Psikolog: Kedekatan Orang Tua Pengaruhi Tumbuh Kembang Anak

Psikolog Elizabeth Santosa menyampaikan paparan seputar tumbuh kembang anak dalam acara workshop bertajuk “Grow Happy Parenthing” yang digelar Nestle Lactogrow di Medan, Rabu (7/8). (Foto: LintasMedan/Irma)

Medan, 7/8 (LintasMedan) – Psikolog anak, Elizabeth Santosa mengatakan, kedekatan antara anak dengan orang tua penting dijalin sejak usia dini karena akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak.

“Kesibukan orang tua khususnya kaum ibu di luar rumah karena bekerja bukan menjadi alasan mengabaikan waktu kebersamaan dengan anak,” katanya di Medan, Rabu.

Elizabeth mengemukakan hal tersebut pada acara workshop bertajuk “Grow Happy Parenthing” yang digelar Nestle Lactogrow.

Menurut dia, kedekatan antara orangtua dan anak dapat dibentuk melalui kepekaan orang tua terhadap kebutuhan anak, respon orang tua terhadap kebutuhan anak serta mengajak anak bicara dan bermain untuk menstimulasi perkembangannya.

“Orang tua juga sebaiknya rutin menghabiskan waktu dengan anak, misalnya berolahraga bersama, karena membiasakan hidup aktif dapat meningkatkan kesehatan psikologis dan fisik,” ujarnya.

Anak yang memiliki kerekatan yang baik dengan orang tua cenderung mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, mudah bergaul, mandiri, bisa berinteraksi dengan orang dewasa dan bisa memimpin.

“Perhatian terhadap tumbuh kembang anak efektif diterapkan secara intens hingga anak memasuki usia 14 tahun,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa orang tua selain memastikan asupan nutrisi yang cukup kepada anak, juga harus memperhatikan kematangan emosi anak.

“Kematangan emosi dan kebahagian anak dapat dibantu dengan memperaktekkan perilaku positif, misalnya mengajarkan kebiasaan bersyukur,” kata Elizabeth.

Dikatakannya, anak yang pintar bersyukur akan tumbuh menjadi sosok yang optimis, berempati tinggi dan lebih bahagia.

Selain psikolog Elizabeth Santoso, pihak Nestle Indonesia saat menggelar workshop tersebut juga menghadirkan pembicara lain, yakni Dr. Ariani Dewi Widodo.

Menurut dokter spesialis anak itu, orang tua perlu secara rutin memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak mereka bergizi seimbang dan mengandung probiotik guna membantu agar nutrisi dapat terserap lebih baik.

Dari sejumlah probiotik, kata dia, “lactobacillus reuteri” merupakan salah satu jenis yang telah teruji secara klinis aman dan bermanfaat bagi tubuh.

“Pemberian probiotik dapat dilakukan melalui susu atau makanan yang difermentasi, seperti tempe dan yoghurt,” tuturnya. (LMC-02)




Sumut Fokus Bina Atlet Muda Taekwondo

Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah (tengah) dan Kepala Dispora Sumut Baharuddin Siagian (kiri) berfoto bersama para atlet pelajar usai membuka Kejuaran Taekwondo Piala Gubernur Sumut 2019 di GOR Futsal Dispora Sumut Jalan Willem Iskandar, Medan Estate, Rabu (7/8). (Foto: LintasMedan/Irma)

Medan, 7/8 (LintasMedan) – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) mengingatkan para pembina dan pelatih meningkatkan pengawasan terhadap pembinaan atlet muda atau atlet pelajar taekwondo di masing-masing dojang atau tempat latihan.

“Terapkan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga untuk meningkatkan kemampuan atlet taekwondo pelajar Sumut,” katanya pada upacara pembukaan Kejuaran Taekwondo tingkat Pelajar memperebutkan Piala Gubernur Sumut 2019 di GOR Futsal Dispora Sumut Jalan Willem Iskandar, Medan Estate, Rabu.

Penerapan program pembinaan atlet-atlet pelajar taekwondo secara intensif dan berjenjang, lanjut dia, diyakini efektif melahirkan atlet andal yang dapat bersinar di kancah nasional dan internasional.

