Polisi Buru Napi Kabur Pascakericuhan Lapas Langkat

Suasana di sekitar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkoba Simpang Ladang Klas II, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat saat terjadi kericuhan di dalam Lapas tersebut, Kamis (16/5). Kericuhan diduga dipicu bentrokan antara sipir dengan narapidana. (Foto: LintasMedan/ist)

Langkat, 16/5 (LintasMedan) – Sejumlah petugas kepolisian dari jajaran Polda Sumatera Utara (Sumut) masih melakukan pengejaran terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Simpang Ladang Klas II, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat yang kabur pascakericuhan di lapas tersebut, Kamis (16/5).

Informasi sementara yang dihimpun, hingga Kamis malam sudah sudah 92 narapidana yang kabur dari Lapas tersebut berhasil ditangkap kembali oleh petugas.

“Sampai sejauh ini, sementara 92 napi yang kabur sudah berhasil diamankan kembali oleh petugas,” kata Kapolda Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto.

Untuk pengamanan lanjutan, kata dia, sementara personel Polri dibantu TNI terus bersiaga dan petugas lapas terus melakukan perbaikan terhadap fasilitas lapas yang rusak dampak kerusuhan yang dilakukan oleh napi.

“Semoga bisa segera pulih dan terus dilakukan perbaikan terhadap fasilitas yang rusak,” katanya.

Kepada napi yang masih kabur dan belum tertangkap ia juga menyampaikan imbauan agar segera menyerahkan diri secepatnya sebelum diambil tindakan tegas.

“Sebaiknya yang melarikan diri itu, jalani saja sisa hukuman yang masih ada,” ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 1.600 narapidana Lapas Narkoba Simpang Ladang Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat membakar bangunan dan sejumlah kendaraan, pada Kamis sekira pukul 14.00 WIB.

Kepala Kepolisian Resor Langkat AKBP Doddy Hermawan, menjelaskan, di dalam Lapas Narkoba terdapat 1.600 napi dan 215 di antaranya warga binaan perempuan.

“Kita tengah berupaya mengamankan lapas tersebut dan menurunkan satu kompi petugas Brimob, satu kompi Marinir, satu kompi Raider,” ujarnya.

Beberapa saat pascakericuhan, petugas kepolisian juga melaksanakan razia untuk menangkap napi yang sudah melarikan diri.

Selain itu, pihaknya juga segera melakukan penyekatan di sekeliling lapas agar napi yang masih ada di dalam lapas tidak kabur. (LMC-03)




Lantik Pejabat, Edy Rahmayadi Ultimatum Dua Bulan Kinerja Harus Lebih Baik

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melantik sejumlah pejabat eselon II dan BUMD di lingkungan Pemprov Sumut, Selasa (7/5).(Foto:LintasMedam/ist)

Medan, 7/5 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi langsung memberi ultimatum kepada sejumlah pejabat yang baru dilantik untuk lebih baik bekerja, kreatif dan mampu menciptakan terobosan baru.

“Di bulan kedua atau ketiga, saya akan datang memantau kinerja. Saya berharap bisalah lebih baik” katanya di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Selasa.

Para pejabat di linhkungan Pemprov Sumut, kata Edy harus mampu menjalankan tugas sesuai tupoksi serta disiplin.

Sejumlah pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut, Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Provinsi Sumut Periode 2019-2024, dan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumut Periode 2019-2024, di antaranya ada yang rotasi dan sebagian merupakan wajah baru.

Menurut gubernur pelantikan berdasarkan hasil asesment oleh tim independen dan hasil penilaian kinerja dari panitia seleksi.

Berikut nama Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) yang dilantik yakni Anthony Siahaan SE ATD MT sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Suriadi Bahar SH MH sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Ir Dahler MMA sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, M Azhar Harahap SP MMA sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

Dr Kaiman Turnip MSi sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Zonny Waldi Ssos MM sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Selanjutnya, Ir Abdul Haris Lubis MSi sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Drs H Mhd Fitriyus SH MSP sebagai Asisten Administrasi Umum dan Aset Sekretariat Daerah, Ir Halen MM sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Ir H Irman MSi sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

Ir H Muhammad Armand Effendy Pohan MSi sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi,  Agus Tripriyono SE MSi Ak CA sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA, M Faisal Hasrimy AP MAP sebagai Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah, Syafruddin SH MHum sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

Kemudian, beberapa pejabat yang dimutasi yakni Ir Bonar Sirait MSi dari jabatan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provsu menjadi fungsional umum pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Drs Elisa Marbun MSi dari jabatan Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan Sumber Daya Alam menjadi fungsional umum pada Badan Penelitian dan Pengembangan, Ilyas S Sitorus SE MPd dari jabatan Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Prov Sumut menjadi fungsional umum pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumut, Ir Alwin MSi dari jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi fungsional umum pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dr H Sarmadan Hasibuan SH MM dari jabatan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menjadi fungsional umum pada Badan Penelitian dan Pengembangan.

