Henry Jhon: Anggota DPR Salurkan KIP Salahi Etika

Henry Jhon

Medan, 24/7 (LintasMedan) – Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung mengatakan penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui anggota DPR RI dinilai menyalahi etika.

“Tugas legislatif (DPR) mengawasi pekerjaan eksekutif. Bukan malah menjadi pesuruh Kemendikbud untuk menyalurkan program pemerintah. Kan ada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota,” kata Henry Jhon kepada wartawan, Selasa.

Persoalannya, kata Henry Jhon, kebanyakan masyarakat tidak paham tata cara pengurusan KIP. Sehingga setiap pelaksanaan reses anggota dewan di masing-masing daerah pemilihan, masalah KIP kerap dipertanyakan.

“Kami juga tidak tahu bagaimana pengurusannya. Pihak dinas pendidikan kami tanya, mereka bilang dinas pendidikan tidak dilibatkan,” katanya didampingi Kasubag Humas DPRD Medan Jonni Tanjung.

Program Indonesia Pintar (KIP), kata dia, diatur dalam Kepmendikbud Nomor 19 tahun 2016. Usulan dilakukan pihak sekolah kepada Kemendikbud. Setelah selesai, seharusnya kementerian menyerahkan kembali ke masing-masing sekolah. Tapi realitanya diserahkan melalui salah seorang anggota DPR RI.

“Ini tidak efektif kalau anggota DPR RI membagi-bagikan KIP kepada sekolah. Ini urusan eksekutif. Seharusnya melalui lembaga pemerintahan yakni dinas terkait. Ketika saya tanyakan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan Ramlan Tarigan, beliau bilang dinas pendidikan tidak dilibatkan dalam urusan KIP,” terangnya.

Padahal, di dalam Kepmendikbud nomor 19 tahun 2016, pada pasal 5 disebutkan, KIP dilaksanakan Direktorat Jenderal yang menangani pendidikan dasar dan menengah, Direktorat Jenderal yang menangani pendidikan formal, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota. (LMC-02)




DPRD: Sejumlah Asset Pemko Medan Berpotensi ‘Raib’

Burhanuddin Sitepu

Medan, 24/7 (LintasMedan) – Kalangan anggta DPRD Medan mengkhawatirkan sejumlah asset Pemko Medan berpotensi ‘raib’ sehingga butuh digulirkan kembali Pansus Asset.

Wakil Ketua DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu mengatakan penyelamatan aset Pemko Medan sangat diperlukan.

“Sampai saat ini banyak aset Pemko Medan yang berpotensi lenyap,” ujarnya, Selasa (24/07).

Ia berpendapat, penyelamatan aset harus terus dilakukan dan DPRD yang terikat dengan fungsi pengawasan memiliki peran sangat penting.

“Kita akan terus mendorong agar aset Pemko Medan diinventarisir,” katanya.

Anggota Komisi D DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak mengharapkan permasalahan aset Pemko Medan bisa segera tuntas dan tidak ada lagi yang beralih ke pihak ketiga.

Sementara itu pakar hukum pertanahan yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Syafruddin Kalo, SH, M.Hum mengatakan banyak Hak Guna Lagan (HPL) yang kini dalam penguasaan Pemko Medan tidak lagi diurus.

“Banyak HPL Pemko Medan yang tidak diurus, kalau dihukum pertanahan, pembiaran itu bisa menghilangkan haknya,” katanya.

Syafrudin juga mengatakan banyaknya aset yang berada di tangan pemerintah pada akhirnya tidak jelas pengelolaannya dan akhirnya raib.

Adapun aset yang kabarnya telah dikuasai pihak ketiga itu yakni Lahan Cadika Pramuka, Lapangan Gajah Mada Jalan Krakatau,

Pasar Pringgan, Buana Pasar Aksara Plaza dan Lahan Perkuburan di Medan Denai dan Kuala Bekala.(LMC-02)




2019 Atlet Bertarung di Popda Sumut

Pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sumatera Utara (Popdasu) XIII 2018 Senin (23/7), di Stadion HM Nurdin Padang Sidimpuan. (Foto:LintasMedan/ist)

Padang Sidimpuan, 23/7 (LintasMedan) – Pj Gubernur Sumatera Utara, Eko Subowo secara resmi membuka Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sumatera Utara (Popdasu) XIII 2018 di Kota Padang Sidimpuan, Senin, di Stadion HM Nurdin Padang Sidimpuan.

