Home / Sumut / Proyek KA Bandar Tinggi-Kuala Tanjung Menuai Masalah

Proyek KA Bandar Tinggi-Kuala Tanjung Menuai Masalah

Ketua Komisi A DPRD Sumut Nezar Djoeli (ketiga kanan) saat menerima rombongan Komisi A Kabupaten Batubara yang diketuai Fahri Iswahyudi (keempat kanan), di Medan, Selasa (6/3). (Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 6/3 (LintasMedan) – Kalangan legislator di Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara menganggap pembangunan jalur kereta api (KA) Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara masih menuai masalah bagi sejumlah warga sekitar.

“Sejak jalur rel kereta api tersebut dibuka, beberapa sarana umum seperti jalan dan pasar tradisional digusur sehingga sangat menganggu aktivitas perekonomian masyarakat sekitar,” kata Ketua Komisi A DPRD Sumut, Nezar Djoeli, usai menerima rombongan Komisi A DPRD Kabupaten Batu Bara yang dipimpin Fahri Iswahyudi, di Medan, Selasa.

Nezar didampingi beberapa anggota Komisi A DPRD Sumut menegaskan pihaknya tidak sependapat jika pembangunan sarana transportasi yang dikelola Pemerintah pusat di Kabupaten Batu Bara itu mengambaikan kepentingan masyarakat.

Bahkan, pihaknya juga memperoleh informasi dari DPRD Kabupaten Batu Bara yang memperkirakan proyek KA Bandar Tinggi-Kuala Tanjung belum dilengkapi izin UKL/UPL dan AMDAL, sebagaimana dipersyaratkan dalam aturan dan undang-undang yang berlaku.

Disebutkannya, persyaratan izin Amdal di setiap proyek pembangunan jalan telah diatur dalam Permen Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2012.

Ia menambahkan, sasaran pembangunan infrastruktur yang telah dan sedang dilaksanakan Pemerintah semata-mata untuk memudahkan dan memperlancar aktivitas masyarakat.

“Kalau proyek pembangunan tidak memperhatikan rakyat dan perijinan maka kita berhak untuk melarang kegiatan tersebut dilaksanakan. Karena dampak dari pembangunan langsung bersentuhan dengan rakyat,” ujar Nezar.

Menyikapi aspirasi warga Batu Bara, politisi NasDem ini menyatakan pihaknya bersama jajaran Komisi A DPRD Sumut berencana membawa aspirasi dan keluhan masyarakat yang merasa dirugikan dari pembangunan proyek KA Bandar Tinggi-Kuala Tanjung dengan pimpinan instansi Pemerintah dan BUMN terkait di Jakarta.

Rombongan Komisi A DPRD Kabupaten Batu Bara saat melakukan pertemuan dengan Komisi DPRD Sumut, terdiri dari Fahri Iswahyudi, Selamat Arifin, Chairul Bariah, Usman, Nurjanah, Darniah Idha, Archiman Simbolon, Sarianto, Ismar, Jalasmar, Kristian, Arifin dan Mukhsin. (LMC-02)

About Lintas Medan

Comments are closed.

Scroll To Top