Home / Medan / BPK Audit Laporan Keuangan Pemko Medan

BPK Audit Laporan Keuangan Pemko Medan

image_pdfimage_print

Ketua BPK Perwakilan Sumut Vicentia Moli Ambar Wahyuni beserta rombongan auditor, Selasa (26/6) ke Balai Kota Medan untu segera mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.(Foto:lintasmedan/ist)

Medan, 26/6 (LintasMedan) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Kepala BPK Perwakilan Sumut Vicentia Moli Ambar Wahyuni beserta rombongan auditor, Selasa (26/6) mengunjungi Balai Kota Medan guna menindaklanjuti LKPD 2017 yang sehari sebelumnya diserahkan oleh Wali Kota Medan kepada lembaga itu.

“Kami akan memulai pemeriksaan terkait penggunaan APBD 2017,” katanya.

Pemeriksaan dilakukan mulai 26 Juni hingga 21 Juli 2018 dan direncanakan, pemeriksaan lapangan selama 20 hari, begitu juga dengan pemeriksaan laporan selama 20 hari.

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menyalami tim auditor BPK Perwakilan Sumut yang segera mengaudit laporan keuangan Pemko Medan. (Foto:LintasMedan/ist)

“Insha Allah hasil pemeriksaan akan kami sampaikan 30 Agustus Walaupun sesuai dengan ketentuan yang ada, hasil pemeriksaan akan disampaikan paling lambat 2 bulan namun kami berupaya menyelesaikan secepatnya,” katanya di hadapan Wali Kota bersama Sekda Kota Medan Sekda Syaiful Bahri Lubis, Kepala Inspektorat Kota Medan Farid Wajedi, Asisten Administrasi Umum Ikhwan Daulay serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Irwan Ritonga.

Dalam rangka mendukung kelancaran pemeriksaan, Ambar kembali meminta dukungan Wali Kota agar para pejabat dapat meluangkan waktu di luar jam kerja sehingga data-data yang dibutuhkan auditor segera terpenuhi.

“Sebab, auditor akan bekerja hingga malam hari guna mempercepat penyelesaian pemeriksaan. Jadi kami minta dukungan Pak Wali agar para pejabat tetap berada di tempat selama pemeriksaan berlangsung,” harapnya.

Dia memaparkan bahwa untuk mendapatkan opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebenarnya tidak sulit. Asalkan semua kekurangan dalam proses monitoring bisa segera terpenuhi.

“Selama ini kendalanya saat monitoring dan evaluasi para pejabat selalu menggunakan pola ABS (Asal Bapak Senang). Pola inilah yang sebenarnya harus diubah dengan mengetatkan monitoring dan evaluasi,” paparnya.

Jika itu dapat dilakukan, penilaian opini dengan predikat WTP akan dapat diraih.

Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengucapkan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan. Apalagi BPK Perwakilan Sumut banyak memberikan bimbingan dan masukan sehingga proses penyelenggaran keuangan di lingkungan Pemko Medan berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan berlaku.

“Apabila ada menemukan kekurangan dalam pemeriksaan kami berharap dapat segera disampaikan untuk secepatnya dilengkapi. Di samping itu kami juga berharap terus mendapatkan pendampingan dan bimbingan,” ucap Eldin.

Kemudian Wali Kota meminta Sekda segera mengumpulkan seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan untuk membantu sepenuhnya jalannya pemeriksaan lapangan yang dilakukan pihak BPK. “Semoga LKPD yang kita sampaikan kemarin jauh lebih baik dan keinginan mendapatkan penilaian WTP dapat terwujud,” ucapnya.

Dia juga mengaku bertekad dapat mewujudkan sistem pengelolaan keuangan di Pemko Medan menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel.(LMC-03)

About Lintas Medan