Polsek Siabu Tangkap Kurir dan Bandar Ganja

Kapolsek Siabu AKP Antono didampingi beberapa personel kepolisian memperlihatkan barang bukti berupa bungkusan berisi daun ganja kering dan empat orang tersangka, di Mapolsek Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, baru-baru ini.  (Foto: LintasMedan/Iwan)

Siabu, 6/8 (LintasMedan) – Kepolisian Sektor Siabu, Kabupaten Mandailing Natal berhasil mengamankan ganja seberat 5 Kg lebih berikut kurir dan bandar di salah satu warung milik warga Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, kemarin sekira pukul 22.30 WIB.

Kapolsek Siabu AKP Antono,  mengatakan penangkapan tersebut setelah adanya informasi dari masyarakat bahwa para tersangka sering membawa narkoba dan membuat resah warga sekitar.

“Dari laporan itulah kami melakukan penyelidikan ke TKP sehingga dapat mengamankan tersangka,” katanya.

Para tersangka, masing-masing berinisial AH, 22 tahun, selaku Bandar , ASB (29), IM (30) dan MH (25) yang kesemuanya merupakan warga Desa Huraba I, Kecamatan Siabu.

Hingga saat ini mereka masih mendekam di Mapolres Mandailing Natal, guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, keempat tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat (1), subs pasal 111 ayat (1), UU RI NO. 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. (LMC-03)




Suami Inneke Koesherawati Diduga Suap Kalapas Sukamiskin

Mantan artis Inneke Koesherawati, istri Fahmi Darmawansyah tersangka kasus suap Kalapas Sukamiskin Bandung,  usai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK Jakarta, Sabtu (21/7). (Foto: LintasMedan/ist)

Jakarta, 21/7 (LintasMedan) – Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Fahmi Darmawansyah (FD) diduga sengaja menyuap Kepala Lapas Wahid Husen agar bisa mendapatkan fasilitas dan kemudahan yang seharusnya tidak ia dapatkan.

“Diduga pemberian dari FD itu terkait fasilitas sel/kamar yang dinikmati oleh FD dan kemudahan baginya untuk dapat keluar masuk tahanan,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan, KPK turut mengamankan istri Fahmi yang juga mantan artis, Inneke Koesherawati, dalam rangkaian operasi tangkap tangan ( OTT) Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen.

Setelah diamankan, Inneke yang masih berstatus saksi langsung dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa lebih lanjut. KPK memiliki waktu 1×24 jam pasca-penangkapan untuk menentukan statusnya.

Kalapas Sukamiskin dan stafnya diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Fahmi dan Andri disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf atau huruf atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Suap yang diberikan berupa uang dan dua unit mobil, yaitu Mitsubishi Triton Exceed warna hitam dan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam serta uang Rp279.920.000 dan 1.410 dolar AS.

Selain itu, KPK juga menyita catatan penerimaan uang dan dokumen terkait pembelian dan pengiriman mobil.

KPK menduga, Fahmi dibantu oleh Hendry Saputra dan Andri Rahmat dalam menjalankan aksinya menyuap Kalapas.

Hendry adalah staf Wahid, sementara Andri adalah napi kasus pidana umum yang berstatus tahanan pendamping.

Saat ini, keempatnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sementara istri Wahid, Dian Anggraini dan Inneke Koesherawati, yang ikut diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan  masih berstatus sebagai saksi.

KPK juga menyegel sel atau ruang tahanan saat melakukan operasi tangkap tangan di Lapas Sukamiskin, pada Jumat (21/7) dini hari karena penyidik KPK tidak menemukan penghuninya.

“Ada ruangan di lapas (sel) yang disegel karena penghuninya (napi) sedang tidak berada di tempat,” kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah. (LMC-03/KC)




OTT Bupati Labuhanbatu Diduga Terkait Proyek PUPR

Pangonal Harahap (Foto:lintasmedan/ist)

Jakarta, 17/7 (LintasMedan) – Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap diduga terkait sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kabupaten tersebut.

“Kami duga tadi ada semacam proses pengambilan atau penarikan uang dan kemudian terjadi transaksi di sana,” ujarnya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/7).

Informasi disampaikan Tim penindakan KPK telah menangkap Pangonal Harahap dan ajudannya di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Mereka berdua langsung digiring ke markas KPK untuk menjalani pemeriksaan.

