Sekda Minta Kinerja Manajemen RSUD Pirngadi Dievaluasi

Ilustrasi – Rumah Sakit Umum dr. Pirngadi Medan. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 12/11 (LintasMedan) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wirya Alrahman minta Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi segera mengevaluasi kinerja manajemen, terkait menurunnya jumlah pasien yang berobat di rumah sakit milik Pemko Medan tersebut.

“Saya meminta segera lakukan evaluasi agar kinerja rumah sakit yang menjadi kebanggan Kota Medan ini tidak semakin terpuruk,” katanya saat memimpin rapat evaluasi di komplek RSUD Pirngadi Medan, Kamis (8/11).

Di hadapan jajaran pimpinan RSUD Pirngadi, Wirya mengingatkan Direktur RSUD Pirngadi, Suryadi Panjaitan agar segera melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan di rumah sakit itu.

Jumlah masyarakat yang berobat di rumah sakit tersebut sejak Januari hingga awal Nopember 2018 diperkirakan menurun hingga 40 persen.

Untuk mengetahui penyebab jumlah pasien menurun di RSUD Pirngadi, menurut dia, kegiatan evaluasi kinerja manajemen harus benar-benar dilaksanakan transparan dan melalui kajian mendalam.

Selain mengevaluasi kinerja, Sekda juga menyarankan agar manajemen RSUD Pirngadi mampu membuat perencanaan dan laporan pertanggung jawaban atas setiap anggaran yang digunakan untuk operasional.

“Guna memperbaiki manajemen RSUD Pirngadi, Pemko Medan akan mengirimkan dua orang aparatur sipil negara atau ASN dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan untuk dilibatkan dalam pelatihan tata pelaporan keuangan dan aset yang baik dan benar di Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Setelah selesai mengikuti pelatihan, kata Sekda, kedua ASN itu bersama manajemen RSUD Pirngadi akan menyusun laporan keuangan dan aset yang baik dan benar.

Wirya menambahkan peningkatan kinerja manajemen dan optimalisasi pelayanan kepada pasien merupakan salah satu upaya Pemko Medan menjadikan RSUD Pirngadi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Salah satu persyaratan untuk menjadikan RSUD Pirngadi sebagai BLUD, yakni harus memiliki pelaporan Keuangan dan Aset yang transparan dan akuntabel,” paparnya.

Apabila telah menjadi BLUD, Sekda berharap RSUD Pirngadi dapat secara mandiri beroperasi sekaligus menjalankan fungsi sosial dan mengedepankan orientasi bisnis seperti yang dilakukan rumah sakit swasta.

Menyikapi tuntutan tugas tersebut Direktur RSUD Pirngadi, Suryadi Panjaitan menyatakan siap untuk melakukan evaluasi terhadap jajarannya.

“Kami siap melakukan evaluasi dan mengharapkan bantuan dan dukungan penuh dari Pemko Medan,” ucapnya.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Kota Medan Usma Polita menilai kinerja manajemen RSUD Pirngadi tergolong kurang maksimal sehingga berimbas kepada kinerja pelayanan kepada pasien.

“Karena itu, kita mendukung evaluasi yang akan dilaksanakan oleh RSUD Pirngadi,” tambahnya. (LMC-03)




DPRD Apresiasi Pemko Medan Bongkar Papan Reklame Bermasalah

Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution (kiri) menghadiri rapat paripurna membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Medan tentang penyelenggaraan reklame yang dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung (tengah) di gedung DPRD Kota Medan, Senin (12/11). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 12/11 (LintasMedan) – DPRD Kota Medan mengapresiasi sikap tegas pemerintah kota (Pemko) setempat membongkar sejumlah papan reklame, spanduk dan pamflet bermasalah atau tidak memiliki izin maupun didirikan di zona terlarang.

“Kami berharap agar Pemko Medan untuk tetap konsisten menertibkan papan reklame yang berada di zona terlarang,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Daniel Pinem saat membacakan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (12/11).

Rapat paripurna yang turut dihadiri Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution itu mengagendakan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap nota pengantar kepala daerah atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Penyelenggaraan Reklame

Daniel menyebutkan, penertiban papan reklame tanpa izin atau didirikan di zona terlarang merupakan tindakan tepat guna menjaga estetika Kota Medan agar tetap terlihat indah dan teratur.