Kemudian Dr Candra Syafe’I SpOG dari jabatan Direktur Rumah Sakit Jiwa menjadi fungsional umum pada Rumah Sakit Jiwa..

, Drs Agustama APT Mkes dari jabatan Kepala Dinas Kesehatan Provsu menjadi fungsional umum pada Dinas Kesehatan, Drs Amran Utheh MAP dari jabatan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  menjadi fungsional umum pada Dinas Koperasi dan UKM, Ferlin H Nainggolan SH dari jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip menjadi fungsional umum pada Dinas Perpustakaan dan Arsip, Ir Eric Aruan MM dari jabatan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda  menjadi fungsional umum pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

Selanjutnya, Gubernur Edy Rahmayadi juga mengangkat Direksi Perusahaan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumut periode 2019-2024 yakni Trisno Sumantri SE sebagai Direktur Utama, Ir Joni Mulyadi ST MT sebagai Direktur Air Minum, Fauzan Nasution ST sebagai Direktur Air Limbah, DR Feby Milanie ST SE MM sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan.

Untuk Direksi PDAIJ Provinsi Sumut 2019-2024 yakni Dr Renny Maisyarah SE MSi Ak CA sebagai Direktur Utama dan Muhammad Hidayat Nur SSos sebagai Direktur Operasional. Berikutnya, dilakukan pula pelantikan Anggota Dewan Pengawas PDAIJ periode 2019-2023 yakni DR Marihot Manullang sebagai Ketua merangkap anggota, Muhammad Zaid Fahry SPD sebagai Sekretaris merangkap anggota.(LMC-02)




Edy Rahmayadi Ingatkan ASN Tidak Bekerja Bertele-tele

Gubernur Suut Edy Rahmayadi ketika memberikan arahan dan bimbingan kepada para aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Sumut di Aula Raja Inal Siregar kantor gubernur Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (2/5). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 2/5 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi mengingatkan  aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) bekerja praktis dan tidak bertele-tele, sehingga semua program dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.

“Saya kepengin yang praktis-praktis, tidak bertele-tele, jika bisa sehari kenapa harus seminggu? Yang penting bertugas benar-benar Lillahi Ta’ala,” katanya ketika memberikan arahan dan bimbingan kepada para ASN di lingkungan Pemprov Sumut di Medan, Kamis.

Komitmen untuk bekerja secara praktis, lanjutnya, penting dilakukan oleh ASN agar pelayanan kepada masyarakat tidak lambat.

Menurut mantan Pangkostrad ini, dirinya dan ASN yang mengawaki Sumatera Utara. Untuk itu ia mengajak para ASN bersama-sama dirinya membangun Sumut dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Ayo, saat ini Sumatera Utara kita yang atur, berikan saran kepada saya, saya tidak bisa berpikir sendiri membangun Sumatera Utara yang kita cintai ini,” ujarnya.

Kepada para ASN, ia juga berpesan, agar tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa, karena hidup tidak akan bahagia bila melakukan sesuatu dengan terpaksa.

“Gimana hidup kalian terpaksa, dimana nikmatnya?,” ucap Edy.

Dalam acara yang turut dihadiri agub sumut Musa Rajekshah itu, Edy berpesan agar ASN selalu berdoa, beribadah dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebab, katanya, dengan iman, negara akan makmur. “Makanya jangan tinggalkan berdoa, kalian salat, kebaktian, saya ngomong begini, karena tanpa iman, rusak negara ini,” ujarnya. (LMC-02)




Pemko Medan Gencarkan Pasar Murah Ramadhan

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin meninjau salah satu stand di arena pasar murah Pemko Medan yang digelar di halaman gedung kampus PTKI Medan, Selasa (30/4). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan,30/4 (LintasMedan) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan menggencarkan kegiatan pasar murah menjelang Ramadhan di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu, guna meringankan beban masyarakat menyambut puasa dan Lebaran 2019.