Kepada 2019 atlet dari 31 Kabupaten/kota (minus Tobasa dan Nisel) yang tampil di Popda Sumut ini Eko berharap untuk dapat meraih prestasi terbaik. Sebab, ke depan akan dihadapkan dua event penting Popwil I Sumatera di Aceh 2018 dan Popnas 2019 di Papua.

Ajang yang dimulai 23 hingga 28 Juli 2018 ini mempertandingkan 8 cabang olahraga, merupakan cikal bakal yang nantinya akan tampil di dua event penting tersebut.

“Saya mengharapkan kepada seluruh atlet yang tampil di Popda ini, agar benar-benar menunjukkan kemampuannya, agar Sumut dapat menampilkan atlet pelajar yang berkualitas di dua event Popwil I dan Popnas mendatang,” ujarnya dalam acara pembukaan yang turut dihadiri, Pj Walikota Padang Sidimpuan Sarmadan Hasibuan, Anggota DPR RI, H Gus Irawan Pasaribu, Ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan Hj Tati Ariani Tambunan, Ketua KONI Sumut atau yang mewakili dan undangan laiannya.

Eko menambahkan, ajang Popda Sumut ini sebagai evaluasi dalam pembinaan yang sudah dilakukan sejak usia dini, yang telah dilakukan oleh Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (Bapopsi) kabupaten/kota se-Sumatera Utara. ” Kegiatan ini merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan dan peningkatan prestasi olahraga pelajar. Karena, mulai dari ajang inilah untuk memantau atlet yang layak untuk dibina, agar ke depan bisa membawa nama baik nama Provinsi Sumatera Utara di event nasional,” katanya.

Pj Gubsu juga menyampaikan, saat ini ada atlet Sumatera Utara diantaranya dua karateka, Srunita Sari dan Jintar Simanjuntak, dua atlet polo air yakni Erlangga Andaru Rinaldi dan Golbert Manik, serta ada beberapa atlet Sumut lagi yang akan memperkuat Indonesia di Asian
Games 2018 mendatang.

Dia mengharapkan agar pada even ini lahir atlet yang berkualitas dan memiliki talenta yang baik.

Sebelumnya, Kadispora Sumut Baharuddin Siagian, sebagai Ketua Pelaksana Popdasu XIII 2018 dalam laporannya menyampaikan, pada Popdasu XIII 2018 di Kota Padang Sidimpuan yang dialkasakan 21-28 Juli 2018 ini dengan mempertandingkan 8 cabang olahrag, diikuti sebanyak 2019 atlet pelajar/offisial dari 31 kabupaten/kota, dan dua daerah kabupaten yang tidak ikut dalam Popnas kali ini yakni, Kabupaten Toba Samosir dan Nias Selatan.

Baharuddin juga menuturkan, digelarnya Popdasu ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali, dan kegiatan ini juga sebagai ajang seleksi atlet pelajar Sumatera Utara, untuk persiapan menghadapi Popwil I Sumatera di Provinsi Aceh, dan Popnas 2019 di Provinsi Papua.

“Popda Sumut ini terlaksana selain ajang seleksi untuk tampild i Popwil I Sumatera dan Popnas di Papua, juga untuk meningkatkan pretasi olahraga pelajar, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa khususnya di Sumatera Utara,” ungkapnya.

