KPU Sumut Hadapi Sidang Gugatan Dana Iklan Pemilu

Medan, 13/4 (LintasMedan) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara dipastikan segera mengikuti sidang sengketa yang digelar majelis Komisi Informasi (KI) Sumut, terkait gugatan dana iklan kampanye Pemilu 2019.

Informasi yang diperoleh di Medan, Minggu, KI Sumut telah menjadwalkan sidang perdana gugatan atas KPU Sumut tersebut, pada Selasa, (16/4).

Jadwal panggilan sidang tersebut tertuang dalam surat KI Sumut No 01/IV/KIP-SU/RLS/2019 yang ditandatangani oleh Emmy Ribuana Sinaga SH, Msi, selaku panitera pengganti Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Sebagaimana diketahui, gugatan terhadap KPU Sumut tersebut berawal dari sikap keberatan beberapa perusahaan pers yang merasa dirugikan oleh lembaga penyelenggara Pemilu itu karena dinilai tidak terbuka dalam hal menetapkan parameter dan mekanisme penerima iklan kampanye Pemilu.

“Kami menilai KPU Sumut tidak transparan dalam menetapkan perusahaan yang mendapat alokasi dana iklan Pemilu 2019. Padahal dana iklan yang bersumber dari APBN tersebut jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Seharusnya KPU Sumut menyelenggarakan lelang terbuka dan bukan dengan penunjukan langsung yang terkesan tidak diketahui publik,” kata Irma Yuni SE, salah seorang penggugat sekaligus pemilik media online.

Karena itu, pihaknya bersama beberapa pemilik perusahaan pers yang merasa dirugikan yakni Yoko Soesilo Chou dan Isvan Wahyudi membuat pengaduan tertulis kepada KI Sumut agar KPU Sumut memberikan data dan alasan tertulis yang berkaitan dengan dasar penunjukan langsung perusahaan pers penerima ‘kue’ iklan kampanye 2019.

Irma menambahkan, dirinya bersama beberapa pimpinan media online di Medan siap memberikan keterangan tambahan jika dibutuhkan oleh majelis sidang KI Sumut.(LMC-02)




Penggugat: Event Pondok Ramadhan Gagasan T. Erry Nuradi

Ilustrasi – Gedung Pengadilan Negeri (PN) Medan. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 11/4 (LintasMedan) – Sidang lanjutan gugatan pengusaha Event Organizer (EO) Kampusi Promo Herwin terhadap mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) T. Erry Nuradi dan mantan komisaris Bank Sumut Hendra Arbie kembali digelar di Ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (11/4).

Dalam sidang yang diketuai majelis hakim Djaniko Girsang, pihak penggugat menyerahkan bukti-bukti tambahan baru untuk membantah keterangan saksi tergugat yang dihadirkan pada sidang pekan sebelumnya.

“Kita tadi menyerahkan tambahan bukti-bukti baru yang menjelaskan bahwa dua kegiatan Ramadhan, Pondok Ramadhan dan Lintas Ramadhan adalah gagasan dari gubernur (T. Erry Nuradi),” ucap kuasa hukum penggugat Enni Martalena Pasaribu usai sidang.

Bukti-bukti yang diserahkan diantaranya, percakapan penggugat Herwin dengan saksi Rahmatsyah lewat WhatsApp (WA) dan beberapa bukti rekaman video.

“Dalam rekaman video itu, ada pidato pak gubernur yang menyatakan gagasan acara itu dari pak gubernur, jadi bukan gagasan dari para pengusaha. Kemudian ada juga screenshot percakapan WA antara Herwin dan saksi Rahmatsyah,” ujarnya.

Diantara, dalam bukti percakapan WA antara Herwin dan saksi Rahmatsyah, terkait penyelenggaraan event Ramadhan tersebut, saksi tidak menyebut dirinya sebagai sponsorship. Disebutkannya, ada 52 screenshot percakapan WA yang diserahkan dalam persidangan.

“Keterangannya minggu lalu dia bilang dia sebagai sponsorship. Tapi percakapan dia di WA dengan Herwin, dia malah disuruh mewakili gubernur untuk menyelesaikan masalah pembayaran,” pungkasnya.

