KPK: Bupati Pakpak Bharat Diduga Terima Suap Rp550 Juta

Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu (tengah) dikawal petugas KPK saat diamankan ke gedung KPK, Jakarta, Minggu (18/11). (Foto: LintasMedan/ist)

Jakarta, 18/11 (LintasMedan) – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu (RYH) sebagai tersangka, terkait dengan kasus dugaan menerima suap Rp550 juta dari para kontraktor yang sedang mengerjakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kabupaten tersebut.

Informasi yang dirangkum lintasmedan.com, pihak KPK menduga suap tersebut diberikan melalui pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat David Anderson Karosekali dan seorang pihak swasta Hendriko Sembiring.

“Total, RYH (Remigo) diduga menerima Rp550 juta melalui perantara,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo kepada pers di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan, uang sebesar Rp550 juta tersebut diterima Remigo masing-masing sebesar Rp150 juta pada 16 November 2018 dan Rp 250 juta pada 17 November 2018.

Terakhir, lanjut Agus, KPK melakukan operasi tangkap tangan sesaat setelah terjadi penyerahan uang Rp150 juta.

“Diduga RYB menerima pemberian melalui perantara dan orang-orang dekatnya,” kata Agus. Selain Remigo, KPK juga menetapkan David Anderson dan Hendriko sebagai tersangka penerima suap.

Remigo, David dan Hendriko disangka melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Kronologi penangkapan
Remigo ditangkap bersama lima orang lainnya pada Sabtu (17/11) pukul 23.55 WIB

Beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan, tim KPK mendapat informasi akan terjadi penyerahan uang kepada bupati. Tim kemudian mengamankan DAK (David Anderson Karosekali) di kediaman RYB di Kota Medan sesaat setelah penyerahan uang tersebut.

Dari lokasi KPK mengamankan uang senilai Rp150 juta yang dimasukkan dalam tas kertas.

Selanjutnya, pada Minggu (18/11) Pukul 01.25 WIB tim KPK lainnya mengamankan HSE (Hendriko Sembiring) di kediamannya di Medan.

Sekitar pukul 04.00 WIB, KPK bergerak menuju rumah S (Syekhani) di Medan dan langsung diamankan di kediamannya.

Secara paralel, pukul 02.50 WIB tim KPK di Jakarta mengamankan JBS (Jufri Mark Bonardo Simanjuntak) di mess Pemkab Pakpak Bharat di daerah Jakarta Selatan.

Pada pukul 06.00 WIB, tim KPK mengamankan RP (Reza Pahlevi) di kediamannya di daerah Pondok Gede Bekasi.

Terhadap empat orang yang diamankan di Medan menjalani pemeriksaan awal di Polrestabes Medan.
Setelah pemeriksaan awal, empat orang tersebut diterbangkan ke Jakarta dan tiba sekitar pukul 14.30 WIB di gedung KPK untuk menjalani pemeriksan lebih lanjut. (LMC-03/KC)




Warga Berharap Polres Tanjung Balai Serius Tangani Ujaran Kebencian

Ilustrasi

Tanjung Balai, 27/10 (LintasMedan) – Warga Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara mengharapkan pihak kepolisian setempat serius menangani kasus dugaan penyebar ujaran kebencian terhadap ulama yang juga mantan walikota Tanjung Balai Thamrin Munthe sekitar tiga bulan lalu.

“Kita berharap, polisi serius mengusut kasus ujaran kebencian tersebut sekaligus menelusuri motivasinya. Apalagi, kasus ini sudah terjadi tiga bulan lalu” kata Idham Batubara, warga Kota Tanjung Balai, kepada pers di Tanjung Balai, Sabtu.

Sebagaimana diinformasikan, kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Thamrin Munthe telah dilaporkan salah seorang warga bernama Surya Dharma AR kepada Polres Tanjung Balai, sebagaimana tercatat dalam surat No: STPL/72/VII/SPKT/Res TJB pada Juli 2018.

Laporan pengaduan ke Polres Tanjung Balai tersebut berkaitan erat dengan pemasangan spanduk bertuliskan “BKM Masjid Sultan Ahmadsyah Tanjungbalai Beserta Masyarakat & Jamaah Menolak Drs. Thamrin Munthe MHum Memberi Tausiah Di Kota Tanjung Balai”.