Delapan cabang olahraga yang dipertandingkan di Popdasu XIII 2018 ini masing-masing atletik, gulat, pencaksilat, bulutangkis, sepaktakraw, tenis meja, bola voli dan renang.(LMC/rel)




Medan Terima Penghargaan Kota Layak Anak 2018

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Yohana Yembise (kiri) menyerahkan penghargaan Kota Layak Anak tahun 2018 kepada Pemerintah Kota Medan yang diterima oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Damikrot Harahap (kanan), di Surabaya, Jawa Timur, Senin (23/7) malam. (Foto: LintasMedan/ist)

Surabaya, 24/7 (LintasMedan) – Pemerintah Kota Medan menerima penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) tahun 2018 atas kepedulian pada anak dan hak-hak anak.

Siaran pers Humas Setdako Medan, menyebutkan penghargaan tersebut diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Yohana Yembise kepada Walikota Medan yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Damikrot Harahap, di Surabaya, Jawa Timur, Senin (23/7) malam.

Dalam acara yang digelar bersamaan dengan puncak peringatan Hari Anak Nasional 2018 tersebut, penghargaan serupa juga diberikan kepada 177 pemerintah kabupaten dan kota lainnya.

Damikrot mengatakan, tekad Pemko Medan untuk menjadikan wilayahnya sebagai Kota Layak Anak telah dilakukan sejak tahun 2011 dengan menetapkan dua dari 151 kelurahan sebagai kawasan Layak Anak.

“Kebijakan itu merupakan bukti keseriusan Pemko Medan untuk mewujudkan Medan sebagai Kota Layak Anak,” ujarnya.

Terkait dengan kebijakan tersebut, Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin menerbitkan Surat Keputusan No.463/1100.K/XII/2017 tentang pembentukan Gugus Kota Layak Anak Kota Medan yang mempunyai tugas diantaranya mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA.

Kemudian melakukan sosialisasi, advokasi, informasi dan edukasi kebijakan KLA.

“Semua yang dilakukan ini demi anak kita selaku generasi penerus bangsa. Karena itu Pemko Medan harus berupaya memenuhi segala hak anak sekaligus memberikan perlindungan terhadap mereka,” ujar Damikrot.

Ia menambahkan, anak harus mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang baik serta perhatian serius dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga mutlak dibutuhkan optimalisasi peran nyata dari para orang tua.

Selain anak-anak, kata dia, Pemko Medan juga akan terus berupaya melakukan berbagai terobosan dalam hal peningkatan kesejahteraan dan pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat. (LMC-04)




PSMS Bungkam PSM Makassar 3-1

Kapten kesebelasan PSMS Legimin Raharjo (tengah) diapit dua rekannya mengacungkan tangan bersama, seusai mencetak gol ke gawang PSM Makassar dalam kompetisi Liga I Indonesia 2018, di Stadion Teladan Medan, Senin (23/7) malam). Tuan rumah PSMS Medan unggul 3-1 atas PSM. (Foto: LintasMedan/PG)

Medan, 23/7 (LintasMedan) – PSMS Medan berhasil mewujudkan ambisinya memetik poin penuh tiga angka di kandang setelah membungkam tamunya PSM Makassar dengan skor 3-1 pada kompetisi Liga I Indonesia 2018 di Stadion Teladan Medan, Senin malam.

Pertandingan terakhir kedua tim di putaran pertama ini sempat tertunda lebih dari 30 menit karena lampu di salah satu sudut Stadion Teladan padam.

Kedua tim yang sama-sama berambisi memetik kemenangan, sejak awal pluit ditiup wasit langsung memperagakan permainan cepat dengan umpan-umpan panjang yang langsung mengarah ke jantung pertahanan lawan.

Dalam laga yang berlangsung di tengah guyuran hujan itu tampak benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai tim papan atas dengan lebih banyak mengendalikan jalannya pertandingan yang dipimpin wasit Mustafa Umarela tersebut.

Saat pertandingan memasuki menit ke-9, PSM unggul lebih dulu 1-0 melalui sundulan M. Rahmat pada menit ke-9.

Ketinggalan satu gol, membuat pemain pemain tuan rumah tersentak dan mencoba kembali mengatur permainan dengan lebih sporadis melakukan serangan demi serangan yang cukup merepotkan barisan pertahanan lawan

Ambisi tuan tumah untuk menyamakan kedudukan akhirnya terwujud pada menit ke-11 melalui sontekan Legimin Raharjo dari luar kotak penalti tanpa dapat diselamatkan oleh penjaga gawang PSM Makassar Syaiful.

