Home / Headline / Berantas Pers Abal-Abal, Biro Humas Sumut Belajar ke Sumbar

Berantas Pers Abal-Abal, Biro Humas Sumut Belajar ke Sumbar

image_pdfimage_print

Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama sejumlah wartawan berkunjung ke Kota Padang Sumatera Barat, baru-baru ini untuk mempelajari penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) provinsi setempat Nomor 30 Tahun 2018, tentang penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah itu.(Foto:LintasMedan/Irma)

Padang, 28/11 (LintasMedan) – Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berkunjung ke Kota Padang Sumatera Barat, baru-baru ini untuk mempelajari penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) provinsi setempat Nomor 30 Tahun 2018, tentang penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah itu.

Ikut dalam rombongan para pejabat Biro Humas tersebut, sejumlah wartawan yang bertugas di kantor Gubernur Sumut dan mereka disambut Kepala Biro Humas Setda Provinsi Sumbar, Jasman, serta Kepala Sub-Bagian Liputan Biro Humas, Fadhli Junaidi, di Ruang Pertemuan Gubernur, Kantor Gubernur Sumbar.

“Kedatangan kami untuk mendalami praktik dan penerapan serta memperkaya wawasan tentang Pergub Nomor 30 Tahun 2018 di Sumbar,” kata Kabag Pelayanan Media dan Informasi Humas Setda Prov Sumut Harvina Zuhra.

Kunjungan yang diberi tajuk studi pengayaan wawasan ini didasari keinginan untuk memahami upaya yang dilakukan Biro Humas dalam menjaga hubungan antara pemerintah daerah dengan perusahaan media/juru warta tetap dapat berjalan baik tanpa mencederai profesionalisme masing-masing

Seperti diketahui Pergub 30 yang telah diterapkan di Sumbar merupakan perubahan atas Pergub Nomor 21 Tahun 2016.

Menyambut maksud kedatangan tersebut, Jasman menjelaskan, diterbitkannya Pergub Sumbar 30/2018 didorong dua keinginan untuk penataan administrasi dalam pengelolaan anggaran Biro Humas yang terbatas agar dapat diserap seefektif mungkin dan berdampak maksimal.

“Bukan berarti kita membatasi atau mendiskriminasi ruang gerak pers dalam mencari berita. Hanya saja untuk hal-hal yang terkait anggaran, misalnya kerjasama pemberitaan, tentu harus dibatasi,” katanya.

Dia memaparkan, di provinsi tersebut diperkirakan ada sekitar
800an media online.

Sehingga pihaknya harus benar-benar selektif dan menyiapkan aturan sebagaimana tertera dalam Pergub untuk melakukan kerjasama pemberitaan.

Selain itu, penerapan aturan tersebut menurutnya dalam upaya turut menjaga marwah profesi juru warta, yang dianggap sebagai profesi cukup mulia.

“Wartawan itu pekerjaan yang sangat mulia, menyampaikan pesan hingga mampu mengubah dunia,” katanya.

Bahkan, sambung Jasman dalam kajian-kajian akademik disepakati pers menjadi subjek yang melaksanakan peran sebagai Pilar Demokrasi ke-4.

Ia mengaku sedih jika kemuliaan Pilar Demokrasi ke-4 harus tercoreng oleh tingkah para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan serta memaksa menuntut kesamaan hak.

“Kenapa profesi ini harus direndahkan dengan cara-cara seperti itu, ada oknum yang hanya bermodal gadget, buka portal sebulan, copy paste berita orang. Kemudian menuntut hak dan kerjasama. Inikan suatu pelecehan terhadap profesi pers,” sesalnya.

Diterbitkannya Pergub Sumbar No 30/2018, menurutnya adalah untuk melindungi media dan wartawan yang profesional dari oknum yang mengaku sebagai wartawan (abal-abal).

“Kami ingin menciptakan media dan wartawan profesional di Sumbar. Ini tujuan akhir Pergub ini sebenarnya,” ujarnya.

Pergub ini juga dapat mendorong perusahaan media agar terdaftar dan terverifikasi secara administrasi di Dewan Pers.

Jasman lalu menambahkan, jika memang perusahaan media maupun juru warta menemui hambatan dalam upaya peningkatan profesionalitas dan kompetensi tersebut, Biro Humas siap memfasilitasi dan memberikan bantuan yang bisa dilakukan sesuai tupoksi dan regulasi yang berlaku.

“Jadi, wartawan yang ingin menjadi profesional, kami fasilitasi dengan UKW (Uji Kompetensi Wartawan),” katanya.

Media itu, kata dia merupakansatu unit usaha, sehingga pihaknya menerapkan aturan agar penanggungjawab/ pemimpin redaksi harus punya ujikompetensi wartawan (UKW) utama dalam hal kerjasama.

Menurutnya aturan yang diberlakukan tersebut justru menjadi persoalan bagi media media yang belum profesional, bahkan pemerintah setempat sempat di demo.(LMC-02)

About Lintas Medan

Leave a Reply

Kelvin Benjamin Jersey