“Seharusnya, kalau dia sponsorship, ada dong targetnya apa? Ini malah dia siapkan undangan-undangan. Urusan apa dia dengan undangan,” sambungnya.

Pada bukti tambahan lainnya, penggugat juga ada menyerahkan rekaman video mediasi dengan vendor-vendor dan video pertemuan dengan Sadick, salah satu saksi yang juga ikut untuk menjembatani masalah kekurangan pembayaran event Ramadhan itu.

“Di video itu, satu video berisi pidato pak gubernur, kemudian mediasi kuasa hukum pak Hendra Arbie dengan pak Herwin bersama vendor-vendor, bahwasanya pak Hendra bersedia membayar tagihan ke vendor,” sebutnya.

Di video itu, terungkap, usai bermediasi dengan vendor-vendor yang menuntut pembayaran event Ramadhan, ada pengarahan dari kuasa hukum tergugat yang mengatakan bahwa Hendra Arbie, bersedia untuk membayarkannya.

“Jadi jelas, bahwa keterangan saksi dari alat bukti yang kita serahkan tadi, tidak sesuai dengan yang diucapkan saksi di sidang. Itu kan fakta percakapan, tidak bisa kita karang-karang,” tandasnya.

Pekan sebelumnya dua saksi yang dihadirkan dalam persidangan, Rahmatsyah selaku pengusaha dan Tengku Umar Sadick selaku teman dekat Hendra Arbie sekaligus juga pengusaha, memberikan keterangan yang pada intinya mereka tidak tahu siapa penanggungjawab atas penyelengaraan event Ramadhan tersebut. Bahkan, keduanya mengaku, hanyalah sebagai sponsorship dan acara itu atas inisiasi para pengusaha yang menyumbangkan dana dengan sukarela.

Diketahui, dalam perkara ini pengusaha event organizer (EO) Kampusi Promo Herwin menggugat mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) T. Erry Nuradi terkait tidak dibayarkannya uang pelaksanaan kegiatan Pondok Ramadhan dan Lintas Ramadhan tahun 2016 sebesar Rp13 miliar.

Selain T. Erry Nuradi sebagai tergugat II, mantan Komisaris Bank Sumut Hendra Arbie sebagai tergugat I.

Penggugat Herwin, menyebutkan sebelumnya telah ada kesepakatan dengan pihak tergugat bahwa kegiatan tersebut telah ditunjuk Herwin sebagai pelaksana kegiatan.

Nilai anggarannya Rp13 miliar, kegiatan berlangsung selama bulan puasa, satu bulan penuh. Namun setelah selesai kegiatan, pembayarannya tidak dilakukan sesuai kesepakatan.

Tetapi, menurut kuasa hukum tergugat, persoalan ini pernah dibawa penggugat ke ranah pidana pada tahun 2017. Namun laporan mereka di SP3 kan Polda Sumut. (LMC-02)




Tergugat Tak Hadir, Sidang Mediasi Gugatan Pondok Mansyur Ditunda

Medan, 10/4 (LintasMedan) – Sidang mediasi atas gugatan pemilik Food Court Pondok Mansyur, Kalam Liano, yang seharusnya digelar di Ruang Mediasi Lantai 2 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (8/4) ditunda.
Ditundanya sidang karenaTergugat I, Kasatpol PP Medan dan Tergugat II, Wali Kota Medan, tidak hadir.

Hakim Mediasi, M Ali Tarigan SH, menilai, Kuasa Hukum Tergugat, yakni Daldiri SH tidak memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan saat diperlukan dalam kasus ini.

“Kasatpol PP Medan harus hadir! Pihak kuasa hukum, tidak akan bisa mengambil keputusan,” tegasnya.

Ia menyatakan, sejumlah kerugian bakal dialami pihak tergugat dan penggugat, bila persidangan mediasi diwakili kuasa hukum. Salah satunya, Mediator bakal menganggap pihak yang diwakili kuasa hukum tidak serius, sehingga berpengaruh kepada putusan.

“Saya salut dengan pihak Penggugat yang mau hadir langsung dengan didampingi kuasa hukumnya,” puji Ali Tarigan sembari menoleh ke arah pihak Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya, Parlindungan Nadeak SH MH.

