Polri Diminta Tarik Seluruh Senjata Milik Ketua Perbakin Sumut

Medan, 6/2 (LintasMedan) – Jajaran kepolisian diminta serius menangani kasus kepemilikan senjata api (senpi) di Sumatera Utara, paska dilakukan penyitaan dua pucuk senjata dan ribuan amunisi saat penggeledahan di kediaman pribadi Direktur PT Anugrah Langkat Makmur (ALAM), Musa Idishah (Dody) di Komplek Cemara Asri.

“Sebaiknya Polri segera menarik dan menggudangkan puluhan senpi yang diduga masih di miliki Dodi Shah yang juga ketua Perbakin Sumut,” kata Anto Sirait warga Kecamatan Percut Sei Tuan, Rabu.

Keinginan, masyarakat ini tak lain, agar tak lagi terjadi kasus penembakan dengan senapan angin oleh sekelompok pemuda terhadap seorang pria berseragam OKP di kawasan perumahan Cemara Asri baru-baru ini.

“Kami berharap Polda Sumut serius, meski Dody mengklaim senjata yang ada di rumahnya adalah legal atau resmi,” kata Sirait.

Sebelumnya, Penyidik dari Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara (Sumut) menyita dua pucuk dan peluru yang diduga milik Muhammad Idishah alias Dodi.

Barang-barang tersebut diperoleh dari penggeledahan di rumah dan kantor PT Anugerah Langkat Makmur (ALAM) pada Rabu, (30/1/2019) kemarin.

Senjata api yang diamankan, sepucuk pistol Glock 19 dan senapan GSG-5. Sedangkan peluru yang diamankan, ada 679 butir peluru kaliber 7.62×51, lalu 372 butir peluru kaliber 9×19 serta 150 butir peluru kaliber 5.56×45.

Ada juga 24 butir peluru kaliber 32 dan 122 butir peluru kaliber 38 super. Kemudian 20 butir peluru kaliber 7.62×51, lalu 15 butir peluru kaliber 308 dan 20 butir peluru kaliber 5,56,” ujar dia.

Polisi juga menyita sejumlah dokumen dari penggeledahan itu. Kemudian, satu unit komputer yang diduga menyimpan dokumen terkait kasus alih fungsi hutan lindung menjadi perkebunan kelapa sawit.

Saat ini, barang bukti dokumen tersebut dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Sumut. Namun, temuan senjata api beserta ribuan butir peluru diserahkan kepada pihak Diintelkam Polda Sumut. Kepemilikan Senpi sedang dalam pemeriksaan Ditintelkam Polda Sumut.

Sebelumnya, polisi menggeledah Kantor PT ALAM di Jalan Sei Deli, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Rabu (30/1/2019). Penggeledahan ini berkaitan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Langkat menjadi areal perkebunan kelapa sawit

Alih fungsi lahan perkebunan sawit itu berada di beberapa kecamatan Kabupaten Langkat dengan luasan mencapai 336 hektar. Yakni di Kecamatan Sei Lepan, Brandan Barat dan Besitang.

Atas kasus itu, Dodi kini telah resmi berstatus tersangka. Namun ia tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor.(LMC/rel)




Polrestabes Medan Amankan Empat Pelaku Pengeroyokan

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto (kedua kanan) didampingi beberapa petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti yang digunakan pelaku pengeroyokan terhadap korban Jarisman Saragih, di Mapolrestabes Medan, Selasa (5/2). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 5/2 (LintasMedan) – Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan telah mengamankan empat dari 10 orang yang diduga kuat sebagai pelaku pengeroyokan terhadap Jarisman Saragih, anggota ormas kepemudaan korban pengeroyokan di Jalan Cemara, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan.

“Sedangkan enam pelaku lainnya masih buron dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO),” kata Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Dadang Hartanto kepada pers di Mapolrestabes Medan, Selasa.

Keempat orang pelaku yang diringkus aparat keamanan, masing-masing berinisial DP (39), RS (25) MP (23) dan DI (20).

“DP ditembak kedua kakinya karena melakukan perlawanan dan membayakan petugas kepolisian,” ujarnya.

Dari keterangan para pelaku, saat itu teman-teman korban melintas dan menggas kencang sepeda motor mereka. Kelompok pelaku tidak terima kendaraan yang melaju kencang dan akhirnya terjadi pengeroyokan atau pelampiasan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Polrestabes Medan juga menyita dua senjata laras panjang dan dua kelewang sebagai barang bukti yang digunakan menganiaya korban.

