Home / Medan / BKD Sumut: Mutasi Eselon III DPMPTSP Sesuai Peraturan

BKD Sumut: Mutasi Eselon III DPMPTSP Sesuai Peraturan

image_pdfimage_print

Abdullah Khair Harahap. (Foto; LIntasMedan/dok)

Medan, 4/7 (LintasMedan) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyatakan bahwa mutasi pejabat eselon III di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut sudah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

“Mutasi yang dilakukan tidak sembarangan dan sudah dilaksanakan penilaian, survei dan sebagainya. Mutasi juga dilaksanakan sesuai kebutuhan,” kata Pelaksana tugas BKD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Abdullah Khair Harahap saat diwawancarai lintasmedan.com,  di Medan, Kamis.

Abdullah Khair menyatakan hal itu menanggapi surat aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Sumut Antony Sinaga yang menyatakan keberatan karena terhitung sejak 17 Juni 2019 lalu tidak lagi menjabat sebagai kepala bidang Perijinan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial pada DPMPTSP Sumut.

Ia menegaskan, tata cara pelaksanaan mutasi di lingkungan Pemprov Sumut tetap memperhatikan sejumlah aspek, antara lain kompetensi, pola karier, pemetaan pegawai, kelompok rencana suksesi, pengembangan karier, penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja, kebutuhan organisasi dan sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.

Ketentuan tersebut mengacu kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja ASN.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tersebut merupakan perbaikan dari PP yang telah ada sebelumnya yakni PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, sekaligus amanah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Karena itu, ia memastikan bahwa pengangkatan ASN dalam suatu jabatan di lingkungan Pemprov Sumut dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.

Disebutkannya, pelaksanaan mutasi pejabat eselon III yang dilaksanakan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut merupakan tanggung jawab Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat setempat.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi ketika menyampaikan kata sambutan pada acara pelantikan tujuh pejabat eselon III di Medan pada 17 Juni 2019 lalu, menegaskan bahwa mutasi yang dilakukan atas dasar keyakinan bahwa pejabat daerah yang dilantik mampu mengemban tugas.

Ia berharap para pejabat yang baru dilantik tersebut bisa melakukan tugas sebaik-baiknya serta harus membangun organisasi masing-masing demi kesejahteraan rakyat Sumut.

“Saya tidak bercerita tentang “skill” dan talenta Anda. Anda diperintahkan untuk mengemban tugas tersebut karena ada keyakinan Anda mampu,” katanya.

Edy menekankan ada tiga poin yang perlu dipegang pejabat yang baru dilantik agar organisasi yang mereka tempati bisa berjalan dengan baik serta bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat Sumut.

“Pertama loyalitas. Sehebat apa pun kalian kalau tidak punya loyalitas tidak benar. Yang kedua organisasi ini harus membutuhkan Anda, jangan sampai tidak ada perubahan yang positif di organisasi kalian. Kalian datang tak datang organisasi itu sama saja. Dan yang ketiga bisa bekerja sama, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri,” ujarnya. (LMC-02)

About Lintas Medan

Kelvin Benjamin Jersey