Polda Sumut Apresiasi Program PWI dan SMSI

Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Mardiaz Kusin ((keenam kanan) berfoto bersama pengurus PWI dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumut, di Medan, Selasa (22/1). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 22/1 (LintasMedan) – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara mengapresiasi sekaligus  mendukung program PWI dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) setempat melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan memverifikasi perusahaan media online berbasis berita di daerah tersebut.

“Kami menilai program PWI dan SMSI Sumut sangat tepat dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme jurnalis,” kata Wakapolda Sumut, Brigjend Pol Mardiaz Husin, saat mwnweima audensi pengurus SMSI Sumut dan Ketua PWI Sumut Hermansyah, di Mapolda Sumut Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa.

Menurut Wakapolda, kerjasama tersebut segera disepakati dalam bentuk naskah kesepahaman bersama (MoU) antara Polda Sumut, PWI dan SMSI.

Salah satu bentuk kerja sama itu adalah mendukung bidang Humas Polda Sumut dalam hal penyediaan data mengenai perusahaan media online berbasis berita yang telah terverifikasi .

Selain itu pihaknya juga akan bekerjasama dengan PWI Sumut dalam hal mendapatkan data jurnalis yang telah mengikuti UKW.

Keberadaan data perusahaan media online yang telah terverifikasi dan jurnalis yang telah mengikuti UKW, kata Mardiaz, dibutuhkan oleh jajaran Poldaa Sumut dalam rangka melayani wartawan yang hendak melaksanakan tugas jurnalistik di lingkungan lembaga kepolisian itu.

Selama ini, dia memperkirakan wartawan yang melaksanakan peliputan berita di lingkungan Polda Sumut belum seluruhnya mengikuti UKW, sebagaimana diintruksikan oleh Dewan Pers.
“Kita ingin seluruh wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik di jajaran Polda Sumut, telah lulus UKW,” katanya.

Menanggapi harapan Mardiaz Husin, ketua PWI Sumut Hermanshah menyatakan pihaknya siap memberikan bantuan konsultasi bidang penerangan Polda setempat dalam hal mendapatkan data jurnalis yang telah lulus UKW berikut nama-nama perusahaan media online yang telah terverifikasi.

Dia menegaskan, wartawan dalam melaksanakan tugas dan profesinya wajib mengikuti UKW dan perusahaan pers tempat mereka bekerja harus memiliki badan hukum.

Hermansyah yang juga Ketua Penasihat SMSI Sumut menambahkan, pihaknya hingga saat ini telah melaksanakan 24 kali kegiatan UKW dan sekutar 700 lebih pesertanya telah dinyatakan lulus.

Sementara itu ketua SMSI Sumut, Zulfikar Tanjung menuturkan, pihaknya bersama dewan pers telah memverifikasi sekitar 24 perusahaan media online berbasis berita.

“Perusahaan media online berbasis berita wajib berbadan hukum (PT), sebagaimana surat edaran dewan pers” ujarnya.

Hadir dalam audensi itu, antara lain, Sekretaris SMSI Sumut, Erris J Napitupulu, Austin Tumengkol dan Roni Purba (penasihat), T Nico Adrian dan Chairum Lubis (Wakil Ketua) .

Sementara Wakapolda Sumut didampingi Kadiv Propam, Kombes Pol Yopie Girianto Putro, Kombes Pol Maruli Siahaan dan AKBP MP. Nanggolan. (LMC-02)




DPRD : Pemko Medan Tidak Serius Tegakkan Sejumlah Perda

Anggota Fraksi Hanura DPRD Medan Jangga Siregar saat membacakan pandangan fraksinya pada paripurna Ranperda Kota Medan Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh, Senin (21/1) di DPRD Medan. (Foto:LintasMedan/irma)

Medan, 21/1 (LintasMedan) – Kalangan Fraksi di DPRD Kota Medan menilai Pemko Medan tidak serius menegakkan sejumlah Peraturan Daerah (Perda), termasuk Perda nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

“Penilaian Medan sebagai salah satu kota terkotor di Indonesia adalah wajar karena ada sejumlah Perda yang memang tidak serius dijalankan selama ini,” kata anggota Fraksi Hanura DPRD Medan Jangga Siregar saat membacakan pandangan fraksinya pada paripurna Ranperda Kota Medan Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh, Senin.

Fraksi Hanura menilai selain masalah sampah, kota Medan juga terlihat semakin tidak tertata dan kotor akibat cukup banyak bangunan yang tak sesuai dengan perencanaan tata ruang, ditambah lagi drainase yang buruk dan pembuangan air limbah sembarangan.

Hanura sangat prihatin dengan pesatnya pertumbuhan pemukiman kumuh di Kota Medan.

“Jumlah perumahan dan pemukiman kumuh terus meningkat dan tidak tertata, bahkan kerap mengakibatkan terjadinya banjir. Kondisi Kota Medan juga semakin tercemar akibat limbah rumah tangga dan industri yang tidak memiliki amdal,” paparnya.