Keempat pelaku dijerat melanggar Pasal 338 subsider Pasal 440 subsider Pasal 170 KUH Pidana dengan ancaman hukuman seumur hidup.

Sebagaimana diinformasikan, Jarisman Saragih tewas dikeyorok seusai mengikuti pelantikan pengurus anak cabang Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kecamatan Medan Timur dan IPK Medan Perjuangan di Lapangan Sepak Bola Gajah Mada Medan, pada Sabtu (2/2).

Sekitar pukul 16.00 WIB, korban pulang menggunakan sepeda motor dari Jalan Krakatau menuju Jalan Cemara tujuan Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli.

Namun setibanya di Jalan Haji Anif, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, korbab dihadang puluhan orang tidak dikenal.

Selanjutnya, korban dikeroyok dan akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian perkara. (LMC-03)




Dodi Bantah Persoalan PT ALAM Terkait Pilpres

Direktur PT Anugerah Langkat Makmur (ALAM) Musa Idishah (Dodi) didampingi kuasa hukumnya Abdul Hakim Siagian, saat memberi keterangan pers, Sabtu, (2/2) di Medan. (Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 2/2 (LintasMedan) – Direktur PT Anugerah Langkat Makmur (ALAM) Musa Idishah atau yang akrab disapa Dodi membantah persoalan yang dihadapinya di Polda Sumut terkait dukung mendukung pada Pilpres 2019.

Menurutnya persoalan ini murni masalah hukum dan tidak ada sangkut-pautnya dengan politik dan Pilpres.

“Ini murni masalah hukum, nggak ada kaitannya dengan politik apalagi menyangkut Pilpres. Jadi apa yang saya jelaskan ini, bisa menjawab pertanyaan kawan-kawan wartawan,” kata Dodi kepada wartawan, Sabtu (2/2).

Dia juga menegaskan, sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Nanti hasilnya apa, nanti kami info lagi kepada rekan-rekan wartawan,” imbuhnya lagi.

Terkait kepemilikan senjata, Dodi menegaskan, kalau dirinya merupakan Ketua Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) Sumut. “Saya penembak, pemburu, petembak sasaran, saya juga petembak reaksi, jadi itu bisa saya jabarkan, artinya senjata legal,” ungkapnya.

Dia juga memaparkan, kalau dirinya suka mengoleksi mobil tua. “Saya juga ketua penggemar mobil kuno Indonesia, mobil tua iya, tapi mobil mewah saya enggak suka,” tambahnya sembari menduga terjadi miskomunikasi sehingga dia dinyatakan mangkir dari panggilan polisi.

Sementara itu, Kuasa Hukum Dr. Abdul Hakim Siagian menjelaskan, proses yang dialami kliennya masih dalam penyidikan, justru masih terlalu awam untuk disampaikan kronologis lain. “Tapi di pangkal prinsip, hormat kita pada proses hukum yang sedang berlangsung. Kita akan mengikuti karena memang sepenuhnya ini kewajiban dari penyidik dari Poldasu, perihal tentang berbagai hal yang diinformasikan di berbagai media, jujur saja kami akan mengikutinya secara seksama,” ungkapnya.

Proses hukum ini, lanjutnya, masih dalam permulaan, maka mohon beri kesabaran untuk pihaknya bisa memberi penjelasan kepada wartawan. “Kami memberi apresiasi dan mengikutinya dengan tahapan proses hukum yang sedang berlangsung sekarang,” ujarnya.

Berbicara tentang lahan, lanjutnya, pihaknya tidak punya otoritas menjelaskan tersebut kepada awak media. “Kami tak punya otoritas untuk memberikan penjelasan, mungkin bisa ditanyakan kepada Dinas Kehutanan atau Kementerian Kehutanan yang pas untuk menjelaskan status, tahapan kondisi situasi aktual yang berhubungan dengan ini. Kami tak bermaksud menutup diri, tapi kalau kami memberikan penjelasan kewenangan kehutanan, seperti kita ketahui pihak kementerian kehutanan punya otoritas memberikan ijin, mengawasi dan mereka juga punya penyidik PNS,” ungkapnya.

