Pemko Medan Terapkan E-Katalog Pengadaan Makanan dan Minuman

Sekda Medan Wiriya Alrahman (keenam kiri) didampingi pejabat terkait Pemko Medan foto bersama para pengelola perusahaan penyedia makanan dan minuman, usai menandatangani kontrak kerja sama pengadaan makanan dan minuman secara elektronik atau e-katalog, di Balai Kota Medan, Senin (27/5). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 27/5 (LintasMedan) – Pemerintah Kota (Pemko) terus meningkatkan penggunaan Katalog Elektronik atau e-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan produk makanan dan minuman.

“Penerapan sistem e-katalog dalam hal pengadaan produk makanan dan minuman diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” kata Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin di Medan, Senin (27/5).

Walikota menyatakan hal itu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Medan Wiriya Alrahman pada acara penandatanganan kontrak e-katalog pengadaan makanan dan minuman antara Pemko Medan dengan delapan perusahaan penyedia makanan dan minuman.

Kontrak kerja sama dengan delapan perusahaan penyedia makanan dan minuman tersebut ditetapkan melalui negosiasi yang dilaksanakan Pokja Pemilihan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemko Medan.

Menurut Walikota, penggunaan e-katalog mendukung pengadaan barang jasa Pemerintah yang terbuka, efisien, cepat dan mudah.

“Saya berharap melalui penandatanganan kontrak e-katalog pengadaan makanan dan minuman ini mampu memperluas jaringan informasi produk lokal, termasuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah,” ujarnya.

Penerapan e-katalog sektoral tersebut, menurut dia, akan mempercepat proses pengadaan barang yang bersifat teknis, sekaligus bisa melihat perbandingan harga secara cepat.

Selain mempercepat proses pengadaan, penerapan e-katalog tersebut juga akan menghemat waktu dan biaya, jika dibandingkan harus melewati proses lelang, dengan tetap mengedepankan pengadaan yang transparan dan akuntabel.

Karena itu, ia menegaskan bawa penandatanganan kontrak e-katalog tersebut merupakan momentum yang sangat penting dan strategis.

“Penerapan sistem pengadaan makanan dan minuman secara elektronik merupakan pemenuhan terhadap konsep “value for money”, artinya kegiatan ini rutin, berkesinambungan dan sangat dibutuhkan,” paparnya. (LMC-04)




Eldin Serahkan Sertifikat Tanah untuk Masjid Al Musabbihin

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (kiri) menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada pengurus Masjid Al Musabbihin di komplek perumahan Taman Setia Budi Indah (Tasbih) I, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Minggu (26/5). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 27/5 (LintasMedan) – Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin dalam rangkaian kegiatan safari Ramadan Pemko Medan, Minggu (26/5), menyerahkan sertifikat tanah wakaf untuk lokasi pengembangan Masjid Al Musabbihin di komplek perumahan Taman Setia Budi Indah (Tasbih) I, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal.

Penyerahan sertifikat tanah wakaf yang dirangkai dengan silaturrahmi dan buka puasa bersama tersebut turut dihadiri, antara lain Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan Fachrul Husin Nasution, Ketua Pembina Ikatan Keluarga Muslim Tasbih (IKTM) Abra Daniel, Ketua IKTM Dzamaluddin, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al Musabbihin Astaman Harahap.

“Dengan penyerahan sertifikat tanah untuk Masjid Al Musabbihin yang nantinya akan dibangun lebih baik dan indah ini, seluruh keluarga besar IKMT dan warga komplek perumahaan ini semakin bersemangat memakmurkan masjid,” kata Walikota.

Memakmurkan masjid, lanjutnya, tidak hanya dengan shalat lima waktu tetapi juga dengan berbagai kegiatan keagamaan yang bernilai ibadah dan keberkahan.

Dia juga berharap seluruh masyarakat dapat ikut serta menjaga sekaligus merawat Masjid Al Musabbihin jika selesai dibangun nanti.

Selain itu, Walikota minta kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta mendukung program Pemko Medan dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu.

Sebab, kata Eldin,segala pembenahan yang dilakukan pemerintah seluruhnya bertujuan pada kesejahteraan rakyat.

