Home / Headline / Bupati Madina Surati Kapolres Soal Penambangan Emas Ilegal

Bupati Madina Surati Kapolres Soal Penambangan Emas Ilegal

Aktifitas penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan alat berat di sekitar pinggiran Sungai Parlampungan, Desa Lubuk Kapundung II, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. (Foto: LintasMedan/dok)

Mandailing Natal, 14/1 (LintasMedan) – Bupati Mandailing Natal (Madina), Dahlan Hasan Nasution baru-baru ini menyurati Polres setempat, terkait keberadaan kegiatan penambangan emas tanpa izin atau ilegal di kawasan Sulangaling, Kecamatan Muara Batang Gadis.

Surat berisi permohonan bantuan penertiban terhadap penambangan ilegal tersebut disampaikan melalui surat Bupati Mandailing Natal Nomor 300/0060/ TUPIM/ 2021 tertanggal 11 Januari 2021.

Dalam surat itu Bupati Madina Hasan Nasution menyampaikan, Pemkab Madina menerima surat tembusan yang ditujukan kepada Kapolres Madina pada tanggal 21 Desember 2020 lalu.

Surat tersebut datang dari masyarakat beberapa desa yang di wilayah Sulangaling yang meminta supaya tambang illegal di Sulangaling dihentikan.

“Besar harapan kami kiranya (surat dari masyarakat Sulangaling) dapat kita tindaklanjuti bersama agar penambangan liar yang berada di lokasi yang kita rencanakan sebagai pusat holtikultura tidak semakin hancur,” demikian salah satu isi kalimat di dalam surat yang disampaikan Bupati kepada Kapolres Madina AKBP Horas Tua Silalahi.

Dalam surat itu, Bupati juga menjelaskan berbagai program upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Madina yang secara terus menerus digali dan dipoles agar bermanfaat secara nyata sebagai penopang kehidupan masyarakat.

Salah satu diantaranya adalah pembukaan jalan dari Nagajuang ke Sulangaling dan terus ke Tabuyung.

Rencana pembukaan jalan baru tersebut sudah beberapa kali dibahas dalam rapat bersama pejabat kementerian terkait, antara lain Menko Perekonomian, Menteri PUPR, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pariwisata dan Ekraf, Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Salah satu topik bahasan utama dalam rapat itu berkaitan dengan permohonan penerbitan izin pakai hutan untuk keperluan jalan yang akan dijadikan jalan nasional yang nantinya bisa ditempuh hanya dua jam dari Kecamatan Panyabungan ke Tabuyung.

“Menteri Kehutanan telah menyetujui rencana tersebut dan Pemkab Madina bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menyelesaikan Amdal dan Detail Engineering Designnya,” papar Dahlan

Dalam surat itu juga disebutkan, apabila rencana tersebut dapat diselesaikan tepat waktu, maka Sulangaling akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pantai barat Provinsi Sumut.

Sebab, wilayah itu memiliki potensi keindahan alam, holtikultura dan sunber daya laut yang sangat besar.

Sebagaimana diinformasikan, sejumlah warga yang mewakili empat desa di Kecamatan Muara Batang Gadis telah menyampaikan keberatan atas keberadaan penambangan ilegal.

Masyarakat yang merasa keberatan atas keberadaan tambang ilegal itu selama ini bermukim di Desa Lubuk Kapundung, Lubuk Kapundung II, Ranto Panjang, dan Desa Hutaimbaru.

Sebelumnya, mereka juga telah menyurati Kapolres Madina dan menyampaikan keberatan atas praktik tambang ilegal di pinggiran Sungai Parlampungan, Desa Lubuk Kapundung II yang berbatasan dengan Desa Hutaimbaru.

Selain itu, mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Madina juga telah melakukan aksi unjuk rasa sebanyak dua kali ke markas Polres Madina.

Mereka mendesak pihak kepolisian setempat segera menertibkan aktifitas penambangan ilegal di wilayah pantai barat tersebut. (LMC-05)

About Lintas Medan

Kelvin Benjamin Jersey