Banyaknya pemukiman kumuh, juga menurut fraksi Hanura menjadi salah satu indikasi kemiskinan terus meningkat di Kota Medan, meski Pemko Medan telah membuat peraturan daerah nomor 5/2015 tentang penanggulangan kemiskinan.

Hal senada juga diungkap Fraksi PAN DPRD Medan melalui juru bicaranya Kuat Surbakti

Menurut Fraksi PAN, banyaknya perumahan dan pemukiman yang tidak layak/kumuh dipastikan akan mengurangi kualitas hidup.

Untuk itu perumahan kumuh perlu dicegah dan perlu dikelola secara terpadu dan profesional dengan membentuk Perda.

Namun setelah Perda tersebut disetujui oleh kalangan legislatif, Fraksi PAN meminta Pemko Medan untuk segera mengeluarkan Perwal agar bisa dilaksanakan.

Fraksi PAN, kata Kuat Surbakti sangat menyayangkan selama ini banyak Perda yang telah disetujui dan disahkan namun tidak bisa dilaksanakan karena belum ada Perwal.

Data yang diterima DPRD Kota Medan terdapat sejumlah pemukiman kumuh di 28 kecamatan dan 52 kelurahan di Kota Medan.

“Ini juga masih data beberapa tahun lalu dan diyakini jumlah tersebut terus bertambah,” katanya.

Sejumlah Fraksi di DPRD Medan menyetujui Ranperda Kota Medan Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh untuk dibuat menjadi Perda.

“Harus ada kebijakan sehingga ada pengurangan kawasan kumuh di Kota Medan, Pemko juga harus serius menjalankan Perda itu,” ucap Kuat Surbakti pada paripurna yang dihadiri walikota Medan Dzulmi Eldin, Wakil Walikota Akhyar Nasution dan Sekda Wirya Alrahman. (LMC-02)




Kementerian ATR/BPN Serahkan 500 Sertipikat di Medan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Sofyan A Djalil (kiri) disaksikan Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (tengah), menyerahkan secara simbolis sertipikat tanah kepada sejumlah warga, di aula Hijir Ismail Jalan Garu III Medan, Selasa (8/1). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 8/1 (LintasMedan) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kantor Pertanahan Kota Medan menyelesaikan 500 sertipikat tanah dan menyerahkan langsung ke masyarakat di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu.

Sebanyak 500 sertipikat tersebut merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL Tahun Anggaran 2018 dan diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang /BPN RI Sofyan A Djalil dan Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin di aula Hijir Ismail Jalan Garu III Medan, Selasa (8/1).

Prosesi penyerahan sertipikat tanah tersebut turut disaksikan, antara lain Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Ari Yuriwin, Kepala Kanwil BPN Sumut Bambang Priyono, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Fachrul Husin Nasution dan sejumlah unsur Forkopimda Kota Medan.

“Saat ini pendaftaran tanah sedang mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Untuk itu, jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terus melaksanakan program ini secara serius,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang /BPN RI, Sofyan A Djalil.

Ia menuturkan jumlah sertifikat tanah yang dibagikan kepada masyarakat setiap tahunnya terus mengalami peningkatan sejak 2015.

“Tahun 2019, kita tergetkan sebanyak 900 ribu bidang tanah kita upayakan akan bersertifikat. Selanjutnya tahun 2021, kita tergetkan seluruh tanah di Kota Medan akan terdaftar dan bersertifikat,” paparnya.

Sofyan menambahkan ada beberapa hambatan dan kendala dalam program sertifikasi tanah selama ini antara lain pertama yaitu kendala jaringan di daerah, sehingga “input” capaian dalam sistem menjadi lebih lambat. Kedua, partisipasi masyarakat masih rendah karena ketakutan pembayaran pajak jika sertifikat sudah jadi.

Selain itu, pemahaman masyarakat terkait Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL) yang kurang tepat, terutama dalam pembayaran pra-PTSL yang tidak ditanggung oleh APBN.

Kemudian, pemahaman hukum yang berbeda-beda atas Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yaitu Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa Pembagunan Daerah Tertinggal tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Ia menegaskan, Pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN berupaya mempermudah masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah miliknya melalui program PTSL.

Disebutkannu, dari sebanyak 128 juta bidang tanah di Indonesia, hingga sekarang ini baru sekitar 48 juta tanah yang telah disertipikat.

“Sisanya 80 juta bidang tanah lagi belum memiliki sertifikat, karena itu Pemerintah melalui PTSL berupaya membantu mempermudah masyarakat mendapatkan sertifikat tanah. Ditargetkan tahun 2025, seluruh tanah di Indonesia telah memiliki sertifikat,” kata Sofyan.

Pada kesempatan itu, Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin menyatakan sangat mengapresiasi dan mendukung penuh program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Medan.

“Atas nama Pemko Medan, saya mengucapkan terima kasih atas pemberian sertifikat tanah kepada 500 warga Kota Medan melalui program PTSL. Tentunya program ini dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta untuk mengurangi potensi terjadinya sengketa dan konflik di tengah masyarakat,” katanya.

Usai penyerahan sertifikat, Menteri ATR/BPN bersama Walikota Medan dan unsur Forkopimda melakukan pematokan secara simbolis tanda bantas tanah di beberapa rumah milik warga di Jalan Garu III Medan.