“Iya tadi ditangkap di Bandara dan langsung dibawa ke kantor KPK untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Febri.

Febri mengatakan pihaknya menduga telah terjadi penarikan uang sebelum menciduk Pangonal dan ajudannya di bandara. Menurut Febri, pihaknya turut mengamankan transaksi yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.

Selain menangkap kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dan ajudannya di Jakarta, tim penindakan KPK turut menciduk tiga orang di Kabupaten Labuhanbatu. Mereka bertiga sudah berada di Polres Labuhanbatu.

Pangonal terpilih menjadi Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara bersama Andi Suhaimi dan menjabat untuk periode 2016-2021.(LMC/int)

 




Pemprov Sumut Ragukan Informasi Penangkapan Sarmadan

Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut, Ilyas S. Sitorus. (Foto: LintasMedan/Irma)

Medan, 10/6 (LintasMedan) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini masih meragukan informasi seputar Pj Walikota Padang Sidimpuan, Sarmadan Hasibuan yang disebut-sebut tertangkap aparat saat bermain judi di salah satu hotel di Medan beberapa waktu lalu.

“Kami belum bisa memastikan bahwa Pak Sarmadan tertangkap aparat ketika bermain judi,” kata Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Prov Sumut, Ilyas Sitorus Kepada LintasMedan, Selasa malam.

Sebagaimana diketahui video berisi seputar penangkapan beberapa orang diduga bermain judi di salah satu kamar hotel di Medan, salah satunya termasuk Sarmadan beredar viral di media sosial.

Menurut Ilyas, pihaknya sudah menyaksikan video tersebut tapi belum bisa dipastikan bahwa salah satu dari orang-orang yang disebut tertangkap bermain judi adalah Sarmadan yang juga menjabat Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemprov Sumut

Pihak Pemprov Sumut, kata dia dalam menyikapi informasi ini untuk sementara berpegang kepada keterangan resmi dari Polda Sumut.

Polda Sumut, kata Ilyas telah mengeluarkan keterangan resmi yang menyebutkan bahwa tidak ada melakukan operasi penangkapan terhadap Sarmadan Hasibuan.

Meski demikian , kata dia Pj Gubernur Sumut, Eko Subowo akan memanggil Sarmadan untuk melakukan klarifikasi .

Dia juga belum bisa memberi komentar lebih jauh apakah Pemprov Sumut melalui Biro Hukum akan melakukan gugatan balik jika informasi tersebut terbukti ‘hoax’ atau bohong.

“Kita tunggulah keterangan lebih lanjut bagaimana hasil klarifikasi Pak Sarmadan kepada Pak Pj Gubernur,” ujarnya.

Sementara itu Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Budiman Ginting berpendapat pejabat yang merasa nama baiknya tercemar oleh informasi hoax bisa saja menempuh jalur hukum.

Namun apabila informasi tersebut disebarkan oleh media massa yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, pihak yang merasa dirugikan, kata Budiman bisa menggunakan hak jawab, sebagaimana diatur dalam UU Pers No 40/1999.

Informasi yang dirangkum berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja menjelaskan, pihak Bid Propam Polda Sumut tengah melakukan penyelidikan terkait penyebaran video penangkapan beberapa orang diduga sedang bermain judi di salah satu hotel di Medan tersebut.

“Bid Propam Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan atas menyebarnya Video tersebut,” katanya kepada pers, Selasa.

Tatan menjelaskan benar tim unit 5 subdit III Ditreskrimum Polda Sumut yang dipimpim oleh AKP Eliakim bersama 4 anggotanya melakukan penindakan terhadap beberapa orang bermain kartu di dalam kamar hotel pada 21 Mei 2018.

Namun saat dilakukan pemeriksaan, polisi hanya menemukan beberapa set kartu joker di dalam tas dan di atas tempat tidur.

“Petugas tidak menemukan alat tukar atau uang yang digunakan dalam permainan tersebut, setelah diperiksa lebih mendalam,” tegasnya.

Tatan menegaskan uang yang ada berasal dari kantong dan dompet beberapa pemain yang ada di dalam kamar. “Bukan uang yang dipergunakan untuk taruhan sebagaimana dugaan awal,” cetusnya.