Oleh sebab itu, Walikota mengajak seluruh masyarakat untuk berperan berkontribusi sesuai peran dan fungsi masing-masing.

“Kami berharap seluruh masyarakat dapat mendukung seluruh program pembangunan Pemko Medan. Hal tersebut semata demi terwujudnya kesejahteraan warga yang dapat dirasakan secara adil dan merata,” tuturnya.

Acara yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan tersebut turut diisi tausyiah singkat yang disampaikan Ustad Achmad Zuhri. (LMC-04)




Walikota Medan Ajak Masyarakat Tetap Jaga Keamanan

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (kedua kanan), Dandim 02/01 BS Kolonel Inf. Yuda Rismansyah (ketiga kanan), Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto (kanan) meghadiri kegiatan shalat Sunnah Tasbih dan dzikir bersama di Masjid Nurul Huda, Jalan Marelan Raya, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Minggu (26/5). (Foto: LintasMedan/ist).

Medan, 26/5 (LintasMedan) Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin mengajak berbagai komponen masyarakat di daerah tersebut untuk sama-sama menjaga situasi tetap aman, damai dan kondusif.

“Kita harus sama-sama menciptakan suasana yang aman dan nyaman, apalagi saat ini para umat Muslim sedamg melaksanakan ibadah puasa Ramadan,” katanya di Medan, Minggu (16/5).

Ajakan tersebut disampaikan Walikota dihadapan ratusan warga seusai bersama unsur Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan mengikuti shalat Sunnah Tasbih yang dilanjutkan dengan dzikir bersama di Masjid Nurul Huda, Jalan Marelan Raya, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan.

Walikota berharap sinergitas yang terjalin dan terbangun secara baik selama ini antara Pemerintah dan masyarakat dapat menjadi energi untuk menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan Kota Medan pada masa mendatang.

“Saya optimis, jika kita saling mendukung dan bahu membahu, Kota Medan akan menjadi kota yang lebih baik lagi dalam segala aspek kehidupan di masa yang akan datang,” tuturnya.

Dia juga menekankan bahwa perbedaan pilihan pada Pemilu 2019 jangan sampai membuat masyarakat menjadi terpecah belah yang berakibat pada terganggunya stabilitas keamanan khususnya di Kota Medan.

Berbeda pilihan, lanjutnya, adalah hal yang biasa dalam setiap pesta demokrasi, namun perbedaan itu bukan untuk melahirkan percekcokan dan pertengkaran di antara sesama anak negeri.

“Sudah saatnya kita akhiri segala perselisihan yang ada. Jangan ada lagi permusuhan di antara sesama. Mari kita jaga kerukunan dan persatuan dengan menahan diri dari segala perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain,” ujar Eldin.

Khusus kepada para orangtua, Walikota berpesan agar senantiasa memperhatikan anak-anaknya agar tidak bermain petasan yang dapat membahayakan diri sendiri dan mengganggu kekhusyukan umat yang sedang beribadah.

“Menciptakan keamanan, kenyamanan dan kekondusifan Kota Medan adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama,” tambahnya.

Hadir dalam acara itu, antara lain Dandim 02/01 BS Kolonel Inf. Yuda Rismansyah, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, pimpinan organisasi perangkat daerah dan para camat di jajaran Pemko Medan.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.30 tersebut juga turut diisi tausyiah singkat yang disampaikan Ustad Hasbi Al Mawardi Lubis.

Sebelum meninggalkan lokasi acara, Walikota menyapa satu persatu warga sekaligus berbincang dan mendengarkan langsung berbagai saran dan masukan yang disampaikan warga. (LMC-04)




Publikasi Dampak Aksi Massa 22 Mei Dinilai Minim

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan kata sambutan pada acara buka puasa bersama sejumlah pimpinan media dan wartawan di aula rumah dinas gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman Medan, Jumat (24/5). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 24/5 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi menilai porsi pemberitaan media massa soal dampak yang ditimbulkan oleh aksi unjuk rasa menuntut pengusutan kecurangan Pemilu yang digelar berbagai elemen masyarakat di Jakarta dan sejumlah daerah pada 21-22 Mei tergolong minim.

