Indonesia Great Sale Digelar di Berbagai Daerah

Ilustrasi

Medan, 16/8 (LintasMedan) – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menggelar Indonesia Great Sale di sejumlah pusat perbelanjaan di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Utara (Sumut).

“Sebagai upaya untuk terus meningkatkan daya beli pengunjung secara offline, kami bersama dengan APPBI sepakat untuk menyelenggarakan Indonesia Great Sale,” kata Ketua Umum DPP Aprindo, Roy N Mandey dalam keterangan pers, baru-baru ini.

Indonesia Great Sale mulai digelar dari 14 Agustus 2019 hingga 25 Agustus 2019.

Indonesia Great Sale merupakan pesta diskon serempak dan terbesar pertama di Indonesia.

Disebutkan, pengunjung akan ditawari diskon atau potongan harga hingga mencapai 74 persen.

Roy berharap acara ini bisa menjadi daya tarik wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk datang dan berbelanja.

Indonesia Great Sale juga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pengunjung dan nilai transaksi di seluruh pusat perbelanjaan di Indonesia hingga 20 persen.

Optimisme ini didorong dengan banyaknya gerai ritel yang berpartisipasi, ditambah kehadiran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Indonesia Great Sale akan dibarengi dengan pameran Mall-to-Mall.

Pameran ini membuka kesempatan berupa ruang promosi di mal bagi UMKM sehingga diharapkan terjalin kemitraan antara pelaku usaha pusat perbelanjaan dengan pelaku UMKM.

Pelaksanaan Pameran Mall-to-Mall ini merupakan bentuk perwujudan dari nota kesepakatan (MOU) yang ditandatangani Kemendag dan APPBI tentang Penyelenggaraan Pameran Dagang Mikro Kecil dan Menengah di Pusat Perbelanjaan pada 1 Februari 2018.

Indonesia Great Sale secara serempak akan digelar di Sumatera Utara, Pekanbaru, Sumatera Selatan, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bekasi, Depok, Bogor, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Kegiatan serupa juga digelar di Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Kemudian, Manado, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Palu, Maluku, Lampung, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Timur. (LMC-03/KC)




Apindo Minta E-Commerce Lintas Batas Ditutup

Ilustrasi

Jakarta, 10/8 (LintasMedan) – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani meminta pemerintah agar menutup perdagangan lintas batas bagi e-commerce di Tanah Air di tengah pesaingan perdagangan online atau e-commerce yang sangat ketat.

“Masalah e-commerce ini juga satu sisi yang kita di persimpangan. Kita ini mau membuka cross border (lintas batas) atau tidak?. Kalau itu dibuka, maka UKM itu saya rasa dengan cepat akan mati semua karena memang tidak bisa bersaing,” kata Haryadi kepada pers di Jakarta, Jumat.

Alasan lain, menurut dia, apabila terus dibuka dikhawatirkan para pelaku e-commerce dalam negeri akan tergerus oleh barang-barang dari luar negeri.

Haryadi menambahkan, salah satu pola konsumen masyarakat Indonesia saat in kebanyakan menginginkan penerimaan barang lebih cepat ditambah lagi dengan harga yang murah.

Sedangkan China cukup signifikan dalam mengambil peranan itu, karena negara tersebut menggunakan pusat logistik berikatnya berada di Singapura.

Dengan demikian, dari segi kemampuan pengiriman dan harga produk-produk China dapat bersaing dengan pelaku UKM di Indonesia.

“Barang-barang mereka bisa sampai ke kita sekitar dua hari, karena barang tersebut dari Singapura. Konsumen kan tidak peduli barang dari mana selama produk bagus dan variasinya banyak. Ini jadi pekerjaan rumah kita adalah sebaiknya tidak dibuka cross border itu,” ujar Haryadi. (LMC-03/JI)




InDriver, Layanan Transportasi Online Hadir di Medan

Medan, 9/8 (LintasMedan) – Hari ini inDriver resmi hadir dan tersedia di Kota Medan. inDriver adalah sebuah layanan transportasi berbasis online yang berkantor pusat di New York.

Saat ini, inDriver telah diakses lebih dari 26 juta orang dan di lebih dari 200 kota di dunia. Melalui aplikasi inDriver, pengguna dapat menetapkan biaya untuk perjalanan mereka. Sementara untuk para mitra inDriver, mereka dapat memilih trip penumpang yang paling menguntungkan dan nyaman.

