Home / Medan / Pemko Medan Terima Penghargaan Komitmen Penerapan Standart LPSE

Pemko Medan Terima Penghargaan Komitmen Penerapan Standart LPSE

Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman (tengah) memperlihatkan piagam penghargaan Komitmen Penerapan Standart Layanan Pengadaan Standart Elektronik (LPSE) tahun 2014 yang diterima Pemko Medan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), di Jakarta, Rabu (6/11). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 6/11 (LintasMedan) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan menerima penghargaan Komitmen Penerapan Standart Layanan Pengadaan Standart Elektronik (LPSE) tahun 2014 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI).

“Prestasi membanggakan ini tentunya menjadi bukti nyata keseriusan Pemko Medan dalam menata, mengelola dan mengatur baik pengadaan barang dan jasa sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman di Jakarta, Rabu (6/11).

Piagam penghargaan Komitmen Penerapan Standart LPSE tersebut diterima Wiriya Alrahman dalam rangkaian acara rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 yang mengusung tema ‘Transformasi Pengadaan di Era Digital Untuk SDM Unggul Indonesia Maju’.

Penghargaan itu, kata Sekda, sebagai bukti bahwa Pemko Medan menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.

Ia berharap keberhasilan meraih penghargaan Komitmen Penerapan Standart LPSE semakin memacu segenap jajaran Pemko Medan untuk terus berupaya memberikan dan menghadirkan layanan terbaik kepada masyarakat.

“Tentunya kita semua semakin terpacu untuk bekerja yang lebih baik lagi, serta menjalankan roda pemerintah dengan penuh integritas, kapabilitas serta loyalitas, namun tetap memegang dan menanamkan asas transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.

Pemko Medan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terus berkomitmen untuk melaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, secara efisien, efektif dan akuntabel.

“Asas transparansi dan akuntabilitas penting dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secar rill apa saja yang dilakukan Pemko Medan,” ucap Wiriya.

Sebelumnya, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan, pihaknya telah memetakan empat tantangan dalam mentransformasikan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah ke depannya, yakni: kebijakan dan strategi pengadaan yang inklusif dalam rangka pemerataan ekonomi dan percepatan pembangunan; efektivitas proses dan pembenahan pasar pengadaan; pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang efektif; dan sistem penyelesaian permasalahan pengadaan.

“Dalam lima tahun ke depan, kita dihadapkan pada tantangan memajukan Indonesia melalui pengembangan SDM yang unggul. Dalam pengadaan, LKPP mengajak seluruh stakeholderuntuk bertransformasi mewujudkan pengadaan yang lebih menjawab tantangan di atas,” paparnya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, lanjut Roni, sistem pengadaan nasional telah memfasilitasi belanja pengadaan pemerintah sebesar Rp5.335 triliun.

LKPP mencatat nilai transaksi melalui e-tendering sebesar Rp1.737,8 triliun dan e-purchasing sebesar Rp. 240,8 triliun, sedangkan sisanya dilakukan melalui skema pengadaan yang belum terakomodir melalui sistem elektronik.

“Sistem pengadaan secara elektronik terbukti memudahkan proses pengadaan, meningkatkan transparansi dan membuka akses pasar pengadaan yang lebih baik. Ke depan dengan transformasi pengadaan di era digital seluruh belanja pengadaan pemerintah akan dilakukan dan tercatat dalam sistem elektronik,” tambahnya. (LMC-03)

About Lintas Medan

Kelvin Benjamin Jersey