Seiring dengan pelaksanaan pembinaan terhadap atlet pelajar, Musa Rajekshah yang hingga kini masih menjabat sebagai Ketua Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Sumut mengajak segenap pengurus dan pelatih di setiap kabupaten dan kota agar secara periodik melaksanakan penjaringan atlet pemula mulai usia 7-14 tahun melalui program pemanduan bakat atau talent scouting secara rutin.

Dikatakannya, membina dan melahirkan atlet muda berbakat tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi dibutuhkan pengorbanan untuk secara konsisten dalam berlatih.

Pada kesempatan itu, Musa Rajekshah yang akrab disapa “Ijeck” mengajak seluruh peserta Kejurda Taekwondo tingkat pelajar terus berusaha meningkatkan kualitas sehingga bisa bersaing di level nasional.

Melalui kejuaraan ini, ia juga berharap para atlet pelajar taekwondo Sumut lebih termotivasi untuk terus berlatih dan memacu prestasi secara maksimal.

Kejuaran Taekwondo Piala Gubernur Sumut 2019 diikuti sebanyak 161 atlet pelajar dari sejumlah kabupaten/kota di Sumut.

Kejuaraan yang berlangsung mulai 7-9 Agustus 2019 itu menjadi salah satu persipan menuju Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XV tahun 2019 di Papua.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut Baharuddin Siagian mengatakan kejuaraan ini diikuti atlet pelajar dari 14 kabupaten/kota serta PPLP-Sumut binaan dari Dispora Sumut.

“Sama seperti Pak Wagub, saya juga berharap para atlet pelajar ini mampu meraih juara dan mewakili Sumut di POPNAS XV di Papua,” kata Baharuddin. (LMC-02)




Taekwondo Piala Gubernur Sumut Menuju POPNAS Papua

Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah saat memberi arahan di hadapan para atlet yang akan bertanding di ajang Kejuaraan Taekwondo Piala Gubernur Sumut 2019. (Foto:LintasMedan/ist)

Medan,7/8 (LintasMedan) – Sebanyak 161 atlet pelajar dari sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara mengikuti Kejuaran Taekwondo Piala Gubernur Sumut 2019. Kejuaraan yang berlangsung mulai 7 – 9 Agustus 2019 ini menjadi salah satu persipan menuju Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XV tahun ini di Papua.

Melalui kejuaraan ini para atlet taekwondo Sumut diharapkan termotivasi untuk terus berlatih dan memacu prestasi secara maksimal. Sehingga nantinya dapat menjuarai POPNAS XV Papua bulan Oktober tahun ini, khususnya cabang olahraga taekwondo.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Provinsi Sumut, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi serta mendukung diselenggarakannya kejuaraan ini sebagai titik kulminasi prestasi cabang olahraga taekwondo yang akan dipersiapkan pada event Popnas XV di Papua,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah (Ijeck) pada pembukaan Kejuaran Taekwondo Piala Gubernur Sumut 2019, Rabu (7/8) di GOR Futsal, DISPORA Sumut, Jalan Willem Iskandar/Pancing Medan.

Ia berharap, kejuaraan ini dapat menjadi ajang silaturahmi dan menjaring potensi untuk menghasilkan prestasi. “Karena prestasi tidak didapatkan melainkan harus diciptakan,” kata Ijek yang juga Ketua Pengprov Sumut Taekwondo Indonesia.

Karena itu, kepada para pembina dan pelatih taekwondo, dia mengingatkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pembinaan taekwondo di masing-masing Dojang, terapkan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga untuk meningkatkan kemampuan atlet taekwondo pelajar Sumut. Juga melaksanakan pembibitan atlet mulai sejak dini melalui talent scouting secara rutin di Pengcab Kabupaten/Kota masing-masing.

“Khusus kepada para wasit dan juri, saya harapkan untuk menjunjung tinggi sportivitas dan berlaku adil dalam pengambilan keputusan, dan terima kasih saya ucapkan kepada panitia, semoga kegiatan ini dapat berlangsung dengan aman dan lancar hingga sampai selesai,” ucapnya.

Selain itu, Wagub juga akan memberi apresiasi kepada kontingen yang memiliki disiplin tinggi.

