumah sakit swasta itu, Eldin berpesan kepada tim medik Rumah Sakit Royal Prima agar berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan penyakit mata bocah berusia 2,9 tahun itu.

“Saya minta pihak rumah sakit memberikan pelayanan medis terbaik untuk menyembuhkan penyakit mata anak kita ini. Dengan perawatan intensif dan doa kita semua, insya Allah penyakit matanya dapat disembuhkan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara tim medik RS Royal Prima, Tri Ananda Syahputra diduga mengindap penyakit retinoblastoma, kanker mata yang umumnya dialami anak-anak.

“Kanker ini menyerang selaput jala mata atau retina yang terletak pada dinding mata sebelah dalam dan umumnya menyerang anak-anak yang berusia di bawah lima tahun,” kata Robin, salah seorang dokter yang menangani bocah tersebut.

Gejala awal dari serangan penyakit ini, menurut Robin, berupa bintik kekuningan di kornea mata dan akibat tidak mendapatkan pengobatan secara medis, kondisi matannya memburuk sehingga terjadi pembengkakan.

“Kita akan terus melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan dengan pengobatan. Mudah-mudahan kita dapat menyembuhkannya,” ujar dia.

Pada kesempatan itu, ibu bocah tersebut, Devi mengucapkan terima kasih kepada Walikota Medan atas kepedulian membantu proses penyembuhan mata putranya itu.

“Atas nama keluarga, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Walikota. Beliau sangat peduli dan langsung datang memberikan bantuan begitu mendapatkan kabar anak kami membutuhkan pertolongan. Kami benar-benar sangat terbantu sekali,” ucapnya terharu. (LMC-04)




Medan Pacu Gerakan Makan Ikan

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldini (kiri) dan Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Medan Rita Maharani Dzulmi Eldin (ketiga kanan), menyaksikan aneka ragam makanan dan minuman yang ditampilkan oleh para peserta lomba cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA), di Lapangan Sepakbola Jalan Kapten Rahmadbudin,  Kecamatan Medan Marelan, Rabu (30/8). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 30/8 (LintasMedan) – Walikota Medan H.T Dzulmi Eldini bersama Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Rita Maharani Dzulmi Eldin menggalakan Gerakan Masyarakat Makan ikan atau Gemarikan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat terutama ibu-ibu untuk ikut bersama-sama menggalakkan program gemar makan ikan diawali dari lingkungan keluarga,” kata Dzulmi Eldin pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-37 tingkat Kota Meda, di lapangan sepakbola Jalan Kapten Rahmadbudin, Kecamatan Medan Marelan, Rabu (30/8).

Berdasarkan hasil berbagai penelitian, lanjuytnya, daging ikan memiliki kandungan protein yang tinggi, rendah kolesterol dan bahkan beberapa jenis ikan tertentu memiliki kandungan Omega 3 yang memiliki khasiat untuk membantu perkembangan otak dan menjadi stimulant positif dalam menguatkan daya ingat.

Selain itu, daging ikan mengandung asam lemak tidak jenuh (EPA), kalsium, yodium dan dha yang sangat diperlukan tubuh sehingga mempercepat proses pertumbuhan terutama bagi anak-anak.

Walikota berharap momentum peringatan HPS 2017 yang dirangkai dengan penyelenggaraan lomba cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal tersebut mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi ibu-ibu dalam menyajikan masakan berbahan dasar ikan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

“Kebutuhan gizi keluarga terutama anak-anak balita harus diperhatikan karena sangat baik bagi kesehatan dan kecerdasan dan proses tumbuh kembang mereka,” kata Eldin.

Sebelumnya, Kadis Ketahanan Pangan Kota Medan, Muslim Harahap menjelaskan bahwa peringatan Hari Pangan Sedunia ke-32 bertujuan meningkatkan kesadaran dan perhatian akan pentingnya masalah pangan, baik tingkat global maupun regional dan khususnya Kota Medan.

Sasaran lain dari penyelenggaraan tersebut, katanya, memperkokoh solidaritas antarbangsa dalam usaha memberantas kekurangan pangan dan gizi yang dialami sebagian besar penduduk di dunia.