Menanggapi hal itu, Kalam Liano mengaku sengaja menghadiri persidangan mediasi untuk menunjukkan keseriusan dalam upaya mendapatkan keadilan di negeri ini.

“Saya memang mau menghadiri persidangan ini dengan didampingi kuasa hukum,” tukasnya.

Ironisnya, Kuasa Hukum Tergugat, Daldiri SH, dalam mediasi tersebut justru meminta pihak Penggugat mengajukan tuntutan secara rasional agar bisa disampaikan ke kliennya. Pernyataan itu segera dipatahkan Hakim Mediasi.

“Keinginan pihak Penggugat sudah jelas dalam isi gugatan. Jadi jangan tanya lagi tuntutan yang rasional seperti Anda katakan tadi,” sebut Ali Tarigan.

Kuasa Hukum tergugat berjanji untuk menyampaikan imbauan Hakim Mediasi sekaligus mengupayakan kehadiran Kasatpol PP Medan atau yang berwenang dalam mengambil kebijakan, saat lanjutan sidang mediasi pada Senin (15/4/2019).

Sekretaris Satpol PP Medan, Rahmat Harahap yang dikonfirmasi melalui saluran WhatsApp belum bisa memastikan kehadiran pejabat dimaksud dalam persidangan pekan depan.

“Kita koordinasi dengan Bagian Hukum Pemko Medan dulu ya,” tulisnya.

Sekadar mengingatkan, gugatan ini diajukan akibat kesewenangan oknum Satpol PP Medan  merobohkan sejumlah bagian bangunan Food Court Pondok Mansyur pada pertengahan tahun 2018 tanpa menunggu batas akhir surat peringatan yang telah diterbitkan. Hal itu diperkuat putusan dari majelis hakim PTUN Medan yang mengabulkan gugatan pemilik food court berdasarkaan nomor perkara 130/G/2018 pada akhir Desember 2018 dengan menyatakan, pihak Satpol PP Medan telah melakukan mal-administrasi sebagai dasar melakukan penindakan terhadap bangunan Food Court Pondok Mansyur.(LMC-02)




Pembayaran Event Ramadhan Tanggung Jawab T. Erry Nuradi

Ilustrasi

Medan, 28/3 (LintasMedan) – Sidang lanjutan gugatan pengusaha Event Organizer (EO) Kampusi Promo Herwin terhadap mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) T. Erry Nuradi dan mantan komisaris Bank Sumut Hendra Arbie menghadirkan saksi fakta dari pihak penggugat, di Ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (28/3).

Saksi fakta yang dihadirkan, Khairul Oyong, selaku tim multimedia dalam event Ramadhan yang bertajuk Pondok Ramadhan dan Lintas Ramadhan menerangkan, bahwa pembayaran kedua kegiatan Ramadhan tersebut, akan dibayarkan T. Erry Nuradi melalui Hendra Arbie.

“Itu pak Herwin yang menyampaikan ke saya, pembayarannya nanti dari pak Gubernur lewat Hendra Arbie,” ucap saksi di hadapan majelis hakim diketuai Djaniko Girsang.

Sebelum kegiatan dimulai, Herwin selaku pemilik EO Kampusi Promo mengatakan kepada saksi, acara tersebut akan berjalan selama 30 hari, sekitar bulan Mei 2016. Namun, dalam perjalanan kegiatan hingga berakhir ternyata, tidak sepenuhnya saksi dibayar atas pekerjaannya sebagai bagian dokumentasi pada kegiatan itu.

“Baru Rp15 juta yang dibayarkan sebelum acara. Sesudah acara tidak ada lagi. Untuk bagian yang saya tanggungjawabi itu, total keseluruhannya sampai Rp600 juta,” terang saksi.

Lantas usai acara, saksi kemudian mempertanyakan sisa pembayaran kepada Herwin. Oleh Herwin, diminta untuk menunggu karena sisa uang akan dibayarkan oleh Hendra Arbie.