Sebelumnya, acara penyerahan sertifikat tanah gratis juga dirangkaikan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas tersebut ditandatangani oleh Walikota Medan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Kapolrestabes Medan beserta unsur Forkopimda Kota Medan, PPAT serta REI Kota Medan. (LMC-04)




Dzulmi Eldin Terima Penghargaan dari Kemenag RI

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kiri) menyerahkan penghargaan kepada Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (kanan) dalam rangkaian acara memperingati Hari Amal Bhakti ke-73 Kemenag RI di Medan, Senin (7/1). Dzulmi Eldin merupakan salah satu dari sejumlah pejabat dan tokoh yang dinilai turut berperan besar dalam mewujudkan kerukunan umat beragama dan pembangunan keagamaan di Sumut. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 8/1 (LintasMedan) – Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin menerima penghargaan dari Kementerian Agama (Kemenag) RI karena dinilai turut berperan besar dalam mewujudkan kerukunan umat beragama dan pembangunan keagamaan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Agama (Menag) RI, Lukman Hakim Saifuddin dalam rangkaian acara memperingati Hari Amal Bhakti ke-73 Kemenag RI di Medan, Senin (7/1).

Selain Eldin, penghargaan serupa juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah, tokoh masyarakat serta tokoh agama yang juga mendapatkan penghargaan dari Menag, di antaranya Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Ketua MUI Sumut Abdullah Syah, Ketua FKUB Sumut Maratua Simanjuntak, Bupati Langkat Ngogesa Sitepu serta Tuan Guru Babussalam Syekh Haji Hasyim Al-Syarwani.

Menag Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan ucapan selamat kepada kepala daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang telah mendapatkan penghargaan.

Ia berharap penghargaan itu semakin memotivasi para pejabat dan tokoh masyarakat di Sumut untuk terus meningkatkan kinerja, terutama dalam mendukung upaya terciptanya kerukunan umat beragama.

Sementara itu, Walikota Medan Dzulmi Eldin menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Kemenag RI tersebut.

“Penghargaan ini tentunya capaian yang sangat membanggakan bagi warga Kota Medan yang selama ini hidup dengan rukun, saling menghargai dan menghormati, meski berbeda suku maupun agama,” ujarnya.

Pemko Medan, menurut Eldin, selama ini selalu mendukung penuh setiap kegiatan agama yang digelar dan senantiasa bersinergi dengan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) Kota Medan.

“Dengan sinergitas yang kita bangun dengan FKUB dan dukungan yang dilakukan Pemko Medan terhadap setiap kegiatan keagamaan yang digelar, Alhamdulillah, kehidupan beragama di Kota Medan berjalan dengan sangat baik,” tuturnya.

Karena itu, kata Walikota, Medan sering menjadi barometer dan contoh kerukunan umat beragama di Indonesia. (LMC-04)




Bandara Silangit Dukung Pengembangan Pariwisata Danau Toba

Medan, 28/12 (LintasMedan) – Bandara internasional Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara terus berbenah meningkatkan fasilitas dan memperpanjang landasan hingga 2.650 meter, guna mendukung proyeksi Silangit menjadi hub pariwisata.

Selama ini Bandara Silangit adalah bandara perintis dengan landasan pacu hanya 1.800 meter dan sekarang sudah diperpanjang menjadi 2.650 meter sehingga bisa didarati pesawat jet Boeing jenis 737.

Upaya meningkatkan aktivitas di bandara terbesar kedua di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) setelah Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang tersebut diyakini sangat berpengaruh positif terhadap perkembangan wisata di kawasan Danau Toba.

Terlebih sejak dibukanya penerbangan internasional dari Bandara Silangit ke beberapa negara ASEAN dan sebaliknya, guna menjadikan Danau Toba menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan mancanegara (wisman).

Untuk memanfaatkan peluang tersebut bagi industri pariwisata Danau Toba, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan atau stakeholders tentunya perlu mendukung pembangunan hub pariwisata di Silangit.

Dukungan tersebut, antara lain ketersediaan hotel-hotel, restoran, cafe, destinasi wisata halal, anjungan tunai mandiri (ATM), toilet, usaha penyewaan kendaraan, dan kulturnya yang dapat menjadi daya tarik khusus.

Bupati Samosir, Rapidin Simbolon mengakui pembukaan rute penerbangan internasional secara reguler dari Bandara Silangit ke beberapa kota di kawasan ASEAN seperti Kuala Lumpur, Malaysia dan sebaliknya, turut berdampak positif bagi pengembangan pariwisata Samosir yang sebagian wilayahnya mencakup Danau Toba.

“Sejak Bandara Silangit berstatus bandara internasional, banyak wisatawan mancanegara datang ke kawasan wisata di Samosir, antara lain ke Pusuk Buhit dan Tuktuk Siadong,” paparnya kepada pers di Pangururan, ibu kota Kabupaten Samosir.

Para wisman datang ke Samosir dengan menggunakan penerbangan Silangit-Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka bukan hanya warga Malaysia, tetapi ada pula yang berasal dari Australia.

