Polri Watch Apresiasi penangkapan Anggota DPRD Sergai Terlibat Penipuan

Direktur Eksekutif Polri Watch Abdul Salam Karim

Medan, 19/6 (LintasMedan) – Oknum Anggota DPRD Serdang Bedagai (Sergai) Togar Situmorang beberapa waktu lalu ditangkap Polres Sergai karena terkait dalam jaringan penipuan senilai ratusan juta rupiah terhadap seorang pengusaha.

Togar sendiri diketahui menjadi Anggota DPRD Sergai dari partai penguasa, PDI Perjuangan. Ia diketahi pula menjabat sebagai Bendahara di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai PDI Perjuangan Sergai.

Polda Sumut lantas menegaskan penyidikan Polres Sergai terhadap Togar tidak akan suam-suam kuku. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, meski yang bersangkutan menjabat anggota DPRD Serdang Bedagai (Sergai), penegakan hukum akan tetap tegas.

Menurut Kabid Humas Polda Sumut, melalui Karo Penmas AKBP MP Nainggolan, pelaku dipersangkakan pasal 378 dan 372 KUHPidana dan ditahan di Rutan Mapolres Sergai.

“Tidak ada tebang pilih. Semua sama di mata hukum. Setiap pelaku tindak pidana akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya,  kemarin.

Diketahui Togar ditangkap sesuai Laporan Polisi (LP) No: 147/IV/2019/SU/RES Sergai tanggal 25 April 2019. Ia diduga melakukan tindak pidana pidana penipuan dan penggelapan uang senilai Rp 280 juta milik korban Sugito.

Dugaan penipuan dan penggelapan itu terjadi pada Desember 2018 di Dusun III, Desa Sei Buluh Estate, Kecamatan Sei Bamban, Sergai. Ia mulai ditahan pada 11 Juni 2019 kemarin.

Togar diringkus karena tak kunjung memenuhi panggilan polisi. Informasi yang beredar menyebutkan, para korban dijanjikan sejumlah proyek asalkan memberikan uang senilai ratusan juta rupiah. Kasus ini kemudian dilaporkan para korban ke polisi.

Direktur Eksekutif Polri Watch Abdul Salam Karim menyambut baik ketegasan polisi yang telah menangkap Togar Situmorang atas kasus dugaan penipuan tersebut. Begitupun, ia meminta agar di tengah perjalanan penyelidikan kasusnya dilanjutkan.karena disinyalir togar tidak sendiri ada oknum lain yg membantu nya melakukan perbuatan pidana tersebut.

“Manalah mungkin dia sendiri pasti ada yg lainnya. Harapan kita penegakan hukum benar-benar dilakukan. Jadi jangan panas-panas di awal belakangan mulai dingin,” sebutnya.

Ia menyebut modus-modus serupa sebenarnya sudah jadi rahasia umum. Tak mau menuding secara kelembagaan, menurutnya masih oknum-oknum di legislatif yang berperan menjadi makelar proyek dengan bekerjasama dengan oknum di eksekutif.

“Saya harap tak cuma satu kasus ini saja yang bisa diungkap polisi. Masih banyak kasus-kasus serupa lainnya terjadi bukan hanya di DPRD Sergai tapi juga di gedung-gedung dewan lainnya,” beber pria yang juga akrab disapa Salum ini.

Tegas Salum mengatakan akan turut mengawal perjalanan kasus penipuan yang membelit Togar Situmorang ini. “Mari kita bersama-sama mengawal bagaimana proses penyelidikannya. Jangan terhenti di tengah jalan dengan dalih-dalih apapun. Harus ada tindakan tegas, apalagi dia itu oknum Anggota Dewan,” pungkas nya. (LMC/rel)




PT TUN Tolak Banding Kasatpol PP Medan soal Pondok Mansyur

Kuasa Hukum perusahaan food court Pondok Mansyur Parlindungan Nadeak (kanan) memberikan keterangan kepada pers terkait keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) menolak permohonan Kepala Satpol-PP Kota Medan, baru-baru ini.  (Foto:LintasMedan/ist)

Medan,15/6 (LintasMedan) –  Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan menolak permohonan banding Kepala Satuan Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Medan M Sofyan dalam perkara penertiban pembangunan gedung pusat jajanan serba da atau food court Pondok Mansyur.

Penolakan banding tersebut ditetapkan  Majelis Hakim PT TUN dalam amar putusan Nomor 73/B/2019/PT.TUN.-MDN tanggal 8 Mei 2019, sekaligus menguatkan putusan Majelis Hakim PTUN Medan Nomor: 130/G/2018/PTUN-MDN tgl 20 Desember 2018.

Hal itu disampaikan Parlindungan Nadeak SH MH selaku kuasa hukum  Kalam Liano, pemilik Food Court Pondok Mansyur yang terletak di Jalan Dr Mansyur Medan kepada wartawan, Sabtu sore (15/6/2019).