Namun, Idham menyayangkan hingga saat ini pihak Polres Tanjung Balai belum juga menuntaskan kasus tersebut meski diperkirakan sudah ada beberapa orang yang diperiksa untuk dimintai keterangan, di antaranya pria berinisial JSP.

Proses penanganan kasus dugaan ujaran kebencian yang dinilai berjalan tersebut, menurut dia, telah menuai pertanyaan di kalangan masyarakat setempat.

“Persoalan ini harus diperjelas, siapa otak di balik penyebar ujaran kebencian itu. Apakah oknumnya teroris atau orang yang tidak senang dengan Thamrin Munthe,” kata Idham.

Ia juga menyesalkan ujaran kebencian yang diduga melibatkan sekelompok orang dengan membuat spanduk menolak H Thamrin Munthe memberikan tausyiah di Kota Tanjung Balai, terlebih penolakan itu membawa nama Badan Kenaziran Masjid (BKM) Sultan Ahmadsyah.

“Kami tidak yakin spanduk berisi ujaran kebencian yang ditujukan kepada Thamrin Munthe melibatkan BKM Sultan Ahmadsyah,” ujarnya.

Dalam konteks penegakan hukum, kata Idham, setiap laporan tentang kasus dugaan ujaran kebencian wajib ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian demi memberi rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

Pernyataan hampir senada juga diungkapkan oleh Rudi Panjaitan, warga Kecamatan Tanjung Balai Selatan.

Ia meminta pihak kepolisian proaktif menyikapi setiap perbuatan yang berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat, seperti ujaran kebencian terhadap ulama.

“Ini bukan hanya soal pemasangan spanduk berisi ujaran kebencian terhadap Thamrin Munthe, namun lebih kepada maksud dan tujuannya serta kepentingannya apa, sehingga perlu diusut tuntas sampai kepada otak pelakunya siapa, sekaligus pemesannya siapa,” ujar dia.

Apalagi, kata dia, jika ujaran kebencian itu ditunggangi oleh kelompok radikal atau kelompok lain yang menginginkan ada perpecahan di negeri ini.

Karena itu, kata Rudi, polisi harus bertindak tegas dalam kasus tersebut sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. (LMC-03)




Pemenang Tender Bakal Somasi Kepala DLH Sumut

Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto:lintasMedan/ist)

Medan, 14/10 (LintasMedan) – Perusahaan pemenang tender Proyek Pengadaan Bangunan Gedung Kantor UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba di Kabupaten Humbahas, yakni PT Zafira Tetap Jaya berencana melayangkan somasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Sumut, Ir Binsar Situmorang.

Sebelumnya perusahaan tersebut dinyatakan menang lelang tender terbuka senilai Rp 2,8 miliar, namun menurut pihak perusahaan tiba-tiba Kadis DLH Sumut, Binsar Situmorang membatalkan proyek itu dengan alasan rasionalisasi anggaran.

“Somasi segera dilayangkan langsung ke Kepala Dinasnya. Kami merasa dirugikan dalam pembatalan proyek itu,” kata Dirut PT Zafira Tetap Jaya, Edi Effendy saat mengadukan persoalan itu bersama sejumlah kontraktor, ke Ketua Komisi A DPRD Sumut, Nezar Djoeli dan Ketua Komisi D, Ari Wibowo, kemarin.

Dia memaparkan, pihaknya telah mengantongi sejumlah dokumen atau surat keputusan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut, yakni, Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Konstruksi bernomor 02/TAP/POKJA043-PK/DLH-SU/2018 tertanggal 5 September 2018.

Kemudian surat Perjanjian Dokumen Kontrak bernomor 2223.A/DIS.LH-SU/8/2018 dan Surat Permohonan Pinjam Pakai Tanah dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut nomor 1873./Dis.LH-SU/8/2018 tertanggal 06 Agustus 2018 ditujukan ke Bupati Humbahas.

“Termasuk juga ada Surat Penunjukkan Penyedia /Jasa(SPPBJ) dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut bernomor 2213.A./Dis.LH-SU/S/2018 ditujukan ke perusahaan kami tertanggal 13 September 2018, yang tinggal ditandatangani Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut,” paparnya.

Menanggapi rencana pihak perusahaan yang berniat melayangkan somasi, dua anggota DPRD Sumut Nezar Djoeli dan Ari Wibowo sangat menyesalkan sikap tidak profesional yang dilakukan Kadis DLH Sumut Binsar Situmorang.

