Home / Medan / Pemko Medan Bahas Penanggulangan Banjir

Pemko Medan Bahas Penanggulangan Banjir

Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution (ketiga kiri) memimpin rapat penanggulangan banjir, di kantor walikota Medan, Jumat (19/10). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 19/10 (LintasMedan) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan membahas upaya penanganan banjir bersama instansi terkait guna mendapatkan solusi terbaik.

Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution saat memimpin rapat tersebut di Balai Kota Medan, Jumat (19/10), mengemukakan bahwa rapat itu bertujuan menciptakan sinergitas dalam penanggulangan banjir.

“Berbagai pemikiran, baik secara empirik maupun akademik haruslah disatukan untuk melahirkan rencana aksi dan konsep yang sama, sehingga hasil diperoleh benar-benar optimum,” ujarnya.

Rapat tersebut juga menghasilkan keputusan pembentukan tim yang terdiri dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, Pemprov Sumatera Utara dan Pemko Medan.

Disebutkannya, seluruh instansi yang turut serta dalam rapat tersebut memiliki kesatuan konsep dan langkah menanggulangi banjir akibat luapan Sungai Sikambing dan Sungai Babura.

Dalam rapat itu juga mengemuka soal sungai-sungai yang mengaliri Medan dan berisiko menciptakan banjir dan genangan, seperti di sekitar persimpangan Jalan Gatot Subroto dan Helvetia dan kampus USU.

Hadir dalam rapat itu, antara lain Sekda Kota Medan Wirya Al Rahman, Kepala BWS Sumatera II Roy Panagon Pardede, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan Khairul Syahnan.

Selain itu, para pakar yakni Budi D Sinulingga, Makmur Ginting, dan Johanes Tarigan.

Dalam rapat itu juga ditetapkan bahwa Sekda Kota Medan yang juga Plh Kepala Bappeda Medan Wirya Al Rahman untuk memimpin tim tersebut.

Kadis PU Medan, Khairul Syahnan berpendapat, upaya penanganan banjir di Medan mencakup normalisasi drainase atau anak-anak sungai, dan pembersihan endapan-endapan dalam saluran eksisting.

Selanjutnya, menurut dia, pembangunan drainase primer maupun sekunder untuk mendukung drainase yang sudah ada, membuat database gorong-gorong dan program rehabilitasi/pemiliharaan talut, serta berbagai studi kelayakan kolam retensi.

Dalam rapat itu juga mengemukakan soal sungai-sungai yang mengaliri Medan dan berisiko memicu terjadinya banjir dan genangan di sekitar persimpangan Jalan Gatot Subroto, Perumnas Helvetia dan kampus USU.

Sementara, Kepala BWS Sumatera II, Roy Panagon Pardede, penanganan banjir dapat dilakukan dengan menormalisasi sungai dan pembuatan tanggul.

Namun, kata dia, upaya itu masih terkendala banyaknya pemukiman warga di sepanjang bantaran sungai sehingga diperlukan langkah pembebasan lahan.

Menanggapi ini, pakar penataan kota, Budi D Sinulingga mengatakan, soal pembebasan lahan di sekitar bantaran sungai sudah lama dibicarakan, tetapi hingga kini belum ada langkah kongkret.

Dia juga menyarankan, agar pembebasan lahan itu menggunakan pendekatan sosial yang melibatkan pegiat-pegiat sosial.

Plh Kepala Bappeda Kota Medan, Wirya Al Rahman mengajak semua pihak terkait untuk menyampaikan kendala tersebut serta konsep penyelesaian yang komprehensif kepada instansi terkait di tingkat pusat.

“Kita merasa yakin Pemerintah pusat akan mendengar dan merespons positif jika Pemko, Pemprov Sumut, dan BWS sudah sepakat dan satu pemikiran dalam menanggulangi persoalan pembebasan lahan dan normalisasi sungai di Kota Medan.

Pernyataan hampir senada juga disampaikan oleh akademisi dari USU, Makmur Ginting.

“Untuk penanggulangan banjir, semua harus menghilangkan ego sektoral. Sesungguhnya yang harus jadi pegangan adalah batas hidrologi, bukan batas administrasi,” katanya. (LMC-04)

About Lintas Medan

Leave a Reply

Kelvin Benjamin Jersey