Polda Sumut Ringkus Dua Pembunuh Satu Keluarga

Foto: Ilustrasi

Medan, 12/4 (LintasMedan) – Tim gabungan Polda Sumut akhirnya berhasil meringkus dua dari tiga orang yang diduga sebagai kawanan pelaku pembunuhan satu keluarga di Jalan Kayu Putih, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli.

Informasi sementara yang dihimpun lintasmedan.com, menyebutkan bahwa kedua pelaku pembunuhan ditangkap petugas kepolisian di kawasan Kabupaten Asahan, Sumut pada Rabu (12/4) sekitar pukul 10.00 WIB.

Dua pelaku pembunuhan satu keluarga itu, masing-masing Andi Syahputra (27), warga Jalan Sempurna, Gang Buntu Sekip, Lubukpakam, Deliserdang dan Irwansyah (33), warga Jalan Galang simpang Jalan STM Lubukpakam.

Mereka diinformasikandi satu rumah kontrakan di Kampung Tempel, Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

“Ditangkap tadi pukul 10.00 WIB di Asahan,” kata Wakapolda Sumut Brigjen Agus Andrianto.

Namun, Agus belum bisa menerangkan lebih jauh soal penangkapan ini. “Kedua pelaku (yang ditangkap) ada yang menjaga dan membantu,” ujarnya.

Dalam kasus ini polisi sudah memeriksa 15 orang saksi termasuk istri dan keluarga tersangka AL.

Sebelumnya diberitakan, AL (34), warga Jalan Pembangunan II, Desa Sekip, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, Sumut ditetapkan menjadi tersangka pelaku pembunuh Riyanto (40) sekeluarga dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Polda Sumut telah merilis identitas AL yang diduga kuat sebagai eksekutor satu dari tiga pelaku pembunuhan seorang Ibu, anak, menantu dan dua cucu tersebut.

Pembunuhan satu keluarga terjadi pada Minggu, 9 April. Mereka yang menjadi korban adalah Riyanto (40), Sri Ariyanti (40), Sumarni (60), Naya (13) dan Gilang (8). Sedangkan seorang balita bernama Kinara (4) masih dalam perawatan. (LMC-03)




Warga Berharap Sambungan Baru Air PDAM Tirtanadi Terealisasi

Medan, 11/4 (LintasMedan) – Sejumlah warga di kawasan Kematana Medan Tuntungan menyampaikan keluhan belum terealisasinya sambungan air pasang baru di rumah mereka.

“Mohon kepada Bapak Direksi PDAM Tirtanadi, sudah 17 tahun daerah kami berharap masuk air Tirtanadi. Tapi sampai sekarang tidak juga terealisasi,” kata Suparno, Kepling IV, Kelurahan Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntutan, pada acara sosialisasi kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi di wilayah itu, Selasa.

Sosialisasi kenaikan tarif air di Kecamatan Medan Tuntungan dihadiri Direktur Keuangan PDAM Tirtanadi Arif Haryadian yang langsung memerintahkan Kepala Cabang Padang Bulan Saul Parapat untuk mendata calon pelanggan di kedua daerah tersebut.

Di kesempatan itu Arif menuturkan pihaknya dalam waktu dekat akan membuat kebijakan penyesuaian tarif PDAM Tirtanadi guna mampu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, termasuk upaya penambahan debit air.

Sejumlah warga yang hadir dalam sosialisasi itu mengaku dapat menerima alasan perusahaan BUMD milik Pemprov Sumut itu membuat kebijakan menaikkan tarif air.

“Selama itu masih dalam kajian yang benar, kami rasa kenaikan tarif air minum bisa diterima dan ditolerir masyarakat,”kata salah seorang warga, Malau.

Dia berharap nantinya tidak ada lagi keluhan pelanggan tentang air kecil, air mati dan air kotor.

Hadir Camat Medan Tuntungan Gelora Ginting S.STP, Kadiv Hubungan Langganan, Tauhid Ikchyar, Akademisi Irfan Simatupang dan Kepala Sekretaris Perusahaan Jumirin SE Msi.(LMC-02)




PDAM Tirtanadi Janji Ada Perubahan Paska Penyesuaian Tarif Air

Sosialisasi penyesuaian tarif air minum PDAM Tirtanadi di Aula Kantor Camat Medan Selayang Jl. Bunga Cempaka, Padang Bulan, Selasa (11/4).(Foto:lintasmedan/ist)

Medan,11/4 (LintasMedan) – Manajemen PDAM Tirtanadi terus berbenah dan berjanji terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan paska dilakukannya penyesuaian tarif air dalam waktu dekat ini.