Untuk itu dewan mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengevaluasi kinerja pejabat tersebut.

“Binsar Situmorang dinilai telah mencoreng nama baik gubernur yang saat ini menggelorakan semangat Pemerintahan Sumut yang bermartabat,” kata Nezar politisi Fraksi Nasdem.

Ari Wibowo dari Fraksi Gerindra juga mempertanyakan upaya pembatalan yang dilakukan Binsar dan tidak mau menandatangani kontrak yang nyata-nyata sudah diumumkan LPSE karena sudah melalui mekanisme pelelangan yang benar.

Apalagi, informasi diperoleh, kata Ari Wibowo pihak Pemkab Humbahas melalui Sekda sudah memberikan beberapa alternatif termasuk untuk ketersediaan lahan rencana pembangunan kantor UPT tersebut.

“Jika memang alasan persoalan lahan belum selesai maka seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut tidak melakukan lelang kegiatan tersebut,” katanya.

Terkait persoalan ini DPRD Sumut segera menjadwalkan pemanggilan Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sumut beserta pihak PT Zafira Tetap Jaya. (LMC-02)




Wartawan Adukan Pemilik Akun Whatsapp ke Polrestabes Medan

Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) dari Polrestabes Medan. (Foto:LintasMedan/Irma Yuni)

Medan, 5/10 (LintasMedan) – Seorang wartawan bernama Adi Siswoyo Wasgo mengadukan pemilik akun Whatsapp ‘Koto’ kepada Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan terkait kasus dugaan penyebaran informasi berisi berita bohong (hoax) dan fitnah.

Adi Wasgo yang mengaku menjadi korban penyerangan fitnah tersebut saat membuat laporan ke petugas bagian pengaduan Polrestabes Medan, Jumat (5/10), menjelaskan bahwa dirinya dituduh melakukan pencurian uang sebesar Rp2 juta milik Kabag Humas Setdako Medan, sebagaimana tertera dalam akun WhatsApp atas nama Koto.

“Saya datang ke Mapolretabes Medan untuk melaporkan adanya informasi berbau fitnah yang dituduhkan kepada saya,” ujarnya.

Laporan Adi Wasgo tersebut tertuang dalam surat pengaduan Nomor STTLP/2186/K/X/2018/SPKT/Restabes Medan yang diterima oleh Kanit SKTC Polrestabes Medan, Iptu Amintas Simbolon.

Dalam laman WhatsApp atas nama Koto, tertulis ‘Adi Wasgo mencuri uang Kabag Humas Pemko Medan’.

Adi Wasgo menambahkan, informasi hoax di WhatsAPP akun Koto itu juga sempat dibaca oleh Irma Yuni yang juga rekannya seprofesi di dunia jurnalistik.

Bahkan menurut Adi Wasgo, Irma Yuni sempat mengingatkan pemilik akun tersebut agar tidak menyebar informasi berbau fitnah.

“Namun pemilik akun itu justru mengeluarkan kata-kata tidak senonoh kepada Irma Yuni,” katanya.

Adi Wasgo berharap fitnah yang menyerang dirinya selaku pribadi tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak Polrestabes Medan.

“Saya berharap ada penegakan hukum yang tegas terhadap pemilik akun Whatsapp Koto,” ujarnya.

Informasi yang dihimpun, pihak Polrestabes Medan akan segera memanggil pemilik akun Whatsapp Koto dan para saksi, termasuk Kabag Humas Setdako Medan.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ditegaskan bahwa penyebar informasi hoax bisa terancam Pasal 28 ayat 1 dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar. (LMC-02)




KPK DPO-kan Seorang Tersangka Suap DPRD Sumut

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. (Foto: LintasMedan/dok)

Jakarta, 1/10 (LintasMedan) –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memasukkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Ferry Suando Tanuray Kaban (FST), tersangka suap terkait fungsi dan kewenangan selaku anggota DPRD Sumut.

“KPK telah mengirimkan surat pada Kapolri Up. SES NCB-Interpol Indonesia tertanggal 28 September 2018 tentang DPO atas nama Ferry Suando Tanuray Kaban,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, kata Febri, dalam dua kali pemanggilan oleh KPK, mantan anggota DPRD Sumut itu tidak hadir tanpa keterangan, yaitu pada 14 dan 21 Agustus 2018.