Dia juga berharap, pihak Kementerian Kehutanan dalam waktu dekat memberikan penjelasan dari perspektif standar otoritas kehutanan. “Kami akan tunggu dan dokumen tentang regulasi ini juga sedang kami kumpulkan untuk memberi respon terhadap itu,” sembari mengatakan, pihaknya malam ini tidak pernah terpikir untuk melakukan prapid.

Ditambahkannya, status tersangka yang dialami kliennya adalah otoritas penyidik Poldasu dalam hal menetapkan seseorang yang diduga.

“”Bahwa kemudian kita tahu, proses menduga ini akan terus berlangsung, nanti didapatkan dari proses penyidikan lebih lanjut antara lain apa yang disebut dengan SP3, SP2 dan sebagainya. Ini bagian dari komitmen kami kepada proses hukum, dan harapan kami kepolisian bisa lebih profesional dalam penyidikan, dan kami menaruh keyakinan dan sama kita menunggunya untuk lanjutan dari penyidikan ini,” tambahnya. (LMC-02)




Gugatan Pondok Mansyur Menang, Hakim: Satpol PP Medan Tidak Cermat Administrasi

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, yang diketuai Pengki Nurpanji, mengabulkan tuntutan penggugat Kalam Liano (pengusaha kuliner Pondok Mansyur) terhadap tergugat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan M Sofyan, pada sidang putusan yang dibacakan, Kamis (20/12/2018), di ruang persidangan II PTUN Medan.(foto:LintasMedan/ist)

Medan, 21/12 (LintasMedan) – Perjuangan pengusaha kuliner Food Court Pondok Mansyur Kalam Liano melalui kuasa hukumnya Parlindungan Nadeak untuk mendapatkan keadilan tidak sia-sia. Kerja keras mereka membuahkan hasil memuaskan.

Melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, yang diketuai Pengki Nurpanji, mengabulkan tuntutan penggugat Kalam Liano terhadap tergugat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan M Sofyan, pada sidang putusan yang dibacakan, Kamis (20/12/2018), di ruang persidangan II PTUN Medan.

Majelis hakim menolak eksepsi tergugat dan dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan tergugat penggugat seluruhnya dan menyatakan batal atas Surat Keputusan (SK) Kepala Satpol PP Kota Medan Nomor: 640/3904, tanggal 10 Juli 2018, perihal pemberitahuaan pengosongan lokasi dan pembongkaran bangunan.

Tidak hanya itu, majelis hakim juga menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.165.200. Menurut hakim, pihak Satpol PP Kota Medan tidak cermat dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 64 ayat 1. Dan, terhadap hal itu mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi diri penggugat.

Pengki yang didampingi hakim-hakim anggota yakni Febru Wartati dan Budiamin Rodding serta Panitera Pengganti Ibnu Hasyim menyebutkan, dalam Pasal 64 ayat 1 disebutkan sanksi administrasi atas pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan bangunan, penghentian sementara atau tahap pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penutupan lokasi dan penyegelan serta pembongkaran bangunan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan surat peringatan I, II dan III dan surat seterusnya yang diberikan tergugat tidak cermat dalam melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana PP Kota Medan terkait izin mendirikan bangunan (IMB). Dan, tergugat sudah melanggar ketentuan yang berlaku.

Dalam pembacaan putusan perkara nomor 130/G/2018/PTUN. MDN itu, dihadiri pihak penggugat melalui kuasa hukumnya, Parlindungan Nadeak sementara pihak Satpol PP Kota Medan tidak hadir dipersidangan.

Sebelumnya, gugatan yang dilayangkan penggugat terkait surat No 640/3904 perihal Pemberitahuan Pengosongan Lokasi dan Pembongkaran Bangunan tertanggal 10 Juli 2018 yang dilayangkan Satpol PP Kota Medan ke Food Court Pondok Mansyur di Jalan Dr Mansyur Medan.

Penggugat tidak terima atas ketidakadilan yang diterimanya. Satpol PP Medan telah melakukan pembongkaran disertai perusakan pada bangunan dan barang-barang Food Court Pondok Mansyur padahal pihaknya telah membuat permohonan kepada Kepala Satpol PP Medan agar memberi perpanjangan waktu pengurusan IMB.