Menurut Nadeak, salinan putusan banding tersebut telah disampaikan Panitera PTUN Medan kepada pemilik food court Pondok Mansyur pada Selasa (11/6/2019) lalu.

Majelis Hakim PT TUN Medan dalam amar putusannya juga menguatkan putusan PTUN Medan, yakni menghukum pembanding yakni Kepala Satpol-PP Kota Medan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp250.000.

Atas putusan itu, lanjut Nadeak, pengadilan memberi tenggat waktu selama 14 hari  untuk para pihak bila hendak  mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Apresiasi Putusan Majelis

Menanggapi putusan banding tersebut, Nadeak mengapresiasi putusan PT TUN Medan yang telah menguatkan putusan di tingkat PTUN Medan.

“Dengan putusan tersebut, rasa keadilan atas kewenang-wenangan sudah mencerminkan rasa keadilan. Harapan kita, dalam hal bekerja kiranya selalu berpedoman terhadap asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga tidak merugikan pihak manapun,” terang Nadeak.

Ia menambahkan,  pihaknya akan berkoordinasi dengan kliennya untuk mempersiapkan langkah lebih lanjut  bilamana Kepala Satpol-PP Kota Medan mengajukan kasasi ke MA.

“Bilamana Kepala Satpol PP Kota Medan mengajukan kasasi, kita akan siapkan kontra memori kasasi,” kata Nadeak.

Sementara itu, kuasa hukum Kepala Satpol PP Kota Medan Daldiri, menyatakan bahwa kliennya berencana mengajukan kasasi ke MA terkait putusan banding PT TUN Medan tersebut.

“Kita menghormati putusan tersebut, untuk itu akan berkoordinasi dalam menempuh langkah-langkah hukum selanjutnya sesuai aturan hukum termasuk kasasi atas putusan dimaksud ke MA,” ucapnya melalui WhatsApp.

Nadeak memaparkan bahwa pihaknya mengajukan gugatan ke PTUN Medan terkait surat penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan gugatan tersebut dikabulkan Majelis Hakim PTUN Medan pada Kamis (20/12/2018) lalu.

Majelis Hakim PTUN Medan menilai Kepala Satpol PP Kota Medan selaku tergugat tidak cermat dalam menjalankan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan terkait surat penertiban IMB Pondok Mansyur yang terletak di Jalan dr Mansyur Medan.

“Mengadili, menolak eksepsi tergugat dalam objek sengketa. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Menyatakan, semua surat perintah yang dilayangkan tergugat terkait izin IMB Food Court Pondok Mansyur dibatalkan. Membayar biaya perkara sebesar Rp 2,1 juta,” demikian salah satu isi putusan Majelis Hakim PTUN Medan yang diketuai, Pengki Nurpanji.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PTUN Medan menyatakan surat peringatan I, II dan III yang dikeluarkan Satpol-PP Kota Medan dinilai tidak cermat dilaksanakan, sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Dalam pembacaan putusan perkara nomor 130/G/2018/PTUN. MDN itu, pihak penggugat dalam hal ini pemilik food court Pondok Mansyur diwakili kuasa hukumnya, Parlindungan Nadeak. Sementara pihak Satpol PP Kota Medan tidak hadir dalam persidangan tersebut.

Gugatan yang dilayangkan penggugat terkait surat No 640/3904 perihal Pemberitahuan Pengosongan Lokasi dan Pembongkaran Bangunan tertanggal 10 Juli 2018 yang dilayangkan Satpol PP Kota Medan ke food court Pondok Mansyur di Jalan dr Mansyur Medan.

Penggugat tidak terima atas ketidakadilan yang diterimanya. Satpol PP Medan, telah melakukan pembongkaran disertai perusakan barang-barang di lokasi food court Pondok Mansyur padahal pihaknya telah membuat permohonan kepada Kepala Satpol PP Medan agar memberi perpanjangan waktu pengurusan IMB.

Namun waktu perpanjangan yang diberikan selama sepuluh hari kerja kepada pihak food court Pondok Mansyur tidak sesuai dengan kenyataan, karena belum sepuluh hari bangunan itu sudah dibongkar paksa.

Padahal pihak manajemen Pondok Mansyur telah melengkapi persyaratan administrasi untuk penertiban IMB.

Nadeak juga menilai sikap atau kebijakan yang diberikan  Satpol PP Medan kepada dunia usaha tebang pilih. Hal itu terlihat dari banyaknya bangunan yang jelas-jelas melanggar aturan yang berada di kawasan Jalan Dr Mansyur atau satu lokasi dengan Food Court Pondok Mansyur, tetapi tidak ditindak.

“Tindakan itu, hanya diberikan kepada klien saya. Itupun caranya, sangat arogan dengan merusak sejumlah asset milik Pondok Mansyur,” ucap Nadeak. (LMC-02)




Japorman : PDIP Sumut Tak akan Lindungi Kader Bermasalah

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Japorman Saragih. (Foto: LintasMedan/dok)

Medan, 13/6 (LintasMedan) – Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan tidak akan melindungi anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Togar Situmorang yang saat ini ditahan oleh pihak kepolisian karena diduga terlibat kasus penipuan.

