Home / Medan / Bahas LPj, Pansus Pertanyakan LHP BPK

Bahas LPj, Pansus Pertanyakan LHP BPK

image_pdfimage_print

Ilustrasi: Gedung DPRD Kota Medan. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 19/9 (LintasMedan) – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan APBD Kota Medan TA 2016, Selasa (19/9/2017) mulai melakukan pembahasan LPj.
Rapat yang dipimpin Ketua Pansus, Ilhamsyah, bersama sejumlah anggota Pansus lainnya menghadirkan beberapa SKPD, diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah dan Dinas Perumahan Pemukiman dan Tata Ruang Tata Bangunan.

Pansus mempertanyakan lampiran copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pendukung pembahasan LPj. Namun, hingga rapat selesai LHP BPK di SKPD terkait tidak kunjung ada..

Kadis Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu, Purnama Dewi, memaparkan selama tahun 2016 telah menerbitkan 8.182 izin dari 11 jenis perizinan. “Dari perizinan itu memperoleh retribusi sebesar Rp18 milair lebih dari Rp16 milair dari yang ditargetkan atau terealisasi 109 persen,” kata Purnama.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan dan Pajak Daerah, Zulkarnain, menyampaikan realisasi pajak daerah tahun 2016 Rp1,1 triliun lebih dari target Rp1,3 triliun yang diperoleh dari 9 jenis pajak daerah.

Menyikapi pernyataan Purnama Dewi, anggota Pansus Beston Sinaga menyarankan agar target PAD pada tahun mendatang harus mampu mentargetkan Rp22 miliar.

Sementara, Ahmad Arif, menilai minimnya realisasi sejumlah target pajak dikarenakan kurang terobosan dari pimpinan SKPD. “Kepala SKPD dapat berupaya mengejar target,” harapnya. (LMC-02)

About Lintas Medan