Home / Politik / KPU Sumut Nilai Keterangan Saksi Ahli Tidak Obyektif

KPU Sumut Nilai Keterangan Saksi Ahli Tidak Obyektif

Komisioner KPU Sumut saat memberi keterangan pers, Rabu, 28/2 (Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 28/2 (LintasMedan) – Salah seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Benget Silitonga, diperintahkan untuk keluar dari ruangan saat mengikuti musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, Jalan H Adam Malik, Medan, Rabu.

Akibat pengusiran itu, seluruh komisioner KPU Sumut memilih ‘WO’ dari ruang sidang tersebut.

” Kami kecewa dengan sikap Bawaslu dipersidangan dengan agenda mendengar keterangan saksi ahli . Saya protes karena menilai saksi ahli tidak obyektif dalam memberikan keterangan,”kata Benget Silitonga di Kantor KPU Sumut.

Mereka menilai majelis terlalu menggiring saksi ahli padahal kapasitas dari saksi ahli hanya memberikan keterangan seputar keahliannya dalam memandang persoalan administrasi, bukan digiring untuk menimbang dokumen yang harusnya dipakai KPU Sumut.

“Kalau sudah digiring kepada dokumen pendidikan JR Saragih itu namanya saksi tersebut sudah menjadi saksi fakta,” katana.

Namun Ketua majelis Hardi Munte justru memerintahkan Benget untuk keluar ruangan karena dianggap berulang kali menyela dan melanggar tata tertib persidangan.

Benget didampingi Komisioner KPU Sumut lainnya, Yoelhasni, Nazir Salim Manik, dan Ketua KPU Sumut Mulia Banurea mengatakan sikap meninggalkan rangan dilakkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap Bawaslu

Dalam sidang tersebut Hardi Munte mengambil tindakan memerintahkan Benget keluar karena dianggap berupaya menghalangi majelis dalam mengambil keterangan. “Anda sudah diperingatkan. Sekarang saudara dikeluarkan dari ruangan ini,” kata Hardi.

Saat itu Benget menyatakan keberatan diusir, namun majelis tetap memerintahkan untuk keluar, yang akhirnya diikuti seluruh komisioner KPU lainnya.

Namun sidang tetap dilanjutkan tanpa adanya pihak KPU Sumut sebagai termohon.

Sementara itu saksi ahli dari Universitas Atmajaya Jakarta Riawan Tjandra dalam kesaksiannya mengatakan sesuai azas hukum administrasi,bila ada keraguan dalam membuat keputusan,maka harus diambil aturan yang kapasitasnya lebih tinggi, dalam hal ini Undang – undang.

Jika ada dua produk hukum baru dan yang lama saling berbenturan,maka harus diambil produk hukum terdahulu.

Sedangkan mengenai perdebatan keabsahan surat Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas, menurutnya sesuai aturan hukum, Sekretaris DKI Jakarta adalah merupakan mandataris pimpinannya. Sehingga keputusan Sekretaris DKI adalah keputusan pimpinannya.

“Jika seorang sudah diberikan nilai A, namun pada satu momen tidak dapat menjawab pertanyaan tertentu, lalu apakah nilai A yang sdah didapat sebelumnya bisa dibatalkan?,kata Riawan.

Kapasitas ijazah yang dilegalisir JR Saragih menurut dia tidak bisa menjadi persoalan selagi pemohon bisa menunjukkan ijazah asli.

“Kalau pemohon bisa menunjukkan ijazah asli , itu sudah memenuhi azas hukum administrasi,”,ujarnya.(LMC-02)

About Lintas Medan

Comments are closed.

Scroll To Top