Karena itu, pihaknya mengapresiasi upaya serta kinerja Pemko Medan dalam menertibkan reklame bermasalah tersebut.

Ungkapan hampir senada juga disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Mulia Asri Rambe.

Disebutkannya, Fraksi Partai Golkar setuju dan mendukung penuh upaya Pemko Medan menertibkan reklame yang bermasalah.

“Pemko Medan jangan sampai kecolongan oleh para pengusaha advertising yang mendirikan reklame bermasalah agar tidak mengalami kerugian,” ujarnya.

Sementara itu Rajusi Sagala dari Fraksi Partai Keadilan Sosial, menyampaikan saran kepada Pemko Medan agar reklame yang mengandung konten negatif segera ditertibkan.

Sebab, keberadaan papan reklame dengan konten negatif itu dinilai dapat memberi dampak yang tidak baik bagi para masyarakat, terutama anak-anak.

“Kami minta kepada Pemko Medan agar menertibkan reklame yang menampilkan konten-konten negatif, karena dikhawatirkan akan memberi dampak buruk bagi masyarakat, terutama anak-,” ucap dia.

Permintaan tersebut, lanjutnya, dimaksudkan agar Medan dapat menjadi kota yang masyarakatnya dapat menjaga norma-norma sekaligus mencerminkan bahwa kota tersebut adalah kota yang beradab.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung itu dijadwalkan kembali dilaksanakan pada Rabu (14/11) agenda mendengar nota jawaban Walikota Medan. (LMC-02)




Sandiaga Terima Keluhan Pedagang Pasar Tanjung Pura

Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno (tengah) menyapa pedagang ketika berkunjung ke pasar Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumut, Minggu (11/11). (Foto: LintasMedan/ist)

Langkat, 11/11 (LintasMedan) – Calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Sandiaga Uno saat mengunjungi pasar tradisional Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Minggu, menerima keluhan pedagang terkait jumlah pembeli yang sejak beberapa tahun terakhir tergolong sepi.

“Perhatikan nasib pedagang pasar Pak. Kita jualan susah, dagang sepi. Kalau ada untung, habis buat makan pak,” keluh Nurjanah, seorang pedagang pasar tradisional Tanjung Pura, di hadapan Sandiaga Uno saat berkampanye di pasar setempat.

Menurut Nurjanah, saat ini yang diperlukan pedagang di pasar tradisional adalah kestabilan harga kebutuhan pokok yang akhair-akhir ini diperkirakan masih belum stabil.

Selain itu, lanjutnya, kondisi infrastruktur pasar Tanjung Pura perlu dibenahi agar para pembeli yang datang berbelanja merasa nyaman.

Mendengar keluhan pedagang tersebut, Sandiaga berjanji akan ada revitalisasi pasar di kawasan tersebut.

“Kami akan melakukan revitalisasi pasar sebagaimana yang diinginkan ibu Nurjanah tadi yang mengaku dagangan agak sepi,” kata Sandiaga.

Pada kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa pasangan Capres dan Cawpres nomor urut 2 jika kelak berhasil memenangkan Pilpres 2019 akan fokus untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku ekonomi kecil dan menengah.

Bahkan, Sandiaga berjanji akan akan membuat gerakan OK OCE atau One Kota/Kabupaten One Center for Entrepreunership (OK OCE).

“Gerak OK OCE sudah mulai akan kita perkenalkan di setiap daerah yang akan kita kunjungi. Tiap daerah akan punya nama sendiri, disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Karena setiap kota atau kabupaten punya karakteristik tersendiri,” tambahnya.

Usai mengunjungi pasar, Sandi yang ditemani Ketum PAN Zulkifli Hasan juga bersilaturahmi ke tempat Syekh Haji Hasyim Al Syarwani Atau Tuan Guru Babussalam Langkat. (LMC-03/Dtc)




Pemko Medan Gelar Berbagai Kegiatan Sambut HKN 2018

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (kedua kiri) berfoto bersama para peserta fun bike yang memperoleh hadiah lucky draw dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional (HKM) ke-54 Tahun 2018, di Lapangan Merdeka Medan, Minggu (11/11). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 11/11 (LintasMedan) – Pemerintah Kota Medan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Minggu (11/11) menggelar berbagai kegiatan perlombaan dan hiburan dalam menyambut Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-54 Tahun 2018.