“Sesudah acara itu, semua mendesak. Vendor ramai-ramai ke kantor pak Herwin. Di situ dijelaskan, pak Hendra akan datang. Namun ternyata yang datang kuasa hukumnya, mengatakan, bahwa pak Hendra akan menyelesaikannya,” kata saksi.

Tetapi, setelah disepakati, saksi mengaku, justru yang dibayarkan lebih dulu, biaya untuk pengisi acara dalam kegiatan itu seperti biaya MC dan dancer. Sedangkan, untuk saksi sebagai tim Multimedia, belum dibayarkan.

Karena merasa belum dibayarkan, saksi pun meminta agar berjumpa langsung dengan Hendra Arbie. Namun ia hanya dipertemukan dengan teman dekat Hendra Arbie bernama Sadick.
“Setelah pertemuan di rumah pak Sadick, kami minta, supaya dibilang ke Gubernur, bahwa sisa uang kami belum dibayar juga,” terang saksi.

Kuasa hukum penggugat, Enny Martalena Pasaribu, kemudian bertanya apakah ada bukti-bukti pembicaraan atau rekaman atas informasi yang diberikan saksi dalam sidang. Saksi menyebutkan, ia menyimpannya dalam sebuah video yang sudah didokumentasikannya sebelumnya.

“Saya punya rekaman waktu pertemuan, isi cuplikan seputar acara, rekaman mediasi dengan vendor-vendor, dan waktu di rumah Sadick juga ada,” kata saksi.

Bahkan menurut saksi pada awal keterangannya, acara itu sebenarnya untuk sosialisasi Gubsu T. Erry Nuradi dengan jargon Paten nya. Hal itu terlihat, dari wide screen yang ditampilkan di acara dan beberapa kali jingle Paten diputar di acara itu.

Sedangkan kuasa hukum tergugat Syahrizal Fahmi, dalam salah satu tanggapannya mempertegas saksi, bahwa kegiatan itu bukanlah bersumber dari APBD, melainkan terselenggara karena relawan T. Erry dan bantuan sejumlah pengusaha. Hal itupun diakui saksi, namun saksi juga menekankan, sesuai kesepakatan, yang membayar pekerjaan mereka adalah T. Erry Nuradi melalui Hendra Arbie.

Diketahui, dalam perkara ini pengusaha Event Organizer (EO) Kampusi Promo Herwin menggugat mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) T. Erry Nuradi terkait tidak dibayarkannya uang pelaksanaan kegiatan Pondok Ramadhan dan Lintas Ramadhan tahun 2016 sebesar Rp13 miliar. Selain T. Erry Nuradi sebagai tergugat II, mantan Komisaris Bank Sumut Hendra Arbie sebagai tergugat I.

Penggugat Herwin, sebelumnya telah ada kesepakatan dengan pihak tergugat bahwa kegiatan tersebut telah ditunjuk Herwin sebagai pelaksana kegiatan.

Nilai anggarannya Rp13 miliar, kegiatan berlangsung selama bulan puasa, satu bulan penuh. Namun setelah selesai kegiatan, pembayarannya tidak dilakukan sesuai kesepakatan.

Pihaknya, sebelumnya sudah pernah melakukan upaya mediasi dengan para tergugat, namun dari hasil mediasi tersebut, pihak tergugat belum bisa membayarkannya.

Namun setelah beberapa kali sidang bergulir, diketahui, ternyata pihak tergugat sudah ada membayarkan kepada vendor-vendor yang ikut kerja sama dengan EO Kampusi Promo. Namun, nilainya belum sampai Rp13 miliar. Penggugat juga mengaku, mengalami kerugian materiil sebesar Rp10 miliar dan kerugian Immateriil sebesar Rp12 miliar.

Tetapi, menurut kuasa hukum tergugat, persoalan ini pernah dibawa penggugat ke ranah pidana pada tahun 2017. Namun laporan mereka di SP3 kan Polda Sumut.(LMC/rel)




KIP Minta KPU Sumut Buka Hasil Pleno Iklan Kampanye

Diskusi Publik Kerjasama Kelembagaan yang mengambil tema, “Peran Sentral Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan di Hotel Madani Medan, Jumat, 29/3 (LintasMedan/ist)

Medan, 29/3 (LintasMedan) – Komisi Informasi Publik (KIP) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut membuka secara transparan ke publik hasil pleno lembaga itu, terkait iklan kampanye Pemilu yang disebut-sebut menggunakan anggaran negara senilai Rp.3.5 miliar.