Padahal, menurut Edy di sela acara buka puasa bersama puluhan wartawan di aula rumah dinas gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman Medan, Jumat, masyarakat maupun pelaku dunia usaha dipastikan ingin mendapatkan banyak informasi secara benar dan akurat mengenai sejauh mana dampak atau efek yang ditimbulkan dari unjuk rasa yang berakhir rusuh tersebut.

“Pemberitaan media seputar efek dari aksi unjuk rasa itu minim,” ujarnya.

Pada saat terjadi aksi massa itu terjadi, ia memperkirakan porsi pemberitaan lebih banyak menyajikan seputar insiden kerusuhan dan upaya penanganan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dibantu unsur TNI.

Edy Rahmayadi mengemukakan bahwa aksi massa tersebut praktis mengundang kekhawatiran semua pihak, karena jika masih terus berlanjut bisa berdampak negatif, tidak saja terhadap situasi politik nasional, namun juga terhadap perekonomian.

Dikatakannya, rasa aman dan situasi kondusif perlu terus diciptakan dalam rangka memaksimalkan kinerja pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pada kesempatan itu, Gubernur mengakui bahwa insan pers memiliki peran yang sangat penting untuk membantu percepatan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah, termasuk di Sumut.

Karena itu, dirinya miliki harapan besar kepada para wartawan untuk berpartisipasi dalam pembangunan lewat peran masing-masing, khususnya yang menyangkut kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana diketahui, pemilihan Presiden yang berlangsung pada 17 April 2019 berlangsung damai dan kondusif.

Selanjutnya pada 22 Mei, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil perolehan suara sebesar 55,50 persen diraih pasangan capres nomor urut 01 Joko Wido-Ma’ruf Amin, dan 44,50 persen untuk pasangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno.

Namun, sehari sebelum pengumuman pemenang Selasa (21/5), situasi keamanan tercoreng dengan aksi demo di depan gedung Bawaslu Jalan Thamrin, Jakarta Pusat,  di Jalan KS Tubun Raya, Jakarta Barat, dan di Fly Over Slipi, Jakarta Barat.

Pada Rabu dini hari (22/5) hingga malam hari aksi berlangsung ricuh yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia dan sekira 200 orang luka-luka. (LMC-02)




Wakil Walikota Medan Serahkan Bantuan kepada Korban Kebakaran

Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution (kanan) menyerahkan paket bantuan kepada beberapa orang perwakilan kepala keluarga korban kebakaran Jalan Alumunium III Lingkungan XII, di Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Jumat (24/5). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 24/5 (LintasMedan) – Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution menyerahkan bantuan berupa bahan bangunan, perlengkapan masak, pakaian sekolah dan bantuan secara pribadi dalam bentuk uang tunai kepada korban musibah kebakaran di Jalan Alumunium III, Lingkungan XII Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Jumat (24/5).

Paket bantuan tersebut diserahkan Akhyar Nasution usai melaksanakan shalat Jumat di Masjid Al Ikhlas yang berlokasi tidak jauh dari delapan rumah yang terbakar tersebut.

Diketahui, kebakaran ini terjadi pada Kamis (23/5) pagi dan sedikitnya delapan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal.

Wakil Walikota menyampaikan bahwa pihaknya turut berduka dan merasa prihatin atas musibah kebakaran yang menimpa warga di kawasan padat penduduk tersebut.

“Saya turut prihatin atas musibah yang terjadi kepada warga yang berada di Jalan Alumunium III, Lingkungan XII, Kelurahan Tanjung Mulia ini. Kepada para korban agar ikhlas menerima musibah di bulan Ramadan ini dan semoga Allah SWT mengganti lebih dari yang kalian punya kemarin di hari mendatang,” ucap Akhyar.

Ia juga berharap bantuan yang diberikan ini dapat meringankan beban bagi para korban yang tertimpa musibah kebakaran sehingga para korban tidak berlama-lama larut dalam kesedihan dan dapat segera beraktifitas kembali.