“Kejuaraan ini tidak hanya memperoleh Piala Gubernur, melainkan dari saya pribadi akan memberi apresiasi kepada para kontigen yang mampu melakukan disiplin dimulai dari berbaris hingga kerapian peserta atlet per kontigen,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut Baharuddin Siagian mengatakan kejuaraan ini diikuti atlet pelajar dari 14 kabupaten/kota serta PPLP-Sumut binaan dari Dispora Sumut dengan jumlah seluruh peserta 161 atlet kategori pelajar.(LMC/rel)




Legislator: Amdal PT Allegrindo Harus Segera Diaudit

Juliski Simorangkir. (Foto: LintasMedan/dok)

Medan, 6/8 (LintasMedan) – Anggota legislatif dari Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Juliski Simorangkir mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat segera melakukan audit terhadap analisa dampak lingkungan (Amdal) peternakan babi milik PT Allegrindo Nusantara di Desa Urung Pane, Kabupaten Simalungun.

“Pemerintah Provinsi Sumut perlu segera melakukan pembentukan tim untuk melakukan audit lingkungan terhadap peternakan PT Allegrindo Nusantara sekaligus menginventarisir seluruh data, termasuk data potensi kerusakan lingkungan di lokasi peternakan maupun di wilayah sekitarnya,” katanya kepada pers di Medan, Selasa.

Disebutkannya, audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Ketentuan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan.

Politisi PKPI itu mengingatkan bahwa audit lingkungan merupakan salah satu solusi jangka pendek untuk menjawab keluhan masyarakat dan kalangan pemangku kepentingan atau “stakeholders” terhadap kegiatan usaha peternakan babi yang berada di sekitar kawasan Danau Toba tersebut.

“Kami sangat mendukung jika Pemprov Sumut segera melakukan audit lingkungan terhadap aktivitas peternakan PT Allegrindo Nusantara terkait isu limbah dan pencemaran bau yang dihasilkan oleh perusahaan itu,” ujar Juliski.

Dalam upaya mendukung keputusan Pemerintah tentang penetapan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), ia menyarankan kepada investor PT Allegrindo Nusantara agar merelokasi peternakannya.

“Untuk mengakhiri beragam polemik seputar pencemaran lingkungan maupun isu limbah, langkah tepat yang harus dilakukan PT Allegrindo Nusantara adalah memindahkan lokasi peternakannya,” ujar Juliski yang daerah pemilihannya mencakup beberapa kabupaten di kawasan Danau Toba.

Sementara itu, pengamat lingkungan dari Universitas Sumatera Utara (USU) Jaya Arjuna mengatakan bahwa limbah yang dihasilkan dari usaha peternakan babi PT Allegrindo sulit bisa dijamin tidak mencemari air Danau Toba, meski perusahaan itu telah dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah.

Meski pihak PT Allegrindo menyatakan sudah mengolah limbah cair dan limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan ternak babi, kata dia, tetapi upaya tersebut tidak bisa menjadi jaminan sebelum dilakukan pengujian terhadap limbah dan audit Amdal yang dilakukan secara periodik.

“Dari bau limbah saja sudah bisa diketahui apakah limbahnya sudah diolah sesuai standarisasi dan aturan yang berlaku,” paparnya.

Jaya juga menyatakan prihatin terhadap kondisi lingkungan Danau Toba yang telah mengalami kerusakan cukup parah akibat pembuangan limbah, seperti limbah peternakan babi, keramba jaring apung, limbah rumah tangga dan hotel di sekitar danau vulkanik tersebut. (LMC-02)




DPRD-Pemko Medan Sepakati KUA-PPAS 2020

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin disaksikan pimpinan DPRD serta Wakil Walikota Akhyar Nasution (kanan) dan Sekda Medan Wiriya Alrahman (kiri), menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun 2020, di gedung DPRD Medan, Senin (5/8). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 5/8 (LintasMedan) – DPRD Kota dan Pemerintah Kota (Pemko) setempat menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun 2020.

Nota kesepakatan KUA-PPAS R-APBD Tahun 2020 tersebut ditandatangani Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin dan Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung di gedung DPRD Medan, Senin (5/8).

Pada kesempatan itu, Walikota mengatakan bahwa pihaknya berharap nota kesepakatan KUA-PPAS R-APBD 2020 tersebut dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Medan secara berkelanjutan, terutama kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.