Salah satu fitur unggulan dari inDriver adalah Real Time Deals, dimana ketika penumpang menggunakan aplikasi inDriver, mereka tidak akan pernah menemukan kenaikan harga yang disebabkan oleh jam sibuk, kemacetan lalu lintas dan banyaknya permintaan.

inDriver memperbolehkan penumpang untuk mengatur tarif mereka sendiri terkait rute atau destinasi yang menjadi tujuan mereka. Nantinya, pengemudi terdekat akan langsung menerima pemberitahuan melalui aplikasi dan akan ada tiga pilihan yang dapat dipilih sesuai dengan yang mereka inginkan; (1) menerima biaya yang ditetapkan oleh penumpang, (2) mengabaikan tawaran penumpang, dan (3) menawar dengan harga yang lebih tinggi.

Medan menjadi kota pertama di Indonesia dimana aplikasi inDriver diluncurkan. inDriver telah terhubung ke 1.300 pengemudi, dan ada puluhan pengemudi baru yang mendaftarkan diri untuk menjadi mitra inDriver setiap harinya. Pada tahap awal setelah peluncuran, inDriver tidak akan membebankan biaya komisi kepada mitra inDriver.

Fitur unik lainnya yang dapat menguntungkan pengguna inDriver adalah pada saat mitra inDriver menerima order, mereka tidak secara langsung ditetapkan sebagai pengemudi dari penumpang yang memesan. Begitu penawaran disetujui oleh pengemudi, penumpang dapat memilih pengemudi yang sesuai dengan kategori yang diinginkan seperti tarif yang sesuai, peringkat pengemudi di aplikasi, perkiraan waktu kedatangan atau model kendaraan.

Selain itu, inDriver menawarkan pilihan kepada para pengguna untuk menciptakan perjalanan yang lebih aman dan nyaman. Penumpang dapat berbagi lokasi GPS dan detail perjalanan secara langsung dari aplikasi dengan orang yang mereka percaya.

Bepergian dengan inDriver dapat dilakukan di seluruh kota Medan, mulai dari pusat kota, daerah perbatasan sampai ke daerah pinggiran kota. Saat ini, pembayaran bisa dilakukan dengan uang tunai, yang memungkinkan dapat mengurangi biaya perjalanan, tidak seperti ketika membayar dengan kartu atm yang mengenakan biaya tambahan.

Saat ini inDriver telah tersedia di Medan untuk tahap uji coba dan melihat respon dari masyarakat Medan. Minggu ini akan ada ada penawaran yang menarik khusus untuk pengguna inDriver. Bagi penumpang yang menggunakan aplikasi inDriver akan mendapatkan potongan harga 20% dari tariff normal. Contohnya, untuk perjalanan dari Medan Fair Plaza ke Merdeka Walk dengan inDriver, pengguna hanya membayar Rp 11.000, dan dari Ringroad City Walks ke Taman Sri Deli (Park) Rp 31.150.

Aplikasi inDriver dapat diunduh di Google Play Store dan AppStore secara gratis. Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunjungi Instagram @inDriver_Indonesia.(LMC-rel)




Sumut Terus Gencarkan Promosi Investasi

Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah menyampaikan kata sambutan pada acara pembukaan Pekan Inovasi dan Investasi tingkat Provinsi Sumut Tahun 2019 di Lapangan Merdeka Medan, Kamis (25/7). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 25/7 (LintasMedan) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) akan terus mengencarkan promosi investasi dengan memperkuat informasi tentang potensi daerah.

“Memperkuat informasi tentang potensi daerah menjadi satu kunci untuk meningkatkan realisasi penanaman modal,” kata Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah pada acara pembukaan Pekan Inovasi dan Investasi tingkat Provinsi Sumut 2019 di Lapangan Merdeka Medan, Kamis (25/7).

Menurut dia, untuk meningkatkan kinerja pertumbuhan investasi di Sumut mutlak diperlukan berbagai kegiatan, salah satunya adalah penyelenggaraan Pekan Inovasi dan Investasi.

Disebutkannya, penyelenggaraan Pekan Inovasi dan Investasi Sumut yang telah memasuki tahun ketujuh cukup efektif memberikan dampak positif bagi peningkatan investasi.