“Memang bantuan ini tidak seberapa, tetapi saya berharap dapat meringankan beban bagi para korban yang tertimpa musibah, semoga dengan bantuan ini para korban dapat segera beraktifitas kembali,” ujarnya. (LMC-04)




Pemprov Sumut Gandeng BI Buka Layanan Tukar Uang

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melakukan penukaran uang uang kecil di mobil layanan drive thru Bank Indonesia, usai meresmikan pasar murah Lebaran 2019 di halaman kantor gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Jumat (24/5). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan,24/5 (LintasMedan) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menjelang Lebaran 2019 menggandeng Bank Indonesia membuka layanan drive thru penukaran uang kecil bertempat di halaman kantor gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan.

Pengoperasian pelayanan penukaran uang yang digelar bersamaan dengan pasar murah tersebut diresmikan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Jumat.

“Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat menjelang Lebaran dan hari-hari besar keagamaan lainnya,” kata Gubernur.

Selain menyediakan fasilitas penukaran uang tunai menjelang hari-hari besar keagamaan, ia juga mengingatkan instansi terkait melakukan evaluasi
agar masyarakat ke depan lebih mandiri dan tidak kesulitan menghadapi perayaan hari besar keagamaan.

Hal ini, lanjut Edy, dilakukan sebagai salah satu upaya kepedulian Pemerintah kepada masyarakat.

Pada kesempatan itu, Gubernur mengajak segenap elemen masyarakat agar turut berperan memberi masukan kepada Pemprov Sumut, tentang bagaimana cara memperbaiki sistem dan menyelesaikan permasalahan masyarakat selama ini.

Khusus dalam rangka menghadapi Lebaran, ia berharap tidak ada lagi spekulan yang menimbun dan mempermainkan harga barang bahan kebutuhan pokok, sehingga mengakibatkan inflasi.

“Jika terjadi lonjakan harga, tentunya menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik untuk kebutuhan sehari–hari maupun menjelang Lebaran,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga sempat mencoba layanan penukaran uang pecahan. Kemudian membagi-bagikan tunjangan hari raya (THR) kepada masyarakat yang hadir.

Sebelumnya,Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut Wiwiek Sisto Widayat,menjelaskan bahwa pihaknya memiliki komitmen yang kuat untuk menyediakan semua kebutuhan masyarakat Sumut.

Khusus untuk memudahkan proses penukaran uang pecahan kecil (UPK) dan uang pecahan besar (UPB) di Sumut selama Ramadhan 1440 H, BI membuka pusat layanan di 131 titik.

Kegiatan layanan penukaran uang tersebut tersebar di kantor-kantor cabang, pusat perbelanjaan, Lapangan Merdeka dan Lapangan Benteng Medan, termasuk kantor Gubernur Sumut.

” Bulan Juni diperkirakan akan ada penarikan uang sekitar Rp6,8 triliun dan untuk itu BI sudah sediakan Rp8,7 triliun. Artinya kita menyediakan lebih dari kebutuhan masyarakat lewat perbankan,” ujar Wiwiek.

Untuk lokasi penukaran di Kantor Gubernur Sumut, katanya, BI melibatkan sejumlah bank yang memiliki mobil kas keliling yakni, BNI, BRI, Maybank, Mandiri dan Cimb. ”

Disebutkannya, total uang baru yang dikeluarkan sebesar Rp6,838 triliun yang terdiri dari UPK Rp783,776 miliar dan UPB Rp6,054 triliun.

Sementara untuk Pasar Murah, Pemprov Sumut melibatkan sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, diantaranya Perum Bulog, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan sejumlah perusahaan lainnya.

Jenis bahan kebutuhan pokok yang ditawarkan, antara lain beras, minyak goreng, gula pasir, daging sapi, sayur mayur serta makanan ringan. (LMC-02)




Walikota Safari Ramadan ke Kecamatan Medan Labuhan

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (kedua kanan) menyerahkan dana pembangunan kepada pengurus Badan Kenaziran Masjid Al Ikhlas Jalan Pasar Lama Lingkungan 29, Kelurahan Pekan Labuhan saat melaksanakan kegiatan Safari Ramadan 1440 H di Kecamatan Medan Labuhan, Kamis (23/5). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 23/5 (LintasMedan) – Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin beserta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemko setempat melanjutkan rangkaian kegiatan safari Ramadan 1440 H di Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kamis (23/5).