“Jadi kami akan terus melakukan perubahan ke arah perbaikan pelayanan. Apalagi paska dilakukan kenaikan tarif air,” kata Ketua tim tarif air yang juga Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (SSDM) PDAM Tirtanadi Zulkifli Lubis, Selasa.

Dia menyampaikan itu pada sosialisasi penyesuaian tarif air minum PDAM Tirtanadi di Aula Kantor Camat Medan Selayang Jl. Bunga Cempaka, Padang Bulan.

“Penyesuaian tarif dilakukan untuk tujuan pengembangan Tirtanadi, khususnya guna penambahan kapasitas produksi air minum sehingga dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat pelanggan,” kata Zulkifli.

Apalagi, kata dia PDAM Tirtanadi sudah empat tahun tidak menaikkan tarif dan dalam penyesuaian tarif PDAM Tirtanadi tidak asal – asalan.

“Jadi sudah melalui tahapan demi tahapan pengkajian merujuk pada ketentuan Permendagri No 71 Tahun 2016 yang memberi kesempatan bagi setiap PDAM di Indonesia melakukan penyesuaian tarif untuk menyehatkan perusahaan,” katanya.

Pada sosialisasi tersebut, satu persatu warga, kepling dan tokoh masyarakat menyampaikan kritik, saran dan harapan kepada PDAM sebagai pengelola air bersih.

Hadir juga Camat Medan Selayang Sutan Tolang Lubis.(LMC-02)




DPRK Lhokseumawe Belajar Soal PAD ke DPRD Medan

Silaturrahmi DPRD Lhokseumawe ke DPRD Medan.(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 11/4 (LintasMedan) – Komisi A dan B DPRK Lhokseumawe berkunjung ke Kantor DPRD kota Medan, Selasa.

Silaturahmi kali ini bermaksud mencari soal peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam kesempatan ini, Anggota DPRD kota Medan dari Komisi D, Jumadi menerima kunjungan anggota dewan dari Aceh Utara itu.

“Ini kali kedua kami ke DPRD kota Medan. Kota Medan adalah yang terbesar nomor tiga di Indonesia dan nomor satu di Sumatera,” ucap Faisal Rasyidis, anggota DPRK Lhokseumawe didampingi belasan anggota DPRK Lhokseumawe.

Faisal menyebutkan, dari kota Medan mereka hendak belajar untuk peningkatan PAD kota Lhokseumawe. Karena kota Medan meiliki pendapatan dari banyak pajak, seperti hotel, distribusi dan lainnya.

“Nantinya kita sampaikan dan coba kita aplikasikan di Lhokseumawe nanti. Semoga apa yang kami dapat bisa dijadikan contoh sesampai kami kembali,” ucap Faisal.

Di lokasi yang sama, sejumlah anggota DPRD kota Siantar juga hadir dan diskusi bersama anggota DPRD kota Medan. Mereka membahas tentang peruntukan ijin dan bangunan serta peraturan daerah tentang RT/RW.

Sementara itu, Jumadi menyambut baik kehadiran para anggota DPRK Lhokseumawe dan DPRD Siantar dalam rangka silaturahmi dan bertukar ilmu dan pikiran.

“Kita diskusi dan saling bertukar informasi juga masukan. Apa yang bisa kita berikan ya kita bantu. Kita harus terbuka dengan siapa saja yang hendak belajar,” kata Jumadi didampingi, Anggota DPRD Medan lain, Waginto, Rajudin Sagala dan Irsal Fikri. (LMC-03)




DPRD Medan Tuding Pemko Gagal Penuhi Target PAD

Paripurna DPRD Medan.(Foto:LintasMedan/irma)

Medan, 10/4 (LintasMedan) – Pemerintah Kota Medan tidak berhasil memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2016 yang ditetapkan sebesar Rp5,49 triliun. Selama kurun waktu setahun, kota yang dipimpin Wali Kota Dzulmi Eldin ini hanya mampu merealisasikan PAD sebesar Rp4,308 triliun atau hanya 78,58 persen.