Kedudukan sama kuat 1-1 untuk kedua tim semakin membuat jalannya laga semakin menarik, karena kedua tim berupaya untuk menambah gol.

Namun, hingga berakhirnya babak pertama, kedudukan imbang 1-1 untuk kedua tim bertahan.

Di babak kedua, kedua tim tidak mengendorkan daya serang dan sama-sama ngotot dengan lebih memperagakan permainan cepat satu dua sentuhan demi mencetak gol.

Ambisi tuan rumah untuk menambah gol akhirnya terwujud pada menit ke-78 melalui tendangan penalti yang dilakukan Reinaldo Lobo setelah sebelumnya Antoni diganjal di kotak terlarang oleh pemain PSM Makassar.

Keunggulan 2-1 untuk tuan rumah PSMS membuat laga semakin menarik dan para pemain PSM gencar membangun serangan untuk menyamakan kedudukan.

Beberapa kali serangan yang dilakukan pemain pemain PSM nyaris membuahkan gol, tetapi untungnya kiper PSMS Abdul Rohim bermain sangat baik menjaga gawangnya dari kebobolan.

PSMS kembali menambah gol pada masa injury time melalui Legimin Raharjo yang memanfaatkan tendangan bebas dari kanan gawang dan merubah kedudukan menjadi 3-1.

Hingga berakhirnya laga, kedudukan 3-1 tetap bertahan untuk keunggulan tuan rumah PSMS Medan. (LMC-03)




Walikota Medan Bersama Rombongan APEKSI Bertemu Presiden

Presiden Joko Widodo (kanan) bersalaman dengan Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (kiri), saat menerima para walikota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7). Silaturahmi Presiden dengan para walikota tersebut untuk menampung keluhan dan aspirasi di setiap daerah, diantaranya permintaan dana untuk kelurahan. (Foto: LintasMedan/ist)

Bogor, 23/7 (LintasMedan) – Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin bersama 98 walikota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7)

Pertemuan ini diagendakan untuk membicarakan persoalan kota-kota di Indonesia secara detail.

Dalam sambutannya pada pertemuan itu, Presiden menjelaskan bahwa saat ini semua negara mengalami tekanan dari eksternal, di antaranya masalah perang dagang antara Amerika Serikat dan China serta kenaikan suku bunga The Federal Reserve Amerika Serikat.

“Kita tidak bisa mengintervensi apapun dan semua negara mengalami. Saya kira kita tidak perlu khawatir, tetapi yang paling penting buat saya kita tahu apa yang sedang terjadi,” katanya.

Selain itu Kepala Negara menekankan perlunya kota-kota mengantisipasi perubahan-perubahan cepat dunia sekarang, termasuk revolusi industri 4.0.

“Menurut McKinsey Global Institute, perubahan revolusi industri 4,0 itu 3.000 kali cepat dari revolusi industri 1.0. Inilah kita harus sadar betul bahwa akan terjadi perubahan besar,” kata Presiden.

Ia berharap kota-kota menyiapkan diri mengantisispasi perubahan cepat itu dengan menyiapkan sumber daya manusia yang andal.

“Kalau kita tidak mempersiapkan, mengantisipasi berkaitan dengan perubahan, berbahaya bagi negara atau kota,” ujarnya.

Dana kelurahan
Pada kesempatan itu, Walikota Tanggerang Selatan Airin Rachmi Diany selaku Ketua APEKSI menyampaikan sejumlah usulan kepada Presiden Jokowi, salah satunya agar Pemerintah pusat memberikan dana kelurahan seperti yang selama ini diberikan kepada pemerintah desa.

Selama ini, menurut dia, Pemerintah pusat hanya memberikan dana untuk desa. Padahal persoalan perkotaan juga sangat kompleks seperti kemacetan, kriminalitas maupun yang lainnya untuk ditangani.

