Home / Politik / Legislator Minta Sengketa Pajak Inalum-Pemprov Sumut Tak Berlarut

Legislator Minta Sengketa Pajak Inalum-Pemprov Sumut Tak Berlarut

image_pdfimage_print

Medan, 6/2 (LintasMedan) – Kalangan legislator di DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) minta agar sengketa pajak air permukaan umum (APU) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tidak berlarut-larut di persidangan.

“Sidang perkara sengketa pajak antara PT Inalum dengan Pemprov Sumut sudah berjalan sekitar satu tahun lebih, tentunya sudah cukup banyak waktu dan bahkan dana yang dikeluarkan oleh para pihak selama bersengketa,” kata Ketua Komisi A DPRD Sumut, Nezar Djoeli kepada lintasmedan.com, Selasa.

Padahal, menurut dia, sengketa pajak tersebut bisa dituntaskan jika Pemprov Sumut selaku pihak tergugat dalam perkara yang sedang bergulir di Pengadilan Pajak Jakarta tersebut berinisiatif merevisi besaran pajak di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air Permukaan.

Nezar menilai, Pergub Sumut No.24 Tahun 2011 yang dijadikan instrumen penetapan pajak APU kepada PT Inalum lai Perolehan Air, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air Permukaan, sudah tidak lagi relevan lagi dengan situasi sekarang ini.

“Dasar penetapan pajak APU yang selama ini diatur dalam Pergub Sumut Nomor 24 Tahun 2011 sudah kurang relevan lagi dan perlu penyesuaian dengan kondisi yang berkembang maupun peraturan-peraturan baru yang berlaku,” kata

Disebutkannya, salah satu peraturan Pemerintah yang perlu dijadikan dasar pertimbangan penerbitan Pergub mengenai pajak APU adalah Paraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air.

Dalam Permen PUPR No.15/2017, kata Nezar, angka kewajiban pajak APU tidak sebesar yang ditetapkan di dalam Pergub Sumut Nomor 24 Tahun 2011.

Mencermati lambannya penyelesaian sengketa pajak antara Inalum dengan Pemprov Sumut, politisi Partai NasDem itu menyarankan kepada Pemprov Sumut agar bersedia merevisi Pergub Sumut Nomor 24 Tahun 2011 dengan terlebih dahulu melakukan kajian secara lebih mendalam.

Untuk menjadikan Pergub baru tersebut lebih berkualitas, pihak Pemprov Sumut perlu meminta masukan dan pertimbangan dari para pakar di bidang hukum dan perpajakan, pejabat dari instansi pemerintah terkait, DPRD, pejabat PT Inalum dan asosiasi dunia usaha.

Selanjutnya, menurut dia, Pergub yang telah direvisi tersebut diajukan dalam sidang sengketa pajak APU agar dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan bagi hakim Pengadilan Pajak memutuskan perkara antara Inalum dengan Pemprov Sumut.

Dia juga berharap proses ini secepatnya selesai agar ada kepastian hukum dan acuan nilai pajak yang harus dibayar oleh PT Inalum.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut, Rurita Ningrum, menilai wacana merevisi Pergub Sumut Nomor 24 Tahun 2011 perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam.

Namun demikian, katanya, sebuah Pergub maupun Perda bisa saja direvisi selama tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan polemik serta mengganggu ketertiban umum. (LMC-02)

About Lintas Medan