“KPK meminta bantuan Polri untuk melakukan pencarian dan penangkapan DPO tersebut,” ucap Febri.

Selain itu, lanjut dia, pada masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka harap segera memberitahukan pada kantor Kepolisian terdekat atau menginformasikan ke kantor KPK melalui nomor telepon 021-25578300.

KPK mengingatkan juga agar tidak ada pihak-pihak yang menyembunyikan atau membantu persembunyian tersangka karena hal tersebut dapat diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 3 sampai 12 tahun penjara.

“KPK juga memperingatkan pada anggota DPRD Sumut lain dalam kasus ini agar memenuhi panggilan penyidik dan tidak menggunakan alasan yang dicari-cari untuk tidak datang,” kata Febri.

Sebelumnya, KPK juga telah menangkap dua tersangka dalam kasus itu yang tidak hadir memenuhi panggilan penyidik.

Dari 38 orang tersangka yang diproses dalam kasus tersebut, terhadap 22 orang baik mantan maupun anggota DPRD Sumut telah ditahan KPK antara lain Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Sonny Firdaus, Muslim Simbolon, Helmiati, Mustofawiyah, Tiaisah Ritonga, Arifin Nainggolan, Elezaro Duha, Tahan Manahan Pangabean, dan Passiruddin Daulay.

Selanjutnya, Biller Pasaribu, John Hugo Silalahi, Richard Eddy Marsaut, Syafrida Fitrie, Restu Kurniawan Sarumaha, Musdalifah, Rahmianna Delima Pulungan, Abdul Hasan Maturidi, dan M Faisal.

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima “fee” masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (LMC-03/ANJ)




KMN UPMI Sesalkan Penganiayaan Terhadap Tini Lase

Zaman Mendrofa (Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 15/9 (LintasMedan) – Kasus pelemparan gelas dilakukan salah seorang pelanggan terhadap pelayan warung nasi di Jalan Semarang yang videonya sempat viral di media sosial mendapat kecaman dari
Kesatuan Mahasiswa Nias (KMN) Komisariat Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI).

Pasalnya korban Tini Lase merupakan warga Nias sekaligus  alumni dari universitas tersebut.

Penasehat KMN Komisariat UPMI, Zaman K Mendrofa, Sabtu mengatakan pihaknya akan mengawal kasus tersebut sehingga pelaku penganiayaan mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya.

“Kita mengutuk sikap arogan Yohana (53) yang melemparkan gelas kepada Tini Lase sehingga korban harus dirawat dirumah sakit akibat cedera di bagian kepala,” kata Zaman.

Seperti diketahui, peristiwa penganiayaan terhadap Tini Lase di warung nasi tersebut, Selasa (11/9), karena pelaku merasa pesanannya kelamaan.

Menurut Zaman tindakan yang dilakukan Yohana terhadap Tini sangat tidak terpuji bahkan cenderung menyepelekan harkat dan martabat seseorang.

Terkait kasus ini pihaknya meminta penegak hukum benar-benar profesional dalam menanganinya.

“Saya minta Polisi benar-benar memberlakukan azas persamaan di hadapan hukum,” ucapnya.

Kendati demikian, Zaman meminta seluruh elemen masyarakat Nias untuk menahan diri dan mempercayakan kasus ini kepada pihak berwenang.

Karena, dia meyakini bahwa pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Medan Kota yang menangani kasus tersebut cukup profesional.

“Polsek Medan Kota telah menangkap pelaku dan menahannya. Ini bukti dari keprofesionalan,” ucapnya.(LMC-02)




Terpidana Kasus Pembunuhan Munir, Pollycarpus Bebas

Pollycarpus

Jakarta, 29/8 (LintasMedan) – Terpidana kasus pembunuhan aktivis Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto hari ini selesai menjalani masa pembebasan bersyaratnya.

“Besok sudah selesai pembebasan bersyaratnya, sehingga bebas murni,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Jawa Barat, Krismono, Selasa.

Pollycarpus sebelumnya mendapat pembebasan bersyarat pada 2014.
Setelah itu, mantan Pilot Garuda Indonesia itu menjalani wajib lapor di Balai Pemasyarakatan, Kementeirian Hukum Dan HAM Jawa Barat.
“Begitu sudah bebas murni, sudah tidak perlu wajib lapor,” kata dia.