Waktu perpanjangan yang diberikan selama sepuluh hari kerja tidak sesuai dengan kenyatannya. Belum sepuluh hari bangunan itu sudah dibongkar. Padahal pihak Food Court Pondok Mansyur telah mengurus surat-surat IMB.

Kuasa hukum penggugat Parlindungan Nadeak, mengapresiasi putusan majelis hakim yang telah sesuai dengan rasa keadilan.

Menurutnya, selama ini surat yang diberikan Satpol PP Kota Medan memiliki kejanggalan. “Memang dari awal kita melihat surat-surat yang dilayangkan Satpol PP bertentangan dengan azas-azas hukum dan peraturan pemerintah. Kita mengapresiasi pertimbangan-pertimbangan yang diputuskan majelis hakim,” ungkapnya.

Sementara itu Pengelola Pondok Mansyur Aida Wahab (istri dari Kalam Liano-red) menyatakan, terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang telah memberikan putusan yang adil berdasarkan bukti dan fakta.

Kepada Satpol PP, dia mengingatkan agar menepati janji yang pernah disampaikan kepada mereka untuk melakukan penertiban terhadap semua bangunan yang belum memiliki dan menyalahi IMB terutama yang berdiri kokoh di bantaran sungai di sepanjang Jalan Dr Mansyur Medan. Dengan begitu, penertiban yang dilakukan tidak tebang pilih.

Karena sampai hari ini, lanjut Aida, sejak pembongkaran yang dilakukan Satpol PP terhadap Pondok Mansyur, pihaknya belum mengetahui ada bangunan lain yang mendapat perlakuan sama seperti yang mereka alami.

“Kami melihat adanya diskriminasi terhadap Pondok Mansyur. Karena sebelumnya pihak Satpol PP bersama kami telah berkomitmen untuk menegakkan perda dan menyelamatkan PAD,” jelasnya.

Aida juga sangat menyayangkan sikap anarkis yang dilakukan Satpol PP terhadap bangunan Pondok Mansyur karena ketidakpahaman mereka terhadap administrasi dalam penerbitan surat-surat sebagaimana yang dinyatakan majelis hakim bahwa pihak Satpol PP tidak cermat.

Sementara itu, Sekretaris Satpol PP Kota Medan Rakhmat Harahap ketika dikonfirmasi lewat seluler, menyatakan belum menerima salinan keputusan PTUN. “Saya akan pelajari dulu putusan itu di mana letak kesalahannya,” ucapnya.(LMC/rel)




Keturunan Marah Halim Harahap Divonis Bebas

Muhammad Akbar Siregar (nomor 2 dari kiri) didampingi penasehat hukumnya Ranto Sibarani SH (kiri). (Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 20/12 (LintasMedan) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan yang di Ketuai Tengku Oyong, SH, MH, dan dua anggota Majelis Hakim yaitu Bambang Joko Winarno, SH dan Syafril Pardamean, SH, MH membebaskan tuduhan penipuan kepada keturunan mantan Gubernur Sumatera Utara Marah Halim, Muhammad Akbar Siregar dan Haji Faisal Amri Pohan. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim saat sidang di ruang Cakra 7 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu 19/12/2018).

Atas putusan tersebut Muhammad Akbar Siregar yang sempat duduk dikursi pesakitan bersama Haji Faisal Amri Pohan mengaku bersyukur atas keadilan yang didapatnya. Didampingi penasehat hukumnya Ranto Sibarani SH, Muhammad Akbar Siregar mengapresiasi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan terkait Perkara Pidana Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Mdn yang membebaskan dirinya dari tuntutan jaksa 3 tahun enam bulan penjara.

“Dengan putusan kemarin tentu kami sangat bersyukur karena keadilan masih berpihak kepada kami,” kata Muhammad Akbar Siregar didampingi penasehat hukumnya kepada wartawan Kamis (20/12/2018).

Ranto Sibarani juga menjelaskan, bahwa perkara yang menimpa kliennya tersebut bermula dari proses jual beli dua bidang tanah yang masing-masing seluas 1500 M2 sertifikat nomor 09 atas nama Marah Halim Harahap dan sebidang tanah seluas 750 M2 sertifikat nomor 10 atas nama Zuraida Marah Halim.

Kedua bidang tanah tersebut rencananya dibeli oleh Suhendra senilai Rp45 Miliar, dengan panjar Rp1 Miliar. Namun kemudian Suhendra melaporkan Muhammad Akbar Siregar dan Haji Faisal Amri Pohan ke Polda Sumatera Utara dengan dalih bahwa Sertifikat tanah tersebut masih ada pada pihak lain.