Kegiatan tersebut digelar bersamaan dengan momentum hari bebas kendaraan bermotor atau car free day/CFD yang rutin digelar di kawasan Lapangan Merdeka Medan pada setiap hari Minggu pagi.

Rangkaian kegiatan HKN 2019 tersebut, antara lain sepeda santai (fun bike), senam jantung sehat, parade mobil ambulance dan penarikan hadiah lucky draw.

Acara yang diikuti ribuan warga tersebut turut dihadiri Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto beserta sejumlah pimpinan OPD, camat dan lurah di lingkungan Pemko Medan.

Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin usai melepas peserta fun bike, mengatakan bahwa Pemko Medan terus berupaya mendorong peningkatan derajat kesehatan warganya, diantaranya dengan melengkapi berbagai fasilitas kesehatan serta menerbitkan regulasi terkait kesehatan.

“Kita tidak pernah berhenti untuk terus mengajak warga Medan menjaga kesehatan jiwa dan raganya dengan berolahraga. Melalui peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun 2018, mari kita pelihara dan jaga kesehatan tubuh agar tetap semangat dalam beraktivitas,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kesehatan adalah investasi yang sangat penting bagi seseorang dan tentunya berbagai upaya akan dilakukan agar kesehatan itu terus terjaga dengan baik.

Bahkan, menurut Eldin, Pemko Medan telah menjadikan kesehatan sebagai salah satu program prioritas dalam upaya mendorong kemajuan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota dan Wakil Walikota Medan juga menghadiri kegiatan ‘Pesta Juara Kota’ yang digelar perusahaan pengelola jasa angkutan umum berbasis online “Grab”.

Ketika bertemu dengan ribuan pengemudi sepeda motor angkutan online ini, Eldin meminta para pengemudi tetap menjaga ketertiban berlalu lintas agar kenyamanan dan keamanan dapat terjaga. (LMC-04)




Sutrisno Pangaribuan Galang Dana untuk Korban Banjir Madina

Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan (kiri) membawakan salah satu lagu pada acara penggalangan dana untuk korban bencana Mandaling Natal dan peluncuran album “Suara Perjuangan” di Ball Room Hotel Danau Toba Medan, Sabtu (10/11). (Foto: LintasMedan/Irma)

Medan, 10/11 (LintasMedan) – Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Mandailing Natal (Madin), Sumatera Utara (Sumut), belum lama ini,  mengundang empati anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan menggalang dana dalam sebuah acara bertajuk “Meneguhkan Komitmen Kebangsaan dan Solidaritas Kemanusiaan Lintas Batas”.

Acara yang diadakan di Ball Room Hotel Danau Toba Internasional Medan, Sabtu (10/11) malam tersebut dihadiri sejumlah penonton yang juga ikut tergerak menyumbangkan sebagian rejeki mereka untuk para korban bencana alam itu.

“Kami ikut merasa terpanggil untuk membantu meringankan beban penderitaan korban bencana di Mandailing Natal,” kata politisi muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Donasi yang terkumpul dari penggalangan dana, lanjut Sutrisno, sepenuhnya disumbangkan untuk meringankan beban para korban bencana alam di Kabupaten Madina.

Sebagaimana diinformasikan, banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Madina pada 12 Oktober 2018 lalu melanda sembilan kecamatan dan mengakibatkan sedikitnya belasan orang meninggal dunia, 17 unit rumah roboh, lima unit rumah hanyut serta ratusan rumah terendam banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter di Kecamatan Natal dan Muara Batang Gadis.

Acara penggalangan dana untuk korban banjir dan longsor Madina, juga dirangkai dengan peluncuran album “Suara Perjuangan” yang berisi lagu-lagu perjuangan nasional yang dibawakan oleh Sutrisno Pangaribuan.

Dalam peluncuran album berisi delapan lagu perjuangan itu, Sutrisno di antaranya membawakan lagu perjuangan berjudul “Syukur” dan “Butet”.