“PDIP tidak akan ikut campur masalah itu. Silakan diproses sesuai hukum yang berlaku. Negara kita adalah negara hukum dan semua pihak wajib menghormati itu. Berani berbuat maka harus berani bertanggungjawab,” kata Ketua DPD PDIP Sumut, Japorman saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Jumat (13/6).

Sebagaimana diinformasikan, Togar Situmorang digelandang ke Mapolres Sergai pada Selasa (11/6) untuk diperiksa dalam kasus dugaan penipuan yang dilaporkan para korban.

Japorman menegaskan, PDIP tidak akan melakukan campur tangan atau intervensi terhadap kasus hukum yang menjerat kadernya.

“Tidak perlu kami ikut campur, itu bersifat personal, Tanggung sendiri. Yang melakukan itu adalah oknum, bukan partai. PDIP tidak akan ikut campur apalagi sampai mengintervensi kasus itu,” ujarnya.

Ia menilai, perbuatan yang dituduhkan kepada Togar Situmorang merupakan tindakan yang tidak terpuji untuk dilakukan oleh seorang wakil rakyat.

“Terlepas dia dari partai apa, tindakan itu tidak terpuji dan memalukan. Sebagai wakil rakyat dia telah melukai hati dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat kepadanya,” tambahnya.

Namun, kata Japorman, pihaknya tetap belum bisa membenarkan tuduhan itu apalagi sampai segera menjatuhkan sanksi.

Pasalnya, hingga saat ini oknum yang dimaksud masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian Polres Serdang Bedagai.

“Kita tetap harus memegang teguh azas praduga tak bersalah. Terlalu cepat kita membenarkan tuduhan itu saat ini sedangkan kasusnya masih dalam penyelidikan di kepolisian. Biarlah diproses dulu, nantinya hukum yang membuktikan beliau memang bersalah atau tidak,” katanya.

Bila terbukti bersalah secara hukum, kata Japorman, tentunya PDIP secara organisatoris akan menjatuhkan sanksi tegas kepada Togar Situmorang.

Terkait persoalan hukum yang sedang dihadapi Togar Situmorang, pihak DPD PDIP Sumut menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak DPC PDIP Sergai.

“Sudah kita serahkan ke DPC Sergai. Bila nantinya terbukti bersalah melawan hukum, biarlah mereka yang akan menjatuhkan sanksi,” ucap dia.

Proses Hukum
Dalam upaya penegakan hukum atas kasus penipuan yang diduga melibatkan oknum kader PDIP Sergai Togar Situmorang, pihak kepolisian berjanji akan profesional.

“Tidak ada tebang pilih. Semua sama di mata hukum. Setiap pelaku tindak pidana akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan kepada wartawan, Kamis (13/6) malam.

Politikus PDIP komplotan penipuan itu akan diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana lainnya.

Nainggolan menjelaskan, tersangka Togar Situmorang diduga telah melakukan tipu gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 atau 372 KUHPidana.

Terhadap tersangka telah dilakukan penahanan di Mapolres Sergai.
Dijelaskan Nainggolan, sesuai Laporan Polisi (LP) Nomor : 147/IV/2019/SU/RES Sergai tanggal 25 April 2019, tersangka Togar Situmorang diduga kuat melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan uang senilai Rp280 juta milik korban Sugito.

Dugaan penipuan itu terjadi sekitar Desember 2018 di Dusun III, Desa Sei Buluh Estate, Kecamatan Sei Bamban, Sergai.

“Terhadap tersangka sudah dilakukan penahanan sejak 11 Juni 2019,” kata Nainggolan.

Sebelumnya, Togar diringkus aparat kepolsian seusai mengikuti rapat paripurna DPRD Sergai pada Selasa (11/6).

Pihak kepolisian terpaksa menjemputnya karena tak kunjung memenuhi panggilan polisi. Hingga Selasa (11/6) malam, polisi masih memeriksa yang bersangkutan.

Seperti diketahui, para korban membeberkan bahwa pihaknya telah dijanjikan sejumlah proyek oleh Togar dengan syarat memberikan sejumlah uang yang nilainya ratusan juta rupiah terlebih dahulu, kasus ini pun dilaporkan para korban ke polisi.

Hingga tiga kali dipanggil, Togar tidak memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa, hingga akhirnya ditangkap atau dijemput paksa usai rapat paripurna.

Togar dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.(LMC-02)




Polisi Ringkus Anggota DPRD Sergai Komplotan Penipuan

Togar Situmorang. (Foto: LintasMedan/dok)

Medan, 13/6 (LintasMedan) – Anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatra Utara, Togar Situmorang, yang diduga sebagai anggota komplotan penipuan proyek fiktif, diringkus polisi usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Sergai, Selasa (11/6).

Togar digelandang ke Mapolres Sergai untuk diperiksa dalam kasus dugaan penipuan yang dilaporkan para korban.

