70 Tahun Sumut, Merawat Kebhinekaan dalam Pilkada 2018

Oleh Irma Yuni, SE

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi (kiri) bersama Ketua KPU RI Arief Budiman (kedua kanan) didampingi Ketua KPU Provinsi Sumut Mulia Banurea (kanan), saat menghadiri acara peluncuran maskot Pilkada Sumut 2018, di Medan, pada 8 Oktober 2017. (Foto: LintasMedan/Irma)

Medan, 9 /4 (LintasMedan) – Predikat provinsi berbilang kaum dan menjadi contoh untuk hal keberagaman dan toleransi agaknya wajar disandang oleh Sumatera Utara (Sumut).

Semangat kebersamaan sebagai Bangsa Indonesia, saling menghormati, menjaga kerukunan, mengembangkan sikap hidup toleransi dan saling menghormati, ternyata efektif membawa Sumut damai dalam keberagaman.

Faktanya,  Sumut hingga memasuki usia 70 tahun masih menjadi daerah dengan stabilitas keamanan yang terkendali di tengah-tengah keberagaman etnis, religi, budaya dan adat istiadat.

Keberagaman itu sesungguhnya adalah kekayaan dan keunikan Sumut yang harus dipertahankan dengan tetap hidup damai dan rukun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Sumut terdiri dari 33 kabupaten/kota (8 kota dan 25 kabupaten), 417 kecamatan dan hampir 6.000 desa dan kelurahan, dengan jumlah penduduk sekitar 15,97 juta jiwa.

Provinsi ini memiliki delapan etnis asli terdiri dari enam sub Batak yaitu, Mandailing, Toba, Karo, Pakpak, Simalungun dan Angkola. Dua etnis lainnya, yaitu Melayu dan Nias.

Hampir semua etnis di Indonesia juga ada di Sumut, masing-masing warga hidup berdampingan dengan rukun dan damai.

Dalam perspektif agama, Tuhan menciptakan keragaman manusia supaya saling mengenal, bekerjasama dan menyempurnakan.

Alasannya, manusia adalah makhluk serba kekurangan sehingga keragaman itu harus disyukuri dan perpecahan harus dihindari.

Hal mendasar ini, tentunya harus terus-menerus diberikan lewat pendidikan, ceramah, hingga khutbah keagamaan.

Selain itu, nilai-nilai yang menyatukan yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus senantiasa dirawat dan ditanamkan pada masyarakat.

Jika hal-hal semacam itu tidak diperhatikan, tidak tertutup kemungkinan bisa menjadi faktor pemicu konflik. Dan jika hal tersebut sudah terjadi, kalangan agama pun akan sulit meredam.

Apalagi, jika ditambah dengan faktor pemicu lain yakni politik, maka kerancuan akan semakin terjadi.

Karenanya, peran pemimpin dan pemuka agama sangat dibutuhkan dalam mencegah kemungkinan terjadinya berbagai konflik dan pertentangan bernuansa agama yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk  dalam menyikapi momentum pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak 2018.

Meski situasi dan kondisi menjelang Pilkada serentak 2018 di Sumut, sampai saat ini masih terpantau tetap aman dan kondusif, namun pemerintah bersama institusi berwenang lainnya dan masyarakat harus tetap waspada dan tidak boleh lengah sedikitpun, sebab potensi ancaman itu tetap ada.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memprediksi potensi konflik dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 lebih besar dari pelaksanaan pesta demokrasi sebelumnya.

Ketua KPU RI Arief Budiman menilai beberapa faktor yang menyebabkan potensi konflik meningkat pada pilkada serentak 2018, adalah terkait waktunya berdekatan dengan pemilihan umum tahun 2019, banyaknya daerah yang menggelar pilkada, banyaknya pemilih, serta tingginya anggaran.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), pilkada serentak 2018 yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ada sejumlah daerah yang tergolong memiliki titik rawan.

Daerah tersebut terdiri atas delapan provinsi, yakni Sumut, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, serta Papua. Selain itu ditambah ada 14 daerah kabupaten/kota.

Faktor pemicu kerawanan tinggi di beberapa daerah tersebut ditengarai, antara lain politik uang, keberpihakan petugas penyelenggara, kontestasi antarcalon, pemenuhan hak pilih warga, netralitas pegawai negeri sipil (PNS), penggunaan media sosial, dan penggunaan politik identitas.

Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Wara Sinuhaji mengemukakan, isu agama kecil kemungkinan bisa menjadi pemicu terjadinya konflik dalam Pilkada di Sumut.

Sebab, kata dia, masyarakat di daerah itu sangat heterogen dan meski berbeda agama dan suku, satu sama lainnya saling menghargai dan menghormati.

“Perbedaan agama di tengah masyarakat Sumut tidak mengenyampingkan sifat kekeluargaan, sebab banyak diantara mereka memiliki ikatan keluarga meski berbeda keyakinan,” ucap Wara.

Kondisi yang aman dan nyaman di Sumut selama ini, menurutnya, tidak akan terganggu oleh perbedaan pandangan politik.

Seandainya muncul konflik dalam pesta demokrasi tersebut, ia memperkirakan hal itu hanya terjadi sebatas di level akar rumput antarsesama massa pendukung, bukan di kalangan tim sukses maupun relawan pendukung masing-masing calon kepala daerah.