“Kami akan lebih meningkatkan kegiatan pasar murah ini. Dengan adanya pasar murah tentunya masyarakat Kota Medan terbantu mendapatkan bahan-bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” kata Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin pada acara pembukaan pasar murah Pemko Medan yang berlokasi di halaman gedung PTKI Medan, Jalan Menteng, Kec. Medan Denai, Selasa (30/4).

Pasar murah serupa juga digelar di 151 titik di Kota Medan khususnya di wilayah masyarakat berekonomi lemah, mayoritas beragama islam dan jauh dari pasar.

Kegiatan pasar murah Pemko Medan tersebut berlangsung dari 30 April-29 Mei 2019.

Ia menyatakan pasar murah Ramadhan ini, selain untuk memfasilitasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, juga untuk menjaga stabilisasi pangan dan inflasi menjelang pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

“Melalui kegiatan ini kami berharap kebutuhan masyarakat di bulan Ramadahan dapat terpenuhi tanpa harus dibebani dengan harga sembako dan bahan makanan lainnya yang semakin meningkat,” ujarnya.

Penyelenggaraan pasar murah, lanjut Walikota, secara tidak langsung juga dapat mengendalikan inflasi daerah karena biasanya menjelang Hari Raya Idul Fitri, beberapa kelompok pengeluaran akan mengalami inflasi.

Bahkan, ia memperkirakan para distributor juga akan enggan mematok harga bahan-bahan tersebut dengan harga yang tinggi.

“Dengan demikian kehadiran pasar murah dapat membantu warga kurang mampu dapat membeli untuk memenuhi kebutuhannya terutama dalam menghadapi bulan puasa dan hari raya Idul Fitri,” kata Walikota.

Karena itu, Eldin mengajak masyarakat khususnya warga yang kurang mampu untuk memanfaatkan pasar murah ini dengan sebaiknya.

“Manfaatkanlah pasar murah ini dengan sebaik-baiknya, ini merupakan stimulus dari Pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat tenang dan bahagia menyambut bulan suci Ramdhan hingga Idul Fitri nantinya,” tuturnya.

Ia juga berpesan untuk tidak membeli bahan kebutuhan pokok secara berlebihan, meski berdasarkan laporan dari satgas bahan pokok yang ada di lapangan, stok kebutuhan bahan pokok yang ada di Kota Medan masih aman hingga tiga bulan kedepan.

“Saya himbau masyarakat untuk tidak berbelanja secara berlebihan karena kebutuhan bahan pokok kita masih tersedia hingga tiga bulan mendatang, jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Walikota.

Sebelumnya Kepala Dinas Perdagangan Kota Medan Dammikrot menjelaskan sejumlah bahan pokok yang dijual di pasar murah ini diantaranya minyak makan, beras, kacang tanah, gula pasir, margarin, sirup, telur dan tepung terigu.

Bahan kebutuan pokok yang dijual di pasar murah, antaa lain beras IR-64 Rp8.400/kg, gula pasir Rp9.300/kg, tepung terigu Rp7.100/kg, telur Rp1.005/butir, margarin Simas 200 gram Rp3.334/sachet, minyak goreng Sania Rp10.500/liter, dan minyak goreng Fortune Rp10.000/liter. (LMC-02)




Belasan Ribu Warga Ramaikan Gerak Jalan HUT Sumut

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melepas sejumlah balon ke udara seusai mengikuti gerak jalan massal bersama belasan ribu warga dalam rangka memeriahkan HUT ke 71 Pemeritah Provinsi Sumut di Medan, Sabtu (27/4). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 27/4 (LintasMedan) – Sekitar 12 ribu masyarakat turut meramaikan gerak jalan beregu dan massal HUT ke-71 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) di Medan, Sabtu (27/4) pagi.

“Pada pagi ini, kita bersama-sama silaturahmi dan berolahraga. Saya ucapkan terima kasih, kalian sangat antusias. Berarti menyanyangi, mencintai Sumatera Utara kita ini,” kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi usai melepas peserta gerak jalan tersebut dari depan gedung kantor gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Medan.

Acara gerak jalan, menurut dia, merupakan salah satu momentum rangkaian peringatan HUT Sumut tahun 2019 sekaligus kesempatan bagi masyarakat untuk turut bersama-sama memeriahkan kegiatan tersebut.

