Mbak Tutut : Perbedaan itu Rahmat untuk Memperkaya Indonesia

Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut)saat mengukuhkan Gerakan Bakti Cendana di Hotel Desa Wisata, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Rabu (20/3). (LintasMedan/ist)

Jakarta, 21/3 (LintasMedan) -Siti Hardijanti Rukmana, putri sulung Presiden Soeharto yang akrab disapa Mbak Tutut mengatakan, perbedaan dan keanekaragam di berbagai aspek di nusantara tercinta, justru akan memperkaya Indonesia.

“Kita ingin mengembalikan Indonesia yang makmur, menjadi bangsa yang rukun, gotong royong, dan saling bantu berjuang meski ada perbedaan. Indonesia yang kita inginkan adalah bangsa yang bersatu dan tidak saling cakar,” kata Mbak Tutut saat mengukuhkan Gerakan Bakti Cendana di Hotel Desa Wisata, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Rabu (20/3).

Berbicara selama setengah jam, yang diselingi dialog dengan organisasi Gerakan Bakti Cendana, Mbak Tutut menjelaskan, sesuai ajaran agama Islam, perbedaan adalah rahmat.

Jadi, lanjutnya, tidak perlu saling menjelek-jelekan, melainkan melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk rakyat Indonesia.

“Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Mulailah dari yang kecil,” ucap Mbak Tutut.

Seisi aula Hotel Desa Wisata terdiam, menyimak setiap kalimat yang disampaikan Mbak Tutut dengan suara lembut. Terlebih saat Mbak Tutut mengatakan memulai dari yang kecil untuk membangun bangsa adalah anjuran Ibu Tien Soeharto, ibunda tercinta.

“Ibu Tien mengatakan perbuatan kecil tapi menjadi bagian pembangunan bangsa itu lebih utama, daripada membangun sesuatu yang besar tapi menimbulkan masalah,” tutur Mbak Tutut.

Kepada kader Partai Berkarya, partai yang dinahkodai Tommy Soeharto, Mbak Tutut juga berpesan untuk tidak menyusahkan bangsa. Menurutnya, setiap kader Partai Berkarya harus menunjukan program yang dimiliki untuk membantu negeri.

Pada kesempatan tersebut, Mbak Tutut tidak hanya mengingatkan pesan Ibu Tien, tapi juga tentang nasehat almarhum presiden Soeharto, sang ayah tercinta yang salah satunya adalah memberikan apa pun untuk bangsa, meski mungkin hanya sebungkus nasi atau uang Rp 10 ribu.

“Jika tidak ada sama sekali untuk diberikan, berilah senyum, makanya, bapak (presiden Soeharto – red) selalu tersenyum, dan dikenang dengan julukan smiling general,” pungkas Mba Tutut.

Nasehat lain Pak Harto kepada anak-anaknya, sambung Mbak Tutut, adalah tidak boleh dendam. Sebab, dendam tidak menyelesaikan masalah, tapi membuat masalah baru.

Mbak Tutut juga bercerita jelang Pak Harto mengambil keputusan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia yang dimulai ketika Pak Harto memanggil seluruh anaknya, dan menyampaikan keinginan mengundurkan diri.

“Bagaimana menurut kalian? Masyarakat sudah ramai meminta bapak berhenti. Saya jawab apa pun keputusan bapak kami tetap mendukung bapak berhenti karena sudah tidak dikehendaki rakyat,” pungkas Mbak Tutut.

Yang juga tidak bisa dilupakan Mbak Tutut adalah ketika Pak Harto memintanya mencarikan buku UUD 45. Saat itu, masih menurut Mbak Tutut, Pak Harto mengatakan, bapak mau berhenti jadi presiden tapi saya mau memakai kata yang sesuai UUD 45. “Bapak tidak mau mengatakan mengundurkan diri, tapi berhenti dari presiden. Saya katakan kepada bapak, kan berhenti dan mengundurkan diri sama. Bapak mengatakan, tidak. Mengundurkan diri artinya sebagai mandataris rakyat, bapak mundur karena tidak mampu melaksanakan tugas. Berhenti artinya bapak, sebagai mandataris rakyat, disuruh berhenti karena tidak dipercaya lagi. Bukan karena kemauan bapak, tapi karena kehendak masyarakat. Jadi apa yang Pak Harto lakukan, selalu berdasarkan UUD 45. Pak Harto tidak pernah melanggar undang-undang,” ungkap Mba Tutut.

