Home / Medan / DPRD : Banyak Anggaran SKPD Pemprov Sumut Tidak Realistis

DPRD : Banyak Anggaran SKPD Pemprov Sumut Tidak Realistis

Rapat Komisi A DPRD Sumut dengan beberapa SKPD Pemprov Sumut, Selasa (13/11) (Foto:LintasMedan/irma)

Medan, 14/11 (LintasMedan) – Kalangan anggota Komisi A DPRD Sumut menilai sejumlah anggaran yang disampaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam plafon sementara berdasarkan program kegiatan untuk Tahun Anggaran 2018 tidak realistis, bahkan terkesan mengada-ada.

“Banyak program yang tidak realistis. Dianggarkan hanya berdasar keinginan bukan kebutuhan,” kata Sekretaris Komisi A, Sarma Hutajulu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah SKPD Pemprov Sumut yakni, Biro Ekonomi Daerah dan Kerjasama, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Humas serta Badan Inspektorat, Selasa.

Politisi PDIP ini menilai sejumlah plafon anggaran yang disampaikan SKPD tersebut hanya bersifat ujicoba dan bukan berdasarkan program prioritas.

Komisi A DPRD Sumut mempertanyakan anggaran senilai Rp280 juta yang tertera dalam plafon sementara berdasarkan program kegiatan tahun anggaran 2018 pada Biro Otonomi Daerah.

Seperti disebutkan, program kegiatan untuk anggaran tersebut akan dimanfaatkan pada pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota serta serah terima jabatan bupati, walikota. Sedangkan target kegiatan adalah untuk 8 kabupaten kota dan 1 provinsi.

Dewan dibuat kesal dengan penjelasan Kepala Biro Otda, Basarin Yunus Tanjung yang mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk acara resepsi berupa makan minum tamu di rumah dinas usai pelantikan.

“Jauh sekali Biro Otda sampai ikut mengurusi makan minum tamu undangan di rumah dinas paska pelantikan bupati atau walikota. Nanti mata anggaran yang sama tertera pula lagi di Biro Umum,” kata Sarma.

Pernyataan senada juga disampaikan Politisi Gerindra Ramses Simbolon yang meminta SKPD jangan lagi membodoh-bodohi dewan. “Kami minta agar SKPD bisa lebih rasional dalam menetapkan anggaran yang jumlahnya terbatas,” ujarnya.

Sementara pada Biro Organisasi Setdaprov Sumut, dewan mempertanyakan angka Rp300 juta untuk coaching
clinic validasi penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkungan Pemprov Sumut dan kabuaten/kota. “Apakah kegiatan ini memang merupakan kebutuhan, jangan cuma anggar judul keren tapi nanti saat dievaluasi kosong juga,” cetusnya.(LMC-02)

 

About Lintas Medan

Comments are closed.

Scroll To Top