Kondusif

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi (kiri) menyampaikan kata sambutan dalam rapat koordinasi persiapan Pilkada Serentak 2018, di aula Tribrata Mapolda Sumut, Medan, pada 31 Juli 2017. (Foto: LintasMedan/ist)

Dalam upaya mengantisipasi konflik bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di tahun politik, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumut, Maratua Simanjuntak mengajak masyarakat untuk turut berperan nyata merawat kebhinekaan dengan dibarengi semangat kebersamaan menjaga situasi daerah itu agar tetap kondusif .

“Mari kita bersama-sama mengantisipasi konflik dalam mewujudkan Pilkada damai dengan saling menghargai perbedaan satu dan lainnya,” katanya dalam acara diskusi yang dilaksanakan FKUB Kabupaten Padang Lawas, di Sibuhuan, Senin (10/4) lalu.

Masalah pentingnya mewujudkan Pilkada 2018 yang aman, damai, dan kondusif sejak jauh-jauh hari sudah diingatkan oleh Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi.

“Kondusifitas di Sumut khususnya pada saat perhelatan politik diharapkan bisa jadi contoh bagi daerah lain agar keberagaman dan kebersamaan masyarakat tetap terjaga meski berbeda pilihan,” kata Erry pada acara coffee morning Pilkada Serentak 2018, di aula Tribrata Mapolda Sumut, Medan, pada 31 Juli 2017.

Dalam acara bertema ‘Kita Ciptakan Sinergitas Pengamanan Guna Suksesnya Pilkada Gubernur dan 8 Kabupaten/Kota di wilayah Sumut’ itu, Erry Nuradi mengemukakan perbedaan pilihan politik hendaknya tidak dijadikan sebagai benih perpecahan, tetapi sebagai sebuah kekuatan bersama yang akan menjadikan Sumut semakin maju.

“Kita jangan sampai terpancing berita hoaxs, adu domba maupun ujaran kebencian yang bisa memecah belah sesama anak bangsa,” katanya.

Lebih lanjut, Erry mengingatkan agar semua pihak mewaspadai potensi konflik pada Pilkada yang diperkirakan berawal dari perbedaan pendapat hingga perbedaan keyakinan, yang akhirnya berpotensi mengancam ketenteraman masyarakat dan bahkan bisa menimbulkan perpecahan.

“Marilah kita tidak saling mengejek bahkan mengumbar kesalahan masing-masing calon pemimpin kepala daerah dan juga para pendukung, sehingga ketenteraman dan kerukunan kita yang selama ini terbina dengan baik dan akrab tetap terjalin,” tuturnya.

Gubernur percaya bahwa masyarakat Sumut memiliki pandangan yang sama untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis di tengah segala perbedaan, termasuk perbedaan pilihan politik.

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi (kedua kiri) dan Kapolda Sumut Irjen Pol. Paulus Waterpauw (kanan) bergandengan tangan dengan calon wakil gubenur Sumut Sihar Sitorus (kiri)  dan Musa Rajeckshah (kedua kanan) pada acara deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA pada Pilgub 2018 di halaman Istana Maimun, 14 Februari 2018. (Foto: LintasMedan/ist)

Oleh karena itu, Erry menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk nantinya beramai-ramai menggunakan hak suaranya pada Pilkada serentak pada 27 Juli 2018, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat dari pilkada tahun-tahun sebelumnya.

Ia juga mengharapkan media massa ikut berperan aktif mengedukasi masyarakat untuk hidup bersama dengan rukun.

Lebih dari itu, Erry tampaknya benar-benar ingin mewujudkan Pilkada di wilayahnya berjalan damai melalui pemberitaan atau karya jurnalistik yang berimbang dan tidak mengandung isu SARA.

Bahkan, ia meminta Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw untuk menindak tegas pelaku kampanye hitam yang mengarah ujaran kebencian, fitnah, SARA dan praktik politik uang demi memenangkan pasangan calon peserta Pilkada.

Politisasi SARA

Khusus mengenai politisasi SARA, Gubernur menegaskan bahwa perbuatan tersebut sangat mengganggu persaudaraan, dan persatuan bangsa. Sementara politik uang membuat pesta demokrasi menjadi tidak fair dan pragmatis.

“Kampanye hitam dengan sentimen SARA sangat berbahaya,” ucap dia dalam deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA pada Pilgub 2018 yang berlangsung di halaman Istana Maimun, sekitar pertengahan Februari 2018.

Pada kesempatan itu, Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw mengajak segenap elemen masyarakat untuk turut berperan aktif menyukseskan Pilkada.

“Tentukanlah pilihan berdasarkan program pasangan calon, bukan karena politisasi SARA atau politik uang,” kata Paulus.

Jenderal bintang dua itu mengingatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik dan insan pers agar memberikan pencerahan kepada masyarakat.

“Berikanlah pencerahan kepada masyarakat untuk menolak berita bohong yang dapat memecah bangsa,” katanya.

Di balik tekad dan semangat kerja keras merawat kekondusifitas Sumut, semua pihak tentunya tidak boleh lengah dan hukum harus tetap ditegakkan terhadap siapapun yang terbukti merongrong pelaksanaan pesta demokrasi di provinsi itu.

Kongkretnya, Pemerintah bersama semua elemen masyarakat di Sumut harus mampu mempertahankan eksistensi provinsi berbilang kaum itu sebagai tempat hidup yang harmoni bagi semua anak bangsa. ***

Penulis adalah wartawati media online LintasMedan.com
Note: Naskah tulisan ini diikutserta dalam lomba karya tulis dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi ke-70 Provinsi Sumatera Utara.