“Saya yakin dan percaya bahwa pembahasan terhadap KUA PPAS R-APBD Tahun 2020 telah dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada prinsip-prinsip realistis, logis akuntabel dan aspiratif,” paparnya.

Selama proses pembahasan KUA-PPAS R-APBD 2020 itu, lanjutnya, diyakini akan muncul berbagai usulan, saran dan masukan yang lebih baik lagi guna memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

Di hadapan para pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Medan yang hadir dalam pertemuan tersebut, Walikota mengungkapkan, Pemko Medan bersama DPRD Medan memiliki pandangan dan semangat yang sama sekaligus komitmen yang kuat untuk mengoptimalkan anggaran yang telah ditetapkan.

Hal tersebut, menurut dia, sejalan dengan komitmen mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan tidak menambah beban dalam kegiatan ekonomi masyarakat di ibu kota Provinsi Sumut itu.

Salah satunya, kata Eldin, adalah dengan membangun dan memperbaiki infrastruktur kota secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan daya saing daerah, kualitas pelayanan umum dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

“(infrastruktur) Itu menjadi point penting yang dilakukan demi hajat hidup orang banyak,” tuturnya.

Lebih lanjut Walikota menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan perhatian, tenaga serta pikirannya agar KUA PPAS R-APBD 2020 dapat terealisasi.

“Kepada segenap piminan dan anggota dewan serta badan anggaran DPRD Medan serta tim anggaran Pemko Medan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan kesungguhan yang dilakukan,” ujar Walikota.

Sebelumnya, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution telah menyampaikan Nota Pengantar Kepala Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan. (LMC-02)




Edy Belum Berniat Pidanakan Perusak Pintu Gerbang Kantor Gubernur

Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Medan menggelar unjuk rasa menuntut pencabutan izin perusahaan yang merusak kelestarian lingkungan Danau Toba, di depan pintu utama kantor gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, pada 26 Juli 2019 lalu. (Foto: LintasMedan/dok)

Medan, 5/8 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi menegaskan pihaknya belum berniat mempidanakan oknum mahasiswa yang merusak pintu gerbang kantor gubernur Sumut saat terjadi unjuk rasa pada 26 Juli 2019 lalu.

“Aku belum melaporkan. Nanti tak laporkan benar jadinya ini,” kata Edy Rahmayadi kepada pers di halaman kantor gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Senin, ketika ditanya mengenai tindak lanjut perkara perusakan pintu gerbang kantor gubernur Sumut.

Gubernur juga membantah pihaknya melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah membuat laporan resmi ke kepolisian terkait perusakan pintu gerbang utama kantor gubernur Sumut yang terjadi saat aksi unjuk rasa sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan.

“(mahasiswa) Itu anak-anakku yang perlu digetok kepalanya. Kalau aku laporkan lewat seperti itu, dia dipenjara nanti itu,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengaku kecewa dengan tindakan brutal yang dilakukan sekelompok mahasiswa tersebut saat menggelar aksi unjuk rasa.

Mahasiswa selaku generasi penerus bangsa, lanjut Edy, dalam menyampaikan aspirasi  harus senantiasa mengedepankan etika dan menghindarkan diri dari tindakan anarkis.

Apalagi, menurut Edy, dirinya selama berada di kantor gubernur Sumut tidak pernah menghindar dari elemen masyarakat yang berunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi. (LMC-02)




Eldin Ucapkan Terima Kasih Festival Pesona Lokal Sukses

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (kanan) didampingi Direktur Utama Adira Finance Hafid Hadeli (kedua kiri) , menyampaikan kata sambutan pada opening Speech Festival Pesona Lokal 2019, di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (3/8). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 3/8 (LintasMedan) – Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Adira Finance dan RCTI karena dinilai sukses menyelenggarakan Karnaval Budaya dan Festival Pesona Lokal 2019 di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (3/8).

“Festival Pesona Lokal yang dilaksanakan oleh Adira Finance dan RCTI bekerja sama dengan Pemko Medan merupakan salah satu event untuk kembali mengangkat budaya lokal,” katanya pada saat menyampaikan opening Speech dalam acara Festival Pesona Lokal.

