Home / Sumut / LBH HAM Miliki Bukti Peternakan Allegrindo Cemari Lingkungan

LBH HAM Miliki Bukti Peternakan Allegrindo Cemari Lingkungan

Ketua LBH HAM Willy Sidauruk. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 12/8 (LintasMedan) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan memiliki bukti limbah cair peternakan babi milik PT Allegrindo Nusantara di Desa Urung Pane, Kabupaten Simalungun telah mencemari lingkungan yang berdampak merugikan kehidupan masyarakat sekitar.

“Kami menemukan fakta adanya limbah cair dari lokasi peternakan PT Allegrindo dialirkan ke Danau Toba,” kata Ketua LBH HAM, Willy Sidauruk di Pematang Siantar, saat dihubungi melalui sambungan telepon dari Medan, akhir pekan lalu.

Selain pengelolaan limbah cair yang disinyalir tidak sesuai dengan aturan, pihaknya juga telah melakukan investigasi ke lapangan terkait aroma yang tidak sedap di sekitar lokasi peternakan babi PT Allegrindo sehingga kerap dikeluhkan oleh warga yang terpapar pencemaran udara tersebut.

Disebutkannya, LBH HAM siap membantu instansi berwenang yang membutuhkan bukti untuk menelusuri sejauh mana kasus pencemaran lingkungan yang diduga melibatkan PT Allegrindo Nusantara.

Willy menduga usaha peternakan milik PT Allegrindo Nusantara yang berlokasi tidak jauh dari Danau Toba tersebut belum memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Padahal, lanjut dia, setiap usaha wajib memiliki Amdal dan wajib memiliki izin lingkungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam undang-undang tersebut juga ditegaskan menteri, gubernur, atau bupati dan walikota wajib menolak setiap surat permohonan izin lingkungan jika tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal.

Jika peternakan PT Allegrindo terbukti memiliki dokumen Amdal, menurut Willy, tentunya kegiatan usaha itu secara rutin diawasi guna mengetahui apakah masih terdapat dampak buruk terhadap lingkungan atau tidak.

LBH HAM secara umum menilai instansi pemerintah terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun belum memiliki tindakan nyata dalam menyikapi keluhan warga dan lembaga swadaya masyarakat terkait dugaan pencemaran peternakan PT Allegrindo.

“Kami juga telah melaporkan secara tertulis mengenai dugaan pencemaran lingkungan peternakan PT Allegrindo kepada instansi terkait di Pemkab Simalungun, tetapi hingga kini belum direspon,” ujar Willy.

Karena itu, pihak LBH HAM bersama sejumlah organisasi pegiat lingkungan siap melakukan class action atau gugatan kelompok kepada Pemkab Simalungun, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (LMC-03)

About Lintas Medan

Kelvin Benjamin Jersey