“Kami juga akan terus mendorong dan meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam mengembangkan atau menciptakan menu pangan B2SA berbasis sumber daya lokal,” tuturnya. (LMC-04)




SIWO PWI Sumut Berduka Atas Meninggalnya M.Noor

M. Noor. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 30/8 (LintasMedan) – Kalangan jurnalis yang tergabung dalam Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Sumut menyatakan turut berduka atas meninggalnya wartawan senior M. Noor (56) di Medan, pada Rabu (30/8) dinihari.

Selain dari jajaran SIWO PWI Sumut, ucapan turut berduka cita juga datang dari sejumlah rekan profesi, narasumber, kolega serta insan olahraga.

“Kami bukan hanya kehilangan rekan kerja yang berdedikasi dan loyal, melainkan juga seorang saudara,” ucap Ketua SIWO PWI Sumut, SR Hamonangan Panggabean yang selama ini juga bersama M.Noor bekerja di surat kabar harian Analisa Medan.

Menurutnya, M. Noor semasa hidupnya dikenal dikenal sebagai sosok wartawan yang berjiwa humoris dan pengayom.

Selain itu, kata Hamonangan, almarhum yang di kalangan wartawan olahraga akrab disapa “Kak Edi Palopo” ini juga dikenal sering ikut terlibat aktif membimbing para juniornya berlatih sepakbola dan futsal, terutama menjelang persiapan menghadapi berbagai event seperti Porwanas.

“Kami sudah menganggap almarhum seperti abang sendiri. Selama ini dia selalu mengayomi juniornya. Dia juga sudah menganggap kami seperti adik sendiri,” ujar pria yang akrab dipanggil Monang itu.

Pria kelahiran 4 Oktober 1961 itu mulai menekuni profesi jurnalis sejak tahun 1985 dan banyak tulisannya turut membantu perkembangan olahraga Sumatera Utara, khususnya sepak bola.

Atas dedikasi dan loyalitasnya dalam menyajikan pemberitaan seputar olahraga, Pemerintah Provinsi Sumut pada peringatan Haornas tahun 2015 menganugerahkan penghargaan kepada M. Noor. (LMC-02)

.




Biro Binsos Sumut Koordinir Dana Sumbangan Kurban Kelompok Jurnalis

Muhammad Yusuf. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 30/8 (LintasMedan) : Kepala Biro Binsos dan Kemasyarakatan Setdaprov Sumut, M Yusuf membenarkan telah mendistribusikan bantuan satu ekor sapi kurban untuk salah satu kelompok wartawan di kantor gubernur Sumut.

“Dana pembelian sapi kurban itu bukan dari APBD, tapi berasal dari sumbangan sukarela 41 pimpinan SKPD di lingkungan Pemprov Sumut,” kata M Yusuf, menjawab pertanyaan pers di Medan, Rabu malam.

Menurut dia, pemotongan hewan kurban tersebut dijadwalkan seusai pelaksanaan sholat Idul Adha 1438 Hijriah di salah satu kantor perusahaan media cetak terbitan Medan.

Selanjutnya daging sapi kurban tersebut akan dibagikan kepada 60 orang jurnalis yang terdaftar di sekretariat Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut.

Ketika ditanya soal berapa dana terkumpul dari seluruh SKPD yang dihimpun Biro Binsos dan Kemasyarakatan Setdaprov Sumut untuk pembelian satu ekor sapi tersebut, Yusuf tidak bersedia memberikan penjelasan secara rinci.

“Sebaiknya tidak usahlah kita pertanyakan hal itu, karena inikan dalam rangka untuk kebaikan,” ujarnya seraya menambahkan kebijakan pemberian sumbangan satu ekor sapi untuk kelompok jurnalis tersebut bersifat bantuan sukarela dan diawali dengan surat permohonan dari kelompok jurnalis yang bersangkutan.

Bahkan Yusuf siap memberikan kupon paket daging kurban kepada insan pers di lingkungan kantor gubernur Sumut jika tidak terakomodir dalam pembagian yang 60 orang jurnalis.

Biro Binsos dan Kemasyarakatan Setdaprov Sumut, kata dia, untuk perayaan Idul Adha tahun ini telah mendistribusikan sejumlah sapi kurban kepada seluruh kabupaten dan kota di Sumut.