Menurut Walikota, penyelenggaraan Festival Pesona Lokal Medan patut disyukuri karena Adira Finance dan RCTI telah berinisiatif untuk turut berperan mengangkat budaya dan kearifan lokal.

“Hari ini kita bangkitkan kembali budaya kita untuk mengenang jasa nenek moyang yang telah mewujudkan budaya tersebut, karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Adira dan RCTI yang telah menyelenggarakan festival ini,” katanya.

Selain itu, Eldin juga mengajak masyarakat di ibu kota Provinsi Sumut itu untuk terus mendukung kegiatan yang bertujuan menggali potensi budaya dan kesenian daerah setempat.

“Mari kita dukung dan bangkitkan kembali khasana budaya lokal kita sehingga dapat dibanggakan dan tidak tenggelam dimakan zaman,” tuturnya.

Sementara itu Direktur Utama Adira Finance Hafid Hadeli mengucapkan terima kasih kepada Walikota Medan dan masyarakat setempat yang telah hadir mendukung dan menyaksikan rangkaian acara Festival Pesona Lokal.

Disebutkannya, Festival Pesona Lokal merupakan program CSR yang digagas Adira dengan RCTI beserta Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan pariwisata dan pesona lokal di Indonesia.

“Melalui festival ini Adira ingin mengajak masyarakat untuk mempromosikan pariwisata dan potensi daerah agar mampu menarik minat wisatawan dalam negeri dan mancanegara untuk berkunjung ke Kota Medan,” ucap Hafid.

Festival pesona lokal Medan ini pun semakin malam semakin meriah dengan diumumkannya nama-nama para pemenang lomba dan penampilan artis dari ibu kota.

Turut hadir dalam acara itu, antara lain Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli, para konsulat negara sahabat dan pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan. (LMC-04)




DLH Sumut Diminta Tegas Soal Limbah PT Allegrindo

Zeira Salim Ritonga. (Foto: LintasMedan/dok)

Medan, 5/8 (LintasMedan) – Kalangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumut bersikap tegas mengawasi pengelolaan limbah cair perusahaan peternakan babi milik PT Allegrindo Nusantara di Desa Urung Pane, Kabupaten Simalungun.

“Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut tidak boleh melakukan pembiaran jika PT Allegrindo Nusantara terbukti mencemarkan air Danau Toba,” kata anggota DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga kepada pers di Medan, Minggu.

Menurut dia, sistem dan proses pengelolaan limbah PT Allegrindo Nusantara perlu dikaji secara mendalam serta selanjutnya diawasi secara ketat oleh DLH Sumut, karena tidak tertutup kemungkinan keberadaan peternakan babi milik perusahaan tersebut turut memperparah tingkat pencemaran air Danau Toba.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungapkan pengalamannya ketika bersama sesama rekannya di Komisi D DPRD Sumut meninjau langsung lokasi usaha PT Allegrindo.

Dari hasil peninjauan tersebut, ia meragukan PT Allegrindo Nusantara mengelola limbah cair sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan, kata dia, sejumlah warga sekitar mengeluhkan aroma tidak sedap yang diduga berasal dari lokasi peternakan babi tersebut.

Karena itu, Zeira menegaskan sangat mendukung rencana Pemerintah untuk menutup seluruh “korporasi” atau perusahaan yang terbukti merusak ekosistem dan mencemarkan air Danau Toba.

Menanggapi pernyataan pihak manajemen PT Allegrindo yang bersedia memindahkan lokasi peternakannya dari kawasan Danau Toba asalkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersedia menyediakan lahan baru, Zeira menilai permintaan perusahaan itu sangat tidak relevan.

“Solusi yang disampaikan pihak PT Allegrindo tersebut bukan sebuah “bargaining” yang tepat dan dipastikan tidak akan diakomodir oleh Pemerintah, sebab PT Allegrindo bukan perusahaan milik pemerintah dan juga bukan pemilik Danau Toba,” ujarnya.

Dikatakannya, penanganan masalah pencemaran lingkungan dan relokasi peternakan babi milik PT Allegrindo di sekitar Danau Toba merupakan dua hal yang berbeda.