“Seluruh rangkaian HUT Sumut adalah milik kalian, rakyat Sumut. Mari kita nikmati bersama, bersyukur provinsi kita telah mencapai usia ke 71. Selanjutnya, kita evaluasi agar pada HUT berikutnya, Sumut sudah lebih baik dari tahun ini,” ujarnya.

Langkah mewujudkan Sumut yang lebih baik ini, lanjut Edy, akan dimulai dengan program prioritas yang tertuang dalam visi misi Sumut Bermartabat, diantaranya program peningkatan kualitas SDM serta meningkatkan kesempatan kerja di sejumlah sektor seperti infrastruktur dan pertanian.

Pada kesempatan itu, Gubernur mengingatkan agar masyarakat yang ikut dan meramaikan gerak jalan tertib dan tidak membuang sampah sembarangan.

“Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan merupakan salah satu bukti rasa cinta kepada Sumut. Harus sama-sama kita jaga Sumut ini,” ucap dia.

Edy juga mengajak segenap elemen masyarakat di Sumut agar senantiasa meningkatkan silaturahmi dan memupuk rasa kebersamaan.

Gerak jalan tersebut turut diikuti Gubernur bersama Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis Edy Rahmayadi, Walikota Medan Dzulmi Eldin, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut Sabrina, serta beberapa unsur Forkopimda Sumut.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut Baharuddin Siagian menjelaskann bahwa jarak rute yang ditempuh pada lomba gerak jalan sekitar 4,5 kilometer.

Rute yang dilalui peserta, yakni Jalan Diponegoro, Jalan KH Zainul Arifin, Jalan Imam Bonjol, Jalan Sudirman dan kembali ke Jalan Diponegoro Medan.

“Peserta beregu terdiri dari 285 kelompok yang berasal dari kalangan ASN, umum, pelajar dan mahasiswa. Total peserta diperkirakan sekitar 12.000 orang,” paparnya.

Selain lomba gerak jalan, pihaknya juga melakukan pembagian lucky draw dengan sejumlah hadiah, antara lain dua uni sepeda motor, televisi, sepeda, kulkas, dan beragam perangkat elektronik lainnya.

Acara berlangsung meriah hingga akhir. Masyarakat dari berbagai kalangan berbaur menjadi satu. Bahkan, Gubernur Edy didampingi istrinya tampak akrab dengan masyarakat serta melayani permintaan untuk berjabat tangan dan swafoto dari masyarakat.

Para pedagang kaki lima pun turut merasakan kebahagiaan, dagangan yang mereka bawa diborong oleh Gubernur untuk dibagi-bagikan pada masyarakat.

Sebelumnya, dirinya juga tampak ikut bergabung dengan kelompok marching band seraya menguji kembali “skill”nya bermain drumband. (LMC-02)




KPU Sumut Tak Hadiri Panggilan Sidang Sengketa Informasi

Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumut Robinson Simbolon (kedua kanan) memimpin sidang  ajudikasi sengketa informasi Pemilu 2019, di Medan, Selasa (16/4). Sidang perdana sengketa informasi Pemilu  itu dihadiri tiga orang pemohon (kiri) dan dari pihak KPU Provinsi Sumut selaku termohon tidak hadir. (Foto: LintasMedan/NA)

Medan, 16/4 (LintasMedan) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui surat resmi menyatakan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang sengketa informasi Pemilu 2019 yang digelar Komisi Informasi Sumut di Medan pada Selasa (16/4).

“Undangan sidang telah kami sampaikan, tetapi pihak KPU Provinsi Sumut menyatakan tidak dapat hadir,” kata Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumut, Robinson Simbolon di Medan, Selasa.

Robinson menyatakan hal itu saat memimpin sidang perdana ajudikasi KI Sumut terkait sengketa informasi antara KPU Sumut dengan tiga orang warga Sumut selaku pemohon.

Para pemohon yang juga merupakan pemilik dan pengelola perusahaan media online tersebut, terdiri dari Yoko Soesilo Chou, Isvan Wahyudi dan Irma Yuni.

Gugatan yang diajukan pemohon, yaitu salinan berita acara hasil rapat pleno tetang media massa yang mendapatkan iklan kampanye Pemilu 2019 beserta salinan notulen rapat yang digelar KPU Sumut belum lama ini.