“Jika memang mekanisme dalam menetapkan media yang mendapat jatah dana kampanye dilakukan melalui hasil pleno sebagaimana pernyataan pihak KPU Sumut,  buka saja kepublik bagaimana mekanismenya,”  kata Wakil Ketua KIP Sumut, Drs Robinson Simbolon, menjawab pertanyaan peserta dalam Diskusi Publik Kerjasama Kelembagaan yang mengambil tema, “Peran Sentral Komisi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan di Hotel Madani Medan, Jumat.

Robinson menegaskan bahwa masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme tersebut dan itu diatur oleh undang-undang sistem keterbukaan informasi  publik.

“Pihak KPU Sumut juga wajib menjelaskan secara transparan ke publik,” ujarnya.

Robinson didampingi, Meysallina MI Aruan bidang kelembagaan KIP Sumut menyatakan siap memfasilitasi perusahaan media dan mengimbau pihak yang keberatan terhadap kebijakan KPU itu untuk membuat permohonan secara tertulis.

“Dalam hal ini mari kita uji sikap terbuka KPU Sumut dalam melaksanakan anggaran iklan kampanye Pemilu 2019, apakah benar-benar sesuai prosedur,” ucapnya.

Acara diskusi yang digelar KIP bekerjasama dengan Dinas Kominfo Sumut  tersebut diikuti  sejumlah media elektronik, cetak maupun online serta perwakilan Partai Politik.

Hadir dalam kegiatan itu Ketua KIP Sumut Abdul Jalil SH M SP,  Ramdeswati Pohan Msp, bidang penyelesaian sengketa informasi, Drs Eddy Syahputra AS bidang advokasi, sosialisasi dan edukasi serta Abdul Aziz, S.Sos, M.AP Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sumut.

Sebelumnya sejumlah perusahaan media di Medan memprotes keputusan KPU Sumut yang  terkesan tidak transparan dalam hal menetapkan nama-nama media untuk penayangan iklan kampanye Pemilu 2019 dengan pagu anggaran senilai Rp3,5 Miliar.

KPU Sumut yang diketuai Yulhasni dinilai telah melanggar Keputusan Presiden (Kepres) No 16 Tahun 2018 tentang Barang dan Jasa karena telah menetapkan 10 nama media yang terpilih untuk penayangan iklan kampanye tanpa proses lelang atau tender secara terbuka.

Seperti diketahui pihak KPUD Sumut mendapat “kue” anggaran penayangan iklan ke media untuk 21 hari dimulai d 24 Maret s/d 13 April 2019, sebesar Rp3.5 M.

Dari angka tersebut besaran biaya iklan untuk dua media elektronik (radio dan televisi) senilai Rp2.7 M, tiga media cetak Rp630 juta dan lima media daring Rp154 juta.

Kebijakan KPU Sumut itu juga sempat membuat kegaduhan di kalangan perusahaan media, hingga lembaga itu di demo oleh puluhan pekerja pers karena dianggap diskriminasi dalam menetapkan media yang mendapat jatah iklan kampanye Pemilu 2019.( LMC-02 )




Tokoh Pemuda Nias Sesalkan Pembunuhan Melinda

Zaman K Mendrofa.(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 27/3 (LintasMedan) – Tokoh Pemuda Nias di Medan, Zaman K. Mendrofa meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus pembunuhan yang disertai pemerkosaan yang menimpa Calon Pendeta (Vikaris) Melinda Zidomi asal Nisel di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan.

Hal ini diungkapkan Zaman K. Mendrofa melalui siaran persnya kepada wartawan, Rabu (27/3) menanggapi peristiwa pembunuhan yang heboh dan viral di media sosial.

“Ini merupakan perbuatan yang sangat keji dan biadab. Mohon kepada Polda Sumsel untuk secepatnya mengungkap kasus ini dan menghukum mati pelakunya,” kata Zaman.