“Malam hari, bapak memanggil kami berenam dan menyampaikan keputusan berhenti, Adik saya mengatakan jangan dulu berhenti, beri kami kesempatan membuktikan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia mencintai bapak,” Mbak Tutut dengan suara tersendat menahan tangis menyambung ceritanya.

Mba Tutut melanjutkan, respon Pak Harto saat itu, adalah Sabar. “Kalian tidak boleh dendam. Dendam tidak menyelesaikan masalah, tapi membuat masalah lebih besar. Tidak hanya sekali Pak Harto mengingatkan anak-anaknya untuk tidak dendam, tapi setiap hari,” terang Mba Tutut.

Tidak jarang pula Pak Harto menambah nasehatnya dengan Gusti Allah ora sare (tidak tidur). Suatu saat rakyat akan tahu mana yang salah dan benar. Dari hari ke hari nasehat itu menyadarkan dia dan adik-adiknya bahwa keputusan Pak Harto mengundurkan diri adalah yang terbaik untuk bapak dan keluarga.

“Setelah belajar Alquran, saya akhirnya tahu semua nasehat bapak adalah ajaran Allah SWT. Pak Harto selalu bersandar kepada Allah SWT,” ucap Mbak Tutut mengakhiri ceritanya dan membuat semua yang hadir terharu hingga meneteskan air mata.(LMC-01).




Hilirisasi Produk di Sumut Terus Berkembang

Sekdaprov Sumut saat menjadi narasumber pada acara diskusi media Hilirisasi Produk Daerah dan Perdagangan Antar Daerah di Sumatera Utara yang digelar oleh Forum Merdeka Barat 9, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu Lt 2, Medan, Rabu (20/3).(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 20/3 (LintasMedan) – Hilirisasi produk daerah di Sumatera Utara telah berkembang, bahkan provinsi ini masih berpeluang untuk terus meningkatkannya.

Sumut juga memiliki ketersediaan bahan baku untuk dilakukan penghiliran atau diproses menjadi bahan jadi.

“Sumut memiliki bahan atau sumber daya yang cukup besar potensinya, misalnya saja CPO Sumatera Utara yang memiliki banyak turunan produknya hingga 80 jenis tapi belum dikembangkan di sini,” kata Sekdaprov Sumut saat menjadi narasumber pada acara diskusi media Hilirisasi Produk Daerah dan Perdagangan Antar Daerah di Sumatera Utara yang digelar oleh Forum Merdeka Barat 9, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu Lt 2, Medan, Rabu (20/3).

Menurut Sekdaprov Sumut, hilirisasi membuat pergerakan ekonomi Sumut cukup baik. Produk hilir mendatangkan nilai tambah bagi perekonomian Sumut. Saat ini, sektor terbesar penggerak perekonomian di Sumut yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan. “Pertumbuhan ekonomi Sumut selalu di atas rata-rata nasional, dampak daripada bergeraknya industri pengolahan yang ada di Sumatera Utara,” ujarnya.

Selain itu Sekdaprov Sumut juga menyebut neraca perdagangan Sumatera Utara saat ini juga surplus. “Kita masih lebih banyak ekspor ketimbang impor,” katanya.

Saat ini Sumatera Utara telah melakukan perdagangan antar daerah dengan mekanisme pasar yang berlaku. Sekdaprov Sumut mengatakan Sumatera Utara telah mengadakan perdagangan dengan Aceh, Sumatera Barat, dan Riau. Sementara untuk perdagangan antar daerah yang dilakukan dengan kerjasama, saat ini Pemprov Sumut sedang menyusun MoU mengenai kerjasama perdagangan dengan Kepulauan Riau. Komoditas yang disasar berupa bahan pangan seperti sayuran dan lainnya.

Meski begitu, perlu dukungan faktor lain seperti infrastruktur untuk menunjang hilirisasi dan perdagangan antar daerah. Sekdaprov Sumut memaparkan beberapa proyek infrastruktur yang sedang dalam proses pengerjaan atau rencana di Sumut. Di antaranya bendungan Lau Simeme, proyek Lake Toba mice and tourism, pelabuhan dan kawasan industri Kuala Tanjung, KEK Sei Mangkei, KIM Medan, LRT, jalan tol, pembangunan Kualanamu Aeroropolis, rel kereta api Rantau Parapat-Dumai.