Sehingga, dengan tidak ditemukannya alat bukti yang cukup, tim dengan melihat aspek yuridis, akhirnya melepaskannya karena tidak terbukti melakukan praktek perjudian.(LMC-1)

 




KPK Tahan Fadly Nurzal Terkait Suap DPRD Sumut

Jakarta, 29/6 (LintasMedan) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Fadly Nurzal yang telah ditetapkan tersangka tindak pidana penerima suap dari mantan gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

“Ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Jumat.

Fadly yang hingga kini masih menjabat sebagai anggota Komisi IV DPR RI adalah eks anggota DPRD Sumut pertama yang ditahan KPK dari total 38 tersangka.

Sebelumnya, KPK pada hari yang sama memeriksa Fadly sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Seusai diperiksa, Fadly yang telah mengenakan rompi jingga khas tahanan KPK memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media.

Fadly merupakan salah satu dari 38 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap DPRD Provinsi Sumut.

Selama penyidikan untuk 38 tersangka, kata Febri, jumlah pengembalian uang ke KPK terkait dengan kasus suap itu terus bertambah.

“Sekitar Rp5,47 miliar telah dikembalikan, kemudian disita dan diletakkan pada rekening sementara KPK untuk kepentingan pembuktian. Pengembalian dilakukan oleh lebih dari 30 anggota DPRD Provinsi Sumut,” paparnya.

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait dengan fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

Mereka diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumut Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012 hingga 2014 oleh DPRD setempat.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut tahun 2013 dan 2014 oleh DPRD Sumut.

Ketiga, terkait dengan pengesahan APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan 2015 oleh DPRD Sumut.

Terakhir, terkait dengan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada tahun 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima “fee” masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Sumut.

Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Ke-38 orang tersangka itu, yakni Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M. Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, D.T.M. Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, dan Rahmianna Delima Pulungan.

Selanjutnya, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawati Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, dan Tunggul Siagian.

Selain itu, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, dan Tahan Manahan Panggabean. (LMC-03/AN)




Kadishub Samosir jadi Tersangka Kasus Kapal Tenggelam

Personel Tim SAR Gabungan melakukan pencarian terhadap penumpang korban kapal motor Sinar Bangun di perairan Danau Toba. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 28/6 (LintasMedan) – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Sumut) menetapkan status tersangka kepada Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Samosir berinisial NS, terkait kasus kapal motor (KM) Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba pada 18 Juni 2018.

“Benar statusnya (NS) sudah dinaikkan menjadi tersangka,” kata Kabid Humas Polda Sumut, AKBP Tatan Dirsan Atmaja, kepada pers di Medan, Kamis.

Menurut dia, NS dijadikan tersangka setelah penyidik menemukan cukup bukti dalam peristiwa itu.

NS dianggap lalai menjalani tugas sebagai penyelenggara negara, sehingga menyebabkan korban jiwa dalam tenggelamnya KM Sinar Bangun

Tersangka dinilai tidak melakukan pengawasan secara benar sehingga KM Sinar Bangun beroperasi tanpa memiliki surat persetujuan berlayar serta tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran.

“Sistem pengawasan yang tidak baik, sehingga ada unsur-unsur yang dijerat kepada NS,” ujarnya.

Akibat perbuatan tersebut, NS dipersangkakan melanggar Pasal 302 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 303 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Pihak Polda Sumut, kata Tatan, telah menjadwalkan pemeriksaan tersangka NS pada pekan depan.

Jika terbukti bersalah, NS bisa dipenjara selama 10 tahun dan dikenakan denda Rp1,5 miliar.

Sebelumnya, pihak Polda Sumut dalam kasus serupa telah pula menetapkan tersangka terhadap nakhoda KM Sinar Bangun berinisial PSS, Kepala Pos Pelabuhan Simanindo FP, Kabid Angkutan Sungai dan Danau Perairan Dishub Samosir RD, dan pegawai honorer Dishub Samosir berinisial KN.
KM Sinar Bangun tenggelam dalam perjalanan dari Pelabuhan Simanindo, Samosir, ke Tigaras, Kabupaten Simalungun.