“Banyak juga wisman asal Malaysia yang ingin melihat Geopark Kaldera Toba Pusuk Buhit,” kata Bupati Samosir.

Pihaknya berharap Bandara Silangit bisa menjadi gerbang bagi wisatawan lokal dan wisman untuk berkunjung dan melestarikan budaya adat Batak dan Danau Toba.

Bandara Internasional Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara. (Foto: LintasMedan/dok)

Keindahan panorama Danau Toba dan aura budaya Batak kerap membuat decak kagum para wisatawan yang berlibur ke Samosir.

“Danau Toba adalah kombinasi liburan yang sempurna. Nature-nya bagus, culture-nya juga sangat beragam. Tinggal sedikit dipoles, ditata kembali dan direvitalisasi dengan standar global supaya bisa menjadi destinasi wisata kelas dunia,” ucap Viin, wisman asal Malaysia.

Fasilitas Bandara
Bandara Silangit telah pula mengimplementasikan fitur “smart airport” dengan teknologi digital, antara lain, berupa Wi-Fi gratis, display jadwal bus dan penerbangan, e-payment, mesin tiket bus, e-kiosk informasi turis, self check-in, dan berbagai fitur digital.

Berbagai fasilitas digital tersebut sudah dapat dipergunakan sejak 28 Oktober 2017 atau bersamaan dengan penerbangan rute Singapura-Silangit PP, yang merupakan rute luar negeri perdana di Bandara Internasional Silangit yang dilayani oleh Garuda Indonesia.

Selain itu, di salah satu sisi gedung terminal Bandara Silangit telah dioperasikan pusat informasi pariwisata yang diberi nama “corner Samosir”.

Di pusat informasi itu tersedia beragam informasi seputar lokasi wisata di Kabupaten Samosir.

Mereka yang singgah di Corner Samosir umumnya untuk mencari informasi dan mengambil peta objek wisata di Kabupaten Samosir.

“Ayo ke Danau Toba. Ayo ke Samosir,” ucap Rapidin Simbolon seraya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah membangun Kawasan Danau Toba dan Bandara Silangit.

Masih terkait dengan pengembangan wisata, Pememerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir terus melakukan pembenahan infrastruktur di wilayahnya.

Hal itu dilakukan agar keberadaan Bandara Silangit sebagai salah satu bandara yang melayani rute internasional bisa berperan semakin maksimal.

Proyek infrastruktur Bandara Silangit mencakup pembangunan lanjutan infrastruktur, antara lain jalan utama dari Ronggur Nihuta dimulai dari Sidihoni menuju Pangururan.

Selain itu, proyek peningkatan ruas jalan raya Tomok-Lontung dengan hotmix serta sejumlah jalur lain di sekitarnya.

Kota Bandara

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kanan) didampingi Bupati Taput Nikson Nababan (kedua kiri), Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor (kanan) dan Bupati Toba Samosir Darwin Siagian (kiri), meninjau proyek pengembangan terminal Bandara Internasional Silangit, beberapa waktu lalu. (Foto: LintasMedan/dok)

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menyatakan akan segera membangun kawasan Aerocity atau Kota Bandara, sebagai upaya meningkatkan jumlah wisatawan yang hendak mengunjungi destinasi wisata Danau Toba melalui Bandara Internasional Silangit.

“Segera, sebuah Kota Bandara akan dibangun di Silangit untuk menstimulasi animo kunjungan wisatawan,” kata Bupati Taput, Nikson Nababan.

Direncanakan, konsep Aerocity dibangun dengan zonasi wilayah. Meliputi ketersediaan fasilitas perkantoran, perindustrian, dan ruang terbuka hijau.

Kota Bandara yang ingin diwujudkan akan mendukung modernisasi sebuah kota di sekitar bandara yang merujuk pada kota sejenis yang ada di sekitar Kota New Delhi, India.

Penerapan konsep Aerocity Silangit, ke depan, diyakini akan memberikan dampak positif pada peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi. Selain tentu sebagai penopang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Kawasan Aerocity akan dibangun di areal hamparan Silangit yang menjadi lahan milik Pemkab Taput seluas 158 hektare. Sebanyak 142 hektar diberikan kepada pihak pengelola Bandara Silangit, yakni Angkasa Pura II untuk kebutuhan perluasan pembangunan bandara menjadi bandara Internasional.

“Harapan kita, keberadaan Aerocity akan menciptakan peningkatan animo kunjungan, sehingga maskapai penerbangan akan berlomba-lomba untuk membuka rute terbang domestik maupun mancanegara menuju Silangit,” paparnya.

Menurut Nikson, upaya yang akan ditempuh Pemkab Taput itu juga menyikapi masih rendahnya aktivitas kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya wisatawan Malaysia yang menggunakan dua rute penerbangan internasional menuju Silangit.

Jadwal Penerbangan
Aktivitas Bandara Silangit memang semakin intens. Ada beberapa maskapai yang melayani rute ke Bandara Silangit dan sebaliknya, baik domestik maupun iternasional.