Selain itu Pemerintah Sumatera Utara juga telah meminta kabupaten/kota agar membuat produk unggulannya masing-masing. Dari 34 kabupaten/kota, saat ini sudah ada 17 kabupaten/kota yang telah menetapkan keputusan Bupati/Walikota tentang produk unggulan daerah.

Senada dengan Sekdaprov Sumut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan infrastruktur menjadi faktor terpenting agar hilirisasi dan perdagangan antar daerah berjalan dengan maksimal. “Konektivitas bisa mendorong hilirisasi produk dan perdagangan antar daerah. Untuk itu, perlu dibangun konektivitas darat, pelabuhan dan lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop UKM, Rully Indrawan mengatakan hilirisasi sangat erat dengan kelembagaan. “Jadi yang kita butuhkan bagaimana penguatan kelembagaan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah,” katanya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Direktur Pengelolaan Media Ditjen IKP, Siti Meiningsih, Kepala Dinas Kominfo Provsu, M Fitriyus, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut, Ilyas Sitorus, serta insan pers yang diundang. (LMC-02)




Petani di Sumut Disarankan Gunakan Pestisida Alami

Sekda Provinsi Sumut, R Sabrina di acara diskusi media Hilirisasi Produk Daerah dan Perdagangan Antar Daerah di Sumatera Utara yang digelar oleh Forum Merdeka Barat 9, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (20/3). (Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 20/3 (LintasMedan) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta masing-masing pimpinan daerah Kabupaten/Kota untuk menyosialisasikan penggunaan pestisida alami di kalangan petani.

“Saatnya petani di Sumut harus beralih dari penggunaan pestisida kimiawi kepada pestisida alami,” kata Sekda Provinsi Sumut, R Sabrina di acara diskusi media Hilirisasi Produk Daerah dan Perdagangan Antar Daerah di Sumatera Utara yang digelar oleh Forum Merdeka Barat 9, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Rabu.

Dia mengatakan penggunaan pestisida alami sangat disarankan agar produk makanan yang dihasilkan sehat dan proses penyemprotan tanaman itu juga tidak mencemari lingkungan.

Pemprov Sumut, kata Sabrina saat ini juga gencar melakukan pengembangan penggunaan pestisida alami khususnya di daerah sentra pertanian seperti Tanah Karo.

Pestisida alami, sebut dia misalnya dengan memanfaatkan cuka kayu yang tidak terpakai.

Selain itu pihaknya juga masih melakukan ujicoba pembuatan pupuk organik dari sampah dan limbah-limbah tanaman.

“Pupuk buatan yang organik ini masih tahap ujicoba, apakah nantinya mengandung unsur hara Nitrogen (N) dalam pupuk tersebut,” ucapnya.

Namun demikian sebut Sabrina, yang terpenting saat ini adalah meyakinkan petani, bahwa dengan menggunakan pupuk yang ramah lingkungan tetap tidak mengurangi hasil pertanian mereka. “Di sini kehadiran pemerintah daerah yang harusnya cukup berperan memberi keyakinan, agar petani tidak lagi menggunakan pupuk kimia,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga berharap masing-masing wilayah di Sumut memiliki produk unggulan sehingga nantinya akan memperlancar perdagangan antar daerah.(LMC-02)




Milasari Kusumo Anggraini (Caleg DPR RI Partai Berkarya) Tawarkan Konsep Ekonomi Kerakyatan

Milasari Kusumo Anggraini (Caleg DPR RI Partai Berkarya)

Jakarta, 20/3 (LintasMedan) – Tidak banyak calon legislatif (caleg) yang hadir di tengah masyarakat membawa konsep perbaikan ekonomi.

Dari yang sedikit itu terdapat Milasari Kusumo Anggraini SE, caleg DPR RI dari Partai Berkarya daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IV yang meliputi Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Magelang Kota, dan Temanggung.

Sejak memutuskan terjun ke politik, dengan mengenakan rompi partai bentukan Tommy Soeharto, Milasari aktif membangun ekonomi kerakyatan dengan membentuk lebih dari seratus komunitas usaha kecil dan menengah (UKM) dan petani di Kabupaten Wonosobo.

Ia mengarahkan petani bersemangat memproduksi hasil pertanian yang dapat bersaing di pasar nasional, dan memotivasi usaha kecil terus meningkatkan omzet penjualan.