Hari ini Pollycarpus akan menjalankan kewajiban lapor untuk terakhir kalinya di Balai Pemasyarakatan sebelum resmi dinyatakan bebas murni. “Kewajibannya melapor ke Bapas (Balai Pemasyarakatan) bahwa masa pembinaannya sudah berakhir,” kata dia.

Majelis hakim peninjauan kembali Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari putusan MA pada 25 Januari 2008 yang menghukum Pollycarpus 20 tahun penjara.

Pollycarpus Budihari Priyanto memperoleh pembebasan bersyarat setelah terbit Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor W11.PK.01.05.06-0028 Tahun 2014 tanggal 13 November 2014. Surat keputusan tersebut memberikan Pembebasan Bersyarat pada Pollycarpus terhitung 29 November 2014.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Pelaksana Harian Kepala Lapas Kelas 1 Sukamiskin Tjuk Suhardjo kala itu, 29 November 2014, pembebasan bersyarat Pollycarpus tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Nomor W11.PK.01.05-06-0028 Tahun 2014 tanggal 13 November 2014.

Keputusan ini ditentang lembaga monitor pelanggaran hak asasi manusia Imparsial dan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir. Mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas SK Menkumham tersebut.

Namun usaha ini gagal. Majelis Hakim PTUN menerima eksepsi Menkumham yang menilai PTUN tidak berwenang mengadili gugatan tersebut.

Alasannya, Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Tata Usaha Negara menyebutkan keputusan PTUN dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.

Mengenai banyak yang protes atas pembebasan bersyaratnya, Pollycarpus menanggapinya dengan klaim, dirinya sudah menjalani seluruh prosedur. “Mengenai ada yang protes atau tidak, kita sudah melalui semua jalur hukum. Silahkan saja lihat semua prosedur hukum yang kita jalanni, jadi silahkan tanyakan pada pihak yang berwajib,” kata dia di Lapas Sukamiskin, Bandung, Sabtu, 29 November 2014.

Pollycarpus kala itu bersikukuh dirinya tidak bersalah dalam kasus pembunuhann aktivis HAM, Munir Said Thalib yang mengantarnya ke penjara. “Saya merasa tidak bersalah,” kata dia, sebelum menutup pintu taksi yang membawanya meninggalkan Lapas Sukamiskin saat itu.(LMC/Tmp)




KPK Jemput Paksa Mantan Anggota DPRD Sumut Musdalifah

Ilustrasi

Medan, 27/8 (LintasMedan) – Petugas Komisi Pemeriksaan Korusi (KPK) menjemput paksa mantan anggota DPRD Sumut Musdaliah (Mdh) periode 2009-2014 karena tidak memenuhi dua kali panggilan sebelumnya untuk diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap APBD Sumut.

Informasi yang dihimpun Senin, Musdalifah, satu dari 38 tersangka suap APBD Sumut, merupakan yang pertama ditangkap saat berada di Tiara Convention Center Medan pada Minggu (26/8) karena dianggap tidak kooperatif dengan penyidik KPK.

“KPK melakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka mantan Anggota DPRD Sumut, Mdh pada pukul 17.30 WIB, Minggu (26/8) di Medan. Dalam proses penangkapan sempat terjadi perlawanan terhadap penyidik yang bertugas,” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah.

Febri menambahkan, Mdh setidaknya telah dipanggil dua kali secara patut, yaitu pada tanggal 7 dan 13 Agustus 2018,” sambungnya.

Saat pemanggilan pertama, Mdh tak memberi keterangan apapun. Sedangkan saat pemanggilan kedua, Mdh mengaku sedang menikahkan anaknya.

“KPK sebelumnya juga sudah mengingatkan pada para tersangka angg DPRD Sumut agar bersikap kooperatif dalam proses hukum ini. Hadir memenuhi panggilan penyidik adalah kewajiban hukum yang semestinya dipenuhi oleh tersangka ataupun saksi. Ketidakhadiran hanya dapat diterima dengan alasan yang patut secara hukum,” ucapnya.

Setelah ditangkap di Tiara Convention Center Medan, Mdh dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa.

Selanjutnya, tim membawa tersangka ke kantor KPK di Jakarta melalui penerbangan pukul 07.30 WIB.