69 Tahun Provinsi Sumut, Mempercepat Pertumbuhan Melalui Infrastruktur

Oleh Irma Yuni, SE

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi (tengah) saat meninjau pengerjaan pembangunan ruas tol Medan-Binjai. (Foto: LintasMedan/ist)

Pembangunan infrastruktur diprioritaskan sebagai upaya mempercepat hadirnya sentra-sentra ekonomi baru.

Secara ekonomi makro, ketersediaan pelayanan infrastruktur mempengaruhi “marginal productivity of private capital”, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan pelayanan infrastruktur juga berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi.

Bagi Provinsi Sumatera Utara (Sumut), optimalisasi pembangunan sarana infrastruktur dinilai berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan nilai konsumsi, pertumbuhan investasi, ekspor dan impor, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses lapangan kerja,

Apalagi, Sumut secara geografis memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur pelayaran nasional dan internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

Dengan posisi strategis itu, provinsi berpenduduk hampir mencapai 14 juta jiwa ini bisa dikembangkan menjadi hub internasional, yang selanjutnya akan ikut menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah lain di Pulau Sumatera.

Kuncinya, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/2), ada pada percepatan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur pelabuhan maupun jalan tol dan bandara.

Dalam rapat terbatas yang turut dihadiri Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi tersebut, Presiden menekankan bahwa kesiapan infrastruktur akan berdampak pada kecepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Sei Mangkei maupun beberapa kawasan industri lainnya yang sedang disiapkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi di Sumatera.

Demikian pula dengan pembangunan infrastruktur transportasi, menurut Presiden Jokowi, bukan hanya akan mempermudah konektivitas antar wilayah di Sumut, tetapi juga akan bisa mendorong laju perekonomian Sumut agar lebih cepat lagi.

Dalam pandangan Presiden, Sumut akan bisa maju semakin pesat lagi jika potensi-potensi ekonomi yang ada di semua wilayah, mulai dari pesisir timur, tengah, sampai barat bisa digerakkan secara maksimal.

Karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan, bandara, dan jalan, khususnya jalan tol, adalah satu keharusan.

Ketersediaan infrastruktur transportasi akan memberikan dampak besar pada kecepatan pengembangan dan pertumbuhan wilayah ekonomi terkait.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan pada 8 Januari 2016, ada 10 proyek strategis nasional di Sumut.

Proyek itu, terdiri dari pembangunan jalan tol Medan-Binjai, jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi, pembangunan jalur kereta api Tebing Tinggi-Kuala Tanjung yang merupakan bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera, pengembangan pelabuhan internasional Kuala Tanjung dan pembangunan pipa gas Pelabuhan Belawan-Sei Mangkei sepanjang 139,24 kilometer.

Jalan tol Medan-Binjai kelak dipastikan akan memberi nilai ekonomi yang sangat tinggi. Paling nyata adalah berkurangnya biaya transportasi dan logistik.

Disamping itu, jalur distribusi barang dan jasa dari dan menuju Provinsi Aceh semakin cepat dan mudah. Jalur Medan-Binjai sendiri tercatat sebagai salah satu yang terpadat di Sumatera saat ini. Pada jalur tersebut banyak titik-titik yang sangat rawan kemacetan.

Untuk mempermudah konektivitas mencapai kawasan Danau Toba, pemerintah akan membangun jalan tol Siantar-Parapat sepanjang 97 km yang dilaksanakan pada tahun 2017.

Pekerja menyelesaikan pembangunan lantai jembatan dermaga Terminal Multi Pupose Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara, Sumut. (Foto: LintasMedan/ist)

Untuk saat ini telah dibangun tol Medan-Tebing Tinggi yang juga untuk mendukung tol Siantar-Parapat .

Selanjutnya, proyek sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang, bendungan Lausimeme, pembangunan kawasan industri prioritas Kuala Tanjung dan Sei Mangkei, percepatan infrastruktur transportasi, listrik dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Prioritas Danau Toba dan proyek pembangunan Smelter Kuala Tanjung.

Pelaksanaan proyek strategis nasional di provinsi berbilang kaum ini diyakini sangat relevan dengan tekad, komitmen dan bahkan visi “Sumut Paten” yang digagas oleh Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dalam upaya menjadikan Sumut menjadi provinsi yang berdaya saing dan sejahtera.

Untuk mewujudkan visi Sumut Paten, ada lima misi yang saat ini gencar dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Pertama, membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religus dan berkompetensi tinggi.

Misi kedua, yakni membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.

Selanjutnya misi ketiga, meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Misi keempat, yaitu membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi terakhir adalah reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good governance dan clean governance).

Pembangunan prioritas
Guna merealisasikan visi dan misi tersebut, Pemprov Sumut dibawah kepemimpinan Erry Nuradi dan Brigjen (Purn) TNI Nur Nurhajizah Marpaung kini fokus melaksanakan sejumlah program pembangunan prioritas.

Sasaran dari program prioritas itu lebih berorientasi pada peningkatan ekonomi kerakyatan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin.

Dari sejumlah program itu, Pemprov Sumut telah pula menetapkan tiga program prioritas utama yang perlu mendapat perhatian lebih (highlight), yakni pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru, penyediaan air minum dan sanitasi serta pengembangan tiga kawasan pariwisata (Danau Toba salah satu diantaranya).