“Saya blusukan ke desa-desa, bahkan sampai ke desa paling terpencil di lereng Gunung Sumbing, dan lereng Gunung Sindoro,” kata CEO PT Intrajasa dan PT Berkarya Makmur Sejahtera, perusahaan yang mengembangkan toko grosir GoRo atau Gotong Royong itu.

Menurut Milasari, membangun ekonomi kerakyatan harus dimulai dengan membina petani mendapatkan produk pertanian terbaik, menampung dan memasarkannya.

Dengan begitu petani tidak perlu lagi menunggu tengkulak membeli hasil panen. Petani juga menikmati harga hasil panen yang layak dan menyejahterakan.

Di sektor UKM, lanjut Milasari, ia membantu anggota komunitas membangun toko-toko kecil dan mengisinya dengan barang-barang yang banyak diperlukan masyarakat.

“UKM selalu kesulitan uang tunai untuk memenuhi tokonya dengan aneka macam barang,” kata Mbak Mila, demikian perempuan itu biasa dipanggil. “Kami meringankan UKM dengan memberi tenggang waktu pembayaran, lalu kami memotivasi mereka untuk meningkatkan omzet.”

Di Instagram-nya, Mbak Mila mengatakan toko eceran yang dibangun dengan bantuannya menjual bahan pokok, dan melibatkan banyak pemasok di tingkat petani dan peternak level ekonomi mikro. Respon pelaku ekonomi, terutama para supplier, sangat positif karena sistem ini menjawab kebutuhan masyarakat kelas menengah dan bawah di seluruh Indonesia.

Di Wonosobo, misalnya, saat ini telah terbentuk seratus komunitas petani dan UKM. Jika satu komunitas beranggotakan seratus orang, maka ada 10 ribu orang yang terlibat dalam UKM. Di luar komunitas, Mila juga menggandeng koperasi.

“Kami ingin situasi perekonomian masyarakat kembali seperti era Presiden Soeharto,” ujar Mbak Mila.

Caleg-caleg Partai Berkarya di seluruh Indonesia, kata bendahara DPW Partai Berkarya Jateng itu, berusaha membangun ekosistem ekonomi kerakyatan. Tanpa membangun ekosistem, sangat sulit mewujudkan ekonomi kerakyatan yang kuat.

“Ini juga komitmen Partai Berkarya dan Pak Tommy Soeharto,” ujarnya lagi. “Kami akan terus berkarya demi mewujudkan Indonesia makmur dan sejahtera.”(LMC -01)




Titiek Soeharto: Pemerintah Harus Lindungi Rakyat dari Ancaman Tenaga Kerja Asing

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi ( Titiek Soeharto) saat memberikan sambutan pada acara penyerahan beasiswa Primajasa Foundation di Gedung Mandalawangi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa,19/3 (Foto:LintasMedan/ist)

Tasikmalaya, 20/3 (LintasMedan) – Rakyat berpendidikan rendah dan kurang memiliki keahlian seharusnya mendapatkan perlindungan pemerintah dari ancaman tenaga kerja asing tak terdidik.

Semestinya kesempatan di lapangan kerja kurang terdidik itu tidak seolah diberikan begitu saja untuk diisi tenaga kerja asing.

Komitmen tegas untuk melindungi tenaga kerja kurang terdidik anak negeri itu disampaikan  Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi, atau lebih akrab dipanggil Titiek Soeharto, saat memberikan sambutan pada acara penyerahan beasiswa Primajasa Foundation di Gedung Mandalawangi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa, 19 Maret 2019.

Putri Presiden Soeharto itu tak lupa mengamanatkan kepada hadirin, khususnya para penerima beasiswa, bahwa pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk mengubah kondisi ekonomi dan strata sosial.

Menurut Titiek, setiap agama dan kearifan budaya selalu memberikan penghargaan tinggi kepada pelajar atau yang ingin menempuh pendidikan.

Dalam Islam, kata dia, belajar adalah kewajiban setiap Muslim yang berlangsung sejak buaian dan hanya berhenti saat datangnya kematian.

“Ini zaman persaingan terbuka. Bahkan kita lihat, kini untuk pekerjaan sederhana pun harus bersaing dengan warga negara lain,” kata Titiek. Ia menyayangkan kurangnya komitmen penyelenggara negara untuk melindungi tenaga kerja lokal.

Karena itulah, menurut Titiek, semua warga negara harus terus mendorong generasi penerus untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya guna menempuh pendidikan. “Kita ingin anak-anak kita dapat pekerjaan baik dan menjadi pengusaha muda yang dapat menciptakan karya-karya baru,” kata Titiek.