Seharusnya, kata Zeira, Kepala BLH Sumut Binsar Situmorang mampu memberikan laporan dan masukan secara transparan kepada Gubernur Sumut mengenai kasus pencemaran air Danau Toba, termasuk kasus pelanggaran lingkungan hidup yang diduga melibatkan PT Allegrindo Nusantara.

Sebagaimana diketahui, Danau Toba telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Pemprov Sumut hingga saat ini sedang berjuang agar Danau Toba masuk menjadi UNESCO Global Geopark (UGG).

Beberapa waktu lalu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pernah menyebut bahwa limbah telah membuat air Danau Toba tercemar.

“Lingkungan itu prioritas. Tidak akan orang mau datang kalau tempatnya kotor dan bau, termasuk limbah yang mengganggu Danau Toba,” tuturnya.

Ada beberapa wilayah di Danau Toba yang sudah tercemar, yaitu Ajibata di Kabupaten Toba Samosir, Tigaras dan Haranggaol (Simalungun).

Sejumlah keramba jaring apung yang hingga kini masih banyak tersebar di perairan Danau Toba dilaporkan bukan faktor utama penyebab pencemaran, melainkan masih ada limbah hotel dan ternak babi yang diduga turut menjadi penyebab tercemarnya air di danau vulkanik tersebut. (LMC-02)




OJK-Polri Tindak Tegas Pelaku Fintech Ilegal

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L. Tobing. (Foto: LintasMedan/ist)

Jakarta, 3/8 (LintasMedan) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi (SWI) sepakat bekerja sama untuk menindak tegas pelaku investasi ilegal dan teknologi finansial (fintech) ilegal untuk melindungi kepentingan masyarakat.

“Satgas Waspada Investasi dalam hal ini OJK dan Bareskrim Polri berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi mempercepat penindakkan terhadap perusahaan investasi ilegal dan fintech ilegal yang masih beroperasi,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L. Tobing kepada pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

Menurut Tongam, sesuai data SWI sampai saat ini, jumlah Fintech Peer-To-Peer Lending tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK sesuai POJK Nomor 77/POJK.01/2016 pada tahun 2018 sebanyak 404 entitas, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 826 entitas sehingga secara total sejak 2018 yang telah ditangani SWI sebanyak 1230 entitas.

“Data ini termasuk tambahan penanganan yang dilakukan SWI pada 16 Juli 2019 sebanyak 143 Fintech Peer-To-Peer Lending Ilegal,” katanya.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap lokasi server entitas tersebut, sebanyak 42 persen entitas tidak diketahui asalnya, diikuti dengan 22 persen dari Indonesia, 15 persen dari Amerika Serikat, dan sisanya dari berbagai negara lain.

Namun menurut dia, lokasi asal server tidak menunjukkan identitas sesungguhnya dari pelaku di balik entitas tersebut.

“Walaupun Satgas Waspada Investasi sudah banyak menutup kegiatan Fintech Peer-To-Peer Lending tanpa izin OJK, tetap saja banyak aplikasi baru yang muncul pada situs dan Google Playstore atau unduh link aplikasi yang diblokir tersebut. Masih banyak yang dapat diakses melalui media lain, sehingga masyarakat diminta untuk tidak mengakses atau menggunakan aplikasi Fintech Peer-To-Peer Lending tanpa izin OJK. Apabila ingin meminjam secara online, maka masyarakat agar melihat daftar aplikasi Fintech Peer-To-Peer Lending yang telah terdaftar di OJK pada website www.ojk.go.id,” kata Tongam.

Ia menambahkan bahwa Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal bukan merupakan ranah kewenangan OJK karena tidak ada tanda terdaftar dan izin dari OJK. Sementara yang menjadi ranah kewenangan OJK adalah Fintech Peer-To-Peer Lending yang terdaftar dan berizin di OJK.

“Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Fintech Peer-To-Peer Lending yang terdaftar dan berizin di OJK maka OJK dapat melakukan penindakan terhadap Fintech tersebut,” katanya.

Satgas Waspada Investasi pun mendorong dilakukannya proses hukum kepada para pelaku fintech ilegal yang melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi, atau tindakan tidak menyenangkan lainnya.