Maskapai penerbangan yang melayani rute reguler di Silangit, antara lain Batik Air tujuan Bandara Soekarno-Hatta yang berangkat setiap hari pukul 09.00 WIB.

Sedangkan, rute Bandara Soekarno-Hatta tujuan Silangit berangkat setiap hari pukul 11.50 WIB.

Maskapai penerbangan lainnya, yakni Citylink melayani rute Soekarno-Hatta ke Silangit berangkat pukul 06.20 WIB setiap hari.

Dari Bandara Silangit ke Soekarno-Hatta berangkat pukul 08.55 WIB setiap hari.

Pesawat Citilink mendarat di Bandara Internsional Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara. (Foto: LintasMedan/dok)

Citilink rute Halim Perdana Kusuma ke Silangit berangkat pukul 10.40 WIB setiap hari dan Silangit-Halim Perdana Kesuma berangkat pukul 13.20 WIB setiap hari.

Garuda Indonesia rute Soekarno-Hatta tujuan Silangit berangkat pukul 07.35 WIB pada Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu.

Pesawat Garuda Indonesia rute Silangit tujuan Soekarno-Hatta berangkat pukul 10.50 WIB pada Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu.

Sriwijaya Air rute Soekarno-Hatta ke Silangit berangkat pukul 07.30 WIB dan 12.05 WIB setiap hari. Sedangkan, Bandara Silangit tujuan Soekarno-Hatta berangkat pukul 10.10 WIB dan 14.15 WIB setiap hari.

Susi Air rute Bandara Kualanamu-Silangit berangkat pukul 08.50 WIB setiap Rabu dan Silangit-Kualanamu berangkat pukul 14.15 WIB setiap Rabu.

Susi Air juga melayani rute Gunung Sitoli-Silangit berangkat pukul 12.50 WIB setiap Rabu. Dari Silangit ke Gunung Sitoli berangkat pukul 10.15 WIB setiap Rabu.

Wings Air rute Kualanamu-Silangit berangkat pukul 07.50 WIB setiap hari. Dari Silangit ke Kualanamu berangkat pukul 09.05 WIB setiap hari.

Malindo Air melayani rute Bandara Subang (Malaysia) tujuan Silangit berangkat pukul 12.45 WIB pada Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu.

Dari Silangit ke Subang berangkat pukul 14.50 pada Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. (Selama kurun waktu 21 Oktober hingga 31 Desember 2018, penerbangan ditunda).

Air Asia rute Kuala Lumpur ke Silangit berangkat pukul 09.30 WIB pada Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu.

Dari Silangit ke Kuala Lumpur berangkat pukul 11.30 WIB pada Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu.

Penerbangan Ekstra
Mengantisipasi lonjakan penumpang pada saat musim liburan akhir tahun 2018, beberapa maskapai menambah jadwal atau penerbangan ekstra.

Perusahaan penerbangan yang melakukan extra flight itu, antara lain Batik Air dari Soekarno-Hatta ke Silangit berengkat pukul 11.20 WIB setiap hari.

Mulai 17 Desember 2018 hingga 7 Januari 2019, Batik Air melayani rute Silangit tujuan Soekarno Hatta berangkat pukul 14.10 WIB setiap hari, khusus untuk tanggal 17 Desember 2018 hingga 7 Januari 2019.

Sementara, maskapai penerbangan Citilink melayani rute Halim Perdana Kesuma-Silangit pukul 05.50 WIB setiap hari mulai 20 Desember 2018 hingga 6 Januari 2019.

Dari Silangit ke Halim Perdana Kesuma, Citilink berangkat pukul 08.40 WIB setiap hari mulai 20 Desember 2018 hingga 6 Januari 2019.

Sriwijaya Air dari Soekarno-Hatta tujuan Silangit berangkat pukul 10.20 WIB setiap hari, mulai 13 Desember 2018 hingga 14 Januari 2019.
Dari Silangit tujuan Soekarno-Hatta berangkat pukul 13.00 WIB setiap hari, mulai 13 Desember 2018 hingga 14 Januari 2019.

Garuda Indonesia dari Soekarno Hatta tujuan Silangit berangkat pukul 10.50 WIB pada Selasa, Kamis, dan Sabtu, mulai 15 Desember 2018 hingga 10 Januari 2019.

Dari Silangit ke Soekarno-Hatta berangkat pukul 14.00 WIB pada Selasa, Kamis, dan Sabtu, mulai 15 Desember 2018 hingga 10 Januari 2019.

Dukungan Disbudpar Sumut

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut Hidayati. (Foto: LintasMedan/dok)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumut terus melakukan berbagai upaya untuk memulihkan dan membangkitkan kembali kunjungan para wisatawan domestik dan mancanegara untuk datang dan menikmati keindahan Danau Toba.

“Kita mengapresiasi usaha yang dilakukan para pemangku kepentingan atau stakeholders dan Pemkab di kawasan Danau Toba untuk memajukan sektor pariwisata di wilayah tersebut,” kata Kepala Disbudpar Sumut, Hidayati.