Dana pengadaan sapi tersebut bersumber dari APBD Sumut tahun 2017 yang dikelola Biro Binsos dan Kemasyarakatan setempat. (LMC-02)




Massa Gelar Aksi Solidaritas Rohingya di Medan

Massa dari beberapa elemen masyarakat menggelar orasi dalam aksi solidaritas Muslim Rohingya, di depan gedung DPRD Provinsi Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (30/8).  Mereka mendedak Pemerintah Myanmar segera menghentikan aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 30/8 (LintasMedan) – Massa dari beberapa elemen masyarakat di Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi solidaritas untuk Muslim Rohingya di depan gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu, menuntut pemerintah Myanmar segera menyelesaikan masalah kemanusiaan di negara itu.

“Kami meminta dukungan dunia internasional dan PPB bersikap tegas atas peristiwa pembantaian muslim Rohingya di Myanmar, mereka adalah saudara kita juga ” kata korlap aksi Dodi Candra.

Selain itu, Dodi dalam orasinya juga meminta pemerintah Indonesia turut berperan aktif dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan di Myanmar sebagai sesama negara di Asia Tenggara.

“Pembunuhan anak-anak, wanita dan warga sipil etnis Rohingya adalah pelanggaran hak asazi manusia, sehingga organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa harus menggelar pengadilan Mahkamah Internasional atas kejahatan kemanusiaan di Myanmar,” katanya.

Diperkirakan sekitar satu juta orang Muslim di Rohingya terpaksa hidup di luar Myanmar dan belum ada negara ketiga yang bersedia menerima mereka secara permanen.

Aksi solidaritas tersebut berlangsung kondusif di mana massa hanya menggelar orasi sambil menggelar poster dan membawa beberapa orang bocah dari kepala keluarga pengungsi Rohingya di Medan.

Massa yang tergabung dalam aksi solidaritas Rohingya itu diterima oleh beberapa orang anggota DPRD Sumut, antara lain Nezar Djoeli, Basyir dan Ikrimah Hamidy.

Pada kesempatan itu, anggota DPRD Sumut Nezar Djoeli menyarankan pemerintah Indonesia untuk mendorong negara-negara ASEAN membela etnis Rohingya.

“Indonesia juga harus mendorong negara-negara ASEAN untuk berpartisipasi dalam memberikan fasilitas penampungan sementara bagi para pengungsi Rohingya yang terusir dari negerinya,” ujar politisi dari Partai Nasdem ini.

Sebagaimana diinformasikan, hingga kini kekerasan terhadap minoritas muslim Rohingya di Arakan, Myanmar, masih terus terjadi.

Myanmar berpenduduk 75 juta jiwa dan menurut PBB muslim Rohingya yang berjumlah 800.000 orang merupakan salah satu kaum minoritas paling tertindas di dunia. (LMC-02)




Pejabat Pemko Medan Pilih Tak Komentari Informasi Hoax

Foto: Ilustrasi

Medan, 30/8 (LintasMedan) – Kalangan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan memilih untuk tidak mengomentari informasi hoax atau berita bohong yang menyebutkan KPK telah menetapkan status tersangka kepada Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin.

“Saya sama sekali tidak tahu soal itu. Silahkan saja tanya ke bagian Humas,” kata Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Medan, Syaiful Bahri ketika dikonfirmasi lintasmedan.com, Rabu.

Penegasan Syaiful Bahri itu terkait dengan beredarnya informasi hoax di media sosial secara viral tentang KPK telah menetapkan status tersangka kepada Walikota Medan Dzulmi Eldin berkaitan dengan proses penerbitan izin mendirikan superblok Podomoro Deli City di Jalan Putri Hijau Medan.

Birokrat senior Pemko Medan ini juga tidak bersedia memberi komentar lebih jauh seputar informasi bohong tersebut yang diperkirkan sempat muncul di beberapa media online pada Selasa (29/8) malam dan beberapa jam kemudian tidak lagi terlihat ditampilkan.

Pernyataan hampir senada juga disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Setdako Medan Sulaiman.

“Kalau soal itu, silahkanya tanya ke Humas. Saya tidak tahu,” ucapnya, mengakhiri pembicaraan saat diwawancarai via telepon selular.

Hingga menjelang Rabu siang, belum ada keterangan resmi dari pihak Humas maupun pejabat terkait di lingkungan Pemko Medan yang menanggapi berita hoax tersebut.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah ketika dikonfirmasi pers menegaskan bahwa lembaga antirasuah itu belum ada mengeluarkan penetapan tersangka atas nama Dzulmi Eldin.