“Dari awal kami sudah meyakini bahwa kedua klien kami tidak melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa, karena klien kami menerima panjar dari pelapor Suhendra senilai Rp1 Miliar tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 01 Tahun 2017 tertanggal 15 Agustus 2017 di Kantor Dian Hendrina Sitompul, SH. Bagaimana mungkin seseorang melakukan penipuan dengan mendaftarkannya kepada notaris dalam suatu perjanjian resmi,”cetusnya.

Menurut dia dalam jual beli yang tidak lunas, sebagaimana pertimbangan hakim dalam putusannya, kedua kliennya berhak menjual tanah tersebut kepada siapa saja.

“Apalagi ternyata Suhendra tidak pernah melunasi harga tanah tersebut kepada klien kami, sehingga tuduhan bahwa klien kami melakukan tindak pidana tidak terbukti, perbuatan tersebut adalah perbuatan perdata” katanya.

Karena dituangkan dalam akta perjanjian di Kantor Notaris, lagi pula kliennya tidak pernah menggunakan identitas palsu dalam menerima panjar tersebut. Kami berharap semua pihak dapat menghormati putusan hakim tersebut, dan negara sudah seharusnya memulihkan nama baik kedua klien kami, karena putusan hakim memerintahkan demikian.

Disinggung apakah akan ada upaya hukum balik kepada pelapor mengingat kliennya dirugikan atas kasus yang menimpa mereka, Ranto mengaku belum mengambil upaya tersebut. Begitupun Ranto mengaku hal tersebut masih terbuka dilakukan. Termasuk juga jika ada itikad baik dari pelapor untuk menyelesaikan prihal jual beli lahan yang berujung ke meja hijau.

“Bisa saja kami melaporkan balik karena memang klien kami tentu dirugikan atas perkara ini. Yang pasti kita cukup siap menghadapi upaya kasasi yang akan ditempuh Jaksa atas putusan bebas klien kami. Dan kami yakin Hakim kasasi juga akan memutuskan hal sama. Kalau soal kemungkinan adanya niat baik pelapor untuk menyelesaikan jual beli ya tentu kami Wellcome saja,” tuturnya.

Lebih lanjut Ranto menguraikan secara singkat putusan majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa I Muhammad Akbar Siregar dan Terdakwa II Haji Faisal Amri Pohan terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu akan tetapi bukan perbuatan Tindak Pidana. Melepaskan Terdakwa I Muhammad Akbar Siregar dan Terdakwa II Haji Faisal Amri Pohan dari segala tuntutan hukum. Membebaskan Terdakwa I Muhammad Akbar Siregar dan Terdakwa II Haji Faisal Amri Pohan dari Dakwaan kedua dan ketiga Penuntut Umum. Memulihkan hak-hak Terdakwa dan Martabatnya dan memerintahkan barang bukti yang dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara.(LMC/rel)




Polda Sumut Amankan Mantan Bupati Tapteng Terkait Penipuan

Ilustrasi – Markas Polda Sumut di Jalan Sisingamangaraja Medan. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 19/12 (LintasMedan) – Jajaran Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap mantan bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Sukran Jamilan Tanjung karena diduga terlibat kasus penipuan dan penggelapan.

“Sukran Jamilan Tanjung kembali kita tangkap karena menipu atas laporan dengan kerugian senilai Rp350 juta,” kata Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan kepada pers di Medan, Rabu.

Ia menjelaskan, praktik penipuan diduga oleh Sukran Tanjung dalam bentuk mahar proyek senilai Rp5 miliar di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tapteng kepada korban Sartono Manalu pada 2016.

“Korban dijanjikan sebagai pemenang tender pembangunan ruang kelas di SMP Kecamatan Lumut dan SMK di Sarudik, tetapi, sampai waktu yang ditentukan, paket proyek yang dijanjikan tidak terealisasi,” tambahnya.

Menyikapi hal itu, korban yang mengetahui Sukran Tanjung tidak lagi menjabat sebagai Bupati Tapteng, akhirnya membuat laporan pengaduan ke Polda Sumut pada 2 November 2018.