Dalam konteks mengoptimalkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, Gubernur Erry Nuradi terus mendorong para camat di 33 kabupaten/kota di Sumut agar melakukan percepatan pelaksanaan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Jika memperhatikan kondisi geografis Sumut, peran kecamatan memang wajib dioptimalkan diantaranya dengan menerapkan percepatan pelaksanaan PATEN sebagai upaya langkah maju di bidang pelayanan publik.

Sebagai syarat utama penerapan PATEN adalah diawali dengan pelimpahan kewenangan bupati/walikota yang dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui penerapan program PATEN tersebut, segala urusan dan izin berskala kecil bisa diterbitkan oleh camat. Masyarakat tidak perlu datang ke kantor bupati/walikota yang terkadang lokasinya relatif jauh.

Program Sumut Paten lain yang telah diterapkan, yakni memberikan kemudahan kepada pelaku dunia usaha dalam hal proses pengurusan izin dan non-izin secara online melalui Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Efektif Efisien.

Aplikasi yang diberi nama “Simple Paten” ini diyakini dapat memutus mata rantai penyalahgunaan kewenangan dan praktek pungutan liar (pungli) yang selama ini menjadi stigma negatif di kalangan masyarakat, khususnya dunia usaha.

Penerapan sistem pelayanan secara elektronik yang diluncurkan sejak 18 Januari 2017 ini akan mempermudah masyarakat mengakses layanan di mana saja dan kapan saja.

Tidak hanya sampai disitu. Program yang bertemakan Sumut Paten juga dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumut dengan merealisasikan sejumlah kegiatan dan Program Asuransi Terpadu Nelayan (Paten).

Selain mengikutsertakan nelayan dalam program asuransi, instansi itu memaknai visi dan misi Sumut Paten dengan melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan keahlian nelayan.

Kegiatan pembinaan itu mencakup, antara lain cara menangkap ikan dan pemeliharaan segala potensi yang ada di laut dan pantai serta melakukan pemeliharaan mangrove serta terumbu karang dan melatih para nelayan hingga terampil menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Geliat pembangunan yang direalisasikan pemerintah pusat dan Pemprov Sumut dipastikan secara tidak langsung berimbas pada peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak dan devisa.

Karena itu, segenap komponen masyarakat di provinsi ini diharapkan turut mengambil peran sekecil apapun dalam pembangunan Sumut yang perekonomiannya selama tahun 2017 diprediksi tumbuh pada kisaran 5,36 persen atau naik dibanding realisasi tahun 2016 sebesar 5,28 persen.

Sejatinya, kemajuan wilayah Sumut nanti tidak akan berarti manakala daerah dan warga di dalamnya tidak ikut menikmati dan mendapat manfaat langsung.*****
– Penulis adalah Wartawan/Redaktur Pelaksana lintasmedan.com.
– Tulisan ini diikutsertakan dalam Lomba Karya Tulis dalam rangka Hari Jadi ke-69 Provinsi Sumatera Utara.




21 Tahun PTPN IV, Membangun Industri Hilir yang Berdaya Saing Demi Kesejahteraan Rakyat

Oleh Irma Yuni

(Foto: Ilustrasi)

Medan, 3/3 (LintasMedan) – Sektor bisnis PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV dengan didukung pertumbuhan industri hilir sawit yang tangguh dan berkelanjutan, diprediksi berpeluang menarik minat investor ketika kelak badan usaha milik negara (BUMN) ini “listing” di Bursa Efek Indonesia .

Suntikan dana yang diperoleh melalui mekanisme penawaran umum atau go public tersebut  tentunya akan semakin memperkuat posisi keuangan perusahaan perkebunan yang didirikan pada 11 Maret 1996 itu  untuk mengembangkan usahanya secara maksimal, tanpa harus menunggu kucuran dana dari Pemerintah melalui APBN.

Bahkan dana yang diperoleh dari penjualan sebagian saham akan memacu perusahaan perkebunan tersebut untuk melakukan diversifikasi usaha berbasis hasil perkebunan.

Sebab, peningkatan nilai tambah dari produk-produk perkebunan tersebut dipastikan sangat efektif dan efisien mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menjamin kesinambungan produksi dalam jangka panjang.

Tujuan lain yang tidak kalah pentingnya adalah agar BUMN perkebunan yang memiliki puluhan unit usaha di sembilan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) itu dapat memperbaiki kinerja, tata kelola serta beroperasi lebih transparan dan profesional.

Untuk memperoleh sumber pendanaan alternatif itu, PTPN IV yang bernaung di bawah manajemen PTPN III Holding Company, menargetkan dapat menawarkan saham perdana (initial public offering/IPO) pada semester I tahun 2018.

Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham:

1. Dividen
Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang sahan (RUPS).

2. Capital Gain
Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya Investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp 3.000 kemudian menjualnya dengan harga Rp 3.500 per saham yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp 500 untuk setiap saham yang dijualnya.

Penawaran saham perdana ke publik merupakan keputusan strategis. Selain memenuhi kebutuhan modal IPO, juga merupakan proses transformasi manajerial dari perusahaan yang bersifat tertutup menjadi perusahaan terbuka.

Transformasi manajerial merupakan komitmen untuk pengelolaan perusahaan agar lebih transparan, akuntabel dan independen. Tidak saja berorientasi pada pengembangan usaha, transformasi juga memiliki misi lain yaitu peningkatan kontribusi bagi negara dan kesejahteraan rakyat.

Manajemen berkeinginan kuat agar setelah IPO, saham PTPN IV bertahan bagus terus dan diminati masyarakat.