Oleh karena itu, Airin atas nama walikota yang tergabung dalam APEKSI berharap agar Pemerintah juga memberikan dana kelurahan.

“Kami berharap agar pemerintah membuat kebijakan agar bantuan keuangan juga diberikan kepada kelurahan,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan persoalan pemeliharaan jalan yang di dalam wilayah kota banyak terdapat jalan nasional maupun jalan provinsi.

Namun, lanjutnya, ketika jalan nasional maupun provinsi rusak, penanganan maupun perbaikan yang dilakukan sering terlambat.

“Akibatnya kita (pemerintah kota) yang dikomplain masyarakat, sebab mereka tahu jalan itu berada di wilayah kota. Sedangkan pemerintah kota tidak bisa melakukan pemeliharaan maupun perbaikan, sebab itu bukan aset kita,” ujar Airin.

Karena itu, kata dia, APEKSI berharap agar Balai Jalan bisa secepatnya melakukan pemeliharaan jalan dan pemerintah kota bisa mengalokasikan atau diberi alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pemeliharaannya sehingga tidak lagi tumpang tindih.

Dalam pertemuan dengan Presiden, APEKSI juga menyampaikan persoalan terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, kerjasama badan usaha dan pemerintah serta permasalahan yang dialami pemerintah kota.

Pihaknya juga mengusulkan agar perizinan di Kementerian bisa dilakukan secara online sehingga pemerintah kota tidak perlu lagi ke Jakarta untuk monitoring maupun evaluasi terkait proses perizinan tersebut.

Usai pertemuan dengan Kepala Negara, Walikota Medan Dzulmi Eldin berharap agar apa yang menjadi usulan dari APEKSI dapat ditindaklanjuti Pemerintah pusat.

Sebab, menurut dia, seluruh usulan tersebut bertujuan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi pemerintah kota selama ini.

“Insha Allah apabila usulan yang kita sampaikan ditindaklanjuti pemerintah, tentunya dapat membantu pemerintah kota dalam mengatasi problematika perkotaan yang terjadi selama ini,” ujar Eldin.

Keterangan yang dihimpun, rombongan pengurus dan anggota APEKSI usai bertemua Presiden Jokowi selanjutnya dijadwalkan akan bertolak menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas), 24-28 Juli.

Selain Rakernas, APEKSI juga menggelar City Expo yang diikuti sejumlah kota, termasuk Kota Medan akan menampilkan semua potensi yang dimiliki. (LMC-04)




DPRD Medan Seminarkan Kepastian Hukum Tanah Masyarakat

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan Fachrul Husin Nasution (kedua kanan) bersama Ketua Komisi A DPRD Medan Andi Lumban Gaol (kiri) dan Pakar Hukum Agraria Prof. Dr Syafruddin Kalo (ketiga kiri), menyampaikan paparan pada seminar mengenai kepastian hukum atas alas hak tanah, di Medan, Senin (23/7). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 23/7 (LintasMedan) – Sekretariat DPRD Kota Medan menyelenggarakan seminar dan dialog bertajuk Kepastian Hukum atas Alas Hak Tanah yang Dimiliki Masyarakat di Medan, Senin (23/7).

Pakar hukum agraria Prof Dr Syafruddin Kalo SH M.Hum saat menjadi pembicara dalam seminar tersebut, mengatakan bahwa negara tidak memiliki tanah, tetapi negara memiliki hak untuk menguasai tanah, bukan memiliki, sehingga perlu ada pengaturan peruntukan tanah oleh negara dan mengatur hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah.

“Negara hanya punya hak penguasaan tanah, bukan memiliki. Maka kita heran sering ada tertulis pada plank pengumuman menyebutka ‘tanah ini milik negara’,” katanya.

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, lanjutnya, hak-hak tanah tersebut berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, memungut hasil hutan dan lainnya.

Masyarakat, menurut dia, bisa memiliki hak atas tanah dengan hak-hak tertentu seperti surat pelepasan hak, surat keterangan tanah dari kepala desa dan surat keterangan camat.