Selain itu, salinan kelengkapan persyaratan administrasi berikut nama-nama perusahaan media massa yang mendapat kontrak iklan kampanye tahun 2019, dan salinan nama-nama relawan yang sudah ditetapkan oleh KPU Sumut di setiap TPS di seluruh kabupaten/kota

Meski sidang perdana sengketa informasi Pemilu 2019 tidak dihadiri komisioner maupun utusan resmi KPU Sumut selaku termohon, Robinson yang didampingi anggota Majelis Komisi Informasi Sumut Meyssalina M I Aruan dan Eddy Syahputra AS tetap menggelar sidang sengketa informasi tersebut.

“Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi atau Perki Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan, penyelesaian sengketa informasi pemilu harus tuntas paling lama 15 hari kerja,” paparnya.

Oleh karena itu, pihaknya segera mengirim surat panggilan sidang berikutnya kepada KPU Sumut agar dapat hadir pada Senin (22/4).

Disebutkannya, Komisi Informasi dalam menjalankan tugas memiliki wewenang memanggil dan mempertemukan para pihak yang bersengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU Nomor 14 Tahun 2008 yang telah diimplementasikan Komisi Informasi, kata Robinson diharapkan mampu merealisasikan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka dalam pelayanan informasi publik. (LMC-02)




KPU Sumut Dilaporkan ke KI Soal Dana Iklan Kampanye

Medan, 1/4 (LintasMedan) – Sejumlah insan pers dan pengusaha media, Senin (1/4) mendatangi Sekretariat Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara di Jalan Bilal Ujung No.105, Pulo Brayan Darat I, Medan, guna melaporkan sikap terkesan kurang transparan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut dalam menyalurkan anggaran Rp3.5 Miliar untuk iklan kampanye Pemilu 2019.

“Kami minta KPU Sumut membuka ke publik secara transparan proses penyaluran anggaran Rp3.5 miliar untuk  iklan kampanye Pemilu/Pilpres 2019,” kata Yoko Susilo Choo salah seorang pemilik media daring saat diterima sejumlah Komisioner KI Sumut.

Menurutnya “kue iklan” yang berasal dari APBN tersebut diberikan kepada sejumlah 10 media cetak, elektronik dan online oleh KPU Sumut disebut-sebut tanpa melalui proses tender.

Yoko didampingi pemilik media lainnya Irma Yuni SE dan Isfan Wahyudi SH, mempertanyakan mekanisme penggunaan uang negara yang disalurkan KPU Sumut tersebut untuk iklan kampanye Pilpres 2019.

“Kami ingin KPU membuka secara transparan catatan notulen dan hasil rapat pleno penetapan nama-nama media yang dianggap berhak mendapat iklan kampanye Pilpres. Atas dasar apa penunjukannya dan kenapa dilakukan tanpa tender,” katanya.

KPU juga diminta membuka secara transparan ke publik tentang daftar kelengkapan administrasi media massa yang mendapat kontrak iklan kampanye.

Menurut Yoko, pihaknya dan sejumlah pemilik media di Sumut, baik cetak, elektronik maupun media online hingga saat ini masih bertanya-tanya atas dasar apa KPU menetapkan 10 media  mendapatkan anggaran untuk iklan kampanye 2019, sedangkan media di provinsi ini ada ratusan jumlahnya.

Yoko mengaku tidak sependapat jika ada media yang mendapat jatah iklan kampanye lewat proses yang kurang profesional, misalnya melalui lobi-lobi atau unsur KKN lainnya. Sebab uang negara, kata dia tidak boleh disalurkan melalui proses seperti itu.

Selain itu, pihaknya juga meminta penjelasan KPU Sumut secara tertulis alasan dilakukan penunjukan langsung dan tanpa melalui proses tender.

Sementara, kata dia diketahui penggunaan uang negara di atas Rp200 juta harus melalui proses tender terbuka, sebagaimana dilakukan oleh KPU dari sejumlah provinsi lain di Indonesia dalam menyalurkan dana kampanye Pilpres 2019 kepada sejumlah media.

“Apakah memang ada sesuatu yang mendesak hingga KPU Sumut tidak melakukan tender dan hanya melalui proses pleno,” ucapnya.

Para komisioner KI Sumut mengapresiasi setiap kedatangan warga yang menuntut transparansi dan keterbukaan informasi publik.

