Home / Politik / Caleg Demokrat Sesalkan Penghapusan TPP Guru Tanjung Balai

Caleg Demokrat Sesalkan Penghapusan TPP Guru Tanjung Balai

image_pdfimage_print

Muhammad Arief Tampubolon. (Foto: LintasMedan/dok)

Medan, 22/11 (LintasMedan) – Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat, Muhammad Arief Tampubolon menyesalkan penghapusan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bagi guru dan tenaga pendidik lainnya di Kota Tanjung Balai.

“Seharusnya, masalah penghapusan TPP bagi 542 guru disikapi secara serius dan bijaksana oleh Walikota Tanjung Balai,” katanya di Medan, Kamis.

Sebagaimana diketahui, Walikota Tanjung Balai Muhammad Syahrial menyatakan bahwa rencana pemberian TPP bagi guru terganjal oleh Permendikbud tahun 2017 dan 2018, sehingga tidak bisa dialokasikan dalam APBD Perubahan Kota Tanjung Balai tahun 2018.

Arif juga menyesalkan apabila Walikota Tanjung Balai dan Dinas Pendidikan setempat tidak serius dalam mencari jalan keluar persoalan yang dikeluhkan oleh ratusan insan pendidikan di wilayah tersebut.

Sementara, TPP atau sering juga di daerah itu diistilahkan dengan uang sayur di satu sisi sangat dibutuhkan oleh kalangan guru dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya.

Di sisi lain, ia menilai kebijakan Pemerintah selama ini mengalokasikan anggaran TPP bagi guru justru sangat relevan dengan upaya mewujudkan percepatan pendidikan berkualitas di Tanjung Balai.

“Penghapusan TPP guru tanpa solusi yang tepat dikhawatirkan dapat menurunkan gairah para guru dalam proses belajar mengajar,” ucap aktivis antikorupsi yang juga Koordinator Gerakan Transparansi Anggaran Rakyat (Getar) itu.

Karena itu, Arif mendesak Walikota Tanjung Balai mencari solusi tepat agar persoalan TPP bagi ratusan guru yang sudah terhenti sejak 10 bulan tersebut bisa dituntaskan.

Ia menyatakan tidak sependapat dengan keputusan Pemerintah menghapus anggaran TPP bagi guru SD dan SMP sebesar Rp700 ribu per bulan di dalam tahun berjalan tanpa pemberitahuan sejak awal.

“Jika TPP ingin dihapus, Walikota Tanjung Balai sejak dari awal tahun anggaran seharusnya mengeluarkan surat pemberitahuan kepada para guru, sehingga tidak menuai polemik seperti yang terjdi saat ini,” ujarnya.

Arief menambahkan, kasus tindak pidana korupsi terjadi karena tiga hal, yaitu penyalahgunaan wewenang, jabatan dan anggaran.

“Jika hal ini terjadi pada kasus uang sayur bagi 542 orang guru SD dan SMP di Kota Tanjung Balai, tentunya lembaga penegak hukum perlu menyelidiki sejauh mana dugaan korupsi yang terjadi dalam hal pengelolaan anggaran tersebut di Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai,” ucap dia.

Dalam upaya mendukung kebijakan tranparansi anggaran, Arif berkomitmen untuk tetap mengawasi politik anggaran pemerintah mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya di Sumut, termasuk di daerah pemilihannya, yaitu Kabupaten Asahan, Batu Bara dan Kota Tanjung Balai. (LMC-02)

About Lintas Medan

Leave a Reply

Kelvin Benjamin Jersey