“Yang menjadi permasalahan, kepala desa sering mengeluarkan surat keterangan tanah kepada pihak yang tidak berhak di atas tanah tersebut,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, Fachrul Husin Nasution menjelaskan, BPN dalam hl menerbitkan surat keterangan hak atas tanah selalu berpedoman kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah juncto PP Nomor 3 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah.

Dalam PP 24/1997 tersebut, menurut dia, ditegaskan bahwa setelah lima tahun sertifikat tidak boleh digugat, namun faktanya hakim mempunyai padangan sendiri tentang PP 24 tersebut, sehingga pengadilan tetap menyidangkan kasus tanah yang sudah bersertifikat selama lima tahun.

“Untuk mengatasi hal tersebut, harus ada undang-undang untuk menguatkan pemilik sertifkat tanah dari BPN. Jangan hanya PP, tetapi ada undang-undangnya. Tidak seperti sekarang ini, orang bisa menggugat sertifikat hak milik yang diterbitkan BPN jika ada bukti,” kata Fachrul Husin.

Kemudian, masyarakat yang hanya memiliki surat jual beli dan surat pernyataan yang diketahui dua orang saksi. Malah bisa ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Yuslizar Usman mengatakan, seminar itu digelar bertujuan memberikan informasi peraturan perundang-undangan terkait agraria, serta pendaftaran tanah dan prosedurnya.

“Kita juga ingin meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Medan untuk mendaftarkan tanahnya sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah. Selain itu juga meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Medan atas kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliknya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Medan Burhanuddin Sitepu dalam kesempatan itu, menilai penyelenggaraan seminar tersebut memang dinantikan oleh masyarakat karena persoalan tanah sangat banyak dikeluhkan masyarakat.

“Banyak masukan dari masyarakat terkait sebidang tanah namun memiliki tiga alas hak kepemilikan atas objek yang sama. Dengan dihadirkannya pakar hukum agraria di seminar ini diharapkan dapat memberi solusi,” katanya.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Kota Medan Andi Lumban Gaol membenarkan bahwa pihaknya banyak menerima keluhan warga terkait persoalan tanah.

“Banyak pengaduan masyarakat yang masuk ke Komisi A (DPRD Medan). Namun, kami memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan persoalan tanah yang mereka hadapi,” katanya.

Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution dalam sambutannya saat membuka seminar tersebut mengatakan, seminar tersebut diharapkan dapat menambah wawasan msyarakat mengenai metode penyelesaian persoalan tanah di Kota Medan.

“Seminar ini mungkin bisa membuka wawasan kita bagaimana metode penyelesaian persoalan tanah di Kota Medan ini. Persoalan tanah di Medan cukup banyak. Banyak jenisnya dan masalahnya. Mungkin seminar ini bisa membuka wawasan bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan tanah dan agraria di Medan,” ujarnya. (LMC-02)




Tirtanadi Berikan Souvenir Handuk kepada JCH Embarkasi Medan

Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumut H.T Darmansyah (kelima kiri) menerima secara simbolik souvenir berupa handuk dari Dirut PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo (keempat kanan), untuk selanjutnya diberikan kepada 8.500 jamaah calon haji Embarkasi Medan, di Asrama Haji Pangkalan Masyhur Medan, Sabtu (21/7). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 21/7 (LintasMedan) – Perusahaan Daerah Air Medan (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara (Sumut) memberikan souvenir berupa 8.500 handuk kepada jamaah calon haji (JCH) Embarkasi Medan.

Siaran pers Humas PDAM Tirtanadi, menyebutkan sebanyak 8.500 handuk tersebut diserahkan secara simbolis Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo melalui Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumut H.T. Darmansyah, di Asrama Haji Pangkalan Masyhur Medan, Sabtu (21/7).

“Pemberian souvenir kepada jamaah calon haji ini merupakan salah satu program corporate social responsibility atau CSR PDAM Tirtanadi,” ucap Sutedi.

Menurut dia, pemberian souvenir berupa handuk kepada JCH Embarkasi Medan sudah menjadi agenda rutin dan tradisi setiap musim haji.