Ia diringkus karena tak kunjung memenuhi panggilan polisi. Hingga Selasa (11/6) malam, polisi masih memeriksa yang bersangkutan

Informasi yang beredar menyebutkan para korban dijanjikan proyek asalkan memberikan sejumlah uang yang nilainya ratusan juta rupiah. Kasus ini pun telah dilaporkan para korban ke polisi.

Hingga tiga kali dipanggil, Togar tak kunjung memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa sehingga akhirnya ditangkap dengan dijemput paksa.

Kapolres Sergai, AKBP Juliarman Pasaribu, Rabu (12/6) ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan hal tersebut. Menurutnya, Togar dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

“Benar kita melakukan penahanan terhadap anggota DPRD Sergai, Togar Situmorang, SPd yang berasal dari Fraksi PDIP. Kalau kemarin dimulainya pemeriksaan kita diberi wewenang 1x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan dan sekarang secara resmi ditahan sepanjang tidak ada perdamaian dengan pengadu, saudara Sugito dan Dzulfansyah. Karena ini delik aduan,” katanya, Rabu (12/6/2019) malam

Penahanan Bendahara DPC PDIP Sergai tersebut pun menuai dukungan dan apresiasi kepada Kapolres Sergai dan jajarannya. Terlihat dari 10 PAC partai berlambang moncong putih itu mengirim papan bunga yang hingga kini masih berjejer di depan Mapolres Sergai. (LMC/rel)




Hakim Tolak Eksepsi Tergugat pada Sidang Pondok Mansyur

Kuasa Hukum Pondok Mansyur, Parlindungan Nadeak.(foto:LintasMedan/ist)

Medan, 28/5 (LintasMedan) – Majelis Hakim yang diketuai Erintuah Damanik menolak eksepsi dari pihak tergugat I dan II pada sidang perkara perdata yang dilayangkan pemilik Food Court Pondok Mansyur, Kalam Liano melalui kuasa hukumnya Parlindungan Nadeak.

Penolakan eksepsi tergugat I dan II (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja /Kasatpol PP M Sofyan dan Walikota Medan Dzulmi Eldin) itu, disampaikan Erintuah Damanik pada sidang putusan sela, yang dilakukan Senin (27/5/2019), di ruang Cakra 5, Pengadilan Negeri Medan.

Dalam pembacaan putusan sela yang tidak dihadiri kuasa hukum tergugat I dan II  Daldiri, Erintuah Damanik menyampaikan, bahwa Pengadilan Negeri (PN) Medan berwenang mengadili perkara perdata perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disampaikan penggugat dalam hal ini Kalam Liano melalui kuasa hukumnya Parlindungan Nadeak.

“Eksepsi  tergugat di tolak, PN Medan berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum perkara No 207/Pdt.G/2019/PN.Mdn atas nama penggugat Kalam Liano melalui kuasa hukumnya Parlindungan Nadeak,” kata Erintuah sembari mengatakan, sidang ditutup dan akan dilanjutkan pada tanggal 10 Juni 2019, dengan agenda Pembuktian.

Sebelumnya, dalam eksepsi  pada sidang Duplik atas Replik Penggugat yang disampaikan  kuasa hukum tergugat I dan II Daldiri, secara tertulis disebutkan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini.

Apalagi perkara tersebut masih dalam proses banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Sampai sekarang masih dalam proses hukum tingkat banding di PTUN Medan. Jadi belum berkekuatan hukum tetap,” ucap Daldiri usai sidang, Senin (13/5/2019).

Dalam Duplik itu juga disebutkan, tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan maupun Replik Penggugat, terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya dalam duplik a quo.

Selain itu, penggugat dalam Replik bagian pokok perkara pada dasarnya mendalilkan bahwa perbuatan membongkar atau merusak bangunan rumah makan milik penggugat yang dilakukan oleh tergugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum.

Karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Peraturan Walikota Medan no 83 tahun 2017.

Dalam duplik itu juga disebutkan  bahwa dalil Replik Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan mengada-ada bahkan sumir sehingga harus ditolak karena tergugat I dan II tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Sementara itu, Kuasa Hukum Kalam Liano, Parlindungan Nadeak mengatakan, putusan sela yang disampaikan majelis hakim sudah sesuai dengan gugatan dan Replik yang mereka ajukan.

Parlindungan juga heran mengapa tergugat selalu mengaitkan bahwa persidangan ini belum berkekuatan karena pihak tergugat masih melakukan proses banding di PTUN Medan.

Padahal, pada sidang mediasi yang disarankan majelis hakim sebelumnya, kata dia, Hakim Mediasi Ali Tarigan, juga menyebutkan bahwa perkara perdata yang sudah diajukan ke PN Medan ini tidak ada hubungannya dengan proses banding yang dilakukan tergugat di PTUN Medan.

Parlindungan juga heran atas ketidakhadiran kuasa hukum tergugat I dan II, Daldiri, di ruang persidangan tadi. Menurutnya, sebelum sidang, dirinya dan Daldiri sempat berbincang di area Pengadilan Negeri Medan menunggu waktu sidang perkara mereka.