Ia membenarkan, langkah strategis dan berbagai kebijakan pariwisata yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemkab-pemkab se kawasan Danau Toba dewasa ini, khususnya terkait dengan penerbangan dari dan ke Bandara Silangit merupakan sebuah langkah maju dan diyakini turut mendorong pertumbuhan kunjungan wisman ke Danau Toba.

“Semua kita padukan menjadi sebuah sinergitas untuk memajukan pariwisata di Sumatera Utara. Mulai dari keberadaan Bandara Silangit, infrastruktur jalan, penginapan, akomodasi dan lainnya, harus saling mendukung. Dengan demikian, apa yang kita harapkan ke depan, khususnya untuk kunjungan turis, akan bisa kita capai,” ujar Hidayati.

Dia juga berharap, agar pelaku pariwisata serta industri pariwisata selalu meningkatkan pelayanannya, serta memberikan fasilitas yang aman dan nyaman.

Salah satunya adalah pengelola usaha jasa transportasi dan pelaku usaha perhotelan yang diharapkan ikut berperan menerapkan program sadar wisata.

“Mari kita sama-sama meningkatkan sadar wisata. Jika itu sudah dimiliki tentu kita akan menjaga alamnya, sarana dan prasarana, serta kondisi dan prilaku terhadap kepada semua wisatawan yang berkunjung,” tuturnya.  (adv)




Zahir-Oky Mulai Babak Baru Pimpin Batu Bara

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi (kanan) melantik Bupati/Wakil Bupati Batu Bara periode 2018-2023 H OK Zahir dan  Oky Iqbal Prima di Medan, Kamis ( 27/12). (Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 27/12 (LintasMedan) – Bupati Batu Bara terpilih H OK Zahir dan wakilnya Oky Iqbal Prima menegaskan pihaknya akan memulai babak baru dalam membangun kabupaten tersebut ke depan.

“Dalam membangun Kabupaten Batubara kami tidak ingin melihat ke belakang. Namun akan memulai babak baru kedepan,” kata Zahir usai dilantik bersama pasangannya Oki oleh Gubenur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.

Zahir – Oky dilantik sebagai Bupati-Wakil Bupati Batubara periode 2018-2023, di Aula Raja Inal Siregar (RIS) Kantor Gubsu Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (27/12).

Saat ini, kata Zahir merupakan momentum untuk memulai yang baik apalagi bupati sebelumnya tersangkut persoalan hukum.

Apalagi sebut dia banyak cita-cita masyarakat yang tentunya menginginkan Batubara menjadi lebih baik. “Mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan bersama,” ujar mantan anggota DPRD Sumut ini.

Gubenur Sumut Edy Rahmayadi usai melakukan pelantikan berpesan agar keduanya mampu menjadi imam yang benar.

“Kalau imamnya benar, makmumnya benar, Insya Allah akan membawa kebaikan bagi daerah tersebut,” ucap Edy.

Terkait pengelolaan pengelolaan pemerintahan (good government) gubernur juga berpesan agar senantiasa searah dan sejajar antara rakyat dan pemimpin.

“Rakyat merupakan subjek hukum dan bukan hanya untuk pelengkap di dalam sistem good government,” ucapnya.

Di sisi lain, Edy juga berpesan agar kepala daerah khususnya para bupati lebih memperhatikan pembangunan desa di wilayahnya.

“Yang terpenting laksanakan tugas dengan baik. Taqwa, punya cita-cita, punya kasih sayang, harus menjadi contoh tauladan sebagai pemimpin dan tak boleh menyerah serta harus rela berkorban,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis Edy Rahmayadi juga melantik Ketua TP PKK/Dekranasda Batubara Ny Maya Indriasari Zahir.(LMC-02)




PDAM Tirtanadi Bhakti Sosial Meriahkan HUT ke-113

Dharma Wanita Persatuan Unit PDAM Tirtanadi Sumatera Utara menggelar bhakti sosial dalam rangka memeriahkan HUT ke 113 di kantor Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sunggal,  Kamis (27/12). (Foto:LintasMedan/Irma Yuni)

Medan,27/12 (LintasMedan) – Dharma Wanita Persatuan Unit PDAM Tirtanadi Sumatera Utara menggelar bhakti sosial dalam rangka memeriahkan HUT ke 113 badan usaha milik daerah itu, Kamis (27/12).

Bhakti sosial berupa pemberian bantuan sembako kepada 113 orang kaum duafa dan tali asih kepada 100 anak yatim yang berasal dari sekitar wilayah kerja Instalasi Pengelolaan air IPA PDAM Tirtanadi Sunggal.

“Bhakti sosial ini digelar dalam rangkaian memeriahkan HUT ke 113 PDAM Tirtanadi. kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian kami dalam membantu warga masyarakat yang kurang mampu,” kata Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit PDAM Tirtanadi, Ny Sutedi Raharjo.

Menurut istri direktur utama PDAM Tirtanadi ini, pihaknya berkomitmen untuk turut berperan meringankan beban masyarakat yang kurang mampu, terutama di sekitar lokasi IPA PDAM Tirtanadi. Dia berharap bantuan tersebut bisa memberi manfaat.

Sementara itu Kepala IPA Sunggal Adam Parapat menjelaskan pihaknya terus berupaya meningkatkan produksi air dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih.