Ia juga meminta seluruh masyarakat Nias yang ada di Sumsel untuk menahan diri dan membantu pihak kepolisian dalam mengungkapkan kasus ini.

“Saya berharap masyarakat Nias yang berada di Sumsel bersatu dan membantu kepolisian mengungkap kasus ini,” ujarnya.

Lanjut Zaman, diduga pembunuhan yang disertai pemerkosaan yang menimpa Melinda Zidomi dilakukan dengan terencana dan oleh orang yang dikenal korban.

“Hal ini dibuktikan, di mana pelaku menggunakan penutup wajah dan hanya korban yang diserang secara brutal,” katanya.

Selain itu, Zaman juga mengecam adanya beberapa akun FB yang membuat status atau komentar seakan akan senang dengan kejadian yang menimpa korban.

“Maka untuk mencegah tindakan emosional dari keluarga korban akibat status dan komentar yang tidak bersimpati, bahkan cenderung bersyukur atas kejadian ini, diminta pihak kepolisian secepatnya menuntaskan kasus ini,” pungkasnya.(LMC/rel)




Mantan Gubernur Sumut Erry Nuradi Digugat Rp13 Miliar

Tengku Erry Nuradi. (Foto: LintasMedan/dok)

Medan, 6/3 (LintasMedan) – Pemilik Event Organizer (EO) Kampusi Promo, Herwin menggugat mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) T. Erry Nuradi terkait tidak dibayarkannya uang pelaksanaan kegiatan Kampung Ramadhan dan Lintas Ramadhan tahun 2016 sekitar Rp13 miliar.

Selain Erry Nuradi sebagai tergugat II, mantan Komisaris Bank Sumut Hendra Arbie sebagai tergugat I. Persidangan sudah beberapa kali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Namun, untuk sidang agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat batal digelar Rabu (6/3), karena hakim ketua Djaniko Girsang berhalangan hadir.

Penggugat Herwin yang didampingi kuasa hukumnya Enni Martalena Pasaribu mengatakan, kegiatan Pondok Ramadhan dan Lintas Ramadhan tahun 2016, sebelumnya telah ada kesepakatan dengan pihak tergugat bahwa kegiatan tersebut telah ditunjuk Herwin sebagai pelaksana kegiatan.

“Nilai anggarannya Rp13 miliar, kegiatan berlangsung selama bulan puasa, satu bulan penuh. Namun setelah selesai kegiatan, pembayarannya tidak dilakukan sesuai kesepakatan,” ucap Enni kepada wartawan.

Pihaknya, sebelumnya sudah pernah melakukan upaya mediasi dengan para tergugat, namun dari hasil mediasi tersebut, pihak tergugat belum bisa membayarkannya.

Namun setelah beberapa kali sidang bergulir, diketahui, ternyata pihak tergugat sudah ada membayarkan kepada vendor-vendor yang ikut kerja sama dengan EO Kampusi Promo.

“Dalam perjalanan sidang ini kami telah melihat bukti-bukti ada beberapa kwitansi yang dibayarkan pihak tergugat kepada beberpaa vendor yang kerjasama, tapi bukan melalui klien kami. Kami melihat nilainya belum ada Rp13 miliar, itu lebih kurang baru Rp1 miliar,” ungkap Enni.

Bahkan, kata Enni, kliennya juga mengalami kerugian materiil sebesar Rp10 miliar dan kerugian Immateriil sebesar Rp12 miliar. Terlebih lagi, kliennya juga saat ini tidak dapat lagi bekerja karena barang-barangnya ditahan di tempat kegiatan. Ia berharap gugatan mereka dapat dikabulkan majelis hakim dan kliennya bisa bekerja kembali.

“Perlu saya tegaskan, saat itu klien kami melakukan kegiatan ini karena merasa yakin akan dibayar oleh pihak tergugat. Karena pihak tergugat saat itu menjabat sebagai gubernur, kemudian salah satunya Hendra Arbie yang saat itu juga menjabat sebagai komisaris di Bank Sumut. Artinya, kita sangat percaya mereka akan melakukan pembayaran melihat kedudukan mereka saat itu sangat menetukan di Sumut ini,” ujar Enni.