Di wilayah itu, Eldin beserta rombongan bersilaturrahmi dengan masyarakat di Masjid Al Ikhlas Jalan Pasar Lama Lingkungan 29, Kelurahan Pekan Labuhan.

Walikota mengajak segenap masyarakat setempat agar menjadikan bulan suci Ramadhan 1440 H sebagai momentum membangun jembatan hati dan meningkatkan tali silaturrahmi.

Ia mengatakan bahwa pembangunan yang telah diprogram dan dilaksanakan Pemko Medan saat ini tidak dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan tanpa dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat.

“Sekecil apapun dukungan dan partisipasi yang diberikan masyarakat tentunya sangat berarti dalam mendukung keberhasilan pembangunan,” tuturnya.

Dukungan itu, kata Eldin, dapat diwujudkan warga dengan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya masing-masing dan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan

“Saya minta Siskamling yang diaktifkan itu itu bukan hanya sekadar jaga malam bergiliran. Lebih dari itu adalah bagaimana menumbuhkan soliditas masyarakat dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan di wilayah tempat tinggalnya,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, para kepala lingkungan agar mengenal warga dan lingkungannya serta dinamika yang terjadi di masyarakat.

Pada kesempatan itu, Walikota juga mengajak dan mengingatkan masyarakat agar senantiasa menjaga dan mengawasi anggota keluarganya dengan ketat agar tidak terjerumus pada narkoba.

“Mari kita jadikan bulan suci Ramadhan ini sebagai momentum untuk bentengi keluarga kita dengan iman yang kuat sehingga tidak terlibat dengan narkoba,” ujarnya.

Acara Safari Ramadhan dirangkaikan dengan buka puasa bersama dan penyerahan antunan kepada anak yatim serta bantuan dana untuk kemakmuran Masjid Al Ikhlas.

Setelah itu dilanjutkan dengan tausyiah yang disampaikan Ustadz Dr H Ahmad Zuhri LC MA, Shalat Maghrib berjamaah dan makan malam bersama.

Wakil Walikota
Sementara itu, pada hari yang sama Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution beserta rombongan juga melaksanakan Safari Ramadhan di Masjid Nurul Muslimin Jalan Ir H Juanda, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun.

Dalam kesempatan bersilaturrahmi dengan ratusan warga dan jamaah masjid, Akhyar menyerahkan bantuan dana sebesar Rp40 juta kepada pengurus badan kemakmuran Masjid Nurul Muslimin serta memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim.

Ia berharap kegiatan dalam rangka Safari Ramadhan tersebut dapat melahirkan rasa kebersamaan sehingga seluruh program pembangunan yang dijalankan Pemko Medan mendapat dukungan penuh masyarakat.

Kegiatan safari Ramadan Pemko Medan juga dilaksanakan oleh Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman di kantor Camat Medan Polonia.

Selain buka puasa bersama, Safari Ramadhan tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian bantuan sebesar Rp40 juta untuk membantu biaya pembangunan Masjid Summanul Huda serta memberikan santuan kepada anak yatim. (LMC-04)




Tiga Pebalap Honda Dipersiapkan ke Pra PON

Manajemen CV Indako Trading Coy menggelar acara buka puasa bersama wartawan olahraga, Kamis (23/5). (Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 23/5 (LintasMedan) – CV Indako Trading Coy selaku main dealer sepeda motor Honda di Wilayah Sumatera Utara bangga dan bersyukur tiga dari empat pebalap road race binaannya dipersiapkan Pengprov IMI Sumut menghadapi Pra PON.

Selain itu, dua pebalap binaan Honda lainnya juga dipersiapkan sebagai pebalap cadangan dari empat pebalap utama. Dominasi pebalap Honda di tim Sumut dinilai sebagai bukti nyata pembinaan balap yang dilakukan Honda selama ini menunjukkan hasil.

“Kabar yang kami terima dari Pengprov IMI Sumut, tiga dari empat pebalap utama Sumut yang dipersiapkan untuk Pra PON adalah binaan Honda. Hal ini tentunya sangat membanggakan kami,” ujar Gunarko Hartoyo, Corporate and Marketing Communication Manager PT Indako Trading Coy, Kamis (23/5).