Kapal kayu yang diperkirakan bermuatan seratusan orang penumpang tersebut berlayar tanpa dokumen manifes penumpang dan diketahui dalam kondisi tidak memenuhi standar keselamatan seperti ketersediaan life jacket. (LMC-03)




Polisi Tetapkan Empat Tersangka Kasus KM Sinar Bangun

Kapolda Sumut Irjen Pol. Paulus Waterpauw (kanan) memberikan keterangan pers terkait penetapan empat tersangka kasus tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun, di Mapolda Sumut Jalan Sisingamangaraja Medan, Senin (25/6). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 25/6 (LintasMedan) – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Sumut) menetapkan empat tersangka terkait kasus kapal motor (KM) Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba, Kabupaten Simalungun pada 18 Juni 2018.

Kapolda Sumut Irjen Pol. Paulus Waterpauw, kepada pers di Medan, Senin, mengatakan keempat tersangka itu yakni nakhoda KM Sinar Bangun berinisial PSS dan pegawai honor Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir berinisial KS.

Selain itu, Kepala Pos Pelabuhan Simanindo berinisial GFT dan Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP) berinisial RS.

“Modus dari pada tersangka adalah mencari keuntungan dengan memuat penumpang melebihi tonase. Harusnya jumlah penumpang 45 orang, sesuai surat kelengkapan pengangkutan,” ujar Paulus.

Pihak Polda Sumut telah menyita barang bukti berupa, antara lain 45 blok karcis retribusi masuk pelabuhan senilai Rp500 yang telah digunakan, 48 blok retribusi pemeliharaan dermaga untuk roda dua senilai Rp500 yang telah digunakan, foto copy dokumen kelengkapan KM Sinar Bangun IV Nomor 117.

Saat ini, kata dia, penyidik masih memeriksa saksi-saksi lain, melakukan pemberkasan untuk dikirimkan ke jaksa penuntut.

“Para tersangka kita kenakan Pasal 302 dan atau Pasal 303 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 359 KUHPidana. Ancaman hukumannya, 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1,5 miliar. Jo Pasal 359 KUHPidana dengan penjara maksimal lima tahun,” ujarnya.

Ia menambahkan, KM. Sinar Bangun berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar serta beroperasi tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran sehingga mengakibatkan penumpang tenggelam.

Hingga hari ke delapan (Senin, 25 Juni 2018), jumlah korban KM Sinar Bangun yang ditemukan masih sebanyak 21 orang, yakni 18 korban selamat dan tiga orang meninggal dunia.

Sedangkan jumlah korban yang dinyatakan hilang diperkirakan mencapai 184 orang. (LMC-03)




Nahkoda KM Sinar Bangun Bisa Dikenai Sanksi Pidana

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah) didampingi Kapolda Sumut Irjen Pol. Paulus Waterpauw (kiri), saat mengunjungi Posko SAR Gabungan di Pelabuhan Tiragas, Simalungun, Kamis (21/6). (Foto: LintasMedan/ist)

Simalungun, 21/6 (LintasMedan) – Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan nahkoda Kapal Mesin Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba, Sumatera Utara, bisa diancam pidana jika terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

“Selain mendukung kegiatan SAR, pihak Polri juga akan melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah ada unsur pidana dalam peristiwa itu,” katanya, usai meninjau Posko SAR Gabungan di Pelabuhan Tiragas, Simalungun, Kamis.

Tito menuturkan dari penyelidikan awal ada kelalaian dalam pelayaran KM Sinar Bangun.

Dalam Pasal 360 KUHP disebutkan bahwa barang siapa melakukan kelalaian dan mengakibatkan kematian orang lain, dapat dipidana.

“Kalau sengaja, kena pasal 338 KUHP. Bisa juga. Tapi ini lebih banyak kelalaian, selain unsur cuaca saat itu. Apalagi nahkoda sudah sering mengangkut penumpang hingga 150 orang, padahal bobot mati kapal hanya 17 GT yang hanya mampu mengangkut 60 orang,” ujar Kapolri.

Selain itu, tidak ada manifes dan jaket penyelamat.

“Ini kelalaian yang dilakukan nahkoda yang ternyata adalah juga pemilik kapal,” katanya.

Tito mengatakan nahkoda sudah berada di Polres Samosir untuk penyelidikan awal.