Kehendak berkarya dan mencipta tersebut  juga menjadi semangat yang hidup dalam  Partai Berkarya. Pada saat mengunjungi Kampung Bordir siang harinya, Titiek  mengimbau para pengrajin-pengusaha kecil untuk terus berkreasi. Ia meyakinkan para pengusaha kecil tersebut bahwa hanya dengan berkreasi dan berkarya maka masyarakat bisa membangun kemandirian dan mencapai kesejahteraan.

“Teruslah menjaga semangat untuk berkarya dalam setiap kondisi,” kata Titiek. “Insya Allah, semua akan membawa kepada kondisi yang lebih baik. Allah yang Maha Kuasa selalu menghargai jerih payah hamba-Nya.”

Tentang semangat  untuk senantiasa berkarya itu, menurut mantan wakil ketua Komisi IV DPR RI itu didapatkannya dari sosok ayah, Presiden Soeharto. Beliaulah, yang semasa hidup selalu menanamkan dan menumbuhkan keyakinan untuk terus berkarya dan membawa kebaikan bagi sesama.

Selain menghadiri dan menyerahkan beasiswa Primajasa Foundation dan mengunjungi serta bersambung rasa dengan para pengrajin-pengusaha kecil di kampung Bordir, selama berada di Tasikmalaya Titiek juga mengunjungi dan bersilaturahmi dengan warga Pesantren Idrisiyyah, Cisayong. (LMC-01)




Pertamina – UI Survei Brand dan Reputasi

Corporate Sectetary & Publication Manager LM FEB UI Catur Prasetyo (dua kanan) mendengarkan pendapat salah seorang mahasiswa dari USU pada FGD Pertamina, Selasa (19/2). (Foto:LintasMedan/Wie)

Medan, 19/2 (LintasMedan) – Pertamina bekerja sama dengan Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LM FEB UI) melakukan “Survey Brand dan Reputasi” dengan cakupan wilayah seluruh Indonesia.

Survei itu sebagai salah satu upaya Pertamina melakukan berbagai cara untuk melindungi dan meningkatkan reputasi serta memonitor citra merek Pertamina dalam rangka berkomunikasi dengan publik secara proaktif.

Corporate Sectetary & Publication Manager LM FEB UI Catur Prasetyo mengatakan hal itu pada Focus Group Discussion (FGD) yang digelar LM FEB UI di Hotel Santika Medan Selasa (19/2).

Catur menyebut kegiatan FGD Lembaga Management FEB UI dalam rangka kajian “Reputasi Pertamina sebagai Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia”.

LM FEB UI adalah lembaga riset di bidang ekonomi dan bisnis yang telah hadir selama 56 tahun membantu perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia.

Salah satu satu rangkaian kegiatan survei tersebut adalah pelaksanaan FGD di enam kota yakni Medan, Surabaya, Balikpapan, Makassar dan Jayapura.

“Riset ini secara umum mencakup opini publik mengenai citra korporasi dan produk Pertamina serta opini mengenai reputasi Pertamina sebagai perusahaan energi nasional kelas dunia yang profesional,” katanya.

Catur menyebut sebagai perusahaan energi nasional di Indonesia, Pertamina senantiasa berupaya mewujudkan ketahanan energi bangsa, untuk memastikan kesinambungan pasokan energi bagi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan kualitas prima dan biaya efisien. Di tengah tantangan global industri minyak dan gas bumi saat ini, Pertamina terus bertransformasi menuju kapabilitas operasional kelas dunia, dan secara konsisten meningkatkan produksi energi, menggali peluang berbagai perluasan bisnis, serta mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan.

Sebagaimana diamanatkan UU No. 22 tahun 2001 saat ini Pertamina merupakan satu entitas bisnis dan tidak lagi berperan sebagai regulator. Pertamina telah menjalankan program transformasi untuk mencapai cita-cita menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia yang professional serta menghasilkan keuntungan. Meskipun demikian, Pertamina masih menghadapi tantangan dalam hal reputasi, salah satunya adalah persepsi masyarakat yang menganggap Pertamina masih melakukan bisnis dengan cara lama dengan kesan negatif.

Untuk itu, Pertamina telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi dan meningkatkan reputasi serta memonitor citra merek Pertamina dalam rangka berkomunikasi dengan publik secara proaktif.

