Home / Feature / 69 Tahun Provinsi Sumut, Mempercepat Pertumbuhan Melalui Infrastruktur

69 Tahun Provinsi Sumut, Mempercepat Pertumbuhan Melalui Infrastruktur

image_pdfimage_print

Oleh Irma Yuni, SE

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi (tengah) saat meninjau pengerjaan pembangunan ruas tol Medan-Binjai. (Foto: LintasMedan/ist)

Pembangunan infrastruktur diprioritaskan sebagai upaya mempercepat hadirnya sentra-sentra ekonomi baru.

Secara ekonomi makro, ketersediaan pelayanan infrastruktur mempengaruhi “marginal productivity of private capital”, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan pelayanan infrastruktur juga berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi.

Bagi Provinsi Sumatera Utara (Sumut), optimalisasi pembangunan sarana infrastruktur dinilai berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan nilai konsumsi, pertumbuhan investasi, ekspor dan impor, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses lapangan kerja,

Apalagi, Sumut secara geografis memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur pelayaran nasional dan internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

Dengan posisi strategis itu, provinsi berpenduduk hampir mencapai 14 juta jiwa ini bisa dikembangkan menjadi hub internasional, yang selanjutnya akan ikut menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah lain di Pulau Sumatera.

Kuncinya, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/2), ada pada percepatan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur pelabuhan maupun jalan tol dan bandara.

Dalam rapat terbatas yang turut dihadiri Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi tersebut, Presiden menekankan bahwa kesiapan infrastruktur akan berdampak pada kecepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Sei Mangkei maupun beberapa kawasan industri lainnya yang sedang disiapkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi di Sumatera.

Demikian pula dengan pembangunan infrastruktur transportasi, menurut Presiden Jokowi, bukan hanya akan mempermudah konektivitas antar wilayah di Sumut, tetapi juga akan bisa mendorong laju perekonomian Sumut agar lebih cepat lagi.

Dalam pandangan Presiden, Sumut akan bisa maju semakin pesat lagi jika potensi-potensi ekonomi yang ada di semua wilayah, mulai dari pesisir timur, tengah, sampai barat bisa digerakkan secara maksimal.

Karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan, bandara, dan jalan, khususnya jalan tol, adalah satu keharusan.

Ketersediaan infrastruktur transportasi akan memberikan dampak besar pada kecepatan pengembangan dan pertumbuhan wilayah ekonomi terkait.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan pada 8 Januari 2016, ada 10 proyek strategis nasional di Sumut.

Proyek itu, terdiri dari pembangunan jalan tol Medan-Binjai, jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi, pembangunan jalur kereta api Tebing Tinggi-Kuala Tanjung yang merupakan bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera, pengembangan pelabuhan internasional Kuala Tanjung dan pembangunan pipa gas Pelabuhan Belawan-Sei Mangkei sepanjang 139,24 kilometer.

Jalan tol Medan-Binjai kelak dipastikan akan memberi nilai ekonomi yang sangat tinggi. Paling nyata adalah berkurangnya biaya transportasi dan logistik.

Disamping itu, jalur distribusi barang dan jasa dari dan menuju Provinsi Aceh semakin cepat dan mudah. Jalur Medan-Binjai sendiri tercatat sebagai salah satu yang terpadat di Sumatera saat ini. Pada jalur tersebut banyak titik-titik yang sangat rawan kemacetan.

Untuk mempermudah konektivitas mencapai kawasan Danau Toba, pemerintah akan membangun jalan tol Siantar-Parapat sepanjang 97 km yang dilaksanakan pada tahun 2017.

Pekerja menyelesaikan pembangunan lantai jembatan dermaga Terminal Multi Pupose Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara, Sumut. (Foto: LintasMedan/ist)

Untuk saat ini telah dibangun tol Medan-Tebing Tinggi yang juga untuk mendukung tol Siantar-Parapat .

Selanjutnya, proyek sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang, bendungan Lausimeme, pembangunan kawasan industri prioritas Kuala Tanjung dan Sei Mangkei, percepatan infrastruktur transportasi, listrik dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Prioritas Danau Toba dan proyek pembangunan Smelter Kuala Tanjung.