Hal itu dikatakan Gunarko Hartoyo di sela acara buka puasa bersama Indako Trading Coy dan Pengurus Siwo PWI Sumut di Hermes Palace Hotel, Jl Pemuda Medan. Hadir Ketua Siwo PWI Sumut SR Hamonangan Panggabean, Wakil Ketua Jonny R Silalahi, Sekretaris M Syamsir, Bendahara Halomoan Samosir dan pengurus lainnya.

Menurut Gunarko, Honda akan terus mendukung pembinaan balap di Tanah Air, termasuk di Sumut. “Semoga nantinya tiga pebalap kita bisa meraih hasil maksimal di Pra PON sehingga tampil di PON 2020. Kami punya keyakinan mereka akan mampu memberikan kontribusi maksimal untuk Sumut di Pra PON maupun PON,” ucap Gunarko.

Lebih lanjut Gunarko mengatakan, bentuk dukungan Honda terhadap pembinaan olahraga balap salah satunya kembali akan digelarnya Honda Dream Cup (HDC) yang hadir semakin seru dan kompetitif melalui banyak kelas baru pada akhir September 2019.

“Menjadi kebanggaan tersendiri karena kami kembali dipercaya menggelar ajang balap bergengsi Honda Dream Cup yang mewadahi lahirnya para pebalap muda Sumut bertalenta,” ucap Gunarko yang sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Siwo PWI Sumut yang terus mendukung Honda dalam berbagai kegiatannya.

Pengurus IMI Sumut, Sabra Buana yang juga hadir dalam acara buka puasa bersama Indako membenarkan ada tiga pebalap binaan Honda saat ini dipersiapkan menghadapi Pra PON yang akan digelar di Sirkuit Sentul pada September 2019. Ketiganya adalah Deri Irfandi, Deri Setio Sunarso, dan M Rafiqi.

“Deri Setio dan M Rafiqi akan turun di kelompok umur di bawah 20 tahun atau U-20 sedangkan Deri Irfandi turun di kategori senior. Selain itu, ada dua pebalap Honda juga yang statusnya cadangan tim utama Pra PON Sumut,” jelas Sabra yang juga mantan pebalap itu.

Ketua Siwo PWI Sumut, SR Hamonangan Panggabean, mengucapkan terima kasih kepada Indako yang tidak pernah meninggalkan Siwo PWI dalam gerak langkahnya. Hal ini menjadi bukti bahwa Indako dan Siwo PWI sudah satu hati.

“Siwo PWI Sumut mengapresiasi Honda yang terus mendukung olahraga balap di Tanah Air dan harapan kita kelak ada pebalap binaan Honda yang mampu tampil di MotoGP. Kami juga turut gembira ada tiga pebalap Honda yang saat ini dipersiapkan untuk Pra PON Sumut. Ini jadi bukti pembinaan balap dilakukan Honda menunjukkan hasil,” ucap Hamonangan.(LMC-02)




KPPU Terus Selidiki Dugaan Kartel Harga Tiket Pesawat

Komisioner KPPU Dinnie Melanie (kedua kiri), Yudi Hidayat (kiri), Guntur Syahputra Saragih  (kedua kanan) dan Ketua KPPU Kantor Wilayah I Ramli Simanjuntak (kanan), seusai memberikan keterangan kepada pers di Medan, Kamis (23/5). (Foto: LintasMedan/Wie)

Medan, 24/5 (LintasMedan) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih terus menyelidiki dugaan persekongkolan atau kartel dalam penetapan harga tiket pesawat untuk rute penerbangan domestik.

“Saat ini, KPPU masih terus mengumpulkan indikasi dan tahap pemeriksaan pendahuluan pada kasus dugaan kartel harga tiket pesawat udara yang diduga dilakukan dua maskapai,” kata Komisioner KPPU, Dinni Melanie di sela acara buka puasa bersama dengan sejumlah jurnalis di Medan, Kamis.

Menurut dia, pihaknya sudah mengumpulkan seluruh informasi yang dibutuhkan dari masing-masing pihak, mulai dari para pemain di industri penerbangan hingga Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku regulator.

Lebih lanjut, ia mengatakan, hasil penyelidikan juga akan memaparkan soal dugaan pengaturan harga kargo dari masing-masing maskapai dan potensi pelanggaran rangkap jabatan terhadap pengaturan tarif tiket penerbangan.

