Home / Sumut / Pro-Kontra Terkait PT SMGP perlu Diwaspadai

Pro-Kontra Terkait PT SMGP perlu Diwaspadai

image_pdfimage_print
Ilustrasi - Sejumlah warga memblokir jalan saat menggelar unjuk rasa menolak PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), pad 11 Nopember 2014. (Foto: LintasMedan/ist)

Ilustrasi – Sejumlah warga memblokir jalan saat menggelar unjuk rasa menolak PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), pad 11 Nopember 2014. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 18/2 (LintasMedan) – Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengingatkan bahwa pro-kontra antarmasyarakat terkait keberadaan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) perlu diwaspadai.

“Kami¬† melihat potensi konflik horizontal antarsesama masyarakat desa di sekitar lokasi
PT SMGP masih tinggi,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Rony Reynaldo di Medan, Rabu.

Rony menyatakan hal itu dalam rapat dengar pendapat antara Komisi A DPRD Sumut dengan jajaran pimpinan PT SMGP.

Menurutnya, pro-kontra antarwarga di sekitar lokasi kegiatan perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga panas bumi tersebut bisa memicu terjadinya konflik horizontal jika tidak diantisipasi sejak dini oleh instansi terkait dan PT SMGP.

Sewaktu-waktu bentrokan antar desa yang mendukung keberadaan PT SMGP dan yang tidak mendukung bisa pecah kembali.

Terkait dengan hal itu, pihaknya akan mempelajari kembali dampak positif dan negatif dari keberadaan perusahaan energi yang beroperasi di kawasan Sorik Marapi-Roburan-Sampuraga tersebut.

Komisi A DPRD Sumut juga meminta pihak PT SMGP dan Pemkab Madina mengintensifkan sosialisasi kepada segenap masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan penanaman modal asing itu.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan mengatakan bahwa pihaknya mengundang PT SMGP untuk melakukan dengar pendapat terkait insiden bentrokan antarmasyarakat yang mengakibatkan satu orang tewas.

“Agar persoalan tidak meluas, Komisi A mendukung pencabutan izin sementara terhadap PT SMGP. Dari paparan Pemkab Madina, ada hak yang semestinya tidak diambil alih oleh Kementerian ESDM terkait keberadaan perusahaan tersebut,” tambahnya.

Menanggapi pernyataan Komisi A DPTD Sumut, CEO PT SMGP Vaughan Hulme, berharap perlunya upaya penegakan hukum yang tegas, terutama dalam menyikapi dugaan adanya pihak yang dengan sengaja menghalangi kegiatan operasional perusahaan itu.

Pihaknya juga menginginkan agar kegiatan operasional perusahaannya dapat berjalan lancar dan kondusif.

“Kami pada prinsipnya juga siap melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat setempat,” ujarnya. (LMC-02)

About Lintas Medan