“Kita siap memfasilitasi setiap warga yang menuntut keterbukaan informasi, dan diminta dalam waktu selambat-lambatnya tiga hari KPU Sumut harus memberikan jawaban dan data secara rinci sebagaimana yang diminta,” kata Ketua KI Sumut Abdul Aziz didampingi Wakil Ketua Robinson Simbolon,
Meysallina MI Aruan, Ramdeswati Pohan Msp, dan Eddy Syahputra.

Waktu tiga hari tersebut sesuai dengan terbitnya Peraturan Komisi Informasi Nomor I tahun 2019, tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilihan umum dan pemilihan.

Selain ke KI Sumut, permohonan transparansi dana iklan kampanye Pilpres 2019 juga ditembuskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman Perwakilan Sumut.(LMC-02)




Istri Terduga Teroris Sibolga Ledakkan Diri

Personel kepolisian berjaga di sekitar lokasi kejadian pascaledakan bom di rumah terduga teroris di Jalan  KH Ahmad Dahlan, Gang Sekuntum, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Sumut, Rabu (13/3). (Foto: LintasMedan/IDN Times)

Medan, 13 /3 (LintasMedan) – Istri dari terduga teroris Abu Hamzah yang ditangkap di Sibolga, Sumatera Utara, Selasa (12/3) melakukan bom bunuh diri di rumahnya, Rabu (13/3) dinihari, meski pihak kepolisian telah melakukan negosiasi agar menyerahkan diri.

Informasi yang dihimpun, pascaledakan bom di sebuah rumah yang berokasi di Jalan KH Ahmad Dahlan, Gang Sekuntum, Kota Sibolga itu, polisi melakukan sterilisasi dan menemukan empat bom dan 30 kilogram bahan peledak dari rumah tersebut.

Jasad istri Husein alias Abu Hamzah juga telah dievakuasi ke Rumah Sakit (RS) Sibolga.

Jasad yang dievakuasi merupakan potongan tubuh. Potongan tubuh itu terlempar hingga 70 meter dari lokasi.

“Sekitar jam 01.30 WIB yang bersangkutan meledakkan diri mengakibatkan bersama anaknya diduga meninggal dunia,” kata Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo kepada pers di Medan.

Ia menjelaskan, sebelum ledakan terjadi telah dilakukan proses negosiasi selama hampir 10 jam agar istri Abu Hamzah bersedia keluar rumah dan menyerahkan diri.

Namun, lanjutnya, negosiasi tersebut tidak berjalan mulus dan istri Abu Hamzah meledakkan bom bunuh diri.

“Sementara dugaan kita dia menggunakan bom rakitan bom lontong. Kita masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari lapangan,” kata Dedi.

Bom lontong di Sibolga tersebut merupakan bom rakitan dari pipa paralon yang berisikan berbagai bahan berbahaya, di antaranya potasium, paku, baut, dan pecahan kaca.

Bom jenis yang sama sebelumnya juga ditemukan dari terduga teroris di Lampung, R alias P, yang berhasil diamankan pekan lalu.

“Jadi di Lampung kita juga menemukan jenis bom yang sama, cuma bom yang di Lampung tidak sebanyak yang kita temukan di sini. Di Sibolga cukup banyak, baik yang sudah terakit maupun yang belum terakit,” paparnya.

Sebagaimana diinformasikan, Tim Densus 88 Antiteror menangkap dua terduga teroris selain Husain alias Abu Hamzah di Sibolga pada Selasa (12/3).

Ada dua lokasi yang ‘dikepung’ polisi pasca-penangkapan terduga teroris Abu Hamzah pada Selasa (12/3) siang. Selain di Jalan KH Ahmad Dahlan, Gang Sekuntum, tim gabungan Polri datang ke Jalan Kutilang, Sibolga.

“Kejadian di Sibolga merupakan pengembangan penangkapan Densus 88 jaringan ISIS di Sumatera. Densus bergerak dan ditangkap satu terduga di Lampung dengan pengembangan di Sibolga. Tim bergerak di Sibolga, ada 3 orang ditangkap, selain Abu Hamzah, ada AHH dan AR alias D,” kata Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya mengatakan pelaku terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Antiteror di Sibolga dan Lampung merupakan bagian dari jaringan yang berafiliasi dengan ISIS. (LMC-03)




Mantan Gubernur Sumut Erry Nuradi Digugat Rp13 Miliar

Tengku Erry Nuradi. (Foto: LintasMedan/dok)

Medan, 6/3 (LintasMedan) – Pemilik Event Organizer (EO) Kampusi Promo, Herwin menggugat mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) T. Erry Nuradi terkait tidak dibayarkannya uang pelaksanaan kegiatan Kampung Ramadhan dan Lintas Ramadhan tahun 2016 sekitar Rp13 miliar.