Dikatakan Enni, awal mula kliennya terpilih sebagai EO dalam kegiatan Kampung Ramadhan dan Lintas Ramadhan tahun 2016, penggugat membuat permohonan proposal acara kegiatan.

“Usai menyiapkan proposal, klien saya menyampaikan kepada pihak tergugat, dan mereka melihatnya sudah cocok dengan angka sehingga klien saya mengerjakan kegiatan itu,” ucap Enni.

Artinya, dalam kegiatan itu, sudah ada kesepakatan langsung antara penggugat dengan para tergugat secara lisan. “Walaupun dia secara lisan, namun di dalam hukum perdata, ada perjanjian tertulis dan ada tidak tertulis, itu sah dalam negara. Walaupun tidak ada yang tertulis, tapi ada kesepakatan itu sah secara hukum,” tegas Enni.

Sementara itu, kuasa hukum para tergugat Syahrizal Fahmi, mengatakan dana acara kegiatan Kampung Ramadhan dan Lintas Ramadhan tahun 2016 tidak menggunakan anggaran APBD Pemprovsu, dan hal itu diakui, sudah dinyatakan T. Erry Nuradi saat dalam pembukaan kegiatan itu.

Oleh karena itu, lanjut Syahrizal, gugatan yang diajukan penggugat kepada mantan Gubsu T. Erry Nuradi maupun Hendra Arbie sebenarnya tidak berdasar.

Syahrizal juga mengungkapkan persoalan ini pernah dibawa penggugat ke ranah pidana pada tahun 2017. Namun laporan mereka di SP3 kan Polda Sumut. (LMC-03)




Polisi Amankan Empat Pelaku Pengeroyokan di Unimed

Foto: Ilustrasi

Medan, 22/2 (LintasMedan) – Empat tersangka pelaku pengeroyokan terhadap dua orang pria yang akhirnya meninggal dunia di kawasan Universitas Negeri Medan (Unimed), pada Selasa (19/2), telah diamankan aparat kepolisian.

Kasubdit Penerangan Masyarakat Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan di Medan, Jumat, menjelaskan, pelaku pengeroyokan yang diamankan oleh petugas Polrestabes Medan itu diketahui berinisial MAP (22), BP (18), MAK (21) dan F (26).

Sebagaimana diketahui, dua orang korban meninggal dunia yang dituduh pencuri helm dikeroyok di kawasan kampus Unimed itu, masing-masing bernama Joni Pernando Silalahi dan Stefan Sihombing.

Nainggolan menambahkan, kasus ini masih terus dikembangkan mencari kemungkinan adanya tersangka lain.

Sementara, Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Putu Yudha Prawira membenarkan bahwa petugas gabungan dari Polsek Percut Sei Tuan dan Satreskrim Polrestabes Medan sudah menangkap empat orang pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut.

“Penangkapan itu dilakukan hari Kamis (21/2) kemarin. Petugas sejauh ini masih terus melakukan pengembangan untuk mencari pelaku pengeroyokan lainnya,” ujarnya.

Saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut. (LMC-03)




Polri Diminta Tarik Seluruh Senjata Milik Ketua Perbakin Sumut

Medan, 6/2 (LintasMedan) – Jajaran kepolisian diminta serius menangani kasus kepemilikan senjata api (senpi) di Sumatera Utara, paska dilakukan penyitaan dua pucuk senjata dan ribuan amunisi saat penggeledahan di kediaman pribadi Direktur PT Anugrah Langkat Makmur (ALAM), Musa Idishah (Dody) di Komplek Cemara Asri.

“Sebaiknya Polri segera menarik dan menggudangkan puluhan senpi yang diduga masih di miliki Dodi Shah yang juga ketua Perbakin Sumut,” kata Anto Sirait warga Kecamatan Percut Sei Tuan, Rabu.

Keinginan, masyarakat ini tak lain, agar tak lagi terjadi kasus penembakan dengan senapan angin oleh sekelompok pemuda terhadap seorang pria berseragam OKP di kawasan perumahan Cemara Asri baru-baru ini.

“Kami berharap Polda Sumut serius, meski Dody mengklaim senjata yang ada di rumahnya adalah legal atau resmi,” kata Sirait.