Keinginan tersebut patut dinilai sebagai hal yang wajar, karena tahun 2016 kinerja PTPN IV semakin membaik dengan perolehan laba sebesar Rp572 miliar lebih dan tahun 2017 ditargetkan naik minimal 25 persen.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan, perusahaan juga melakukan efisiensi secara terus menerus dalam segala bidang.

Sekadar diketahui, PT Perkebunan IV bergerak di bidang usaha agroindustri. Yakni, mengusahakan perkebunan dan pengolahan komuditas kelapa sawit dan teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit, dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran komuditas yang dihasilkan dan kegiatan mendukung lainnya.

Dengan terus berkembangnya industri kelapa sawit, PTPN IV merencanakan untuk mengembangkan industri hilir kelapa sawit dengan memproduksi minyak goreng bekerjasama dengan salah satu mitra bisnis BUMN yang strategis di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke.

Selain itu Perseroan juga sedang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBG) dengan kapasitas terpasang 2 x 1.000 KWH di Mandoge dan Bah Jambi, Kabupaten Simalungun.

Perseroan juga telah melakukan ekspansi bisnis untuk perluasan kebun kelapa sawit ke Sulawesi dan Aceh melalui anak perusahaan PT Agro Sinergi Nusantara dan PT Sinergi Perkebunan Nusantara.

Memasuki usia 21 tahun, PTPN IV berkomitmen untuk terus mengembangkan industri hilir yang memiliki daya saing kuat.

Sebagai perusahaan perkebunan, PTPN IV berkomitmen ingin menjadi perusahaan agribisnis yang berdaya saing tinggi, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat secara berkelanjutan serta mengembangkan sistem perekonomian yang ramah lingkungan.

PTPN IV bersama masyarakat akan berusaha untuk menghasilkan produk dan jasa bidang kelapa sawit, teh, industri hilir dan bidang usaha yang lainnya secera efesian dan bermutu tinggi.

Di bidang usaha inti (core business), PTPN IV yakin minyak sawit dan turunannya (derived product) memiliki prospek pasar yang semakin cerah ke depan.

Apalagi, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berkomitmen menumbuhkan industri pengolahan kelapa sawit di dalam negeri sebagai pelaksanaan kebijakan nasional hilirisasi di sektor agro.

Pasalnya, sektor ini memberikan sumbangan besar bagi perekonomian nasional melalui peningkatan nilai tambah, kinerja nilai ekspor, penyerapan tenaga kerja, pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi pada penerimaan negara.

Peluang pasar itu disikapi Direktur Utama PTPN IV Dasuki Amsir beserta segenap jajarannya dengan merealisasikan sejumlah program dan kebijakan strategis, diantaranya replanting kelapa sawit hingga empat persen setiap tahun.

PTPN IV memiliki perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit, baik milik induk maupun anak perusahaan berserta plasma binaan, yang mampu menghasilkan sekitar satu juta ton CPO per tahun.

Membaiknya kinerja usaha PTPN IV selama hampir lima tahun terakhir, berkaitan erat dengan peningkatan produktivitas tandan buah segar (TBS) sawit hingga mencapai 21,50 ton per hektare (Ha) dengan komposisi grade I sebesar 70 persen.

Sementara volume produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) PTPN IV pada 2016 naik dari 4,8 ton per/Ha menjadi 5,1 ton/Ha. Sedangkan, produktivitas teh rata-rata 2,50 ton per/Ha.

Ilustrasi: Area perkebunan teh milik PTPN IV di Kabupaten Simalungun, Sumut. (Foto: LintasMedan/ist)

Sawit mendominasi

PTPN IV meyakini bahwa peningkatan produktivitas TBS dan produk turunan sawit memegang peran penting dalam mendongkrak pendapatan perusahaan, karena tanaman sawit masih mendominasi areal perkebunan perusahaan tersebut.

Di satu sisi, optimisme itu cukup rasional jika dikaitkan dengan besarnya manfaat dari produk CPO yang turut memperkokoh posisi kelapa sawit di tengah kebutuhan antar minyak dan lemak nabati yang semakin tinggi.

Sedangkan di sisi lain, industri kelapa sawit mempunyai rantai bisnis yang cukup panjang dan terkait satu sama lainnya.

Jejaring yang membentuk sebuah sistem ini akan melibatkan banyak pemain atau pihak yang berkepentingan. Mulai dari penyiapan lahan, pembibitan, industri penunjang, pengolahan di industri hulu sampai pada industri hilir.

Menurut data Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), peningkatan produksi CPO PTPN IV hingga mencapai 5,1 ton/Ha berada di atas rata-rata produksi nasional yang saat ini masih berkisar antara 3,6 hingga 3,7 ton/Ha.

Namun demikian, angka itu masih dapat ditingkatkan karena secara potensial menurut penelitian kebun-kebun sawit di dalam negeri mampu menghasilkan hingga 35 ton TBS/Ha/tahun dengan rendemen 26 persen (oil extration rate) yang berarti 9,1 ton minyak sawit/Ha/tahun.

Berdasarkan catatan Holding Company PTPN III, 95 persen PTPN bergerak pada hulu (upstream) yang didominasi industri kelapa sawit, sehingga yang perlu dikejar dan digenjot adalah dari sisi kapasitas.

Masalahnya, tingkat produktivitas PTPN saat ini baru mencapai rata-rata 18,5 ton per hektare, masih jauh lebih rendah dibanding produktivitas perkebunan swasta yang mencapai 24 ton per hektare.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut perlu dua pekerjaan rumah bagi PTPN, yaitu memperkuat riset dan pengembangan dan menekan rata-rata biaya yang saat ini berkisar 20-35 persen, atau lebih tinggi dibanding biaya perkebunan swasta.