Pada kesempatan itu, pihaknya berharap kepada para JCH turut mendoakan PDAM Tirtanadi agar senantiasa mampu melayani kebutuhan air bersih untuk masyarakat Medan khususnya dan Sumut pada umumnya.

“Kami mohon doa dari seluruh jamaah calon haji agar kami senantiasa diberi kesehatan dan mampu mengemban amanah untuk menyediakan air bagi masyarakat,” kata Sutedi didampingi Kepala Sekretaris Perusahaan Jumirin, Kacab Padang Bulan Nasib Saul Parapat dan Asisten 1 Sekretaris Perusahaan Zaman K. Mendrofa.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Agama Provinsi Sumut H.T Darmasyah menyampaikan apresiasi kepada PDAM Tirtanadi yang telah mengalokasikan sebagian dana CSR-nya untuk disalurkan dalam bentuk souvenr handuk kepadaa seluruh JCH Embarkasi Medan.

“Jamaah calon haji Embarkasi Medan adalah satu-satunya jamaah calon haji di seluruh Indonesia yang mendapat souvenier berupa handuk,” ujarnya.

Ia menilai, kebijakan manajemen PDAM Tirtanadi memberikan souvenir handuk kepada para JCH merupakan langkah tepat karena kondisi cuaca saat musim haji tahun 2018 diperkirakan relatif panas atau di atas normal.

Dikatakan, handuk tersebut diyakini akan menjadi kenang-kenangan tersendiri bagi jamaah yang melaksanakan ibadah haji.

Darmasyah mengaku, dirinya juga pernah mendapat handuk dari PDAM Tirtanadi saat melaksanakan ibadah haji pada tahun 2007 dan 2014.

Kepala Kanwil Kemenag Sumut juga mengapresiasi kesiapan PDAM Tirtanadi untuk memastikan ketersediaan air di Asrama Haji Medan.

“Walaupun mungkin alirannya kadang tersendat, tetapi hingga saat ini Asrama Haji Pangkalan Masyhur belum pernah mengalami kekurangan air. Sebab, mobil tangki PDAM Tirtanadi rutin mensuplai minimal sebanyak dua tangki setiap hari,” tambahnya.

Penyerahan souvenir handuk dari PDAM Tirtanadi tersebut turut disaksikan, antara lain Kabid Haji dan Umroh Kemenag Agama Sumut Muslim, Kasi Akomodasi dan Perlengkapan M. Azim, Kepala UPT Asrama Haji Medan Sutrisno dan Bagian Pelayanan UPT Asrama Haji Medan Ramlan Sudarto. (LMC-02)




Kajati Sumut dan Wali Kota Tanam Pohon di Cadika Johor

Kepala Kejati Sumut, Bambang Rukmono dan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin melakukan penanaman pohon dan biopori di Lapangan Cadika Johor, Minggu (22/7).(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 22/7 (LintasMedan) – Kepala Kejati Sumut, Bambang Rukmono dan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin melakukan penanaman pohon dan biopori di Lapangan Cadika Johor, Minggu (22/7).

Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-58 dan Hari Ulang Tahun XVIII Ikatan Adhyaksa Dharmakarini.

Turut serta dalam kegiatan itu Ketua Ikatan Adhyaksa Dharma Karini, Khoiriah Rukmono, Wakajatisu Yudhi Sutoto, SH, Kajari Medan, Olopan Nainggolan, SH, MH, Kajari Belawan, Yusnani SH, dan segenap jajaran Kejatisu serta pimpinan organisasi perangkat derah Pemko Medan.

Wali Kota mengungkapkan rasa terima kasih atas prakarsa dari institusi kejaksaan yang telah bertindak nyata menciptakan lingkungan yang asri di kota ini.

Menurut Wali Kota, penanaman pohon dan biopori ini menjadi bagian dari rasa syukur atas kekayaan dan keindahan bumi yang dianugerahkan Tuhan. Berbagai keanekaragaman hayati tumuh dan berkembang di tempat ini dan menjadi bagian dari keberlangsungan hidup manusia.