Pelaksanaan proyek strategis nasional di provinsi berbilang kaum ini diyakini sangat relevan dengan tekad, komitmen dan bahkan visi “Sumut Paten” yang digagas oleh Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dalam upaya menjadikan Sumut menjadi provinsi yang berdaya saing dan sejahtera.

Untuk mewujudkan visi Sumut Paten, ada lima misi yang saat ini gencar dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Pertama, membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religus dan berkompetensi tinggi.

Misi kedua, yakni membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.

Selanjutnya misi ketiga, meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Misi keempat, yaitu membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi terakhir adalah reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good governance dan clean governance).

Pembangunan prioritas
Guna merealisasikan visi dan misi tersebut, Pemprov Sumut dibawah kepemimpinan Erry Nuradi dan Brigjen (Purn) TNI Nur Nurhajizah Marpaung kini fokus melaksanakan sejumlah program pembangunan prioritas.

Sasaran dari program prioritas itu lebih berorientasi pada peningkatan ekonomi kerakyatan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin.

Dari sejumlah program itu, Pemprov Sumut telah pula menetapkan tiga program prioritas utama yang perlu mendapat perhatian lebih (highlight), yakni pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru, penyediaan air minum dan sanitasi serta pengembangan tiga kawasan pariwisata (Danau Toba salah satu diantaranya).

Dalam konteks mengoptimalkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, Gubernur Erry Nuradi terus mendorong para camat di 33 kabupaten/kota di Sumut agar melakukan percepatan pelaksanaan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Jika memperhatikan kondisi geografis Sumut, peran kecamatan memang wajib dioptimalkan diantaranya dengan menerapkan percepatan pelaksanaan PATEN sebagai upaya langkah maju di bidang pelayanan publik.

Sebagai syarat utama penerapan PATEN adalah diawali dengan pelimpahan kewenangan bupati/walikota yang dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui penerapan program PATEN tersebut, segala urusan dan izin berskala kecil bisa diterbitkan oleh camat. Masyarakat tidak perlu datang ke kantor bupati/walikota yang terkadang lokasinya relatif jauh.

Program Sumut Paten lain yang telah diterapkan, yakni memberikan kemudahan kepada pelaku dunia usaha dalam hal proses pengurusan izin dan non-izin secara online melalui Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Efektif Efisien.

Aplikasi yang diberi nama “Simple Paten” ini diyakini dapat memutus mata rantai penyalahgunaan kewenangan dan praktek pungutan liar (pungli) yang selama ini menjadi stigma negatif di kalangan masyarakat, khususnya dunia usaha.

Penerapan sistem pelayanan secara elektronik yang diluncurkan sejak 18 Januari 2017 ini akan mempermudah masyarakat mengakses layanan di mana saja dan kapan saja.

Tidak hanya sampai disitu. Program yang bertemakan Sumut Paten juga dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumut dengan merealisasikan sejumlah kegiatan dan Program Asuransi Terpadu Nelayan (Paten).

Selain mengikutsertakan nelayan dalam program asuransi, instansi itu memaknai visi dan misi Sumut Paten dengan melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan keahlian nelayan.

Kegiatan pembinaan itu mencakup, antara lain cara menangkap ikan dan pemeliharaan segala potensi yang ada di laut dan pantai serta melakukan pemeliharaan mangrove serta terumbu karang dan melatih para nelayan hingga terampil menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Geliat pembangunan yang direalisasikan pemerintah pusat dan Pemprov Sumut dipastikan secara tidak langsung berimbas pada peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak dan devisa.

Karena itu, segenap komponen masyarakat di provinsi ini diharapkan turut mengambil peran sekecil apapun dalam pembangunan Sumut yang perekonomiannya selama tahun 2017 diprediksi tumbuh pada kisaran 5,36 persen atau naik dibanding realisasi tahun 2016 sebesar 5,28 persen.

Sejatinya, kemajuan wilayah Sumut nanti tidak akan berarti manakala daerah dan warga di dalamnya tidak ikut menikmati dan mendapat manfaat langsung.*****
– Penulis adalah Wartawan/Redaktur Pelaksana lintasmedan.com.
– Tulisan ini diikutsertakan dalam Lomba Karya Tulis dalam rangka Hari Jadi ke-69 Provinsi Sumatera Utara.

About Lintas Medan

Kelvin Benjamin Jersey