Namun, sidang yang sempat tertunda karena majelis hakim istirahat, dan sidang dimulai sekitar pukul 14.00 wib, Daldiri tidak hadir.

“Pagi tadi sekitar pukul 10.30 wib, kami sudah bertemu dan bertegur sapa. Tapi, memang dia (Daldiri) permisi sebentar dan pergi entah kemana. Sampai persidangan dimulai Daldiri tidak hadir,” kata Parlindungan heran.

Ketika dihubungi lewat telepon, Daldiri mengatakan, dirinya tidak bisa hadir karena berada di luar kota. “Perwakilan kita, juga tidak bisa hadir,” jawabnya singkat.

Sebagaimana diketahui bahwa PTUN pada tanggal 20 Desember 2018 telah memenangkan perkara Kalam Liano selaku pemilik Pondok Mansyur dengan perkara nomor 130/G/2018/PTUN.Mdn terkait pembatalan surat Nomor 640/3343 tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Tergugat I yakni Kasatpol PP Medan M Sofyan. (LMC-02)




Kuasa Hukum Pondok Mansyur Desak Pemko Medan Tepati Janji

Teks foto Hakim Ketua Erintuah Damanik (tengah) berdiskusi dengan hakim anggota usai menerima Duplik yang disampaikan kuasa hukum tergugat I dan II, di ruang sidang Cakra 5, PN Medan.(Foto:lintasmedan/ist)

Medan, 14/5 (LintasMedan) – Parlindungan Nadeak SH MHum selaku Kuasa Hukum pemilik Food Court Pondok Mansyur Kalam Liano, mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan untuk menilai duplik dari para tergugat I dan II yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Medan M Sofyan dan Walikota Medan Dzulmi Eldin.

“Biarlah hakim yang memutuskan berdasarkan fakta yang ada,” kata Nadeak, menjawab wartawan, Selasa (14/5) di Medan.

Hal itu dikatakannya terkait duplik yang disampaikan tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya Daldiri SH MH, kepada majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik pada sidang penyampaian Duplik atas Replik Penggugat, Senin (13/5), di PN Medan.

Namun, kata Parlindungan Nadeak, pihaknya dalam kesempatan ini tetap mengingatkan pihak Satpol PP Medan yang belum menepati janjinya kepada kliennya (Kalam Liano-red) untuk menertibkan semua bangunan yang didirikan tanpa IMB (izin mendirikan bangunan) terutama yang di atas bantaran sungai.

Karena menurut Parlindungan, kondisi banjir di Kota Medan sudah semakin parah apalagi saat ini intensitas hujan di Kota Medan sangat tinggi.

“Sekarang ini, hujan sedikit saja kawasan Dr Mansyur langsung banjir. Makanya, kami akan terus mengingatkan pihak Satpol-PP untuk benar-benar menegakan keadilan. Siapa yang melanggar aturan haruslah ditindak, jangan tebang pilih,” tegas Parlindungan.

Sebelumnya, pada sidang Duplik atas Replik Penggugat yang disampaikan kuasa hukum penggugat I dan II Daldiri secara tertulis, disebutkan bahwa tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan maupun Replik Penggugat, terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya dalam duplik a quo.

Selain itu, penggugat dalam Replik bagian pokok perkara pada dasarnya mendalilkan bahwa perbuatan membongkar atau merusak bangunan rumah makan milik penggugat yang dilakukan oleh tergugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum.

Karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Peraturan Walikota Medan no 83 tahun 2017.

Dalam duplik itu juga disebutkan bahwa dalil Replik Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan mengada-ada bahkan sumir sehingga harus ditolak karena tergugat I dan II tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Sementara itu, Daldiri menyebutkan bahwa perkara perdata No 207/Pdt.G/2019/PN.Mdn ini sampai sekarang masih dalam proses hukum tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

“Jadi belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht,” jelas Daldiri usai sidang, Senin (13/5/2019).

Majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik usai menerima Duplik yang disampaikan Tergugat atas Replik Penggugat secara tertulis, mengatakan sidang akan dilanjutkan dua minggu ke depan (27/5/2019).

Sebagaimana diketahui bahwa PTUN pada tanggal 20 Desember 2018 telah memenangkan perkara Kalam Liano-red selaku pemilik Pondok Mansyur dengan perkara nomor 130/G/2018/PTUN.Mdn terkait pembatalan surat Nomor 640/3343 tanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Tergugat I yakni Kasatpol PP Medan M Sofyan.(LMC-02)




KI Kabulkan Permohonan Tiga Warga Sumut Soal Gugatan Dana Iklan Pemilu

Sidang putusan sengketa informasi yang diketuai Robinson Simbolon terhadap sengketa informasi register 05/KIP/SU/S/IV/2019 di gedung KI Sumut di Medan, Selasa (7/5).(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 8/5 (LintasMedan) – Majelis sidang sengketa ajudikasi Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara akhirnya mengabulkan permohonan tiga warga Sumut dan meminta Komisi Pemiliham Umum (KPU) Sumut memberikan informasi berkas terkait keputusan penetapan perusahaan media yang mendapatkan dana iklan kampanye Pemilu 2019 yang seluruhnya senilai Rp3.8 miliar.