Ia menjelaskan, Sumut merupakan salah satu daerah potensial bagi pelaku dunia usaha untuk mengembangkan investasi karena didukung beragam jenis sumber daya alam.

“Sumut cukup menjanjikan bagi kegiatan penanam modal, termasuk bagi investor asing,” ujarnya.

Namun, Musa Rajekshah mengakui bahwa untuk menarik minat investor untuk menanamkan modal ke suatu daerah bukan hal mudah.

Karena itu, ia mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumut agar terus berupaya memaksimalkan informasi seputar peluang investasi di wilayahnya masing-masing.

Pemprov Sumut dalam upaya menjaring investor ke daerah itu, kata dia, membutuhkan dukungan masyarakat, pelaku usaha serta pihak terkait lainnya.

“Kita harapkan seluruh kabupaten dan kota di Sumut secara berkala juga memberikan informasi dan data akurat mengenai peluang investasi baru di daerahnya,” tuturnya.

Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut menyebutkan, total nilai investasi di Sumut tahun 2019 mencapai Rp24,82 triliun, atau melebihi target dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI untuk provinsi ini sebesar Rp23,64 triliun.

Pertumbuhan investasi di Sumut tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp33,91 triliun dan spada triwulan I terealisasi Rp5,5 triliun.

Kepala Dinas PMPTSP Sumut, Arief Trinugroho, mengakui penyelenggaraan Pekan Inovasi dan Investasi tingkat Provinsi Sumut 2019 sangat membantu Pemprov setempat dalam upaya mewujudkan visi Sumut menjadi provinsi Maju, Aman dan Bermartabat.

Pekan Inovasi dan Investasi tingkat Provinsi Sumut 2019 diikuti 113 stand dari perusahaan, pemkab/pemko dan BUMD/BUMN.

“Selama pelaksanaan Pekan Inovasi dan Investasi, juga digelar forum investasi yang akan membahas soal peluang investasi Sumatera Utara,” paparnya. (LMC-02)




5.500 Jaringan Gas Rumah Tangga Dibangun di Deli Serdang

Sales Area Head Medan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Saeful Hadi. (Foto: LintasMedan/Wie)

Medan, 25/7 (LintasMedan) – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2020 siap merealisasikan pembangunan jaringan gas (jargas) 5.500 sambungan rumah tangga di Kabupaten Deli Serdang, Sumut.

“Pembangunan jaringan gas di Sumatera Utara akan terus berlanjut. Tahun 2020, di Kabupten Deli Serdang direncanakan dibangun jaringan gas 5.500 sambungan rumah atau SR,” kata Sales Area Head Medan PT PGN, Tbk Saeful Hadi kepada pers di Medan, Kamis.

Sebelum pengembangan jargas tersebut dilaksanakan, kata dia, di kabupaten tersebut saat ini sedang dilaksanakan survei serta persiapan Front End Engineering Design (FEED) dan Detail Engineering Design and Design for Construction (DEDC).

Lebih lanjut ia menjelaskan, pembangunan jargas 5.500 sambungan rumah tangga di Deli Serdang merupakan lanjutan dari program pengembangan tahun 2019 yang diproyeksikan sebanyak 5.560 sambungan rumah tangga.

Selain pelanggan rumah tangga, lanjutnya, PGN memiliki 45 pelanggan industri di Deli Serdang dan akan diperkirakan segera bertambah dua pelanggan baru, yaitu pabrik sarung tangan milik Mark Dynamic dan perusahaan industri milik PT Alco.

Sedangkan untuk pelanggan dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten tersebut, PGN memiliki sebanyak 405 pelanggan.

Selain Deli Serdang, Pemerintah tahun 2019 juga merealisasikan penambahan jargas di Kota Medan sebanyak 5.656 sambungan rumah tangga.

“Pembangunan jargas baru di Medan saat ini sudah mencapai sekitar 50 persen,” kata Saeful didampingi Humas PT PGN Medan, Yusnani.

Disebutkannya, PGN mempunyai misi menjaga dan memeratakan penggunaan energi yang efisien dan aman.

“Tujuannya menciptakan nilai ekonomi yang unggul buat masyarakat maupun pelaku industri,” paparnya.

Ia mengatakan, selama ini ongkos energi bagi pelaku industri cukup signifikan mempengaruhi struktur biaya produksi, dan jika mayoritas industri menggunakan gas alam yang lebih efisien dan aman, akan terjadi penghematan yang signifikan bagi pelaku usaha.