Selain Erry Nuradi sebagai tergugat II, mantan Komisaris Bank Sumut Hendra Arbie sebagai tergugat I. Persidangan sudah beberapa kali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Namun, untuk sidang agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat batal digelar Rabu (6/3), karena hakim ketua Djaniko Girsang berhalangan hadir.

Penggugat Herwin yang didampingi kuasa hukumnya Enni Martalena Pasaribu mengatakan, kegiatan Pondok Ramadhan dan Lintas Ramadhan tahun 2016, sebelumnya telah ada kesepakatan dengan pihak tergugat bahwa kegiatan tersebut telah ditunjuk Herwin sebagai pelaksana kegiatan.

“Nilai anggarannya Rp13 miliar, kegiatan berlangsung selama bulan puasa, satu bulan penuh. Namun setelah selesai kegiatan, pembayarannya tidak dilakukan sesuai kesepakatan,” ucap Enni kepada wartawan.

Pihaknya, sebelumnya sudah pernah melakukan upaya mediasi dengan para tergugat, namun dari hasil mediasi tersebut, pihak tergugat belum bisa membayarkannya.

Namun setelah beberapa kali sidang bergulir, diketahui, ternyata pihak tergugat sudah ada membayarkan kepada vendor-vendor yang ikut kerja sama dengan EO Kampusi Promo.

“Dalam perjalanan sidang ini kami telah melihat bukti-bukti ada beberapa kwitansi yang dibayarkan pihak tergugat kepada beberpaa vendor yang kerjasama, tapi bukan melalui klien kami. Kami melihat nilainya belum ada Rp13 miliar, itu lebih kurang baru Rp1 miliar,” ungkap Enni.

Bahkan, kata Enni, kliennya juga mengalami kerugian materiil sebesar Rp10 miliar dan kerugian Immateriil sebesar Rp12 miliar. Terlebih lagi, kliennya juga saat ini tidak dapat lagi bekerja karena barang-barangnya ditahan di tempat kegiatan. Ia berharap gugatan mereka dapat dikabulkan majelis hakim dan kliennya bisa bekerja kembali.

“Perlu saya tegaskan, saat itu klien kami melakukan kegiatan ini karena merasa yakin akan dibayar oleh pihak tergugat. Karena pihak tergugat saat itu menjabat sebagai gubernur, kemudian salah satunya Hendra Arbie yang saat itu juga menjabat sebagai komisaris di Bank Sumut. Artinya, kita sangat percaya mereka akan melakukan pembayaran melihat kedudukan mereka saat itu sangat menetukan di Sumut ini,” ujar Enni.

Dikatakan Enni, awal mula kliennya terpilih sebagai EO dalam kegiatan Kampung Ramadhan dan Lintas Ramadhan tahun 2016, penggugat membuat permohonan proposal acara kegiatan.

“Usai menyiapkan proposal, klien saya menyampaikan kepada pihak tergugat, dan mereka melihatnya sudah cocok dengan angka sehingga klien saya mengerjakan kegiatan itu,” ucap Enni.

Artinya, dalam kegiatan itu, sudah ada kesepakatan langsung antara penggugat dengan para tergugat secara lisan. “Walaupun dia secara lisan, namun di dalam hukum perdata, ada perjanjian tertulis dan ada tidak tertulis, itu sah dalam negara. Walaupun tidak ada yang tertulis, tapi ada kesepakatan itu sah secara hukum,” tegas Enni.

Sementara itu, kuasa hukum para tergugat Syahrizal Fahmi, mengatakan dana acara kegiatan Kampung Ramadhan dan Lintas Ramadhan tahun 2016 tidak menggunakan anggaran APBD Pemprovsu, dan hal itu diakui, sudah dinyatakan T. Erry Nuradi saat dalam pembukaan kegiatan itu.

Oleh karena itu, lanjut Syahrizal, gugatan yang diajukan penggugat kepada mantan Gubsu T. Erry Nuradi maupun Hendra Arbie sebenarnya tidak berdasar.