Dalam upaya peningkatan daya saing, BUMN perkebunan perlu mendayagunakan secara optimal sumber daya alam seperti kesuburan tanah, iklim, cadangan plasma-nutfah yang tersedia secara melimpah sebagai nilai tambah keunggulan yang dimiliki Indonesia.

Selain itu, PTPN I hinga XIV yang tergabung di dalam Holding Company PTPN III tanpa terkecuali harus terkoneksi dalam satu jaringan teknologi informasi komunikasi menggunakan solusi skala internasional.

Berdasarkan data dan analisis tersebut, agaknya patut dijadikan acuan bahwa pengembangan sistem pembelajaran dan kreasi pengetahuan merupakan salah satu prasyarat untuk peningkatan daya saing perusahaan-perusahaan publik di sektor perkebunan.

Privatisasi BUMN perkebunan melalui penawaran saham perdana melalui pasar modal merupakan salah satu langkah untuk memperdalam pasar keuangan di dalam negeri yang akhirnya meningkatkan perekonomian nasional.

Khusus mengenai rencana IPO PTPN IV,  menurut penulis BUMN perkebunan ini sudah sepatutnya turut dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan mulai mengizinkan untuk terlibat langsung dalam kepemilikan saham.

Fakta memperlihatkan bahwa perusahaan milik negara yang telah diprivatisasi baik secara langsung melalui pasar modal dan cara lainnya mempunyai hasil kerja yang relatif lebih baik dibandingkan yang masih penuh dikelola dalam birokrasi.

Privatisasi yang dimaksudkan adalah upaya untuk meningkatkan nilai dari perusahaan (value creation) baik dengan meningkatkan ‘leverage’ aset yang dimiliki dan/atau dengan melibatkan pihak
swasta dalam pemilikan BUMN.

Satu hal lagi yang patut dicermati bahwa privatisasi tidak identik dengan pemutusan hubungan kerja massal, tetapi justru di Indonesia selama ini berkaitan positif dengan kesejahteraan karyawannya.

Kementerian BUMN menekankan bahwa program IPO harus mendapat dukungan yang solid dari karyawan BUMN sehingga perusahaan negara bisa semakin berhasil.

Dukungan itu bisa diberikan dengan meningkatkan kinerja sehingga skala usaha dan struktur permodalan BUMN semakin kuat.

Sejalan dengan hal itu, perlu pula dikembangkan kebijakan-kebijakan publik yang lebih komprehensif guna mendukung peningkatan daya saing Indonesia di sektor perkebunan.

Hal ini, mengingat pengembangan sawit sejalan dengan program Nawa Cita yang digagas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam substansi konsep besar untuk memajukan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu, tersirat bahwa ilmu pengetahuan, pengetahuan dan inovasi menjadi faktor penyelamat untuk mempertahankan bisnis dan usaha perkebunan.

Dengan demikian, kemajuan industri perkebunan dapat dicapai secara berkelanjutan apabila ditunjang oleh lembaga riset yang kuat untuk menghasilkan teknologi dan inovasi yang mendukung.

Tanpa lembaga-lembaga riset serta pengembangan aktivitas pembelajaran dan kreasi pengetahuan secara berkelanjutan, maka BUMN perkebunan akan terus tertinggal dan memiliki posisi tawar lebih rendah.*** (Penulis adalah Wartawati/Redaktur Pelaksana LintasMedan.com).

Catatan: Artikel ini disajikan dalam rangka mengikuti Lomba Karya Tulis “Jurnalistik N4 Award” Tahun 2017 yang digelar PTPN IV.




Lobang Jepang Sejarah Kelam Bangsa yang Layak Dikenang

Sejumlah jurnalis Medan saat berkunjung ke obyek wisata Lobang Jepang di Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat, baru-baru ini.(Foto:LintasMedan/irma)

Bukit Tinggi, 25/12 (LintasMedan) – “Tak terhitung jumlah jasad warga Indonesia yang dibuang dan dilempar begitu saja ke sungai oleh serdadu Jepang ketika itu,” kata Jefri Chong, saat memandu sejumlah Jurnalis Medan yang mengunjungi Lobang Jepang di Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat, baru-baru ini.

Pria ini merupakan pemandu dari Dinas Pariwisata setempat, menjelaskan dengan detail sejarah kekejaman Tentara Jepang terhadap pekerja paksa yang dikenal dengan istilah Romusha.

Para romusha ini diambil dari berbagai tempat di Indonesia, yakni Jawa, Sulawesi dan Kalimantan untuk menggali gua yang akan dijadikan sebagai tempat persembunyian tentara Jepang di Kota Bukit Tinggi.

Kenapa Jepang tidak mengambil pekerja paksa dari wilayah setempat?, alasannya untuk menjaga kerahasiaan.

Sebab tak seorang pun warga Bukit Tinggi yang menyadari di tengah hutan belantara itu tergali sebuah lobang yang cukup besar dan panjang.

“Ketika itu warga hanya tahu banyak tentara Jepang di hutan belantara, namun aktifitas mereka di situ tidak diketahui hingga Lobang Jepang ditemukan oleh warga secara tidak sengaja pada 1946. Atau satu tahun setelah Indonesia merdeka,” papar Chong.

