Home / Nasional / Pro Kontra Pembatalan Kenaikan Dana Parpol

Pro Kontra Pembatalan Kenaikan Dana Parpol

image_pdfimage_print
Seorang nenek dibantu petugas menggunakan hak suaranya pada pemilihan Presiden tahun 2014 lalu.(Foto:Lintasmedan/ist)

Seorang nenek dibantu petugas menggunakan hak suaranya pada pemilihan Presiden tahun 2014 lalu.(Foto:Lintasmedan/ist)

Jakarta, 29/6 (LintasMedan) – Pembatalan kenaikan dana untuk partai politik mendapat dukungan anggota DPR dari Partai Demokrat, Chotibul Umam Wiranu.

“Itu langkah yang tepat karena sejauh ini kebanyakan partai masih belum transparan mengelola keuangannya,” kata dia, Senin.

Ia juga menyarankan agar partai membuktikan dulu apakah dengan keuangan sekarang -dengan dana subsidi negara selama ini bisa transparan dan akuntabel misalnya menggunakan auditor.

Dengan ketentuan yang berlaku sekarang, Rp.180 per suara, maka PDIP sebagai partai terbesar yang meraup 23 juta lebih suara mendapat sekitar Rp.4 miliar lebih. Jika dinaikan, subsidinya menjadi sekitar Rp.40 miliar.

Plin-plan

Sementara itu sejumlah anggota DPR lainnya justru mengecam permerintah ‘plin-plan’ karena membatalkan kenaikan dana parpol.

Sebagaimana disebutkan Fahri Hamzah dari PKS dan Fadli Zon dari Gerindra seperti dikutip dari berbagai media, bahwa kenaikan dana subsidi negara untuk partai politik bisa mencegah korupsi.

Sementara Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menganggap “dana partai” justru bisa membuat kehidupan politik di Indonesia menjadi lebih sehat.

“Dana subsidi dari negara tujuannya antara lain agar keuangan partai tidak didominasi oleh para pemilik modal dan elit partai. “Seperti selama ini sebagai sumber utama keuangan partai, justru bisa mengendalikan arah partai sesuai keinginan elit dan pemilik modal tersebut,” kata Titi Anggraini.

Berdasarkan penelitian Perludem, dana subsidi untuk partai politik selama ini ternyata hanya mencukupi kurang dari 1% pengeluaran partai sehingga banyak aktivis partai menggalang dana dari sumber yang tidak sah.

Dia justru mencemaskan, dana subsidi parpol dibatalkan untuk meloloskan dana aspirasi.

Titi menambahkan bahwa di negara demokrasi modern, dana yang dianggarkan negara untuk partai merupakan hal yang wajar.

“Dana dari negara, (diarahkan) untuk membangun institusi partai menjadi lembaga yang akuntabel dan transparan”, katanya.

Yang justru lebih mencemaskan adalah kemungkinan terjadi kesepakatan dana subsidi untuk partai dibatalkan sedangkan dana aspirasi -yang sekarang sudah tak disetujui pemerintah- bisa jadi kelak diloloskan.

“Padahal dana aspirasi itu arahnya perorangan, terkait dengan individu para anggota DPR, dengan dasar yang tidak jelas dan rawan korupsi. Sementara dana partai diberikan untuk institusi partai, dengan aturan yang jelas.” katanya.(LMC-/BBC)

About Lintas Medan