Syahrizal juga mengungkapkan persoalan ini pernah dibawa penggugat ke ranah pidana pada tahun 2017. Namun laporan mereka di SP3 kan Polda Sumut. (LMC-03)




Aplikasi Patrol-Taru Kota Medan Resmi Diluncurkan

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (ketiga kiri) bersama Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementrian ATR/BPN, Budi Situmorang beserta beberapa pejabat dari instansi terkait melakukan penekenan tombol sirene sebagai tanda dilunccurkannya aplikasi Patrol Taru Kota Medan, di Hotel Santika Dyandra Medan, Selasa (5/3). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 5/3 (LintasMedan) – Aplikasi Pengawasan Pemanfaatan Ruang atau disingkat dengan pantau dan kontrol penataan ruang (Patrol-Taru) yang digagas Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI resmi diluncurkan di Medan, Selasa (5/3).

Peluncuran aplikasi Patrol-Taru ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin bersama Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN Wisnubroto Sarosa, Sekda Kota Medan Wirya Alrahman, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumut Arif Trinugroho.

“Kota Medan menjadi pilot project di Indonesia untuk penerapan sistem informasi Patrol-Taru,” kata Walikota.

Menurut dia, penerapan sistem informasi Patrol-Taru sebagai upaya Pemerintah pusat bersama Pemko Medan dalam menyederhanakan proses memperoleh informasi mengenai tata ruang dan memberikan wadah partisipasi kepada masyarakat dalam mengawasi pemanfataan ruang di Kota Medan.

Kota Medan, lanjutnya, telah memiliki Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Medan tahun 2011-2031.

Sejak saat itu, Kota Medan telah menjalani babak baru dalam penataan ruang, yaitu tidak lagi pada tahap penyusunan rencana tata ruang melainkan sudah berada di tahap pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

“Hal tersebut berkaitan dengan konversi lahan. Jika konversi yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan,” paparnya.

Sebab, kata Eldin, mekanisme pasar, pertumbuhan ekonomi, situasi politik, dinamika sosial, ekonomi hingga masyarakat sering dianggap sebagai faktor pendorong terjadinya persoalan tersebut.

Terkait hal tersebut, jelas Wali Kota, tidak jarang pelanggaran ketentuan pemanfaatan lahan berlangsung secara informal.

Hal itu disebabkan masyarakat dengan berbagai dinamika sosial dan ekonomi melanggar ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan tentang izin mendirikan bangunan (IMB).

Kondisi tersebut akhirnya mendorong Pemko Medan dan para perencana kota untuk mencari bentuk instrumen pengendalian pemanfatan ruang yang mampu mengakomodasi hal tersebut sesuai dengan dinamika sosial dan ekonomi.

Walikota menambahkan, peluncuran aplikasi Patrol Taru sebagai upaya Pemko Medan untuk mempercepat akses bagi masyarakat dalam mengetahui dan mendapatkan informasi penataan ruang yang terkini dan akurat sekaligus sebagai alat pengawasan.

“Dengan demikian masyarakat dapat ikut berkontribusi mengawasi sekaligus ikut dalam pembangunan kota,” tuturnya.

Sementara itu Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementrian ATR/BPN, Budi Situmorang menjelaskan bahwa Medan berhasil menjadi kota percontohan pertama (pilot project) di Indonesia untuk sistem informasi tersebut.

“Keberadaan aplikasi Patrol-Taru menjadi sangat penting mengingat pesatnya pertumbuhan Kota Medan dan termasuk potensi pelanggaran pemanfaatan ruang yang juga meningkat,” ucap dia.

Aplikasi Patrol-Taru telah dikembangkan dari tahun 2018 sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang.

“Untuk itu, kami ucapkan selamat kepada Pemko Medan karena telah menjadi pilot project aplikasi Patrol Taru. Semoga sistem informasi ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat,” kata Budi.

Melalui aplikasi Patrol Taru, katanya, masyarakat dengan mudah dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran pemanfaatn ruang, berikut memantau proses dari pengaduan pelanggaran hingga proses penindakan yang dikenakan.

“Inilah menjadi bukti kita telah memasuki era digital pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan tertib tata ruang,” tuturnya.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi tata ruang seperti peruntukan ruang dan ingin melaporkan bangunan yang terindikasi melanggar tata ruang, dapat mengakses aplikasi Patrol-Taru pada alamat web: patroltaru.pemkomedan.go.id. (LMC-03)