Hal tersebut terungkap dalam sidang putusan sengketa informasi yang diketuai Robinson Simbolon terhadap sengketa informasi register 05/KIP/SU/S/IV/2019 di gedung KI Sumut di Medan, kemarin.

“Informasi yang diminta oleh pihak pemohon itu bersifat terbuka. Sehingga tidak ada alasan pihak KPU Sumut untuk menutupinya,” kata majelis komisioner KI Sumut, Edy Syahputra Sormin  saat membacakan putusan sidang.

Mengenai alasan KPU Sumut tidak bisa memberikan data hasil rapat terkait keputusan penetapan perusahaan media yang mendapatkan dana iklan kampanye Pemilu karena digabung dengan rapat-rapat lainnya, majelis komisiiner KI Sumut berpendapat bukan menjadi alasan untuk menutup informasi.

Sebab KPU Sumut bisa menghitamkan informasi lainnya yang tidak diminta oleh pihak pemohon.

Begitu juga dengan data yang terkait dengan rahasia administrasi perusahaan seperti nomor rekening maupun NPWP menurut komisioner KI juga bisa dibuat garis hitam oleh KPU Sumut.

Selain itu KI Sumut juga menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon, bahwa sesuai pasal 60 Peraturan Komisi Infoasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, pemohon dan termohon memiliki hak, untuk tidak menerima putusan KI dapat mengajukan keberatansecara tertulis ke pengadilan yang berwewenang.

Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak salinan putusan KI diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

Sidang putusan sengketa informasi tersebut menghadirkan para pemohon yang merupakan pemilik dan pengelola perusahaan media online terdiri dari Yoko Soesilo Chou, Isvan Wahyudi dan Irma Yuni, serta pihak kuasa Termohon KPU Sumut.

Gugatan yang diajukan pemohon, yaitu meminta salinan berita acara hasil rapat pleno tetang media massa yang mendapatkan iklan kampanye Pemilu 2019 beserta salinan notulen rapat yang digelar KPU Sumut belum lama ini.

Selain itu, salinan kelengkapan persyaratan administrasi berikut nama-nama perusahaan media massa yang mendapat kontrak iklan kampanye tahun 2019.(LMC-02)




Kuasa Hukum Pondok Mansyur Tuding Alasan Tergugat Mengada-ada

Sidang lanjutan Pondok Mansyur dengan agenda Replik (jawaban Penggugat atas jawaban dari Tergugat) di Ruang Sidang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (6/5/2019).(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 6/5 (LintasMedan) – Kuasa Hukum Food Court Pondok Mansyur, Parlindungan Nadeak SH MHum, tersenyum saat dituding gugatannya kabur dan tidak jelas.

Ia membantah tudingan yang disampaikan secara tertulis itu, kemudian memberi penjelasan dalam sidang lanjutan dengan agenda Replik (jawaban Penggugat atas jawaban dari Tergugat) di Ruang Sidang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (6/5/2019).

Parlindungan justru menilai, eksepsi yang disampaikan Tergugat I dan II pada persidangan sepekan sebelumnya, yakni tanggal 29 April 2019, keliru dan mengada-ada.

“Pihak Tergugat I yakni Kasatpol PP Medan M Sofyan dan Tergugat II (Walikota Medan) menilai gugatan kliennya, Kalam Liano, kabur serta tidak jelas karena tanpa menguraikan letak dan posisi tanah obyek perkara sebenarnya,” kata Parlindungan.

Padahal, kata dia, saat menyampaikan surat peringatan pembongkaran food court tersebut, Tergugat I telah mengetahui pemilik tanah dan bangunan dimaksud.

“Tergugat I sudah mengetahui siapa pemilik lahan dan bangunan food court itu saat membuat surat peringatan pembongkaran,” papar Parlindungan.

Parlindungan mengatakan, pihaknya mencatat ada empat hal dalam pokok perkara tersebut yang disampaikan secara tertulis.

Pertama, apa yang telah disampaikan secara mutatis mutandis (perubahan yang penting telah dilakukan, red) sepatutnya dianggap menjadi bagian dari uraian dalam kelompok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi.

Tak hanya itu, pihaknya menolak seluruh dalil-dalil eksepsi maupun jawaban tergugat I dan II, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya.

Begitu juga seputar tindakan membongkar atau merusak bangunan food court yang dilakukan Tergugat I dan II, merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum di negeri ini.

“Tergugat berdalih demi penegakan Peraturan Walikota Medan nomor 83 tahun 2017, sehingga pembongkaran yang dilakukan bukan perbuatan melawan hukum. Dalil itu harus ditolak dan dikesampingkan,” tegas Parlindungan.