“Pagi ini, dia dibawa ke Jakarta. Kami harap tindakan yang dilakukan terhadap Mdh tidak perlu terjadi kembali pada para tersangka lain, khususnya anggota DPRD Sumut,” ujarnta.

Karena itu, KPK memperingatkan seluruh tersangka yang sudah menerima panggilan agar kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik ke kantor KPK.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 38 mantan anggota dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap APBD Sumut.

Sebanyak 38 orang itu diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho brkisar antara Rp300 juta hingga Rp350 juta per orang.

Terkait dengan penetapan kasus tersebu, kini sudah ada 18 orang yang telah dilakukan penahanan, yakni Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Sonny Firdaus, Muslim Simbolon, Helmiati, Mustofawiyah, Tiaisah Ritonga dan Arifin Nainggolan.

Selain itu, Elezaro Duha, Tahan Manahan Pangabean, Passiruddin Daulay, Biller Pasaribu, John Hugo Silalahi, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie dan Restu Kurniawan Sarumaha. (LMC-03/TMD)




Anggota DPRD Langkat Ditangkap Terkait Narkoba

Ilustrasi

Jakarta, 20/8 (LintasMedan) – Badan Nasional Narkotika (BNN) menangkap anggota DPRD Langkat, Ibrahim Hasan yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika di Aceh dan Pangkalan Susu, Sumatera Utara.

Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Irjen Pol. Arman Depari, Senin, menjelaskan bahwa, selain Ibrahim, BNN juga menangkap enam orang lainnya yang diduga ikut membantu peredaran barang haram tersebut. Mereka adalah, Ibrahim alias Jampok, Rinaldi, A. Rahman, Joko dan Amat.

“Penangkapan Kapal di Perairan Aceh Timur, Pangkalan Susu dan Pangkalan Brandan,” kata Arman.

Barang bukti yang diamankan adalah kapal kayu berwarna biru, tiga karung goni diduga berisi narkotika. Sedangkan barang bukti lain yaitu mobil, kartu anggota DPRD Kabupaten Langkat atas nama Ibrahim, paspor dan STNK.

Menurut Arman, kronologis kejadian pada hari Minggu (19/8) sekitar pukul 14.30 WIB telah dilakukan penangkapan satu unit kapal kayu berwarna biru di Perairan Selat Malaka yang dilakukan dalam operasi gabungan BNN, Bea Cukai dan TNI AL Langsa terkait informasi adanya peredaran gelap narkotika di wilayah Pangkalan Susu.

Selain itu, dalam operasi tersebut ditangkap juga empat orang dengan barang bukti tiga karung goni diduga narkotika.

Selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Ibrahim Hasan di Pelabuhan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.

Kemudian penangkapan juga dilakukan terhadap Rinaldi yang merupakan pemilik kapal.

Tim juga melakukan penangkapan terhadap Ibrahim Jampok merupakan kurir dan bagian gudang yang menyimpan narkotika.

Penangkapan itu, kata Arman merupakan tindaklanjut adanya informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkotika di wilayah Pangkalan Susu. (LMC-03/An)




Polsek Siabu Tangkap Kurir dan Bandar Ganja

Kapolsek Siabu AKP Antono didampingi beberapa personel kepolisian memperlihatkan barang bukti berupa bungkusan berisi daun ganja kering dan empat orang tersangka, di Mapolsek Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, baru-baru ini.  (Foto: LintasMedan/Iwan)

Siabu, 6/8 (LintasMedan) – Kepolisian Sektor Siabu, Kabupaten Mandailing Natal berhasil mengamankan ganja seberat 5 Kg lebih berikut kurir dan bandar di salah satu warung milik warga Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, kemarin sekira pukul 22.30 WIB.

Kapolsek Siabu AKP Antono,  mengatakan penangkapan tersebut setelah adanya informasi dari masyarakat bahwa para tersangka sering membawa narkoba dan membuat resah warga sekitar.

“Dari laporan itulah kami melakukan penyelidikan ke TKP sehingga dapat mengamankan tersangka,” katanya.

Para tersangka, masing-masing berinisial AH, 22 tahun, selaku Bandar , ASB (29), IM (30) dan MH (25) yang kesemuanya merupakan warga Desa Huraba I, Kecamatan Siabu.

Hingga saat ini mereka masih mendekam di Mapolres Mandailing Natal, guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, keempat tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat (1), subs pasal 111 ayat (1), UU RI NO. 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. (LMC-03)