“PDAM Tirtanadi saat ini telah memiliki enam IPA dan IPA Sunggal adalah yang terbesar di Sumut,” paparnya.

Disebutkan IPA Sunggal saat ini mampu memproduksi air 2400 liter per detik.

Terkait dengan kegiatan bhakti sosial di IPA Sunggal, dia menambahkan bahwa kegiatan tersebut menggunakan sumber dana dari program pemberdayaan dam tanggungjawab sosial (corporate social responsibility/CSR) PDAM Tirtanadi di sekitar pusat wilayah kerjanya.

Ketua Panitia HUT ke 113 PDAM Tirtanadi, Cece Harahap menjelaskan peringatan HUT PDAM Tirtanadi sebelumnya juha diisi berbagai kegiatan dan lomba, antara lain, tablig akbar dan maulid nabi yang digelar di kantor pusat Jalan SM Raja Medan dengan menghadirkan penceramah dari Jakarta ustadz Al Habsyi.

Bersamaan dengan acara itu turut pula digelar bazaar dan pemberian penghargaan kepada karyawan terbaik. (LMC-02)




Walikota Medan Apresiasi PT Pegadaian Dirikan Bank Sampah


Walikota Medan H.T. Dzulmi Eldin disaksikan Pimpinan Wilayah PT Pegadaian Kanwil I Medan Hakim Setiawan (kiri), menandatangani prasasti pada acara peresmian bank sampah dan Taman The Gade Clean & Gold di Jalan Bromo Gang Kurnia, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kamis (27/12). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 27/12 (LintasMedan) – Walikota Medan H.T. Dzulmi Eldin mengapresiasi kebijakan PT Pegadaian (Persero) mendirikan bank sampah dan Taman The Gade Clean & Gold di Jalan Bromo Gang Kurnia, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai.

“Mendirikan bank sampah merupakan kebijakan sangat positif dalam membangun kepedulian masyarakat agar dapat memanfaatkan sampah sehingga bernilai ekonomis,” kata Eldin pada acara peresmian bank sampah dan Taman The Gade Clean & Gold yang didirikan PT Pegadaian, di Medan, Kamis.

Menurut dia, bank sampah merupakan salah satu solusi untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah oleh masyarakat, sebelum didistribusikan ke tempat pembuangan akhir.

Sampah organik, misalnya, dapat diolah kembali menjadi pupuk kompos yang berguna bagi petani untuk menyuburkan tanah.

Sedangkan sampah anorganik berupa kertas, plastik, kain dan kaleng bekas dapat dibuat berbagai kerajinan tangan tentunya melalui tangan-tangan kreatif para pegiat bank sampah.

Dengan demikian, sampah-sampah yang awalnya tidak berguna dan menumpuk di tempat sampah ataupun tempat pembuangan akhir bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.

Oleh karena itu, kata Walikota, mendirikan bank sampah adalah salah satu langkah yang tepat untuk dilakukan, karena di tempat ini sampah sudah dipilah menurut jenisnya dan cara seperti ini sangat efektif untuk mengurangi volume sampah yang kian hari semakin meningkat

Pemko Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan, lanjutnya, akan terus mendorong pendirian bank sampah sebagai inovasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus membantu pemerintah mengurangi volume sampah.

Disebutkannya, pembentukan bank sampah mengacu pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan/ Kebersihan di Kota Medan.

Selain itu, pembentukan bank sampah ini juga terkait dengan adanya peningkatan volume sampah.

“Mari kita ambil manfaat sampah ini dengan berpedoman pada istilah “from trash to cash” pengembangan bank sampah ini nantinya harus menjadi “milestone” perwujudan pembangunan yang mengentaskan kemiskinan serta pembangunan yang mampu menciptakan peluang kerja, dan pembangunan yang melindungi dan melestarikan lingkungan hidup,” ujar Walikota.

Acara peresmian bank sampah dan Taman The Gade Clean & Gold turut dihadiri, Pimpinan Wilayah PT Pegadaian Kanwil I Medan Hakim Setiawan, Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan H.M Husni, dan segenap pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan. (LMC-03)




Bulog Sumut Sidak Pasar Jelang Akhir 2018

Kepala Perum Bulog Divre Sumut Benhur Ngkaimi (kedua kanan) berdialog dengan beberapa orang pedagang di sela memantau harga bahan kebutuhan pokok di Pasar Petisah Medan, Kamis (27/12).(Foto:LintasMedan/Wie)

Medan, 27/12 (LintasMedan)- Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) I Sumatera Utara Benhur Ngkaimi melakukan inspeksi mendadak (sidak) pasar di Medan menjelang akhir tahun Jen2018.

Sidak tersebut dilakukan bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut Alwin, Tim Satgas Pangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Pasar Petisah Medan, Kamis (27/12).

Sebelum melakukn sidak pasar mereka menggelar rapat tertutup di Kantor Bulog Sumut Jalan Gatot Subroto Medan.

Dalam sidak di Pasar Petisah, tim dari Bulog menemukan harga beras medium di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni 11.000 per kg.