FGD mewakili berbagai lapisan dan profesi masyarakat, yaitu akademisi, jurnalis, tokoh masyarakat, pelaku usaha, mahasiswa, ibu rumah tangga dan mitra bisnis.

“Kami ingin mendapatkan isu strategis apa yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan Pertamina secara keseluruhan, termasuk produk-produk Pertamina,” ungkap Catur.

Pendapat terkait visi Pertamina “Menjadi Perusahaan Energi Kelas Dunia” juga misi Pertamina “Menjalankan usaha minyak, gas serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat”. (LMC-05)




Akhyar: Jalan Simpang Dobi Segera Dilebarkan

Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution memimpin rapat terkait tindak lanjut rencana pelebaran jalan kawasan Simpang Dobi, di Balai Kota Medan, Selasa (19/3). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 19/3 (LintasMedan) – Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution mengemukakan bahwa Jalan Yos Sudarso persisnya di sekitar Simpang Dobi, Kelurahan Titi Papan segera dilebarkan guna memperlancar arus lalu lintas di kawasan yang rawan macet tersebut.

“Pemko Medan sangat mengapresiasi dan mendukung pelebaran Jalan Kol L Yos Sudarso, persisnya Simpang Dobi yang akan dilakukan Balai Besar Jalan Nasional,” katanya ketika memimpin rapat terkait tindak lanjut rencana pelebaran jalan kawasan Simpang Dobi, di Balai Kota Medan, Selasa (19/3).

Ia menjelaskan, pelebaran jalan akan dilakukan dua tahap, yakni sepanjang 300 meter dan lebar sekitar 2,25 meter. Setelah itu dilanjutkan dengan pelebaran tahap kedua.

“Untuk sementara kita fokus terhadap pelebaran tahap pertama ini dulu,” paparnya.

Ruas jalan yang akan dilebarkan direncanakan sepanjang sekitar 300 meter sisi kiri dan kanan jalan dengan lebar berkisar 2,25 meter.

Sedangkan, proses pelebaran jalan telah disiapkan sepenuhnya oleh Balai Besar Jalan Nasional.

Guna mewujudkan pelebaran jalan, lanjut Akhyar, tentunya akan diikuti dengan pembebasan lahan.

“Pembebasan lahan akan selesai tahun 2019, termasuk pelebaran jalan yang dilakukan. Warga yang terkena ganti rugi tidak banyak, Camat Medan Deli pun sudah melakukan sosialisasi terkait pelebaran jalan yang akan dilakukan beberapa bulan lalu,” ujar dia.

Kemungkinan ada seratusan kepala keluarga (KK) yang akan terkena pembebasan lahan terkait pelebaran jalan.

Dana untuk pembebasan lahan akan berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemko Medan hanya mendukung kelancaran pembebasan lahannya yang dilakukan tersebut.

Pihaknya berharap proyek pelebaran jalan di kawasan Simpang Dobi yang dananya bersumber dari APBN 2019 tersebut dapat mengatasi persoalan kemacetan yang selma ini kerap dikeluhkan masyarakat.

Akhyar menambahkan, Pemko Medan sangat mengapresiasi penuh rencana pelebaran Jalan Yos Sudarso, persisnya Simpang Dobi, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli. (LMC-04)




Musyawarah BKM Masjid Agung Tetapkan 5 Formatur

Musyawarah Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Agung Medan berhasil memilih dan menetapkan 5 orang Formatur yang diberi mandat menyusun komposisi personalia kepengurusan BKM kebanggaan masyarakat Sumut ini tiga tahun ke depan.(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 19/3 (LintasMedan) – Musyawarah Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Agung Medan berhasil memilih dan menetapkan 5 orang Formatur yang diberi mandat menyusun komposisi personalia kepengurusan BKM kebanggaan masyarakat Sumut ini tiga tahun ke depan.

Musyawarah yang dipimpin H Donald Sidabalok (Ketua Panitia) didampingi Sekretaris Drs H Hendra DS berlangsung tertib penuh suasana keagamaan di VIP Hall 3 Hotel Polonia Medan.

Lima formatur terpilih yakni H Yuslin Siregar, H Abdul Hakim Siagian, H Daud Syah Munthe, H Adlan Spd MM (Kabag Keagamaan Pemko Medan) dan Drs H Hendra DS yang juga anggota DPRD Medan.