Hal ini terungkap dalam Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2016 yang dibacakan Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution pada sidang Paripurna DPRD Medan, Senin.

Selain tidak tercapainya realisasi PAD, saat ini Pemko Medan juga sedang menghadapi beberapa masalah dan tantangan yang membutuhkan solusi yang semakin terpadu di masa mendatang. Tantangan yang sedang dihadapi di antaranya, perwujudan tertib dan kenyamanan berlalulintas.

“Kita ketahui bersama dengan bertambahnya moda transportasi kita membutuhkan manajemen rekayasa lalulintas yang lebih efektif guna memberikan keselamatan, rasa aman dan nyaman bagi masyarakat agar semakin lebih baik,” kata Akhyar membacakan isi LKPJ di hadapan pimpinan sidang yang juga Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Iswanda Nanda Ramli, Burhanuddin Sitepu dan 26 anggota dewan lainnya.

Masalah lainnya, ungkap Akhyar, pengembangan pasar tradisional modern yang membutuhkan pembenahan, penataan dan pemberdayaan terhadap pasar-pasar tradisional yang ada. Kemudian, pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan serta kesehatan, pengembangan UKMK.

Diakuinya, pembangunan kota selama 2016 belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh aspirasi masyarakat. Hal ini bukan disebabkan kurangnya perhatian terhadap berbagai kepentingan masyarakat, melainkan semata disebabkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan pembangunan kota.

Lampu Kuning
Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung mengatakan, pencapaian PAD 2016 yang tak sesuai target itu menjadi lampu kuning bagi Pemko Medan dalam rangka menyahuti keinginan masyarakat.

“Jujur, saya mengkritisi pencapaian target PAD ini secara umum. Deviasi 21,52 persen dari target atau selisih hampir Rp1,1 triliun, sangat berbahaya. Artinya anggaran yang bagus itu, plus minusnya cuma 15 persen. Ini sudah lampu kuning,” katanya usai sidang paripurna.

Ia minta pencapaian PAD Pemko Medan di 2017 harus tingkatkan lagi. Caranya menurut Henry, pihaknya akan urai unsur-unsur perolehan PAD tersebut. “Secara kasat mata, pajak reklame cuma Rp78 miliar, tetapi itu belum tergali optimal. Artinya sektor itu masih mampu buat dioptimalkan. Lalu banyak yang lain retribusi bisa ditingkatkan lagi. Nanti akan ketahuan saat pembahasan LKPJ di pansus. Pemko harus memberikan perhatian khusus meningkatkan PAD 2017,” tegasnya. (LMC-03)




Direksi : Tarif Baru PDAM Tirtanadi Masih Termurah

Sosialisasi penyesuaian tarif air bertajuk Sambung Rasa PDAM Tirtanadi di Kecamatan Medan Area, Senin (10/4).(Foto:lintasmedan/ist)

Medan, 10/4 (LintasMedan) – Sosialisasi penyesuaian tarif air bertajuk Sambung Rasa PDAM Tirtanadi mendapat apresiasi dari masyarakat di Kecamatan Medan Area, Senin.

Ruang pertemuan di lantai 2 kantor kecamatan di Jalan Rahmadsyah ini dipenuhi warga yang antusias mendengar penjelasan para narasumber.

Dirut PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo diwakili Direktur Air Limbah Heri Batangari menjelaskan, kepadatan penduduk dan perkembangan Kota Medan membutuhkan peningkatan pelayanan yang membutuhkan dana cukup besar. Untuk itu, PDAM Tirtanadi selaku perusahaan daerah pengelola air minum melakukan penyesuaian tarif air mulai pemakaian April (pembayaran Mei) ini.

Adapun penyesuaian tarif dilakukan melalui tahapan dan pertimbangan serta merujuk ketentuan Permendagri No.71 Tahun 2016; Ayat 2, Pasal 1 Ayat 10, Pasal 3 Ayat 1 huruf a serta Pasal 22 dan 25 yang disesuaikan dengan tingkat inflasi, kenaikan UMK dan TDL.