Dia juga menyayangkan jawaban para Tergugat yang menilai tuntutan materil dan immaterial penggugat tidak jelas dasar dan rincian kerugiannya sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

Menurut Parlindungan, dalam gugatan sebelumnya telah dijelaskan dampak tindakan kesewenangan para Tergugat yang telah merugikan kliennya.

Ditambahkannya, gugatan materil senilai Rp3,1 miliar diajukan karena kliennya merugi akibat tempat usahanya tidak beroperasi, sehingga berimbas pada pendapatan food court.

Sementara, gugatan immaterial senilai Rp1 triliun diajukan karena harga diri kliennya dipermalukan akibat tindakan kesewenangan tersebut.

Hal itu diperkuat dengan putusan majelis hakim PTUN Medan yang mewajibkan Tergugat mencabut Surat Kasatpol PP Medan sebagai dasar penerbitan surat perintah pembongkaran terhadap food court, pada persidangan medio Desember 2018 silam.

Sebelumnya, Majalis hakim yang dipimpin Erintuah Damanik menunda persidangan perkara Nomor 207/Pdt.G/2019/PN.Mdn hingga Senin mendatang (13/5/2019) untuk mendengarkan Duplik pihak Tergugat.

Ia juga mengingatkan Kuasa Hukum Tergugat, Daldiri, untuk menyiapkan Duplik disertai salinan di dalam compact disc (CD).

“Kita akan siapkan Duplik disertai salinan dalam compact disc, majelis hakim yang Mulia,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Daldiri mengklaim, kliennya bakal mengajukan kompetensi tentang PTUN. “Kita akan mengajukan kompetensi tentang PTUN,” tukasnya.

Mengenai kompetensi tentang PTUN, Parlindungan Nadeak menganggapnya sebagai suatu upaya hukum yang biasa dan merupakan hak setiap pencari keadilan di negeri ini.

“Pengertian dari kompetensi itu adalah kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dan dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan absolut,” sebutnya.

Ia menambahkan, kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.

Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.

Namun, Parlindungan Nadeak mempertanyakan esensi dari pengajuan kompetensi tersebut. Ia khawatir, upaya hukum tersebut malah semakin memperlambat proses hukum yang sedang berlangsung.

“Saya berharap, hal ini bukan salah satu upaya pihak tergugat untuk menunda-nunda penyelesaian proses hukum kasus ini,” jelas Parlindungan Nadeak.(LMC-02)




Sidang Lanjutan Pondok Mansyur, Penggugat Ajukan permohonan Sita Jaminan

Kuasa hukum Satpol PP dan Walikota Medan, Rahma (kanan) memberikan jawaban tertulis kepada majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik. (LintasMedan/ist)

Medan, 29/4 (LintasMedan) – Sidang lanjutan pemilik Food Court Pondok Mansyur Kalam Liano melawan tergugat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Medan M Sofyan dan tergugat dua Walikota Medan Dzulmi Eldin kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (29/4/2019).

Dalam sidang perkara perdata Nomor 207/Pdt.G/2019/PN.Mdn yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik ini, tergugat melalui kuasa hukumnya menyerahkan jawaban atas gugatan dari penggugat.

Sementara, penggugat melalui kuasa hukumnya Parlindungan Nadeak, menyerahkan  permohonan meletakkan sita jaminan atau cinservatoir beslag kepada majelis hakim.

Sementara itu, Hakim Ketua Erintuah Damanik, memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk membaca dan mempelajari jawaban yang diberikan  tergugat dan permohonan meletakan sita jaminan yang diajukan penggugat.

“Sidang kita lanjutkan minggu depan, (Senin, 6/5/2019) dengan agenda sidang untuk mendengarkan reflik atas jawaban tergugat,” kata Erintuah menutup sidang.

Sementara itu, kuasa hukum Kalam Liano, Parlindungan Nadeak, kepada wartawan, mengatakan, kliennya mengajukan permohonan sita jaminan kepada majelis hakim.

Permohonan sita jaminan yang diajukan kliennya (penggugat), menurut Nadeak, adalah terhadap tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya, milik tergugat I yang dikenal sebagai kantor Satpol PP Kota Medan yang terkatakan di Jalan Arief Lubis No 2 Medan.

Dan, atau tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya, milik tergugat II yang dikenal sebagai kantor Walikota Medan, terletak di Jalan Kapten Maulana Lubis No 3, Medan.

“Permohonan meletakan sita jaminan ini dibuat agar gugatan penggugat tidak sia-sia (illusioner). Karena itu, kami berharap klien kami mendapatkan perhatian dari mejelis hakim yang mulia,” kata Nadeak.

Mengenai gugatan dan permohonan sita jaminan, Kuasa Hukum Kasatpol PP dan Walikota Medan, Rahma, dari Bagian Hukum Pemko Medan, mengatakan, mereka akan mempelajari dulu permohonan sita jaminan yang disampaikan pihak penggugat.

