Home / Peristiwa / Buruh Ungkap Perusahaan Outshorcing Dibeking Preman

Buruh Ungkap Perusahaan Outshorcing Dibeking Preman

image_pdfimage_print
Ratusan massa buruh berunjukrasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara memperingati perayaan hari buruh (May Day).(Foto:LintasMedan/ist)

Ratusan massa buruh berunjukrasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara memperingati perayaan hari buruh (May Day).(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 4/5 (LintasMedan) – Ratusan buruh di Sumatera Utara meminta pemerintah segera menghapus sistem kerja outshorcing karena dianggap tidak memberi ketenangan kerja bagi mereka.

Apalagi menurut buruh, sistem kerja outshorcing yang masih terus berlaku di perusahaan-perusahaan di Medan banyak dibeking oleh preman yang kerap mengintimidasi pekerja.

“Kami minta sistem kerja outshorcing ini segera dihapus. Apalagi pihak Dinas Tenaga Kerja Medan juga dinilai sangat lemah dalam melakukan pengawasan terhadap sistem ini,” kata Pahala Napitupulu, Ketua Dewan Buruh saat perwakilan mereka diterima Komisi E DPRD Sumut, Senin.

Ratusan buruh menggelar unjukrasa ke gedung wakil rakyat tersebut, dalam rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional (May Day). Salah satu tuntutan mereka adalah penghapusan tenaga outshorcing.

“Janganlah kami para buruh ini hidup di bawah tekanan preman,” kata Pahala.

Selain Komisi E DPRD Sumut, hadir dalam pertemuan dengan perwakilan buruh, sejumlah pejabat Pemko Medan yakni, Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Kadinsosnaker) Kota Medan Armansyah Lubis, juga dari SKPD Sumut, di antaranya Kadispora Sumut Baharuddin Siagian, Kepala Kesbangpol Linmas, Edy Sofyan.

Selain menuntut penghapusan outshorcing, para buruh juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lebih memperhatikan nasib buruh dengan mengalokasikan anggaran untuk pembinaan dan pelatihan.

“Selama ini kami juga tidak pernah diperhatikan, permohonan buruh untuk minta pembinaan dan pelatihan juga tidak dilayani oleh pejabat Pemprov Sumut. Namun kalau yang datang preman-preman berkedok LSM malah bisa dengan gampang mengambil dana bantuan tersebut,” ungkap Pahala.

Padahal menurut buruh upah mereka wajib dipotong untuk PPH dan PPN setiap bulan. “Jadi kami kan juga punya kontribusi untuk daerah,” ujarnya.

Eddy Sofyan dalam pertemuan itu berjanji akan membawa tuntutan terkait anggaran pembinaan pelatihan buruh untuk dibahas dalam APBD 2016 dan dialokasikan melalui Dinas Tenaga Kerja Sumut.

Sementara terkait persoalan outshorcing Dinas Tenaga Kerja Kota Medan mengaku tidak lagi pernah mengeluarkan izin perusahaan outshorcing.

“Kalau soal ada preman-preman di perusahaan outshorcing kita tidak tahu, karena Disnaker Medan tidak lagi mengeluarkan izin untuk perusahaan outshorcing,” kata Armansyah.(LMC-02)

About Lintas Medan

Kelvin Benjamin Jersey