“Tersangka mengaku uang korban sudah habis digunakan untuk keperluan pribadinya. Tersangka hanya pernah sekali membayar Rp 31 juta kepada korban,” kata Nainggolan.

Seperti diketahui, Sukran Jamilan Tanjung dibawa secara paksa oleh penyidik Subdit II/Harda–Tahbang Ditreskrimum Polda Sumut pada 5 November 2018 setelah dua kali mangkir dari panggilan penyidik.

Penahanan yang dilakukan terhadap Sukran dilakukan, usai dirinya menjalani sidang sebagai tahanan kota oleh Kejati Sumut, atas laporan Joshua Marudutua Habeahan yang juga terkait mahar proyek. (LMC-04)




KPK: Bupati Pakpak Bharat Diduga Terima Suap Rp550 Juta

Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu (tengah) dikawal petugas KPK saat diamankan ke gedung KPK, Jakarta, Minggu (18/11). (Foto: LintasMedan/ist)

Jakarta, 18/11 (LintasMedan) – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu (RYH) sebagai tersangka, terkait dengan kasus dugaan menerima suap Rp550 juta dari para kontraktor yang sedang mengerjakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kabupaten tersebut.

Informasi yang dirangkum lintasmedan.com, pihak KPK menduga suap tersebut diberikan melalui pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat David Anderson Karosekali dan seorang pihak swasta Hendriko Sembiring.

“Total, RYH (Remigo) diduga menerima Rp550 juta melalui perantara,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo kepada pers di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan, uang sebesar Rp550 juta tersebut diterima Remigo masing-masing sebesar Rp150 juta pada 16 November 2018 dan Rp 250 juta pada 17 November 2018.

Terakhir, lanjut Agus, KPK melakukan operasi tangkap tangan sesaat setelah terjadi penyerahan uang Rp150 juta.

“Diduga RYB menerima pemberian melalui perantara dan orang-orang dekatnya,” kata Agus. Selain Remigo, KPK juga menetapkan David Anderson dan Hendriko sebagai tersangka penerima suap.

Remigo, David dan Hendriko disangka melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Kronologi penangkapan
Remigo ditangkap bersama lima orang lainnya pada Sabtu (17/11) pukul 23.55 WIB

Beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan, tim KPK mendapat informasi akan terjadi penyerahan uang kepada bupati. Tim kemudian mengamankan DAK (David Anderson Karosekali) di kediaman RYB di Kota Medan sesaat setelah penyerahan uang tersebut.

Dari lokasi KPK mengamankan uang senilai Rp150 juta yang dimasukkan dalam tas kertas.

Selanjutnya, pada Minggu (18/11) Pukul 01.25 WIB tim KPK lainnya mengamankan HSE (Hendriko Sembiring) di kediamannya di Medan.

Sekitar pukul 04.00 WIB, KPK bergerak menuju rumah S (Syekhani) di Medan dan langsung diamankan di kediamannya.

Secara paralel, pukul 02.50 WIB tim KPK di Jakarta mengamankan JBS (Jufri Mark Bonardo Simanjuntak) di mess Pemkab Pakpak Bharat di daerah Jakarta Selatan.

Pada pukul 06.00 WIB, tim KPK mengamankan RP (Reza Pahlevi) di kediamannya di daerah Pondok Gede Bekasi.

Terhadap empat orang yang diamankan di Medan menjalani pemeriksaan awal di Polrestabes Medan.
Setelah pemeriksaan awal, empat orang tersebut diterbangkan ke Jakarta dan tiba sekitar pukul 14.30 WIB di gedung KPK untuk menjalani pemeriksan lebih lanjut. (LMC-03/KC)




Warga Berharap Polres Tanjung Balai Serius Tangani Ujaran Kebencian

Ilustrasi

Tanjung Balai, 27/10 (LintasMedan) – Warga Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara mengharapkan pihak kepolisian setempat serius menangani kasus dugaan penyebar ujaran kebencian terhadap ulama yang juga mantan walikota Tanjung Balai Thamrin Munthe sekitar tiga bulan lalu.

“Kita berharap, polisi serius mengusut kasus ujaran kebencian tersebut sekaligus menelusuri motivasinya. Apalagi, kasus ini sudah terjadi tiga bulan lalu” kata Idham Batubara, warga Kota Tanjung Balai, kepada pers di Tanjung Balai, Sabtu.