Sekedar mengingatkan,  gugatan yang dilakukan Kalam Liano kepada Kepala Satpol PP Medan adalah atas kerugian materil dan inmateril akibat kesewenangan oknum Satpol PP membongkar sejumlah bagian bangunan Food Court Pondok Mansyur pada tahun lalu.

Kalam Liano mengajukan gugatan materil sebesar Rp 3,10 miliar dan inmateril Rp 1 triliun. Parlindungan Nadeak beralasan,  gugatan materil karena dampak tindakan kesewenangan Satpol PP, kliennya merasa dirugikan.

Sebab, sebagian tempat usahanya tidak beroperasi, pengunjung menjadi sepi dan berimbas ke pendapatan.

Sedangkan nilai gugatan inmateril yang diajukan, karena harga diri kliennya dipermalukan dari tindakan kesewenangan itu.

Sebelumnya, gugatan terhadap oknum Satpol PP Kota Medan telah dikabulkan majelis hakim PTUN Medan, pada Desember 2018 lalu. Saat itu, majelis hakim mewajibkan tergugat untuk mencabut surat Kasatpol PP Medan. (LMC/rel)




KI Ragukan Jawaban KPU Sumut Soal Iklan Kampanye

Utusan KPU Sumut selaku termohon memberikan jawaban atas gugatan pemohon mengenai informasi pengelolaan dana iklan kampanye Pemilu 2019 dalam sidang lanjutan sengketa informasi yang digelar Komisi Informasi Provinsi Sumut, di Medan, Jumat (26/4). (Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 28/4 (LintasMedan) – Majelis sidang sengketa ajudikasi Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara terkesan meragukan jawaban Zulham Sori Nasution selaku utusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut terkait keputusan penetapan perusahaan media yang mendapatkan dana iklan kampanye Pemilu 2019 yang seluruhnya senilai Rp3.8 miliar.

Hal tersebut terungkap dalam lanjutan sidang sengketa informasi yang diketuai Robinson Simbolon di gedung KI Sumut di Medan, Jumat (26/4).

Menanggapi pertanyaan Majelis KI Sumut mengenai siapa pejabat yang berwewenang memutuskan nama-nama perusahaan media yang dinilai layak mendapat iklan kampanye Pemilu 2019, Zulham yang juga selaku pejabat pengadaan di KPU Sumut mengaku dirinya memiliki otoritas tersebut.

Sementara Komisioner KPU Sumut Ira Wirtati yang juga hadir dalam sidang tersebut membenarkan bahwa Zulham yang bertanggungjawab dan mengeluarkan keputusan atas penetapan nama-nama perusahaan yang dinilai layak mendapatkan dana iklan kampanye Pemilu 2019 yang dananya bersumber dari APBN.

Sebab kata Ira, kewenangan menetapkan nama-nama perusahaan media yang mendapat dana iklan lewat menunjukan langsung sepenuhnya diserahkan kepada Pokja Pemilihan KPU Sumut yang diketuai Zulham Sori Nasution.

“Dalam rapat rutin biasa yang dihadiri para komisioner dan pejabat KPU Sumut lainnya beberapa waktu lalu, sama sekali tidak ada ditetapkan nama-nama perusahaan yang mendapatkan iklan,” paparnya.

Mencermati jawaban dua orang utusan KPU Sumut tersebut, pimpinan dan anggota Majelis KI Sumut mengaku heran terhadap proses pengelolaan dana iklan kampanye Pemilu 2019 oleh KPU Sumut.

“Dalam konteks keterbukaan informasi, pihak KPU Sumut seharusnya mengumumkan kepada publik apa parameter menetapkan nama-nama perusahaan media yang dinilai layak mendapatkan iklan Pemilu 2019,” kata Robinson.

Namun, pihaknya belum mendapatkan informasi secara transparan mengenai standar dan parameter yang diberlakukan KPU Sumut sebelum menetapkan nama-nama perusahaan media yang dianggap berhak mendapat iklan kampanye tersebut.

Robinson menegaskan keterbukaan informasi seputar pengelolaan dana iklan kampanye Pemilu berhak diketahui publik, sebagaimana yang diajukan oleh tiga orang pemohon yakni, Joko Soesilo Chou, Isfan Wahyudi dan Irma Yuni.

Sementara anggota Majelis KI Sumut, Eddy Syahputra Sormin mengatakan bahwa KPU Sumut selaku termohon tidak berhak untuk menutup informasi tentang pengelolaan dana dan salinan dokumen perusahaan media yang mendapatkan iklan kampanye Pemilu.

“KPU Sumut tentunya harus terbuka terhadap pihak-pihak membutuhkan informasi mengenai pengelolaan dana dan salinan dokumen perusahaan media yang mendapatkan iklan kampanye Pemilu,” ujarnya.

Dia menambahkan dokumen yang dibutuhkan oleh pemohon wajar diberikan karena bukan masuk kategori informasi yang dikecualikan dan tidak perlu membutuhkan uji konsekuensi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.(LMC-02)