Wali Kota berharap budaya menanam pohon ini semakin ditingkatkan demi mewujudkan kecintaan terhadap bumi.

“Sebagai bagian dari warga Medan, kita memiliki komitmen untuk mewujudkan Medan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Komitmen itu harus ditunjukan dengan tindakan nyata sebagaimana dengan kegiatan penanaman pohon pada hari ini,” ungkap Wali Kota.

Pada tempat yang sama, Kajatisu Bambang Rukmono menyebutkan, kegiatan yang digelar ini merupakan usaha untuk mewujudkan lingkungan yang asri dan sehat. Keasrian dan sehatnya lingkungan ini akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Kajatisu juga mengungkapkan terima kasih kepada Wali Kota yang telah mendukung kegiatan peduli lingkungan ini.(LMC/rel)




Pemko Medan Apresiasi Seniman Lestarikan Budaya Melayu

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iswanda Ramli (kiri), disambut tari persembahan pada acara pembukaan perlombaan seni dan budaya Melayu di panggung hiburan Merdeka Walk Medan, Sabtu (21/7). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 21/7 (LintasMedan) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan memberikan apresiasi pada usaha kalangan seniman dan masyarakat turut berperan aktif melestarikan budaya dan kesenian khas Melayu di ibu kota Provinsi Sumatera Utara tersebut.

“Upaya melestarikan budaya Melayu bukan hanya tanggung jawab segelintir orang, tetapi merupakan tanggung jawab bersama,” kata Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin pada acara pembukaan lomba seni budaya tari Melayu, berbalas pangtun dan pagelaran Ketoprak Dor, di panggung hiburan Merdeka Walk Medan, Sabtu (21/7).

Menurut dia, upaya pelestarian seni dan budaya Melayu sebagai salah satu aset budaya nasional perlu terus dilakukan agar tidak kian tergerus dengan perubahan zaman.

Karena itu, lanjut Walikota, integrasi berbagai pihak seperti Pemerintah, lembaga kesenian, maupun individu diperlukan untuk melestarikan nilai-nilai luhur dan makna yang terkandung dalam budaya bangsa.

“Upaya pelestarian budaya bangsa juga untuk menjaga bangsa ini dari serbuan budaya asing,” ujarnya.

Diakuinya, para seniman telah menunjukkan kepedulian terhadap warisan budaya Melayu di Medan.

Kepedulian para seniman dan pegiat seni terhadap nilai-nilai budaya asli Melayu, kata dia, merupakan salah satu wujud faktor penopang keberhasilan Kota Medan di masa kini dan mendatang.

Khusus dalam konteks pelestarian budaya Melayu, kata Eldin, upaya tersebut penting dilakukan agar budaya Melayu tidak akan hilang dari muka bumi.

Lebih lanjut Walikota mengemukakan bahwa perlombaan seni budaya tari Melayu, berbalas pantun dan pagelaran Ketoprak Dor yang digelar Pemko Medan bekerja sama dengan lembaga terkait harus mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan rasa bangga akan identitas diri sebagai bangsa Melayu.

“Hal ini sangat penting dilakukan agar bangsa Melayu mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Selain itu yang lebih penting lagi agar budaya Melayu tidak kian tergerus dengan perubahan zaman,” ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kesenian Medan Rianto Aghly memuji langkah yang dilakukan Pemko Medan dalam melestarikan seni budaya asli Melayu.

“Upaya yang dilakukan Pemko Medan melalui Dinas Kebudayaan setempat patut diapresiasi, karena melalui perhelatan seni dan budaya itu akan berlangsung regenerasi seniman tradisi sekaligus menjadi wahana pembinaan dan pengembangan bagi bakat-bakat baru. Kita harapkan event ini dilakukan berkesinambungan,” ujarnya.

Lomba tari Melayu, berbalas pantun dan Ketoprak Dor digelar Dinas Kebudayaan Kota Medan dibuka oleh Walikota Medan ditandai dengan pemukulan gendang bersama Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli. (LMC-04)