Selain nahkoda, pihak pengawas dari Dinas Perhubungan juga dapat menjadi tersangka.

“Kita tidak akan segan-segan untuk melakukan penyidikan,” kata Kapolri, didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala Basarnas Marsdya TNI M Syaugi.

Sementara itu, Kapolres Simalungun AKBP Marudut Liberty Panjaitan mengatakan, polisi sudah menangkap nakhoda kapal penumpang KM Sinar Bangun yang tenggelam di kawasan perairan Danau Toba di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada Senin (18/6).

“Nakhoda saat ini masih kami amankan. Kami tidak bisa memberitahukan di mana keberadaannya. Karena kalau kami beri tahukan, bisa saja terjadi amukan massa,” kata Marudut di posko pengaduan Pelabuhan Tigaras, Rabu (20/6).

Ia mengatakan, nakhoda berinisial TS itu ditangkap di Samosir. Nama nakhoda tidak ada di dalam daftar korban yang hilang karena diduga tidak ikut dalam pelayaran naas tersebut.

“Ada yang aneh dalam pengungkapan kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun. Karena dalam daftar korban yang selamat maupun yang hilang, nama nakhoda tidak ditemukan,” ujarnya. (LMC-03/AN)




Kontraktor Mengaku jadi Korban Penipuan Mantan Bupati Tapteng

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) sisa masa jabatan 2011-2016, Sukran Jamilan Tanjung. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 1/5 (LintasMedan) – Josua Marudut Tua Habeahan, pengusaha kontraktor asal Kota Sibolga, mengaku telah menjadi korban penipuan mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) sisa masa jabatan 2011-2016, Sukran Jamilan Tanjung dan abang kandungnya Amirsyah Tanjung, terkait kasus dugaan jual-beli proyek infrastruktur 2016 bernilai miliaran rupiah.

“Sukran Tanjung melalui orang dekatnya menawarkan saya paket proyek infrastruktur tahun anggaran 2016 senilai Rp5 miliar lebih dengan syarat menyetor fee proyek sebesar Rp400 juta,” kata Josua kepada pers, di Medan, Senin (1/5).

Ia mengaku tergiur dengan tawaran tersebut sehingga bersedia menyetor komisi atau “fee” proyek sekitar Rp400 juta kepada Amirsyah Tanjung yang juga adalah abang kandung Sukran Jamilan Tanjung pada Januari 2016.

Namun, lanjutnya, paket proyek infrastruktur yang dijanjikan ternyata tidak terealisasi dan fee proyek yang sudah terlanjur disetor hingga saat ini belum dikembalikan.

“Sekitar Mei 2017, saya bertemu dengan Sukran. Ketika itu dia berjanji segera mengembalikan uang saya dan meminta nomor rekening, tetapi hingga saat ini belum juga ditransfer,” ujar Josua.

Ia menilai, Sukran Tanjung beserta orang-orang dekatnya yang diduga terlibat dalam jual beli paket proyek terkesan tidak kooperatif dalam hal pengembalian fee proyek.

Terkait dengan kasus dugaan penipuan tersebut, ia mengemukakan telah melaporkan Amirsyah Tanjung dan Sukran Jamilan Tanjung ke Polda Sumut pada 30 April 2017.

Josua berharap pihak Polda Sumut segera menindaklanjuti pengaduannya itu agar mendapatkan kepastian hukum.

“Saya siap memberikan keterangan yang diminta dan sesuai dengan fakta yang ada,” ujarnya didampingi advokat Mulyadi, SH, MH.

Ia memperkirakan, kasus penipuan dengan modus operandi mengiming-imingi korban untuk mendapatkan proyek pemerintah kabupaten (Pemkab) Tapteng tidak tertutup kemungkinan menimpa kalangan pengusaha lain.

Sebagaimana diketahui, Sukran Jamilan Tanjung yang sebelumnya menjabat wakil bupati Tapteng, pada 17 Februari 2017 dilantik oleh Gubernur Sumut menjadi bupati definitif menggantikan Raja Bonaran Situmeang yang terjerat kasus suap Rp1,8 miliar ke Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait penanganan sengketa Pilkada Tapteng tahun 2011. (LMC-03)




Polisi Diminta Periksa Mantan Bupati Tapteng soal Penipuan CPNS

Mantan bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 1/5 (LintasMedan) – Polda Sumatera Utara (Sumut) diminta bertindak cepat mengusut tuntas kasus penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diduga melibatkan bupati Tapanuli Tengah periode 2011-2016, Raja Bonaran Situmeang.

