Home / Medan / DPRD Sumut Sebut Gubernur Berbohong, PP-18 ‘Angin Sorga’

DPRD Sumut Sebut Gubernur Berbohong, PP-18 ‘Angin Sorga’

Rapat Komisi A DPRD Sumut dengan sejumlah SKPD, selasa (14/11).(Foto:lintasMedan/irma)

Medan, 14/11 (LintasMedan) – Sejumlah anggota Komisi A DPRD Sumut menuding Gubernur Tengku Erry Nuradi telah berbohong, terkait lambannya pembahasan PP18/2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Tidak ada lagi itu, kita telah ditipu. Pembahasan sudah berlarut-larut dan semakin tak jelas,” teriak anggota Komisi A DPRD Sumut, Darwin Marpaung.

Politisi PPP ini melontarkan kalimat tersebut sembari memukul meja dengan keras di hadapan sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Sumut saat digelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi A membahas plafon rencana anggaran untuk tahun 2018.

Dia menilai hingga saat ini tidak ada itikad baik gubernur untuk merealisasikan hak-hak mereka, namun hanya berupa ‘angin sorga’.

“Begitu lelahnya kita rapat, membahas dan meluruskan anggaran Pemprov Sumut. Tapi semua anggaran kita justru tidak terealisasi. Boikot tidak usah dibahas lagi tutup saja,” cetus Darwin sembari berteriak di hadapan para pejabat Sumut yang hanya bungkam.

Politisi PDIP Sarma Hutajulu mengatakan tidak ada alasan gubernur untuk menunda-nunda PP 18 tersebut. “Namun sekarang berkasnya pun kita tidak tahu sudah di meja siapa, saling lempar bola,” katanya.

Padahal sebelumnya disebut-sebut PP18/2017 berupa penambahan tunjangan anggota DPRD Sumut yang diperkirakan berjumlah Rp316 Miliar akan dialokasikan pada P-APBD 2017, setelah keluar Pergub.

Kepala Biro Hukum Pemprov Sumut, Sulaiman yang hadir dalam RDP menyampaikan, berkas tersebut sudah diteruskan pihaknya ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

“Kalau pihak BPKD menyatakan tidak ada masalah akan kita proses, karena ini menyangkut angka dan mereka yang lebih tahu,” kata Sulaiman.

Hibah

Sementara itu Syamsul Bahri Marpaung dari Fraksi PKS, juga menuding Pemprov Sumut terkesan telah ‘menyandera’ dewan di hadapan rakyat karena tidak terealisasinya usulan hibah rumah ibadah.

“Bayangkan dari 40 usulan hibah untuk rumah ibadah dan semuanya sudah disurvei, hanya tiga yang terealisasi. Bagaimana nanti kami berhadaban dengan rakyat,” katanya.

Padahal, kata Syamsul total belanja hibah dianggarkan sebesar Rp52 Miliar dan dialokasikan untuk pembangunan rumah ibadah.(LMC-02)

 

 

About Lintas Medan

Comments are closed.

Scroll To Top