“Jadi, tarif baru ini masih jauh lebih murah dari 1 liter air kemasan. Bahkan dibanding kota lainnya seperti Malang, Bandung, Palembang ataupun Banjarmasin,” kata Heri Batangari.

Bantuan pemerintah melalui penyertaan modal Rp73 miliar ditambah tarif baru ini, lanjutnya, akan digunakan untuk menyelesaikan uprating di 5 lokasi yang menelan biaya Rp320 miliar dengan total 1.380 liter/detik. Dengan demikian keluhan masyarakat terkait air mati dapat diminimalisir. Pihaknya juga akan memberi sanksi tegas terhadap pegawai di lapangan yang merugikan pelanggan.

Hal itu disampaikan untuk menanggapi keluhan akan pembayaran air yang melompat-lompat, sulitnya mendapat air PDAM Tirtanadi tanpa bantuan pompa dan keberadaan pipa di gorong-gorong. Heri Batangari juga berjanji menurunkan tim laboratorium untuk memeriksa kualitas air di rumah pelanggan.

Camat Medan Area, M Ali Sipahutar S STP, MAP pun menyambut baik inisiatif PDAM Tirtanadi dalam menanggapi keluhan warga. Karena itu, ia berharap jajarannya turut mensosialisasikan penyesuaian tarif tersebut di daerahnya masing-masing.

“Kita sangat berterimakasih karena sebelum menaikkan tarif, PDAM terlebih dahulu melakukan sosialisasi ini. Jadi warga tidak terkejut dan memahami tujuan dan manfaat kebijakan tersebut,” ucap M Ali Sipahutar.

Kegiatan sendiri diawali dengan persentase oleh Kadiv Hubungan Langganan PDAM Tirtanadi, Tauhid Ichyar mengenai proses pengelolaan air PDAM Tirtanadi sebelum didistribusikan ke pelanggan/masyarakat, kenaikan tarif dan rencana peningkatan pelayanan. (rel)




F- PDIP Tuding Rencana Penggusuran Pedagang Jalan Bulan Pesanan

Hasyim (LintasMedan/ist)

Medan, 10/4 (LintasMedan) – Fraksi PDIP DPRD Medan turun melihat dan menyerap aktifitas ratusan pedagang tradisional Jalan Bulan terkait rencana penggusuran oleh PD Pasar Medan.

Hasil kunjungan menyimpulkan kondisi pasar masih layak dipertahankan sedangkan penggusuran diduga bernuansa pesanan developer.

“Kondisi pasar masih layak dipertahankan namun butuh penataan lebih baik. Rencana penggusuran diduga kental nuansa pesanan dan kepentingan pihak ketiga”, kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan Hasyim SE kepada wartawan usai meninjau pasar tradisional tersebut, Senin.

Kunjungan turut dihadiri Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Boydo HK Panjaitan dan Daniel Pinem.

Menurut Hasyim, pedagang di Jalan Bulan merupakan pedagang tradisional resmi yang sejak 27 tahun lalu berdagang disana. Maka untuk itu, pedagang harus diakomodir dan tidak asal gusur.

Bahkan kata Hasyim, pasar tradisional Jalan Bulan harus dipertahankan sebagai Ikon pasar tradisional di Medan. Untuk itu, saat ini yang perlu penataan dan peremajaan bukan penggusuran. “Kalau dipindahkan tidak mungkin apalagi lokasi tempat pemindahan tidak jelas. Jadi pemindahan bukan solusi,” tegas Hasyim yang juga menjabat Ketua DPC PDI P Kota Medan ini.

Sedangkan sekretaris Fraksi PDI P DPRD Medan Drs Daniel Pinem menolak dilakukan penggusuran pedagang. Daniel mengaku tidak menemukan hal yang mengganggu ketertiban umum terkait keberadaan pedagang. Sebaiknya Pemko melakukan panataan bukan penggusuran.

“Kita tidak menemukan alasan kuat supaya dilakukan penggusuran. Itu pasar resmi dan tidak ada macet akibat keberadaan pedagang,” ujar Daniel.

Sementara itu Dirut PD Pasar Kota Medan Rusdi Sinuraya ketika dimintai tanggapannya, Senin (10/4) mengaku akan tetap menggusur pedagang tradisional di Jalan Bulan. Alasannya keberadaan pedagang sudah mengganggu sarana fasilitas umum dan mengganggu lalulintas.