“Ide membuat album “Suara Perjuangan” ini berawal dari diskusi saya dengan Sutrisno Pangaribuan. Selanjutnya, saya bersama beberapa musisi dan tim kreatif akhirnya berhasil menyelesaikan seluruh proses pembuatan album ini dalam waktu dua bulan,” ucap Endang Marlyna Panjaitan, penggagas sekaligus pimpinan tim pembuat album “Suara Perjuangan”.

Istri Sutrisno Pangaribuan itu menambahkan bahwa lagu-lagu perjuangan memiliki pengaruh menumbuhkan rasa nasionalisme.

“Untuk menghidupkan kembali lagu-lagu tersebut tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Lewat lagu-lagu nasional yang mengandung nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, persaudaraan dan nilai-nilai Pancasila tersebut, diharapkan ikut memupuk dan menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila dalam jiwa generasi muda. (LMC-02)




Pemko Medan Ajak IPHI Dukung Program Kebersihan

Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution menyampaikan sambutan pada acara pelantikan pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Medan periode 2018-2023, di Medan, Jumat (9/11). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 9/11 (LintasMedan) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengajak segenap pengurus dan keluarga besar Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) setempat agar ikut serta mendukung program kebersihan lingkungan dalam upaya mewujudkan ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu bebas dari sampah.

“Kebersihan akan memberikan dampak kesehatan bagi masyarakat serta menghindarkan masalah banjir akibat sampah yang menumpuk di saluran-saluran air,” kata Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution di Medan, Jumat (9/11).

Hal tersebut diungkapkan Akhyar Nasution saat menyampaikan sambutan pada pelantikan pengurus IPHI Kota Medan periode 2018-2023.

Menurut di, upaya menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan menyediakan tempat sampah di rumah masing-masing.

“Pemerintah bisa saja menyediakan tempat sampah untuk masyarakat, namun kalau kita tetap membuangnya sembarangan itu akan sia-sia,” ucap dia.

Pemko Medan, lanjut Wakil Walikota, sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat secara bergotong royong dalam menjaga kebersihan atau pola hidup bersih dan sehat.

Melalui semangat gotong royong, kata Akhyar, rasa kebersamaan di masyarakat akan semakin erat dan hal itu ikut mempercepat program-program yang dilaksanakan Pemko Medan.

Pada kesempatan itu, Wakil Walikota juga mengajak seluruh pengurus dan anggota IPHI Kota Medan untuk senantiasa turut berpartisipasi nyata bagi pembangunan, terutama di bidang keagamaan.

“Kiprah IPHI selama ini terasa signifikan. Hal itu, dapat kita lihat dari upaya iphi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang multikultur,” tuturnya.

Karena itu, pihaknya berharap kepada pengurus IPHI Medan yang baru dilantik dapat meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dengan dibarengi peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta amal nyata dalam upaya melestarikan kemabruran hajinya.

Sementara itu, Ketua terpilih IPHI Kota Medan, Ilyas Halim mengatakan bahwa IPHI merupakan organisasi keumatan yang seluruh anggotanya adalah haji.

“Prioritas kita adalah melestarikan haji mabrur. Haji mabrur itu artinya haji yang suka menabur salam, memberikan sedekah dan selalu berkata baik,” paparnya. (LMC-04)




Pelatih PSMS Bangga Timnya Kalahkan Persib

Pemain PSMS Medan Felipe Dos Santos Martins meluapkan kegembiraannya setelah berhasil membobol gawang Persib Bandung dalam lanjutan pertandingan Liga 1 di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat (9/11). Persib kalah atas tim tamu PSMS Medan dengan skor 0-1. (Foto: LintasMedan/ist)

Gianyar, Bali, 9/11 (LintasMedan) – Pelatih PSMS Medan, Peter Butler mengaku bangga pada pemainnya karena mampu mengalahkan Persib Bandung dengan skor 1-0 pada lanjutan kompetisi Liga 1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat.

“Ini pertandingan yang sulit, tapi kami bisa bermain dengan menguasai bola. Saya senang sekali sama pemain saya karena mereka bisa menjalankan strategi sesuai dengan instruksi,” katanya.

Peter mengakui, PSMS saat melawan Persib dalam situasi yang tidak diuntungkan karena beberapa pilar klub berjuluk ayam kinantan itu tidak bisa diturunkan karena terkena akumulasi kartu dan cedera.