“Kami minta Polda Sumatera Utara memeriksa Bonaran Situmeang dan uang yang pernah diterimanya dari para calon pelamar CPNS segera dikembalikan,” kata Efendi Marpaung, usai bersama beberapa orang rekannya melapor di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumut, di Medan, Selasa.

Efendi Marpaung yang juga mengaku sejawat Bonaran Situmeang, menjelaskan, awal kasus penipuan penerimaan CPNS tersebut dimulai sejak 2012 lalu.

Disebutkannya, Bonaran Situmeang ketika itu pernah mengumpulkan beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng dalam sebuah rapat terbatas guna membahas rencana penerimaan sekitar 450 orang CPNS di daerah tersebut.

Dalam rapat itu, Bonaran diduga menjanjikan bisa melancarkan proses penerimaan dan pengangkatan CPNS yang disebut-sebut akan ditempatkan di lingkup Pemkab Tepteng.

Selanjutnya, menurut dia, Bonaran menginstruksikan para pejabat yang diduga “orang-orang” terdekatnya agar mencari peminat yang ingin direkrut menjadi CPNS.

Bagi setiap orang yang berminat mengisi formasi CPNS itu, kata Efendi, dipersyaratkan menyerahkan uang berkisar antara Rp120 juta hingga Rp150 juta per orang.

Para pejabat yang menerima instruksi Bonaran selanjutnya menginformasikan kepada rekan-rekan terdekat mereka yang dianggap mampu mengkoordinir peminat CPNS.

Efendi mengungkapkan bahwa dirinya ketika itu termasuk salah seorang yang ikut mengkoordinir beberapa orang yang berminat diterima menjadi CPNS di daerah itu.

Terkait dengan rencana perekrutan CPNS itu, Efendi mengajukan beberapa nama peminat berikut kelengkapan berkas administrasinya dan menyerahkan total uang tunai sekitar Rp1,2 miliar.

Namun, katanya, setelah semua persyaratan yang diminta dipenuhi, ternyata iming-iming mengenai penerimaan CPNS dan pengangkatan merupakan kebohongan besar.

Bahkan, Bonaran Situmeang tahun 2014 dinonaktifkan dari jabatan bupati Tapteng karena terjerat kasus suap Rp1,8 miliar ke Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait penanganan sengketa Pilkada Tapteng tahun 2011.

Ia memperkirakan total uang yang dihimpun dari kasus dugaan penipuan penerimaan CPNS tersebut sedikitnya mencapai Rp3,7 miliar.

“Dampak dari kasus penipuan penerimaan CPNS tersebut, saya dan kawan-kawan hingga saat ini terus didesak oleh para korban agar mengembalikan uang,” ucap dia.

Untuk meminimalisir kemarahan korban penipuan penerimaan CPNS tersebut, ia mengaku berupaya kooperatif dengan cara mengembalikan uang yang diminta, tetapi jumlahnya masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan total uang yang diterima sebelumnya.

Sementara, kata Efendi, Bonaran yang saat ini masih mendekam di Lapas Sukamiskin, Jawa Barat terkesan belum menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan uang para korban penipuan penerimaan CPNS tersebut.

“Saya pernah membicarakan masalah ini ke Bonaran, tetapi dia belum bersedia mengembalikan uang para korban penerimaan CPNS itu,” tuturnya.

Karena itu, Efendi dan beberapa rekannya terpaksa melaporkan Bonaran Situmeng ke Polda Sumut, sebagaima tertera dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan/ Pengaduan dengan nomor register 532/V/2018, tertanggal 1 Mei 2018.

Pelapor lainnya, yakni Maharani Sitompul, Titian Situmeang, Tioprida Sitompul dan Hendri Susanto. Mereka membuat laporan pengaduan ke Polda Sumut didampingi advokat Mulyadi, SH, MH.

“Kami siap memberi kesaksian terkait kasus penipuan penerimaan CPNS tersebut,” ujarnya. (LMC-03)