“Dengan efisiensi sektor energi saja, para pelaku industri bisa menghadirkan harga kompetitif buat produknya, atau menyiapkan dana ekspansi,” katanya.

Harga gas untuk pelanggan industri ditetapkan sebesar 10,28 dolar AS per MMBTU dan pelanggan rumah tangga rata-rata Rp2.945 per meter kubik.

“Jika dibandingkan dengan gas elpiji, harga gas bumi relatif lebih hemat hingga sekitar 60 persen,” ujar Saeful. (LMC-05)




BPS: Data Akurat Perkebunan Penting Hadapi Persaingan Global

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut Syech Suhaimi  melakukan pemukulan gong sebagai tanda dibukanya workshop Perusahaan Perkebunan Sumut 2019, di Medan, Rabu (24/7). (Foto: LintasMedan/Wie)

Medan, 24/7 (LintasMedan) – Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan bahwa data akurat sektor perkebunan sangat penting dan diperlukan dalam upaya menghadapi persaingan komoditi hasil perkebunan di pasar global.

“Untuk memenangkan persaingan antarnegara, perlu data perkebunan yang strategis, akurat, berkualitas, bermanfaat serta data informasi nyata di lapangan,” kata Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan BPS RI Hermanto, di Medan, Rabu.

Hermanto menyampaikan hal tersebut dalam acara workshop Perusahaan Perkebunan Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan mengangkat tema ‘Sinergi antarstakeholders merupakan energi menuju satu data perkebunan’.

Kegiatan workshop itu diselenggarakan sebagai sarana sosialisasi penegasan pengisian aplikasi Survei Perusahaan Perkebunan (SKB) online guna sinkronisasi data angka perkebunan seluruh provinsi di Indonesia.

Hermanto menjelaskan, data angka perkebunan yang akurat dan terintegrasi akan mempercepat pencapaian berbagai program pemerintah dalam mendukung perbaikan tata kelola perkebunan.

Karena itu, menurut dia, sinkronisasi dan penyesuaian data angka perkebunan di tingkat kabupaten maupun provinsi sangat penting dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka menuju satu data perkebunan nasional.

“Penerapan sistem satu data perkebunan sudah dirintis sejak dua tahun lalu. Namun yang perlu adalah kontinuitas. Jika sulit dikumpulkan, maka perlu koordinasi yang bagus antara BPS dan perusahaan,” ujar Hermanto.

Ia menambahkan, proses pengumpulan data perkebunan dilakukan BPS bekerjasama dengan Kementerian Pertanian.

Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui survei secara berkala terhadap perusahaan perkebunan setiap triwulan dan tahunan dengan didukung aplikasi berbasis web.

Khusus untuk perkebunan rakyat, BPS melakukan wurvei terhadap jenis komoditi dan rumah tangga perkebunan.

Pengumpulan data statistik perkebunan meliputi, antara lain data luas, produksi, ekspor dan impor komoditas perkebunan strategis.

Disebutkannya, di Indonesia saat ini terdapat 127 komoditas perkebunan, termasuk kelapa sawit, karet, tebu, kopi, kakao, teh dan tembakau.

Sementara itu, Kepala BPS Sumut Syech Suhaimi memaparkan, sektor pertanian, industri dan perdagangan berkontribusi besar mendorong pertumbuhan devisa dan perekonomian Sumut.

Tiga sektor tersebut membuat pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2019 di Sumut mencapai 5,18 persen.

Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan mencapai 20,74 persen, dukungan cukup besar dari sektor industri 19,45 persen dan sektor perdagangan komposisinya 18,66 persen.

Di sektor pertanian, kata dia, sub sektor perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura ikut berperan besar menopang laju perekonomian Sumut.

Menurut dia, tiga sektor tersebut berperan mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2019 di Sumut mencapai 5,18 persen.

“Peranan perkebunan di Sumut tidak bisa kita pandang sebelah mata. Untuk itu pemerintah harus memberi regulasi yang jelas terhadap perkembangan dari perkebunan tersebut,” katanya.

Sebagaimana diketahui, BPS merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan data statistik perkebunan, sebagaimana payung hukum yang mengatur tentang tugas, fungsi, dan kewenangan badan tersebut.

