Home / Headline / Nelayan: Bersihkan Trawl dari Laut Sumut

Nelayan: Bersihkan Trawl dari Laut Sumut

image_pdfimage_print

Sejumlah elemen masyarakat nelayan saat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Sumut, di Medan, Kamis (8/2). (Foto: LintasMedan/Irma)

Medan, 8/2 (LintasMedan) – Sejumlah nelayan tradisional mendesak pemerintah menegakkan aturan dengan membersihkan penggunaan alat tangkap tak ramah lingkungan pukat harimau atau “trawl” dari perairan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

“Di daerah tertentu pukat trawl masih banyak digunakan dan tidak ditindak tegas oleh aparat,” kata Ketua Masyarakat Nelayan Tradisional Batu Bara, Syawaludin Pane, saat menyampaikan orasi dalam aksi unjuk rasa bersama ratusan masyarakat nelayan, di depan Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis.

Menurut dia, kapal-kapal pengguna trawl masih leluasa beroperasi menangkap ikan dengan merusak ekosistem laut akibat lemahnya pengawasan dan penertiban dari instansi pemerintah berwenang.

Selain merusak ekosistem dan degradasi sumberdaya perikanan, lanjutnya, aktivitas pukat trawl di perairan Batu Bara telah mengakibatkan hasil tangkapan nelayan tradisional semakin merosot.

Dikatakannya, nelayan tradisional masih sangat membutuhkan hasil tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, namun bila kapal menggunakan “trawl” terus beroperasi bagaimana mereka bisa meningkatkan penghasilan.

“Trawl sudah jelas-jelas dilarang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, tapi faktanya di lapangan masih beroperasi,” kata Syawaluddin.

Kondisi ini membuat para nelayan tradisional menganggap perlu mengambil sikap untuk mendesak pemerintah mengambil langkah tegas untuk memberantas penggunaan alat tangkap trawl.

Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Nelayan Sumut, Mollen Gultom dalam orasinya menyatakan menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara.

“Banyak kapal nelayan terpaksa tidak bisa melaut akibat dari pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016,” tuturnya.

Menyikapi tuntutan massa pengunjuk rasa tersebut, anggota Komisi B DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan dan Jantogu Damanik, mengaku turut prihatin dengan permasalahan yang dihadapi para nelayan tradisional itu.

Mereka berjanji akan menyampaikan aspirasi para nelayan tradisional itu ke instansi terkait di tingkat pemerintah pusat.

“Semua nelayan harus hidup, diurus dan diberi kesempatan bekerja oleh pemerintah,” kata Jantogu Damanik.

Massa nelayan itu sebelum menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, juga menggelar aksi serupa di depan gedung kantor gubernur Sumut. (LMC-02)

About Lintas Medan