Penjara di Lobang Jepang, tempat tentara Jepang menyiksa dan membunuh warga Indonesia yang membangkang.(Foto:LintasMedan/ist)

Jepang akan langsung membunuh para romusha yang tak mampu lagi bertahan akibat kelelahan atau sakit. Sebab mereka dipaksa bekerja tanpa henti menggali lobang untuk persembunyian/benteng tentara Jepang guna menghadapi perang dunia ke II.

Hingga akhirnya seluruh romusha yang berhasil menggali gua dibunuh untuk menjaga kerahasiaan dalam ruang tersebut. Jumlahnya hingga kini tidak terdata namun diperkirakan mencapai ratusan bahkan ribuan orang dalam proses penggalian selama lebih tiga tahun.

Lobang Jepang tak sempat dimanfaatkan oleh para serdadu penjajah itu, sebab pada tahun 1945 terjadi perang dunia ke II berbuntut pengeboman dua wilayah di Jepang yakni Hiroshima dan Nagasaki.

Kini Lobang Jepang menjadi salah satu obyek wisata handalan di Kota Bukit Tinggi. Bagian luar lokasi lobang ditata oleh Pemerintah Kota Bukit Tinggi hingga terlihat indah dan asri karena dipenuhi pepohonan dan bunga.

Apalagi lokasinya berdampingan dengan obyek wisata Ngarai Sihanok yang juga tak kalah indah dan sejuk.

Padahal di aliran sungai Ngarai Sihanok inilah dahulu jasad-jasad tak berdaya itu hanyut begitu saja tanpa makam dan tanpa nama.

Sejarah kelam bangsa yang diperkirakan terjadi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia (RI) dikumandangkan itu memang membuat bulu roma bergidik.

Terbayang betapa kejamnya penjajah memperdaya dan menyiksa warga yang mungkin bodoh dan tak menyadari tujuan mereka dibawa menyeberang ke Pulau Sumatera.

Meski areal Lobang Jepang diramaikan puluhan wisatawan, namun suasananya yang remang cukup membuat jantung berdetak lebih kencang saat menyaksikan ruang demi ruang di dalamnya.

Lobang Jepang di Bukit Tinggi terdiri dari 21 terowongan, 6 gudang senjata, 2 ruang makan romusha, 1 ruang sidang.

Kemudian 12 barak militer, 2 pintu emergensi atau pintu pelarian bagi tentara Jepang apabila diserang musuh, 1 pintu penyergapan dan pintu utama.

Di dalamnya juga ada satu penjara berbentuk “L” dengan panjang 30 meter, tempat orang Indonesia yang disiksa dan dibunuh akibat membangkang terhadap tentara Jepang.

Disamping penjara ada dapur ekseskusi juga terdapat dua lobang yakni lobang pengintaian dan pembuangan mayat ke sungai Ngarai Sihanok.

Menurut Chong, panjang Lobang Jepang secara keseluruhan di wilayah itu adalah 4200 meter, namun
yang menjadi obyek wisata hanya 1400 meter. Sebab selebihnya tanpa ventilasi udara, sehingga tidak diperbolehkan untuk dikunjungi.

Chong mengatakan bahwa obyek wisata Lobang Jepang, cukup ramai dikunjungi wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara.
“Kalau wisatawan mancanegara biasanya

ramai di bulan September hingga Januari itu dari Malaysia, Singapura bahkan Eropah,” katanya.

Hanya saja kata Chong, wisatawan asal Jepang yang berkunjung ke Kota Bukit Tinggi selalu menolak saat ditawari berkunjung ke Lobang Jepang.

“Baru-baru ini ada rombongan pelajar dari Jepang namun mereka nggak ada yang mau masuk sini. Alasannya udah pernah mendengar cerita Lobang Jepang sehingga nggak perlu lagi dikunjungi,” papar Chong.

Kisah tragis sejarah Lobang Jepang, menurut Chong akan dibuat menjadi film dokumenter.

Proses pembuatan film tersebut sedang dibahas di Pemerintah Daerah setempat.

Film tersebut bertujuan untuk mengenang sejarah kekejaman penjajah Jepang terhadap bangsa Indonesia.

Apalagi, hingga saat ini pengakuan Chong tidak ada ritual-ritual khusus yang dilakukan di lokasi itu untuk kembali mengenang jasad-jasad yang tewas mengenaskan tersebut.

“Mungkin dulunya ada saat pertama Lobang Jepang ditemukan, yah dibersih-bersihkanlah walaupun ketika ditemukan tidak ada sesosok mayat didalam lobang karena semua dibuang ke sungai,” ungkapnya.

Selain wacana pembuatan film dokumenter, di areal Lobang Jepang juga akan dibuat museum mini berisikan senjata-senjata peninggalan tentara Jepang, pahat dan cangkul pembuat lobang, serta alat-alat masak dan cangkir.(LMC-02)




Sensasi Pasir di Kawah Bromo

Lokasi pasir berbisik yang dikelilingi perbukitan di Obyek Wisata Gunung Bromo Provinsi Jawa Timur.(Foto:Lintasmedan/Irma)

Sayang, niat hati ingin menyaksikan pemandangan matahari terbit (sunrise) di puncak penanjakan Gunung Bromo tak kesampaian. Suhu udara di bawah 5 derajat celcius membuat saya dan tiga rekan terpaksa harus pasrah tinggal di dalam salah satu jeep yang membawa rombongan.

Meski berusaha mencoba, namun ternyata tetap tak sanggup menahan udara dingin, ditambah deruan angin yang luar biasa kencang.