Bahkan, ia mengaku sempat pesimistis timnya menang karena Persib dihuni para pemain berkualitas dari lini belakang hingga depan.

“Persib punya dua bek tengah bagus, dua bek sayap yang paling berbahaya karena sering overlap dalam dua situasi. Lalu sayap kanan dan kiri termasuk Ezechiel yang berbahaya. Mereka juga selalu memanfaatkan tendangan bebas dengan baik,” katanya.

Namun, lanjut Peter, PSMS tampil percaya diri dan terus memberikan perlawanan hingga menang melalui gol Felipe Dos Santos Martins pada menit ke-52.

Hasil ini membuat PSMS untuk sementara lepas dari zona degradasi setelah berada di posisi ke-15 dengan perolehan 33 poin.

“Kalau kami bisa naik terus mungkin bisa sama seperti Persebaya atau PSIS. Saya harap kami punya cukup kualitas supaya dapat poin dan lepas dari degradasi,” tambahnya.

PSMS sejak awal babak pertama cukup gencar melakukan serangan ke jantung pertahanan Persib sehingga membuat lini belakang Persib ketar-ketir.

Di menit ketiga, penyerang PSMS Felipe Martins nyaris mencetak gol setelah melepaskan tendangan yang membentur tiang gawang Persib yang dijaga oleh I Made Wirawan.

Enam menit kemudian, Persib melancarkan serangan balik yan dilanjutkan dengan sambaran Patrich Wanggai, tapi masih terlalu lemah.

Secara mengejutkan PSMS yang justru melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah pertahanan Persib. Hingga menit ke-25, Frets Butuan jadi pemain yang terlihat paling sibuk mencari celah untuk mencetak gol.

Sementara, Persib tidak tinggal diam dan beberapa momen di mana mereka juga nyaris mencetak gol.

Di awal babak kedua, anak asuh Peter Butler langsung memainkan tempo tinggi. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil di menit ke-52 melalaui Felipe Martins memanfaatkan Frets Butuan.

Tim Maung Bandung terus meningkatkan intensitas serangan, namun hingga pertandingan berakhir, keunggulan 1-0 PSMS tidak berubah.

Susunan Pemain
Persib: I Made Wirawan, Ardi Idrus (Puja Abdillah 75), Bojan Malisic, Supardi (C), Tony Sucipto, Victor Igbonefo, Eka Ramdani (Atep 60), Ghozali Siregar, Hariono, Ezechiel Ndouassel, Patrich Wanggai (Agung Mulyadi 73)

PSMS: Abdul Rohim, Alexandros Tanidis, Danie Pratama, Roni Fatahilah, Abdul Aziz, Fredyan Wahyu, Legimin Raharjo (C), Alwi Slamat, Rachmad Hidayat (Erwin Ramdani 89), Felipe Martins, Frets Butuan (Shohei Matsunaga 83). (LMC-03/BC)




Fraksi PDIP Tolak Bahas R-APBD Sumut

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP saat menggelar konfrensi pers usai ‘walk out’ dari rapat pembahasa KUA PPAS 2019, Rabu (7/11) sore. (Foto:lintasmedan/irma)

Medan, 7/11 (LintasMedan) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut menyatakan sikap tegas menolak untuk melanjutkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) R-APBD 2019, Rabu (7/11) di Gedung DPRD Sumut.

Sejumlah anggota dan pimpinan fraksi partai Banteng ini melakukan ‘walk out” saat rapat kembali berlanjut pada tengah hari.

Mereka keluar dari ruang rapat yang dihadiri Ketua dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekdaprov Sumut.

“Kami kecewa dengan proses pembahasan anggaran tersebut yang dinilai tidak pro rakyat dan tidak sejalan dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur saat kampanye baru-baru ini,” kata Ketua Fraksi PDIP, Baskami Ginting, di ruang Fraksi partai tersebut.

Rancangan KUA PPAS 2019 menurutnya terkesan tidak sejalan dengan program gubernur dan wakil gubernur Sumut yang ingin menjadikan provinsi ini lebih bermartabat.

