Home / Hukum / Sidang Lanjutan Pondok Mansyur, Penggugat Ajukan permohonan Sita Jaminan

Sidang Lanjutan Pondok Mansyur, Penggugat Ajukan permohonan Sita Jaminan

Kuasa hukum Satpol PP dan Walikota Medan, Rahma (kanan) memberikan jawaban tertulis kepada majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik. (LintasMedan/ist)

Medan, 29/4 (LintasMedan) – Sidang lanjutan pemilik Food Court Pondok Mansyur Kalam Liano melawan tergugat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Medan M Sofyan dan tergugat dua Walikota Medan Dzulmi Eldin kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (29/4/2019).

Dalam sidang perkara perdata Nomor 207/Pdt.G/2019/PN.Mdn yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik ini, tergugat melalui kuasa hukumnya menyerahkan jawaban atas gugatan dari penggugat.

Sementara, penggugat melalui kuasa hukumnya Parlindungan Nadeak, menyerahkan  permohonan meletakkan sita jaminan atau cinservatoir beslag kepada majelis hakim.

Sementara itu, Hakim Ketua Erintuah Damanik, memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk membaca dan mempelajari jawaban yang diberikan  tergugat dan permohonan meletakan sita jaminan yang diajukan penggugat.

“Sidang kita lanjutkan minggu depan, (Senin, 6/5/2019) dengan agenda sidang untuk mendengarkan reflik atas jawaban tergugat,” kata Erintuah menutup sidang.

Sementara itu, kuasa hukum Kalam Liano, Parlindungan Nadeak, kepada wartawan, mengatakan, kliennya mengajukan permohonan sita jaminan kepada majelis hakim.

Permohonan sita jaminan yang diajukan kliennya (penggugat), menurut Nadeak, adalah terhadap tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya, milik tergugat I yang dikenal sebagai kantor Satpol PP Kota Medan yang terkatakan di Jalan Arief Lubis No 2 Medan.

Dan, atau tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya, milik tergugat II yang dikenal sebagai kantor Walikota Medan, terletak di Jalan Kapten Maulana Lubis No 3, Medan.

“Permohonan meletakan sita jaminan ini dibuat agar gugatan penggugat tidak sia-sia (illusioner). Karena itu, kami berharap klien kami mendapatkan perhatian dari mejelis hakim yang mulia,” kata Nadeak.

Mengenai gugatan dan permohonan sita jaminan, Kuasa Hukum Kasatpol PP dan Walikota Medan, Rahma, dari Bagian Hukum Pemko Medan, mengatakan, mereka akan mempelajari dulu permohonan sita jaminan yang disampaikan pihak penggugat.

Sekedar mengingatkan,  gugatan yang dilakukan Kalam Liano kepada Kepala Satpol PP Medan adalah atas kerugian materil dan inmateril akibat kesewenangan oknum Satpol PP membongkar sejumlah bagian bangunan Food Court Pondok Mansyur pada tahun lalu.

Kalam Liano mengajukan gugatan materil sebesar Rp 3,10 miliar dan inmateril Rp 1 triliun. Parlindungan Nadeak beralasan,  gugatan materil karena dampak tindakan kesewenangan Satpol PP, kliennya merasa dirugikan.

Sebab, sebagian tempat usahanya tidak beroperasi, pengunjung menjadi sepi dan berimbas ke pendapatan.

Sedangkan nilai gugatan inmateril yang diajukan, karena harga diri kliennya dipermalukan dari tindakan kesewenangan itu.

Sebelumnya, gugatan terhadap oknum Satpol PP Kota Medan telah dikabulkan majelis hakim PTUN Medan, pada Desember 2018 lalu. Saat itu, majelis hakim mewajibkan tergugat untuk mencabut surat Kasatpol PP Medan. (LMC/rel)

About Lintas Medan

Kelvin Benjamin Jersey