Padahal sweater tiga lapis telah membalut tubuh ditambah, syal, sarung tangan dan topi  terbuat dari wol yang seharusnya bisa menghangatkan.

Hawa yang luar biasa dingin itu membuat sekujur badan seperti membeku dan kaku.

Seorang wanita paruh baya penjual teh dan kopi hangat yang menghampiri mobil kami mengatakan di wilayah ini sudah empat bulan tidak turun hujan.

Menurutnya, jika musim hujan udara akan tetap dingin tapi tidak sedingin di saat musim kemarau.

Hanya saja jika ingin melihat sunrise terbaik adalah pada saat seperti ini, katanya.

Cukup mengherankan ketika rekan-rekan lainnya ternyata bisa sukses menuju lokasi di atas ketinggian 1500 meter dari permukaan air laut itu.

Hingga akhirnya kamipun hanya mendengar cerita indahnya sunrise dari balik gunung berapi aktif yang terlihat tepat di pukul 4.00 WIB.

Rombongan staf Humas Pemerintah Kota (Pemko Medan) bersama sejumlah jusrnalis yang bertugas di instansi itu memutuskan untuk berkunjung ke obyek wisata unggulan Provinsi Jawa Timur tersebut usai melakukan studi banding ke Kota Surabaya, baru-baru ini.

Langit masih gelap saat rombongan tiba di pintu masuk area wisata Gunung Bromo Desa Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo setelah menempuh perjalanan sekira 4 jam dari Kota Surabaya dengan bus pariwisata.

Sekelompok warga langsung menawarkan perlengkapan ‘penahan dingin’ seperti jaket, sweater, sarung tangan dan topi. Untuk jaket bisa disewa seharga Rp20 ribu hingga Rp25 ribu.

Menuju puncak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Desa Ngadisari yang berudara dingin membutuhkan waktu hampir 1 jam perjalanan menggunakan jeep, namun bisa juga dengan jasa ojek.

Untuk ke obyek wisata itu memang tidak diperbolehkan menggunakan kenderaan pribadi.

Di sepanjang menuju puncak berderet sejumlah homestay dan rumah warga Suku Tengger, yang merupakan penduduk asli setempat. Menyewakan homestay, dan jasa angkutan untuk para wisatawan memang merupakan mata pencaharian mereka, selain bertani sayur mayur.

Deretan rumah warga Suku Tengger yang dijadikan homestay (penginapan) bagi wisatawan, di sepanjang penanjakan menuju lokasi Taman Wisata Gunung Bromo.(Foto:LintasMedan/irma)

Legenda Suku Tengger

Rasa kecewa gagal menyaksikan panorama menjelang matahari terbit akhirnya terobati saat tiba di hamparan pasir sekitar kaldera Bromo, atau yang dikenal dengan sebutan ‘pasir berbisik’.

Meski matahari telah menampakkan wujudnya, namun udara masih tetap sejuk dengan deru angin yang bertiup kencang membawa butiran-butiran pasir. Suasana ini seperti membisikkan indahnya pemandangan di lokasi yang juga dikelilingi sejumlah bukit bernama ‘Bukit Teletubies”.

Untuk menuju puncak kawah Bromo dari lokasi pasir berbisik hanya boleh menggunakan jasa kuda, jika tidak sanggup berjalan kaki yang ditempuh lebih dari satu kilometer.

Di tengah lautan pasir luas itu, cuma terdapat satu bangunan pura dan sebuah toilet.

Masyarakat suku Tengger yang tinggal di seputaran puncak Bromo ini merupakan penganut agama Hindu taat, mereka tidak memperbolehkan membangun selain pura di lokasi hamparan pasir itu.

Bagi mereka Gunung Bromo dipercaya sebagai gunung suci.

Sedangkan untuk bangunan toilet juga baru disediakan sekira lima tahun lalu, setelah melalui perembukan para ketua adat suku setempat.

Hal itu sebabkan lokasi pasir berbisik telah menjadi salah satu obyek wisata.

Meski telah menjadi obyek wisata, lokasi pasir berbisik dikenal sebagai tempat yang sakral.

Dari mitos yang beredar pengunjung tidak boleh membawa pasir maupun bebatuan secara sengaja keluar dari lokasi itu walaupun hanya sedikit, karena bencana langsung akan menghadang.
Terkecuali pasir-pasir itu memang tidak sengaja terbawa atau karena tertempel di sepatu.

Seperti diketahui suku Tengger merupakan keturunan langsung dari Kerajaan Majapahit. Asal usul nama Tengger berasal dari legenda sepasang suami istri yakni Rara Anteng dan Jaka Seger.

Itu pula yang membuat warga Tengger di wilayah itu senantiasa hidup rukun karena merasa bersaudara dan yakin masih satu keturunan Rara Anteng dan Jaka Seger.

Mereka bahkan bisa hidup berdampingan dengan penduduk mayoritas Muslim yang tinggal di bawah kaki gunung dan kawasan lainnya di Kabupaten Probolinggo.

Penduduk Tengger yang hidup dari hasil bercocok tanam sayur-sayuran menjual hasilnya untuk diganti dengan beras dan lauk pauk, karena kawasan lereng gunung Bromo sama sekali tidak ditemukan persawahan dan sulit air.

Keharmonisan, kerukunan serta ketentraman warga yang hidup di sekitar obyek wisata tersebut menjadikan Gunung Bromo sebagai destinasi yang teramat indah dan mengundang sensasi berbeda ingin kembali berkunjung ke lokasi itu.(Irma Yuni)