“Sikap ini kami ambil bukan karena saat Pilgub Sumut lalu PDIP tidak mendukung pasangan Edy-Musa Raajekshah (Eramas), tapi ini karena kebijakan pihak eksekutif yang terkesan tidak berpihak kepada masyarakat,” kata Baskami yang juga anggota Banggar DPRD Sumut, didampingi anggota fraksi PDIP lainnya, di antaranya Sarma Hutajulu, Sutrisno Pangaribuan dan Siti Aminah Paranginangin.

Sementara Sarma Hutajulu mengakui jika sebelumnya Fraksi PDIP ikut dalam pembahasan Rancangan KUA PPAS tersebut selama beberapa hari bersama tim TAPD.

“Sebelumnya kami meminta agar Rancangan KUA PPAS yang ditandatangani Pj Gubernur pada 27 Agustus 2018 agar beberapa di antaranya direvisi dan disesuaikan dengan visi dan misi Gubernur-Wakil Gubernur terpilih saat ini. Namun hingga kini belum juga ada revisi. Makanya kita menolak untuk kembali membahasnya,” kata Sarma.

F-PDIP menyatakan tidak bisa memastikan proyeksi anggaran sekitar Rp15 triliun yang saat ini dibahas benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Apalagi pembahasan dilakukan dengan limit waktu yang sempit,” ujarnya.

Salah satu alasan yang membuat Fraksi PDIP ‘walk out’ dari rapat pembahasan anggaran tersebut adalah akibat tidak adanya kompromi kepala daerah dan wakil rakyat mengenai permintaan alokasi dana Bansos oleh legislatif.

Namun, menurut salah seorang anggota Banggar dari Fraksi Golkar DPRD Sumut, Muchrid Nasution, permintaan alokasi dana Bansos tidak lagi menjadi masalah. “Sudah sudah dimasukkan,” ujarnya usai rapat Banggar. (LMC-02)




Pemko Medan Kembangkan Komunitas Sekolah Sungai

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin memimpin apel dan aksi Gerakan Pengurangan Resiko Bencana Sekolah Sungai Kota Medan tahun 2018 di Rajasyah Outbound dan Edu Center Jalan Petunia Raya, Kelurahan, Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Rabu (7/11). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 7/11 (LintasMedan) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mengembangkan komunitas sekolah sungai sebagai bentuk gerakan pengurangan risiko bencana (PRB).

“Keberadaan komunitas sekolah sungai diharapkan ikut berkontribusi nyata terhadap program pengelolaan daerah aliran sungai secara berkesinambungan,” kata Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin di Medan, Rabu (7/11).

Walikota menyatakan hal itu saat memimpin Apel dan Aksi Gerakan Pengurangan Resiko Bencana Sekolah Sungai Kota Medan tahun 2018 di Rajasyah Outbound dan Edu Center Jalan Petunia Raya, Kelurahan, Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan.

Menurut dia, sekolah sungai merupakan sebuah gerakan terpadu Pengurangan Resiko Bencana yang erat kaitannya dengan pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara berkelanjutan.

Keberadaan sungai, lanjut Eldin, juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat edukasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.

Dengan demikian diharapkan pengelolaan sungai tidak lagi hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat.

Pengelolaan sungai dapat dilakukan dengan aksi nyata, antara lain kegiatan bersih-bersih sungai, pengelolaan sampah, penataan saluran drainase, pemanfaatan teknologi tepat guna dan penanaman pohon secara berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir dengan menerapkan konsep ecosystem based.

Selanjutnya, sosialisasi mengenai kegiatan tersebut penting untuk diseminasi sebagai tema sekolah sungai di dalam komunitas, agar jiwa kebersamaan dan ketangguhan kawasan sungai dapat menjadi contoh untuk direplikasi demi pengurangan resiko banjir di kawasan lainnya.

Caranya adalah dengan mendesain contoh kawasan sungai yang mampu menjadi model, serta dengan membangun kesadaran mengurangi resiko bahaya pada tingkat komunitas.

Untuk mengoptimalkan aksi Gerakan Pengurangan Resiko Bencana Sekolah Sungai, kata dia, masyarakat harus dilibatkan dalam sekolah sungai agar semua elemen masyarakat akan ikut bergotong royong mengerem laju kerusakan sungai dari hulu ke hilir untuk mencegah terjadinya bencana.