Lima formatur ini selain menyusun komposisi kepengurusan BKM Masjid Agung di Jalan Pangeran Diponegoro 26 Medan masa bakti 2019 – 2022 di luar Ketua Umum yang ex oficio dipegang oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Medan yang saat ini dijabat Drs H Impun Siregar MA, juga diberi amanah menyusun struktur organisasi BKM disesuaikan ketentuan dan peraturan berlaku.

Mayoritas kepengurusan masa bakti 2015 – 2018 hadir antara lain Ketua Harian H Azwir Ibnu Azis dan fungsionaris diantaranya H Indra Utama, H Edwin Ginting, H Abdullah Matondang, Bendahara Ir H Mahmuzar Nasution alias Totok, H Darwin. Hadir juga Wakil Ketua Umum Pembangunan Perluasan Masjid Agung Medan H Musa Idhishah.

Musyawarah ini memberikan mandat kepada Formatur untuk menyelesaikan tugas yang diemban dalam waktu 3 hari termasuk juga mengevaluasi dan mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyempurnaan AD/ART BKM Masjid Agung Medan ke depan.

Pada musyawarah ini juga dilaporkan kondisi keuangan BKM Masjid Agung Medan periode Januari hingga Desember 2018 yang berasal dari penerimaan Infaq Jumat, Infaq Tarawih, Infaq Idul Fitri dan Infaq Idul Adha total sebesar Rp 1.691.438.000. Sedangkan penggunaan uang sebesar Rp 1.227.225.000 sehingga saldo per 28 Desember 2018 sebesar Rp 464.213.000.

Dalam kesempatan ini juga dilaporkan bahwa dalam pembangunan perluasan Masjid Agung Medan Infaq Jamaah yang dikumpulkan oleh BKM telah diserahkan kepada Panitia Pembangunan Masjid Agung Medan sebesar Rp 1.500.000.000.

Musyawarah yang juga menerima pertanggungjawaban kepengurusan masa bakti 2015 – 2018 ini juga melaporkan hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Independen tentang keuangan tiga tahun berturut-turut tahun 2015, 2016 dan 2017 memperoleh nilai Wajar tanpa Pengecualian (WTP).(LMC -01)




Pemko Medan-BNNP Sumut Terus Bersinergi Berantas Narkoba

Wali Kota Medan H.T Dzulmi Eldin (keempat kiri) saat menerima Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Provinsi Sumut Brigjen Pol. Atrial beserta staf, di rumah dinas wali kota Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (19/3). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 19/3 (LintasMedan) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan selalu bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Provinsi Sumut dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba) di daerah itu.

“Saya berharap BNNP Sumut dapat terus bersinergi dengan Pemko Medan dalam memberantas permasalahan narkoba,” kata Wali Kota Medan, H.T Dzulmi Eldin saat menerima kunjungan silaturrahmi Kepala BNNP Sumut yang baru Brigjen Pol Atrial di rumah dinas wali kota Medan Jalan Sudirman, Selasa (19/3).

Pada kesempatan itu, Eldin juga menyampaikan apresiasi kepada BNNP Sumut selama ini yang telah banyak mengungkap kasus narkotika yang belakangan marak terjadi di Sumut, termasuk Kota Medan.

“Kita berharap BNNP Sumut terus membantu Pemko Medan dalam menangani masalah narkoba yang ada di Kota Medan,” kata Wali Kota.
‘’
Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk meningkatkan kinerja agar peredaran narkoba di Kota Medan dapat diminimalisir.

“Pencegahan dan pemberantasan narkoba menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pelayan publik dalam menjaga masyarakat agar terhindar dari bahaya narkoba,” ujar Eldin.

Ia menmbahkan, kasus penyalahgunaan narkoba dewasa ini menjadi masalah besar yang hampir terjadi di semua daerah.

Untuk mengatasi permasalahan itu, diakuinya mutlak dibutuhkan peran serta seluruh pihak termasuk BNN.

Sebab, BNN adalah salah satu lembaga Pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pencegahan, pemberantasan serta penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Ketika menerima kunjungan pejabat struktural BNNP Sumut, Wali Kota didampingi Kadis Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi, Kadispora Marah Husin Lubis, dan Kadis Ketenagakerjaan Hannalore Simanjuntak.

Kepala BNNP Sumut Atrial mengatakan kunjungannya beserta jajaran dalam rangka silaturahmi selaku Kepala BNNP Sumut yang baru.