Sebagaimana diinformasikan, kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Thamrin Munthe telah dilaporkan salah seorang warga bernama Surya Dharma AR kepada Polres Tanjung Balai, sebagaimana tercatat dalam surat No: STPL/72/VII/SPKT/Res TJB pada Juli 2018.

Laporan pengaduan ke Polres Tanjung Balai tersebut berkaitan erat dengan pemasangan spanduk bertuliskan “BKM Masjid Sultan Ahmadsyah Tanjungbalai Beserta Masyarakat & Jamaah Menolak Drs. Thamrin Munthe MHum Memberi Tausiah Di Kota Tanjung Balai”.

Namun, Idham menyayangkan hingga saat ini pihak Polres Tanjung Balai belum juga menuntaskan kasus tersebut meski diperkirakan sudah ada beberapa orang yang diperiksa untuk dimintai keterangan, di antaranya pria berinisial JSP.

Proses penanganan kasus dugaan ujaran kebencian yang dinilai berjalan tersebut, menurut dia, telah menuai pertanyaan di kalangan masyarakat setempat.

“Persoalan ini harus diperjelas, siapa otak di balik penyebar ujaran kebencian itu. Apakah oknumnya teroris atau orang yang tidak senang dengan Thamrin Munthe,” kata Idham.

Ia juga menyesalkan ujaran kebencian yang diduga melibatkan sekelompok orang dengan membuat spanduk menolak H Thamrin Munthe memberikan tausyiah di Kota Tanjung Balai, terlebih penolakan itu membawa nama Badan Kenaziran Masjid (BKM) Sultan Ahmadsyah.

“Kami tidak yakin spanduk berisi ujaran kebencian yang ditujukan kepada Thamrin Munthe melibatkan BKM Sultan Ahmadsyah,” ujarnya.

Dalam konteks penegakan hukum, kata Idham, setiap laporan tentang kasus dugaan ujaran kebencian wajib ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian demi memberi rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

Pernyataan hampir senada juga diungkapkan oleh Rudi Panjaitan, warga Kecamatan Tanjung Balai Selatan.

Ia meminta pihak kepolisian proaktif menyikapi setiap perbuatan yang berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat, seperti ujaran kebencian terhadap ulama.

“Ini bukan hanya soal pemasangan spanduk berisi ujaran kebencian terhadap Thamrin Munthe, namun lebih kepada maksud dan tujuannya serta kepentingannya apa, sehingga perlu diusut tuntas sampai kepada otak pelakunya siapa, sekaligus pemesannya siapa,” ujar dia.

Apalagi, kata dia, jika ujaran kebencian itu ditunggangi oleh kelompok radikal atau kelompok lain yang menginginkan ada perpecahan di negeri ini.

Karena itu, kata Rudi, polisi harus bertindak tegas dalam kasus tersebut sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. (LMC-03)




Pemenang Tender Bakal Somasi Kepala DLH Sumut

Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto:lintasMedan/ist)

Medan, 14/10 (LintasMedan) – Perusahaan pemenang tender Proyek Pengadaan Bangunan Gedung Kantor UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba di Kabupaten Humbahas, yakni PT Zafira Tetap Jaya berencana melayangkan somasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Sumut, Ir Binsar Situmorang.

Sebelumnya perusahaan tersebut dinyatakan menang lelang tender terbuka senilai Rp 2,8 miliar, namun menurut pihak perusahaan tiba-tiba Kadis DLH Sumut, Binsar Situmorang membatalkan proyek itu dengan alasan rasionalisasi anggaran.

“Somasi segera dilayangkan langsung ke Kepala Dinasnya. Kami merasa dirugikan dalam pembatalan proyek itu,” kata Dirut PT Zafira Tetap Jaya, Edi Effendy saat mengadukan persoalan itu bersama sejumlah kontraktor, ke Ketua Komisi A DPRD Sumut, Nezar Djoeli dan Ketua Komisi D, Ari Wibowo, kemarin.

Dia memaparkan, pihaknya telah mengantongi sejumlah dokumen atau surat keputusan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut, yakni, Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Konstruksi bernomor 02/TAP/POKJA043-PK/DLH-SU/2018 tertanggal 5 September 2018.