Sebelumnya, Penyidik dari Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara (Sumut) menyita dua pucuk dan peluru yang diduga milik Muhammad Idishah alias Dodi.

Barang-barang tersebut diperoleh dari penggeledahan di rumah dan kantor PT Anugerah Langkat Makmur (ALAM) pada Rabu, (30/1/2019) kemarin.

Senjata api yang diamankan, sepucuk pistol Glock 19 dan senapan GSG-5. Sedangkan peluru yang diamankan, ada 679 butir peluru kaliber 7.62×51, lalu 372 butir peluru kaliber 9×19 serta 150 butir peluru kaliber 5.56×45.

Ada juga 24 butir peluru kaliber 32 dan 122 butir peluru kaliber 38 super. Kemudian 20 butir peluru kaliber 7.62×51, lalu 15 butir peluru kaliber 308 dan 20 butir peluru kaliber 5,56,” ujar dia.

Polisi juga menyita sejumlah dokumen dari penggeledahan itu. Kemudian, satu unit komputer yang diduga menyimpan dokumen terkait kasus alih fungsi hutan lindung menjadi perkebunan kelapa sawit.

Saat ini, barang bukti dokumen tersebut dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Sumut. Namun, temuan senjata api beserta ribuan butir peluru diserahkan kepada pihak Diintelkam Polda Sumut. Kepemilikan Senpi sedang dalam pemeriksaan Ditintelkam Polda Sumut.

Sebelumnya, polisi menggeledah Kantor PT ALAM di Jalan Sei Deli, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Rabu (30/1/2019). Penggeledahan ini berkaitan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Langkat menjadi areal perkebunan kelapa sawit

Alih fungsi lahan perkebunan sawit itu berada di beberapa kecamatan Kabupaten Langkat dengan luasan mencapai 336 hektar. Yakni di Kecamatan Sei Lepan, Brandan Barat dan Besitang.

Atas kasus itu, Dodi kini telah resmi berstatus tersangka. Namun ia tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor.(LMC/rel)




Polrestabes Medan Amankan Empat Pelaku Pengeroyokan

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto (kedua kanan) didampingi beberapa petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti yang digunakan pelaku pengeroyokan terhadap korban Jarisman Saragih, di Mapolrestabes Medan, Selasa (5/2). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 5/2 (LintasMedan) – Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan telah mengamankan empat dari 10 orang yang diduga kuat sebagai pelaku pengeroyokan terhadap Jarisman Saragih, anggota ormas kepemudaan korban pengeroyokan di Jalan Cemara, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan.

“Sedangkan enam pelaku lainnya masih buron dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO),” kata Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Dadang Hartanto kepada pers di Mapolrestabes Medan, Selasa.

Keempat orang pelaku yang diringkus aparat keamanan, masing-masing berinisial DP (39), RS (25) MP (23) dan DI (20).

“DP ditembak kedua kakinya karena melakukan perlawanan dan membayakan petugas kepolisian,” ujarnya.

Dari keterangan para pelaku, saat itu teman-teman korban melintas dan menggas kencang sepeda motor mereka. Kelompok pelaku tidak terima kendaraan yang melaju kencang dan akhirnya terjadi pengeroyokan atau pelampiasan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Polrestabes Medan juga menyita dua senjata laras panjang dan dua kelewang sebagai barang bukti yang digunakan menganiaya korban.

Keempat pelaku dijerat melanggar Pasal 338 subsider Pasal 440 subsider Pasal 170 KUH Pidana dengan ancaman hukuman seumur hidup.

Sebagaimana diinformasikan, Jarisman Saragih tewas dikeyorok seusai mengikuti pelantikan pengurus anak cabang Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kecamatan Medan Timur dan IPK Medan Perjuangan di Lapangan Sepak Bola Gajah Mada Medan, pada Sabtu (2/2).

Sekitar pukul 16.00 WIB, korban pulang menggunakan sepeda motor dari Jalan Krakatau menuju Jalan Cemara tujuan Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli.

Namun setibanya di Jalan Haji Anif, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, korbab dihadang puluhan orang tidak dikenal.

Selanjutnya, korban dikeroyok dan akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian perkara. (LMC-03)