Beberapa pedagang beras di pasar tersebut mengungkapkan bahwa mereka tidak menjual beras Bulog jenis medium, tetapi memasarkan beras IR 64 setara beras medium Bulog dengn harga rata-rata Rp11.000 per kg.

Jenis beras lainnya, yakni kuku balam Rp12.000 per kg, dan ramos Rp13.000 per kg.

“Kami tidak menjual beras Bulog jenis medium atau premium,” ucap Ahwa, pedagang beras di Pasar Petisah Medan.

Menurut dia, beras Bulog jenis medium kurang diminati meski harganya lebih murah, yakni Rp9.950 per kg.

“Beras Bulog memang cantik, tapi kalau dimasak buyar, hambar dan kurang ada rasa, sehingga konsumen kurang digemarai konsumen,” kata Ahwa seraya menyebut daya beli masyarakat juga rendah akhir-akhir ini.

Kepala Perum Bulog Divre Sumut, Benhur Ngkaimi mengemukakan,  harga beras IR 64 yang ditawarkan berkisar antara Rp10.000 hingga Rp11.000 per kg tersebut sudah diatas HET beras medium Rp9.950 per kg.

“Idealnya harga beras IR 64 berkisar antara Rp9.500 hingga Rp9.600 per kg atau tidak lebih dari HET Rp9.950 per kg,” ujarnya.

Karena itu,  pihaknya bersama instansi terkait telah menemukan solusi agar harga beras medium di pasar tidak melebihi HET, yaitu dengan cara mencampur (mix) beras medium dengan beras lokal.

Harga beras mix tersebut di tingkat ditetapkan berkisar antara Rp9.500 hingga Rp9.600 per kg, sebab harga beras medium curah saat ini rata-rata Rp8.600 per kg dan  stoknya mencapai 80.000 ton.

“Kami menargetkan, mulai Januari 2019 tidak ada lagi harga beras medium di atas HET,”  katanya.

Disebutkannya, untuk sementara beras Bulog oleh sebagian masyarakat bukan masalah kualitas, tetapi preferensi konsumen (suka atau tidak suka).

“Oleh karena itu, peredaran beras mix tersebut akan diawasi secara ketat agar jangan sampai dimanfaatkan distributor untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya,” kata Benhur.

Komoditi lain yang dipantau tim dari Bulog, yakni cabai merah Rp22.000 per kg, cabai rawit Rp50.000 per kg, tomat Rp12.000 per kg dan bawang merah Rp30.000 per kg.

“Secara umum harga bahan pangan di Medan relatif stabil,” ujarnya. (LMC-05)




Pemprov Tambah Penyertaan Modal di Bank Sumut

Ilustrasi – Gedung kantor pusat PT Bank Sumut di Medan. (Foto: LintasMedan/dok)

Medan, 20/12 (LintasMedan) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara tahun 2018 menambah penyertaan modal sebesar Rp783,84 miliar di PT Bank Sumut guna memperkuat kelembagaan perbankan milik pemerintah daerah tersebut.

Pemprov Sumatera Utara (Sumut) segera merealisasikan keputusan itu tahun 2019 setelah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penyertaan modal untuk Bank Sumut disetujui dan disahkan menjadi perda oleh DPRD setempat melalui rapat paripurna di Medan, Kamis.

DPRD Sumut melalui juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Muhri Fauzi Hafiz menjelaskan, usulan penambahan penyertaan modal tersebut berdasarkan surat Gubernur Sumut tertanggal 17 Februari 2017 yang menyebutkan besaran kepemilikan modal Pemprov Sumut di Bank Sumut terus mengalami penurunan sejak 2013 sampai triwulan pertama 2017.

Komposisi modal Pemprov Sumut di Bank Sumut pada 2013 masih diatas 50 persen, tetapi pada akhir 2016 menurun menjadi 48,94 persen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disebutkan bahwa apabila suatu daerah ingin menjadi pengendali perusaaan perseroan daerah, maka wajib memiliki paling sedikit 51 persen dari sahan perseroan terbatas tersebut.

“Maka atas dasar ini, dengan tekad Pemprov Sumut untuk tetap jadi pengendali perusahaan perseroan daerah pada PT Bank Sumut, maka melalui Perda ini diharapkan dapat menambah persentase saham kepemilikan, juga selanjutnya menambah PAD bagi Sumut,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi berharap penambahan penyertaan modal pada PT Bank Sumut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendorong percepatan pengembangan bisnis perbankan daerah itu.

Selain itu, lanjutnya, dana penyertaan modal tersebut juga akan dialokasikan untuk pengembangan sistem teknologi informasi terbaru, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), memperluas jaringan kantor, dan lain sebagainya.

Rapat paripurna DPRD Sumut selain mengesahkan Ranperda Penambahan Penyertaan Modal ke PT Bank Sumut, juga mengesahkan Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provsu Tahun 2018-2038 serta Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

“Semoga dengan disahkannya tiga Perda ini, dapat bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Utara, dalam rangka menjadikan Sumatera Utara yang bermartabat,” kata Gubernur. (LMC-02)