“Belum ada informasi tentang penyelidikan tersebut. Kalau ada penetapan tersangka tentu kami umumkan di konferensi pers,” jawab Febri melalui SMS. (LMC-03)




Wali Kota Beri Penghargaan Wajib Pajak Patuh

Medan,30/8 (LintasMedan) – Pemko Medan memberikan penghargaan kepada wajib pajak (WP) Potensial Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai bentuk apresiasi sekaligus rasa terima kasih. Sebab, mereka dinilai telah turut berpartisipasi mendukung pembangunan dengan membayar PBB tepat waktu. Diharapkan langkah ini bisa memotivasi dan mengispirasi masyarakat lainnya untuk patuh pajak sehingga pembangunan di Kota Medan berjalan dengan lancar.

Penghargaan ini diberikan Wali Kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi dalam acara Pertemuan dan Silaturahmi Pemko Medan dengan WP PBB Potensial se-Kota Medan di Regale International Convention Centre Jalan H Adam Malik Medan, Rabu (30/8) malam.

Selain penghargaan, Wali Kota juga memberikan sejumlah doorprize, termasuk hadiah utama berupa dua unit sepeda motor kepada WP Potensial PBB yakni PT Pelindo I dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Selain mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan dari sektor pajak, pembayaran PBB yang tepat waktu ini tentunya mendorong percepatan pembangunan di ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Ada dua WP Potensial PBB yang mendapatkan penghargaan dari Pemko Medan tersebut. Pertama, WP Potensial PBB dari masing-masing kecamatan di Kota Medan. Sedangkan kedua, WP Potensial PBB objek khusus.

Wali kota menyerahkan penghargaan itu didampingi Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung, Ketua TP PKK Kota Medan, Hj Rita Maharani Dzulmi Eldin, mantan Wakil Wali Kota Medan, Ir Maulana Pohan, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, Zularnain serta Direktur Operasional Bank Sumut, Didi Duharsa.

Usai penyerahan penghargaan, Wali Kota ketika memberikan sambutannya mengatakan, masalah dan tantangan pembangunan kota tentunya cukup berat dan kompleks, sehingga tidak dapat diselesaikan seluruhnya sekaligus dalam waktu yang sama. Oleh karenanya harus menetapkan skala prioritas, terutama di bidang infrastruktur dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Untuk tahun ini, Wali Kota mengungkapkan Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran APBD sebesar Rp.1,8 triluyun untuk membiayai program – program infrastruktur dan utilitas kota seperti di sektor Bina Marga (PU), Perumahan dan Penataan Ruang, Perhubungan serta Kebersihan dan Pertamanan.

“Di samping itu kita juga mengalokasikan dana yang cukup besar untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Kita berharap melalui program-program pembangunan yang tengah dilaksanakan saat ini, Kota Medan sebagai Rumah Kita akan semakin layak, serta menjadi tempat tinggal yang semakin aman dan nyaman bagi kita semua,” kata Wali Kota.

Sedangkan sumber dana untuk pengalokasian anggaran tersebut, jelas Wali Kota, salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), di samping yang bersumber dari bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Diungkapkannya, Pemko Medan saat ini mengelola 9 jenis pajak daerah termasuk PBB dan retribusi lainnya.

“Dari sektor PBB, kontribusinya terhadap pajak daerah diharapkan mencapai Rp.420 Milyar atau kurang 30 persen. Untuk mewujudkan kontribusi ini, tentunya sangat membutuhkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan yang tinggi dari seluruh masyarakat dan stake holder, agar membayar pajak dan retribusi daerah dengan baik dan tepat waktu,” harapnya.

Untuk itulah bilang Wali kota, Pemko Medan mencanangkan 2017 sebagai Tahun Patuh Pajak Daerah. Artinya, semua harus berpartisipasi dalam pembangunan kota. Sebab, membangun kota itu dari masyarakat dan untuk masyarakat. Partisipasi itu salah satunya bisa diwujudkan dengan membayar retribusi daerah tepat waktu, termasuk PBB.

Melalui forum ini, Wali Kota yang hadir didampingi Ketua TP PKK Kota Medan, Hj Rita Maharani Dzulmi Eldin SH menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat selaku wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal itu dinilainya mencerminkan tanggung jawab bersama untuk membangun Kota Medan.