Payung hukum tersebut adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2007 tentang BPS serta tugas, fungsi, dan kewenangannya melaksanakan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

BPS mencatat luas perkebunan sawit di Sumut sampai tahun 2017 ada sekitar 1,3 juta hektar dengan produksi sekitar 4,1 juta ton minyak sawit mentah (CPO).

Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Indonesia (Gapki) Sumut Timbas Ginting, menyatakan mendukung kebijakan satu data perkebunan secara berkelanjutan.

“Dengan data statistik yang update, mudah-mudahan bisa meningkat perkebunan kelapa sawit,” katanya.

Ia juga meyakini, data angka perkebunan yang akurat efektif menghempang isu negatif tentang perkebunan kelapa sawit Indonesia di luar negeri. (LMC-05)




Bank Mandiri Pastikan Dana Nasabah Aman

Medan, 20/7 (LintasMedan) – Nasabah Bank Mandiri terkejut dan bingung ketika melihat saldonya tiba-tiba berkurang drastis, tatkala ingin mengambil uangnya di ATM.

 Salah seorang nasabah, Sri Mukti, warga Jalan Garu II B kepada wartawan mengaku ia mau mengambil uang di ATM Bank Mandiri yang ada di Indomaret Jalan Garu II Sabtu (20/7) sekira pukul 10.00 WIB. Namun di ATM tertulis “uang anda tidak mencukupi”.

“Saya terkejut karena dana di Bank Mandiri masih banyak. Saya ulang lagi, jawaban serupa di mesin ATM,” kata Sri, yang sehari-hari berprofesi sebagai dokter gigi di RS USU ini.

Kemudian, ia pun mengecek saldonya, dan uangnya Rp1,2 juta hilang. Akhirnya, ia tak bisa mengambil uang lagi di ATM karena jawaban serupa tetap muncul dan uang tidak keluar.

“Saya coba melihat aplikasi onlinenya pun susah terbuka. Senin lah nanti saya lapor, kalau rejeki itu gak kemana,” ungkap Sri kecewa.

Menanggapi hal ini, Humas Bank Mandiri Kanwil Medan Hendrik Tampubolon kepada wartawan Sabtu (20/7) mengatakan memang ada masalah sedikit, namun dijamin uang nasabah aman.

Hendrik menyampaikan relis Bank Mandiri Pusat yang isinya permintaan maaf terhadap ketidaknyamanan yang dialami nasabah terkait dengan perubahan saldo rekening.

“Saat ini kami informasikan dan tegaskan bahwa perubahan tersebut terjadi pada saat perpindahan proses dari core system ke back up system yang rutin dilaksanakan di akhir hari. Namun pada kali ini, terjadi error pada data saldo 10 persen nasabah Bank Mandiri,” kata Rohan Hafas, Corporate Secretary Bank Mandiri.

Mandiri, lanjut Rohan, menjamin saldo nasabah akan segera pulih dalam waktu 2-3 jam ke depan, karena sebelum perpindahan ini selalu dilakukan backup data saldo nasabah.

Bank Mandiri mempersilahkan Nasabah yang ingin melakukan pengecekan rekening tabungannya ke kantor cabang Bank Mandiri. Rohan meminta nasabah untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Sekali lagi kami memohon maaf dan kami pastikan rekening nasabah, aman,” tegas Rohan.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: mandiri call 14000, +62-21-52997777

Fax: +62-21-52997735

Email: mandiricare@bankmandiri.co.id

atau cabang mandiri terdekat

https://www.bankmandiri.co.id/web/guest/weekend-banking. (LMC-05)




Sumut Optimis Pertahankan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan sambutan pada acara diseminasi Perkembangan dan Outlook Perekonomian Terkini yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumut, di Medan, Jumat (19/7). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 19/7 (LintasMedan) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara optimis mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2019 di tengah masih tingginya ketidakpastian perekonomian global.

“Pertumbuhan ekonomi kita bagus, kita harus mempertahankan itu dan meningkatkannya,” kata Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi pada acara diseminasi Perkembangan dan Outlook Perkonomian Terkini yang digelar Bank Indonesia (BI), di Medan, Jumat.

Disebutkannya, Pemprov Sumut juga berkomitmen mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi yang di atas pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2013 hingga kwartal I tahun 2019.