Bila hasil penyelidikan KPPU menyatakan ada aksi kartel dalam pengaturan tarif tiket penerbangan domestik oleh para maskapai nasional, maka penyelidikan itu akan diteruskan ke tahap persidangan.

Kemudian, bila persidangan memutuskan maskapai benar-benar melakukan aksi kartel, maka masing-masing maskapai akan menerima hukuman berupa denda maksimal Rp25 miliar.

“Sanksi ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat,” kata Dini.

Sebelumnya diinformasikan bahwa pihak KPPU telah mengendus ada dugaan kartel pada penetapan tarif pesawat untuk penerbangan domestik.

Hal ini, lantaran maskapai secara bersama-sama menaikkan dan menurunkan tarif tiket dalam beberapa waktu terakhir.

Sementara itu, pengamat Ekonomi Sumatera Utara (Sumut) Gunawan Benjamin mengemukakan bahwa hingga menjelang mudik Lebaran 2019 harga tiket pesawat masih belum banyak mengalami perubahan.

Padahal, katanya, Pemerintah melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Perhubungan No 106 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 memberikan waktu dua hari kepada maskapai untuk melakukan penyesuaian tarif.

Jangka waktu dua hari tersebut berlaku sejak penerbitan Kepmen Perhubungan mengenai tarif batas atas harga tiket pesawat udara rute nasional atau dalam negeri.

Menurut Gunawan, harga tiket pesawat sejak awal tahun 2019 hingga saat ini mengalami kenaikan cukup signifikan.

Kenaikan harta tiket tersebut, kata dia, berkaitan erat dengan peningkatan biaya operasional yang harus ditanggung maskapai penerbangan, seperti biaya bandara atau passenger service charge (PSC).

“Selain itu, ada pula biaya navigasi yang mengalami kenaikan hampir 130 persen,” paparnya.

Namun, kebijakan sejumlah maskapai penerbangan domestik menaikkan harga tiket justru mendapat respon negatif dari pelaku pasar di bursa saham dalam negeri.

Disebutkannya, belum lama ini harga saham-saham emiten maskapai penerbangan sempat mengalami penurunan hingga tujuh persen selama empat hari. (LMC-05)




Pemerintah Diminta Cabut Pembatasan Akses Media Sosial

Ilustrasi – (Foto: LintasMedan/dok)

Jakarta, 23/5 (LintasMedan) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) meminta pemerintah segera mencabut kebijakan pembatasan akses media sosial, karena langkah tersebut dinilai membatasi hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Ketua Umum AJI Abdul Manan dalam keterangan tertulis yang diterima pers, pada Kamis (23/5), menilai kebijakan ini tak sesuai dengan pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi.

“Kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu mendapat informasi yang benar,” paparnya.

Pihaknya menyadari bahwa langkah pembatasan ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum.

Selain itu, AJI juga menyerukan kepada semua pihak untuk menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya. Pihaknya menolak segala macam tindakan provokasi dan segala bentuk ujaran kebencian yang bisa menimbulkan kekerasan.

“Karena itu bisa memicu kekerasan lanjutan serta memantik perpecahan yang bisa membahayakan kepentingan umum dan demokrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, AJI mendorong pemerintah meminta kepada penyelenggara media sosial untuk mencegah penyebarluasan berita hoaks, fitnah, secara efektif.

Sikap ini harus dilakukan melalui mekanisme yang transparan, sah, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk membatasi akses terhadap media sosial, khususnya fitur penyebaran video dan gambar pasca-aksi yang berujung kerusuhan sejak Selasa (21/5) malam hingga Kamis pagi.

Pembatasan akses ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam konferensi pers Rabu (22/5).

Pemerintah merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai dasar hukum mengeluarkan kebijakan ini.

Wiranto mengatakan pembatasan yang bersifat sementara ini untuk menghindari penyebaran berita bohong di masyarakat tentang peristiwa beberapa hari belakangan ini.

Pemerintah tidak memastikan kapan pembatasan ini akan dicabut, karena sangat bergantung terhadap situasi keamanan di dalam negeri. (LMC-03)