“Melalui kepedulian terhadap kelestarian lingkungan oleh pemerintah dan dunia usaha serta seluruh elemen masyarakat akan dapat terwujud bangsa yang tangguh bencana,” kata Walikota.

Ia menambahkan, masalah penanggulangan bencana bukanlah masalah sektoral tetapi masalah multi sektor, karena terkait dengan kemiskinan, disabilitas dan lingkungan hidup.

Sementara di Indonesia tidak ada tempat yang aman dari bencana, karena itu Pemko Medan melakukan gerakan pengurangan risiko bencana sekolah sungai.

Pada kesempatan itu, Walikota Medan menyerahkan secara simbolis alat untuk Aksi berupa, cangkul, sapu, garpu tanah, bibit pohon serta menyematkan rompi kepada para peserta Aksi Gerakan PRB Sekolah Sungai.

Selanjutnya para peserta menelusuri daerah aliran Sungai Belawan yang berada di Kecamatan Medan Tuntungan, dan melakukan aksi bersih-bersih.

Sebelumnya, Kepala BPBD Kota Medan, Arjuna Sembiring menjelaskan apel dan Aksi Gerakan PRB Sekolah Sungai dilaksanakan selama 1 Hari dengan melibatkan sebanyak 1.000 orang yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, unsur TNI, Polri dan komunitas Sungai.

“Kegiatan ini bertujuan mewujudkan komunitas yang mampu mengelola dan mengurangi resiko bencana serta meningkatkan kualitas hidup,” ujarnya.

Selain itu, menciptakan jejaring atau komunitas sebagai agen pengkaderan dalam memperkuat dan mengembangkan Gerakan Pengurangan Resiko Bencana. (LMC-04)




Buruh Desak Gubernur Sumut Revisi UMP 2019

Massa menggelar poster dan spanduk saat unjuk rasa menolak kenaikan upah minimun (UMP) tahun 2019 di depan kantor gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Selasa (6/11). (Foto: LintasMedan/NC)

Medan, 6/11 (LintasMedan) – Ratusan massa yang mengatasnamakan beberapa elemen buruh menggelar unjuk rasa mendesak Gubernur Sumatera Utara (Sumut) merevisi upah minimum provinsi (UMP) tahun 2019 sebesar Rp2.303.403,43 atau hanya naik 8,03 persen dari tahun 2018.

“Kami minta UMP Sumut 2019 ditetapkan sebesar Rp2,9 juta,” kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Industri (FSPI) Sumut, Amin Basri saat berorasi di depan kantor gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Selasa.

UMP Sumut 2019 yang diumumkan pada awal November 2018 lalu, menurut dia, tidak mengacu kepada standar minimal kebutuhan hidup layak (KHL) serta ditetapkan tanpa mengacu kepada survei pasar di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut.

“Tidak ada survei tentang KHL di 33 kabupaten/kota, tetapi kenapa bisa ditetapkan UMP Rp2,9 juta,” ujarnya.

Oleh karena itu,  Amin atas nama massa buruh juga menyatakan sangat kecewa dengan kinerja Dinas ketenagakerjaan dan Dewan Pengupahan Sumut dalam hal merumuskan UMP 2019.

Dalam unjuk rasa yang diwarnai dengan menggelar sejumlah poster berisi penolakan terhadap UMP Sumut 2019 itu, beberapa aktivis buruh dari beberapa serikat pekerja juga menyuarakan aspirasinya.

Mereka meminta Gubernur Sumut membuktikan keberpihakannya kepada nasib buruh, termasuk terhadap buruh yang berstatus tenaga alih daya atau outsourching.

Sebagaimana diketahui, penetapan UMP Sumut 2019 berlaku mulai 1 Januari untuk kategori buruh lajang dan di bawah satu tahun masa kerja.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumut No 188.44/1365/KPTS/2018 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumut Tahun 2019, tertanggal 30 Oktober 2018.

Unjuk rasa menolak UMP Sumut 2019 sempat memanas karena massa buruh yang mencoba mendekat ke pagar kantor gubernur Sumut dicegah oleh aparat kepolisian sehingga sempat terjadi saling dorong. (LMC-03)