Pertumbuhan ekonomi Sumut selama kwartal I 2019 tercatat sebesar 5,30 persen, atau 0,23 poin di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Kinerja pertumbuhan ekonomi Sumut juga tertinggi kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,68 persen, Aceh (3,88 persen), Sumbar (4,78 persen), Bengkulu (5,01 persen), Kepulauan Riau (4,76 persen), Riau (2,88 persen), Jambi (4,73 persen), Bangka Belitung (2,79 persen), dan Lampung (5,18 persen).

Menurut Gubernur, pihaknya akan bekerja keras untuk mempertahankan stabilitas ekonomi Sumut dan mengantisipasi tantangan-tantangan yang akan datang.

“Kita akan pertimbangkan secara kuat masukan-masukan dari Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi Sumut. Kita perlu masukan Bank Indonesia sehingga tidak salah dalam membuat kebijakan,” ujar Edy.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo pada kesempatan itu, memaparkan bahwa saat ini yang menjadi tantangan bagi Pemprov Sumut adalah inflasi, karena dalam tiga bulan terakhir (April, Mei Juni) inflasi Sumut meningkat tajam.

Hingga bulan Juni 2019, lanjutnya, pertumbuhan inflasi Sumut mencapai 4,3 persen year to date (ytd), sementara inflasi tahunan tercatat mencapai 5,87 persen year on year (yoy).

Kondisi, kata Dody, bersumber dari inflasi bulanan sepanjang triwulan II 2019, berasal dari bahan makanan karena terganggunya pasukan komoditas hortikultura, terutama cabai merah.

Cabai merah menyumbang inflasi sebesar 2,82 persen (yoy), jauh lebih tinggi dari komoditas lainnya seperti daging ayam (0,10 persen), cabai rawit (0,09 persen), bawang merah (0,08 persen) dan cabai hijau (0,08 persen).

Kenaikan harga cabai merah dalam dua bulan terakhir mencapai 70 persen, menurut Dody, karena faktor cuaca telah menyebabkan gagalnya panen dan menghambat distribusi komoditas tersebut di berbagai daerah, sehingga berpengaruh terhadap inflasi.

Dody menambahkan, Sumut akan mendapat tantangan yang lebih berat tahun depan dalam menjaga stabilitas ekonominya, karena pengaruh perang dagang global.

Sumut yang saat ini mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA), lanjutnya, terutama sawit bakal terkena dampak dari hal ini.

Karena itu, perlu pertimbangan dan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi hal tersebut.

“Untuk mengantisipasi itu kita bisa memaksimalkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah, e-comerce dan industri kreatif,” ucap dia. (LMC-03)




KPPU: Persekongkolan Tender Paling Banyak di Sumut

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dini Amelia menyampaikan paparan dalam sosialisasi “Nilai-nilai prinsip persaingan usaha sehat serta keterkaitannya dengan kenotariatan” yang digelar Kantor Wilayah I KPPU, di Medan, Kamis (18/7). (Foto: LintasMedan/Wie)

Medan, 18/7 (LintasMedan) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan bahwa di Sumatera Utara (Sumut) selama 20 tahun terakhir paling banyak terjadi kasus persekongkolan tender.

“KPPU selama 20 tahun telah menangani sekitar 400 kasus persekongkolan usaha. Sebanyak 70 persen diantaranya berupa persekongkolan tender dan 30 persen dari jumlah itu ada di Sumatera Utara,” kata Komisioner KPPU, Dini Amelia kepada pers di Medan, Kamis.

Dini memaparkan hal tersebut di sela acara sosialisasi “Nilai-nilai prinsip persaingan usaha sehat serta keterkaitannya dengan kenotariatan” yang digelar Kantor Wilayah I KPPU.

Dalam acara yang dihadiri peserta dari kalangan notaris itu, ia mengatakan, praktik persekongkolan tender itu, antara lain selalu pinjam meminjam perusahaan dengan melakukan legalisasi sampai melakukan perubahan akta kepengurusan menjelang tender.

Praktik kecurangan lainnya yang sering dilakukan peserta tender, yaitu membuat kuasa direksi, membuat perjanjian KSO/kontrak/sub kontrak dan legalisasi sewa alat dihadapan notaris.

Perbuatan peserta tender itu mengakibatkan terjadinya perubahan direksi, karena nama orang yang meminjam nama perusahaan masuk ke dalam susunan pengurus.