Kemudian surat Perjanjian Dokumen Kontrak bernomor 2223.A/DIS.LH-SU/8/2018 dan Surat Permohonan Pinjam Pakai Tanah dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut nomor 1873./Dis.LH-SU/8/2018 tertanggal 06 Agustus 2018 ditujukan ke Bupati Humbahas.

“Termasuk juga ada Surat Penunjukkan Penyedia /Jasa(SPPBJ) dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut bernomor 2213.A./Dis.LH-SU/S/2018 ditujukan ke perusahaan kami tertanggal 13 September 2018, yang tinggal ditandatangani Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut,” paparnya.

Menanggapi rencana pihak perusahaan yang berniat melayangkan somasi, dua anggota DPRD Sumut Nezar Djoeli dan Ari Wibowo sangat menyesalkan sikap tidak profesional yang dilakukan Kadis DLH Sumut Binsar Situmorang.

Untuk itu dewan mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengevaluasi kinerja pejabat tersebut.

“Binsar Situmorang dinilai telah mencoreng nama baik gubernur yang saat ini menggelorakan semangat Pemerintahan Sumut yang bermartabat,” kata Nezar politisi Fraksi Nasdem.

Ari Wibowo dari Fraksi Gerindra juga mempertanyakan upaya pembatalan yang dilakukan Binsar dan tidak mau menandatangani kontrak yang nyata-nyata sudah diumumkan LPSE karena sudah melalui mekanisme pelelangan yang benar.

Apalagi, informasi diperoleh, kata Ari Wibowo pihak Pemkab Humbahas melalui Sekda sudah memberikan beberapa alternatif termasuk untuk ketersediaan lahan rencana pembangunan kantor UPT tersebut.

“Jika memang alasan persoalan lahan belum selesai maka seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut tidak melakukan lelang kegiatan tersebut,” katanya.

Terkait persoalan ini DPRD Sumut segera menjadwalkan pemanggilan Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sumut beserta pihak PT Zafira Tetap Jaya. (LMC-02)




Wartawan Adukan Pemilik Akun Whatsapp ke Polrestabes Medan

Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) dari Polrestabes Medan. (Foto:LintasMedan/Irma Yuni)

Medan, 5/10 (LintasMedan) – Seorang wartawan bernama Adi Siswoyo Wasgo mengadukan pemilik akun Whatsapp ‘Koto’ kepada Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan terkait kasus dugaan penyebaran informasi berisi berita bohong (hoax) dan fitnah.

Adi Wasgo yang mengaku menjadi korban penyerangan fitnah tersebut saat membuat laporan ke petugas bagian pengaduan Polrestabes Medan, Jumat (5/10), menjelaskan bahwa dirinya dituduh melakukan pencurian uang sebesar Rp2 juta milik Kabag Humas Setdako Medan, sebagaimana tertera dalam akun WhatsApp atas nama Koto.

“Saya datang ke Mapolretabes Medan untuk melaporkan adanya informasi berbau fitnah yang dituduhkan kepada saya,” ujarnya.

Laporan Adi Wasgo tersebut tertuang dalam surat pengaduan Nomor STTLP/2186/K/X/2018/SPKT/Restabes Medan yang diterima oleh Kanit SKTC Polrestabes Medan, Iptu Amintas Simbolon.

Dalam laman WhatsApp atas nama Koto, tertulis ‘Adi Wasgo mencuri uang Kabag Humas Pemko Medan’.

Adi Wasgo menambahkan, informasi hoax di WhatsAPP akun Koto itu juga sempat dibaca oleh Irma Yuni yang juga rekannya seprofesi di dunia jurnalistik.

Bahkan menurut Adi Wasgo, Irma Yuni sempat mengingatkan pemilik akun tersebut agar tidak menyebar informasi berbau fitnah.

“Namun pemilik akun itu justru mengeluarkan kata-kata tidak senonoh kepada Irma Yuni,” katanya.

Adi Wasgo berharap fitnah yang menyerang dirinya selaku pribadi tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak Polrestabes Medan.

“Saya berharap ada penegakan hukum yang tegas terhadap pemilik akun Whatsapp Koto,” ujarnya.

Informasi yang dihimpun, pihak Polrestabes Medan akan segera memanggil pemilik akun Whatsapp Koto dan para saksi, termasuk Kabag Humas Setdako Medan.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ditegaskan bahwa penyebar informasi hoax bisa terancam Pasal 28 ayat 1 dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar. (LMC-02)