Home / Sumut / KPK Beri Pembekalan Calon Kepala Daerah Sumut

KPK Beri Pembekalan Calon Kepala Daerah Sumut

Kepala Satgas Politik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Guntur Kusmeiyano (kedua kanan) saat melakukan audiensi kepada Pelaksana tugas (Plt) Sekdaprov Sumut Ibnu S. Hutomo ((kiri) di kantor gubernur Sumut, Medan, Jumat (8/3). Pertemuan itu membahas rencana pelaksanaan pembekalan program pencegahan korupsi kepada para calon kepala daerah se Sumut yang akan mengikuti Pilkada serentak 2018. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 9/3 (LintasMedan) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan pembekalan perspektif antikorupsi bagi seluruh calon kepala daetah di Provinsi Sumatera Utara yang maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018.

“Pembekalan ini adalah salah satu usaha KPK untuk menegaskan bahwa KPK tidak hanya hadir di hilir, yakni penindakan dan operasi tangkap tangan, tetapi juga hadir di hulu dengan memberikan sosialisasi terkait korupsi,” kata Kepala Satgas Politik KPK, Guntur Kusmeiyano di Medan, Jumat.

Guntur menyampaikan hal itu saat melakukan audiensi kepada Pelaksana tugas Sekdaprov Sumatera Utara (Sumut), Ibnu S. Hutomo yang dalam pertemuan tersebut didampingi Ketua Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi Terintegrasi KPK Sumut, Muhammad Fitriyus dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Sumut, Suriadi Bahar.

Program pembekalan bagi calon kepala daerah tersebut, menurut dia, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah daerah agar menjadi bersih dari korupsi.

Dalam pembekalan tersebut terdapat beberapa poin yang disampaikan, antara lain terkait dengan perencanaan APBD, kemudian pengadaan barang dan jasa, terkait perizinan, hingga penguatan inspektorat.

Untuk perizinan misalnya, ia mengungkapkan tentunya akan memengaruhi investasi di suatu daerah.

Jika proses perizinan cukup mudah dan tidak berbelit serta transparan, pembangunan suatu daerah bisa tercapai sesuai yang diharapkan.

Namun, dia juga menegaskan, peran inspektorat tidak kalah penting.
Sebab, selain perencanaan yang kuat, transparan, hingga proses perizinan yang mudah, untuk pengawasan juga sangat penting.

Melalui program pembekalan antikorupsi tersebut, kata Guntur, KPK berharap setiap kepala daerah terpilih kelak dapat menjalankan tugas secara baik, tidak menyalahgunakan anggaran, tidak menyalahgunakan pengadaan barang dan jasa, tidak ada jual beli jabatan, dan pelanggaran hukum lain.

Program pembekalan antikorupsi selain menghadirkan pemateri dari KPK, juga mengundang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Polri dan Kejaksaan Agung RI.

Pada kesempatan itu, Plt Sekdaprov Sumut, Ibnu S Hutomo menyambut baik dan mendukung rencana KPK melakukan pembekalan kepada para calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan gubernur, bupati dan walikota di Sumut tahun 2018.

“Pembekalan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kualitas kerja kepala daerah terpilih saat bertugas nanti,” katanya. (LMC-02)

About Lintas Medan

Comments are closed.

Scroll To Top