Usai memberikan arahan, Wali Kota selanjutnya menyaksikan langsung WP membayarkan PBB di lokasi acara yang disediakan khusus oleh Bank Sumut. Sebagai bentuk terima kasih dan penghargaan, para WP ini pun mendapatkan kupon lucky draw. Jelang penarikan hadiah, para WP pun dihibur dengan penyanyi asal ibu kota, Vina Panduwinata.

Penyanyi yang dikenal dengan sebutan Mama Ina ini, membawakan lagu – lagu terbaiknya. Kemudian, Mama Ina juga mengajak Ketua TP PKK Kota Medan bernyanyi bersama membawakan lagu berjudul Aku Makin Cinta yang mendapat aplaus cukup meriah dari seluruh pengunjung.

Sementara itu, Kepala BPPRD Kota Medan, Drs Zulkarnaen MSi, menjelaskan, pemberian penghargaan ini dilakukan sebagai upaya untuk membangun silaturahmi dan dengan WP PBB Potensial yang ada di Kota Medan. Pasalnya, PBB merupakan salah satu motor pembangunan di Kota Medan.

“Sekitar 30 persen PAD Kota Medan berasal dari PBB. Untuk itu lah kita menggugah kesadaran masyarakat untuk membayarkan PBB-nya tepat waktu. Sebab, PBB yang dibayarkan itu selanjutnya digunakan untuk mendukung percepatan pembangunan di Kota Medan,” terang Zulkarnain. (LMC-02)

 




Inspektorat Berwenang Periksa Anggaran Biro Humas Sumut

OK. Henry. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 29/8 (LintasMedan) – Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berwenang
memeriksa pengelola anggaran di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk di Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) karena dananya bersumber dari APBD.

“Untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan maupun penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, kami juga memiliki kewenangan mengawasi dan memeriksa pengelola anggaran di setiap SKPD,” kata Kepala Inspektorat Provinsi Sumut, OK. Henry kepada pers di Medan, Selasa.

Bahkan, lanjut dia, Pemprov Sumut melalui Inspektorat setempat juga senantiasa siap menindaklanjuti surat pengaduan dari masyarakat bila terjadi indikasi penyalahgunaan anggaran maupun pungutan liar (pungli) di satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk dalam proses penerimaan tenaga kontrak (outshorching).

Jika tim Inspektorat Pemprov Sumut menemukan adanya penyimpangan maupun penyalahgunaan APBD, maka oknum pengelola anggaran di SKPD yang bersangkutan akan dikenakan sanksi serta diwajibkan mengembalikan uang negara tersebut.

Henry yang juga Ketua Tim Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Saber Pungli Pemprov Sumut, mengakui peran serta masyarakat dalam hal ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan terciptanya pelayanan pemerintah yang bersih.

Namun, kata dia, setiap laporan pengaduan ke Inspektorat Pemprov Sumut harus dilampiri identitas dari pihak pengadu serta dilengkapi dengan bukti berupa data-data akurat.

Ia menambahkan, Tim UPP Saber Pungli Pemprov Sumut akan terus melakukan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan anggaran dan pungli ke seluruh SKPD dan berbagai elemen sampai tingkat kecamatan.

“Selain melakukan upaya pencegahan, kami juga berhak melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang terbukti melakukan penyalahgunaan anggaran,” ujarnya.

Tim UPP Saber Pungli Provinsi Sumut melibatkan sejumlah personel dari beberapa instansi, yakni kepolisian, kejaksaan, Inspektorat, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Ombudsman RI perwakilan Sumut.

“Dalam upaya mencegah kebocoran uang negara, kami telah menyusun jadwal untuk melakukan sosialisasi di seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Sumut,” kata Henry.

Dari sosialisasi ini, Henry berharap tidak ada lagi pungli yang terjadi di Sumut, sebagaimana arahan dari Gubernur Sumut yang menginginkan agar pelayanan administrasi di Sumut bisa menjadi lebih cepat, murah, efisien dan harus bebas pungli.

“Kita juga ingin menciptkan kondisi ekonomi yang ramah bagi investor agar mereka mau menanamkan modalnya di Sumut,” tuturnya. (LMC-01)