Dalam rangka penindakan terhadap fintech peer-to-peer lending ilegal tersebut, Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat agar melaporkan entitas tersebut ke Polri apabila ditemukan ada unsur pidana.

Selain itu, Satgas Waspada Investasi juga melakukan upaya pencegahan dengan melakukan edukasi menggunakan media luar ruang digital, media sosial, serta sosialisasi bekerja sama dengan Pemrov DKI Jakarta, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Google Indonesia, dan Bareskrim Polri. (LMC-05)




Ribuan Warga Antusias Saksikan Karnaval Budaya di Medan

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi (ketiga kiri) didampingi Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (keempat kanan) mengibaskan bendera pada acara pelepasan peserta Karnaval Budaya dan peresmian pembukaan Festival Pesona Lokal 2019, di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (3/8). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 3/8 (LintasMedan) – Ribuan warga, baik tua ataupun muda, tumpah ruah menyaksikan peserta karnaval budaya dan festival pesona lokal yang dilepas oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (3/8).

Medan dipilih sebagai kota pembuka kegiatan Festival Pesona Lokal karena pada perhelatan tahun 2018n meraih predikat Kota Paling Mempesona.

Antusiasme warga untuk menyaksikan perhelatan budaya yang digelar oleh Adira Finance tersebut sangat luar biasa.

Karnaval budaya ini diikuti lebih dari 48 grup yang menampilkan atraksi budaya khas Sumut mulai dari pakaian adat, musik tradisional hingga pertunjukan kesenian tradisional.

“Mari kita jaga keragaman budaya yang ada di Sumut karena ini merupakan identitas kita,” ujar Edy Rahmayadi pada acara pelepasan karnaval budaya yang juga dihadiri Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution dan Direktur Utama Adira Finance Hafid Hadel.

Sementara, Walikota Medan Dzulmi Eldin menyatakan pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi penyelenggaraan Karnaval Budaya dan Festival Pesona Lokal.

“Festival Pesona Lokal sebagai wadah mempertahankan seni dan budaya yang telah diwariskan leluhur agar tidak tergerus dengan masuknya budaya asing. Budaya asing boleh masuk, tapi kita harus senantiasa menjaga kelestarian seni dan budaya kita,” ujar Eldin.

Usai acara pelepasan peserta karnaval budaya, Walikota Medan Dzulmi Eldin didampingi Wakil Walikota menyaksikan pertunjukan fashion show yang menampilkan busana Batik Medan hasil desain Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kota Medan Hj Rita Maharani.

Sejumlah model pria dan wanita, termasuk anak-anak tampil energik mengenakan busana Batik Medan yang mengusung motif aneka kearifan lokal Kota Medan seperti Becak Medan, Payung Melayu, Istana Maimun, Tembakau dan Tepak Melayu.

Fashion show Batik Medan mendapat aplaus meriah dari para pengunjung dan Wali Kota naik ke panggung untuk menyerahkan buket bunga kepada Rita Maharani sebagai apresiasi atas hasil karyanya mengembangkan Batik khas Medan selama ini.

Batik Medan dilaporkan tidak hanya diminati warga lokal, tetapi pemasarannya sudah meluas ke penjuru nusantara dan sejumlah negara.

Usai acara fashion show, panggung utama Festival Pesona Lokal di Lapangan Merdeka Medan juga dimeriahkan atraksi tari Ahoi yang merupakan tarian Melayu dari Kota Medan.

Sebanyak 429 penari tampil membawakan tarian kebanggan masyarakat Suku Melayu tersebut.

Bahkan, Walikota, Wakil Walikota, Ketua TP PKK dan Dekranasda Kota Medan, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat se-Kota Medan ikut menari bersama para penari lainnya.

Penyelenggaraan Festival Pesona Lokal 2019 yang berlangsung sehari tersebut juga diisi dengan lomba tari lokal kontemporer yang diikuti 12 grup, lomba desain motif khas lokal kontemporer dengan 30 peserta, dan kompetisi ala selebgram lokal yang bisa diikuti oleh seluruh pengunjung.

Festival Pesona Lokal merupakan program CSR Adira Finance kembali bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata (Pesona lndonesia) bertujuan mempromosikan potensi budaya, pariwisata dan kearifan lokal suatu daerah. (LMC-02)