Dalam momentum pertemuan tersebut juga dipaparkan secara singkat mengenai program-program terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Disebutkannya, pelaksanaan program P4GN yang dilaksanakan BNN mengacu kepada Inpres Nomor 6 Tahun 2018.

Penerapan program P4GN harus melibatkan seluruh unsur Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan sosialisasi sekaligus pendampingan dan pengawasan kepada seluruh ASN termasuk di Kota Medan.

“Hal tersebut bertujuan menjaga dan mengantisipasi agar ASN tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba,” kata Atrial.

Atrial menambahkan, pihaknya telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Medan untuk memasukan materi penyalahgunaan dan bahaya narkoba di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

“Kami telah bersepakat untuk memasukan materi bahaya narkoba bagi anak sekolah tingkat dasar dan menengah. Semoga ini segera terealisasi agar anak-anak didik selaku penerus bangsa dapat mengetahui bahaya narkoba yang dapat merusak masa depan,” ujarnya. (LMC-04)




Tommy Soeharto: Kita Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri

Tommy Soeharto.(Foto:LintasMedan/ist)

Jakarta, 19/3 (LintasMedan) — Sebuah bangsa hanya mungkin menjadi besar manakala masyarakatnya menghargai karya sendiri lebih dari penghargaan mereka atas karya bangsa lain.

Pernyataan tersebut dilontarkan Ketua Umum Partai Berkarya Hoetomo Mandala Putra, yang lebih akrab dipanggil Tommy Soeharto.

Menurut Tommy, kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan tergantung kepada produk dan hasil jerih payah bangsa lain.

“Bangsa kita pernah membuktikan kepada dunia bahwa kita bisa hidup dari jerih payah dan keringat sendiri,” kata Tommy, merujuk prestasi Indonesia mencapai swasembada beras yang diakui Organisasi Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) pada era pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1984.

Untuk itu, kata Tommy, masyarakat perlu diyakinkan untuk membeli dan mengonsumsi produk-produk bangsa sendiri, terutama mengonsumsi segala yang ditanam di bumi Indonesia oleh para petani Indonesia. Tommy meyakini, seyogyanya masyarakat merasa memiliki akan produk-produk yang dibuat sesama anak bangsa. “Harus ada rasa rumangsa melu handarbeni atau merasa memiliki apa-apa yang tumbuh atau dibuat oleh sesama anak bangsa,” kata dia.

Sehari sebelumnya, Tommy mengatakan hal yang sama saat menghadiri acara yang digelar kelompok tani binaan Partai Berkarya di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, NTT, Senin 18 Maret 2019. Kehadiran Tommy  yang mengenakan baju kuning dengan kain adat Timor itu disambut warga dengan Tarian Likurai.

Di hadapan kader Partai Berkarya dan warga Kupang Tengah, Tommy mengaku lebih suka datang melebur ke tengah masyarakat sekaligus melakukan kerja-kerja nyata yang bisa dirasakan secara langsung oleh rakyat.

“Jangan berharap rakyat merasakan manfaat partai politik jika tak ada kerja-kerja nyata yang diperbuat di tengah masyarakat. Seluruh masyarakat Indonesia harus terbiasa berkarya. Itu yang bisa menjamin kebutuhan rakyat bisa terpenuhi,” kata putra bungsu Presiden Soeharto tersebut usai acara.

Menurut dia, ibaratnya Partai Berkarya hanyalah jembatan. “Jembatan itu terbentang bagi semua kader partai dan simpatisan. Saya datang ke NTT bukan menjaring massa partai, tapi mau berbuat nyata untuk rakyat NTT.”
Seorang Caleg Partai Berkarya, Maria Lilyana Meko, mengatakan di NTT Partai Berkarya memiliki banyak kelompok petani binaan. Misalnya, di Kabupaten Belu ada kelompok tani usaha ekonomi produktif jagung. Di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) ada pembinaan untuk kelompok peternak sapi, di Kabupaten Kupang ada kelompok tani usaha garam dan rumput laut, usaha pertanian holtikultura lainnya.

Berbagai kelompok petani-peternak binaan lain juga ada di Sumba, Rote, Sabu, Flores, Alor, dan Lembata. “Kami mencoba melihat potensi yang ada, lalu Bersama-sama masyarakat mengembangkannya,” kata Maria. Selain mendampingi, Partai Berkarya juga memberikan bantuan finansial dan mekanisasi, mulai dari proses pengolahan lahan, pengadaan benih, obat pengganggu tanaman, produksi hingga pemasarannya. (LMC-01)