Sedangkan notaris sendiri yang membuat akta otentik mengenal semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.

“Dalam proses tender seperti itu, tentunya yang terjadi adalah persaingan semu. Saat tender dilaksanakan, perusahaan-perusahaan yang melakukan persekongkolan itu seolah-olah bersaing. Padahal pelakunya itu-itu juga,” katanya.

Kasus persekongkolan tender di Sumut yang pernah ditangani KPPU, antara lain pengadaan alat CT Scan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi, pembangunan asrama Ma’had Ali STAIN Padangsidempuan dan lelang proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Asahan.

“Hampir semuanya notaris membantu pelaku tender dalam membuat akte perubahan maupun perubahan kepengurusan,” kata Dini.

Dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999, lanjut dia, KPPU mempunyai kewenangan mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, serta menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil.

Namun dalam prakteknya, KPPU dalam upaya menuntaskan kasus persaingan usaha tidak sehat selalu terbentur dengan undang-undang yang mengatur tentang kewenangan lembaga lain, seperti Undang-Undang Kenotariatan.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan, diantaranya untuk meminta keterangan dari setiap notaris harus ada izin dari Majelis Kehormatan Notaris.

Sosialisasi bertajuk “Nilai-nilai prinsip persaingan usaha sehat serta keterkaitannya dengan kenotariatan” itu juga menghadirkan pembicara lainnya, yaitu Dekan Fakultas Hukum USU Prof Dr Budiman Ginting dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumut Agustinus Pardede.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumut Agustinus Pardede mengatakan, Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan.

Kewenangan tersebut diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sedangkan mengenai kewenangan Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Perubahan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016.

Disebutkannya, jumlah notaris di Sumut saat ini tercatat sebanyak 1.076 orang dan 241 orang berkantor di Medan.(LMC-05)




Kepala DPMPTSP Sumut Ajak Jajarannya Tingkatkan Kinerja

Ilustrasi

Medan, 5/7 (LintasMedan) – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatera Utara Arief S  Trinugroho
mengajak seluruh jajaran di instansi itu agar meningkatkan kinerja demi mewujudkan Sumut yang bermartabat.

“Kita harus setiap waktu bekerja untuk mewujudkan visi misi Pak Gubernur Edy Rahmayadi,” katanya kepada pers, Jumat.

Arif menekankan hal itu terkait adanya isu yang yang menyebutkan DPMPTSP yang dipimpinnya selama ini terkesan mengabaikan tugas-tugas di kantor pada saat jam kerja.

Padahal pihaknya memastikan isu itu sama sekali tidak berdasar, karena sistem dan aturan di organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpinnya sudah berjalan kondusif.

Arif yang tergolong belum lama memimpin OPD tersebut berkomitmen meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Apalagi, kata dia Pemprov Sumut saat ini memasang  target tinggi di bidang investasi yakni berjumlah Rp 33,9 triliun tahun 2019, sehingga pihaknya dituntut meningkatkan kinerja khususnya di bidang pelayanan.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan tersebut, ia mengingatkan jajarannya agar senantiasa bekerja penuh bahkan jika perlu di luar jam kantor.

“Kami juga sering diundang menghadiri berbagai acara resmi, pada saat jam kerja. Kesemuanya itu merupakan bagian dari upaya menyosialisasikan visi misi Sumut bermartabat,” ujarnya.

Eselon III

Sebelumnya beredar surat pernyataan Anthony Sinaga, salah seorang eks pejabat eselon III di DPMPTSP,  yang merasa keberatan karena dirinya tidak lagi menjabat sebagai  kepala bidang Perijinan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial di OPD tersebut.

Antony yang kini non job di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumut dalam surat yang beredar menyatakan menggugat seputar pemutasian dirinya, sekaligus akan membeberkan ketidakseriusan kinerja di lingkungan DPMPTSP Sumut.

Menanggapi hal itu,  Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyatakan bahwa mutasi pejabat eselon III di DPMPTSP Sumut sudah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

“Mutasi yang dilakukan tidak sembarangan dan sudah dilaksanakan penilaian, survei dan sebagainya. Mutasi juga dilaksanakan sesuai kebutuhan,” kata Pelaksana tugas Kepala BKD Sumut, Abdullah Khair Harahap. (LMC-02)