“Dalam waktu dekat akan kita tertibkan, tinggal menunggu taemengnya saja. Saat ini kita (PD Pasar) sedang kordinasi dengan Satuan Keja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran Pemko Medan,” terang Rusdi. (LMC-03)




Ini Kata Perwakilan Warga Medan Barat Soal Kenaikan Tarif Air Tirtanadi

Sosialisasi kenaikan tarif air Tirtanadi di Kecamatan Medan Barat, Senin (10/4).(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 10/4 (LintasMedan) – Perwakilan pelanggan air minum di Kecamatan Medan Barat merespon rencana PDAM Tirtanadi  menaikkan tarif air. Seorang pelanggan mengatakan dapat memahami kenapa perusahaan daerah milik Pemprov Sumut itu harus menaikkan tarif air.

“Seiring dengan upaya PDAM Tirtanadi untuk terus meningkatkan pelayanan, saya secara pribadi berpendapat tidak ada alasan bagi mereka (Tirtanadi-red) untuk tidak menaikkan tarif air,” kata Syahbuddin, Warga Kelurahan Sei Agul yang menghadiri sosialisasi penyesuaian tarif air yang digelar pihak PDAM Tirtanadi Provsu di aula kantor Kecamatan Medan Barat, Senin (10/04/2017).

Syahbuddin mengemukakan hal itu setelah mendengar pemaparan Ketua Tim Sosialisasi Penyesuaian Tarif Air PDAM Tirtanadi Sumut Zulkifli Lubis dan pandangan kritis praktisi hukum dan sosial Universitas Muhammadyah Sumatera Utara Abdul Hakim Siagian.

Zulkifli misalnya, dia menjelaskan secara teknis apa alasan Tirtanadi harus menaikkan tarif air. Menurut dia, Tirtanadi sebagai penyelenggara air minum dan air limbah secara berkesinambungan membutuhkan biaya besar dalam mendistribusikan air ke masyarakat pelanggan.

“Biaya distribusi air ke pelanggan itu sebenarnya yang harus dibayar. Makanya dikenakan tarif air. Hanya saja biaya tarif air hanya cukup untuk memenuhi operasional,” kata Zulkifli.

Menurut dia, biaya terbesar yang harus disediakan PDAM Tirtanadi Sumut berkaitan dengan penyelenggaraan air. Ini misalnya antara lain berupa biaya pembangunan dan perawatan instalasi seperti di Sunggal, biaya suplai listrik dan lainnya.

“Mengenai biaya-biaya tersebut, ini sudah menyangkut investasi. Kalau berharap dengan biaya tarif air dari pelanggan, tentu saja itu tidak menutupi. Belum lagi ada subsidi air kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan juga subsidi distribusi air ke rumah-rumah ibadah yang jumlahnya sangat banyak,” katanya.

Sementara itu, Abdul Hakim Siagian memaparkannya dari pandangan akademisi yang dijelaskannya dari unsur logika terkait penyesuaian tarif air. Dia mengambil contoh saat ini menjamur perusahaan swasta yang memproduksi air mineral.

“Kenapa masyarakat mau membelinya dan tidak komplain dengan harga? Bahkan harga air mineral berbeda jika dijual di warung dengan yang dijual di hotel-hotel. Coba kita bandingkan dengan kenaikan tarif air Tirtanadi, harganya jauh lebih murah. Kita belum fair memperlakukan air,” kata Abdul Hakim Siagian.

Menurut dia, PDAM Tirtanadi saat ini sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi Tirtanadi mengejar keuntungan dan di sisi lain tidak mnghilangkan fungsi sosialnya.

“Meski tarif air Tirtanadi cukup murah tak sampai 1 rupiah perliter, kita juga harus hemat air karena persediaan air makin lama makin habis,” katanya.

Abdul Hakim Siagian mengakui back up anggaran dari pemerintah ke PDAM Tirtanadi memang terbatas. Meski begitu, kata dia, keluhan-keluhan masyarakat pelanggan juga harus direspon.

“Tarif air kita (Tirtanadi) masuk kategori termurah di Indonesia. Ini realita. Jadi peserta sosialisasi yang hadir diharapkan dapat memberikan pemahaman ke masyarakat secara baik dan benar soal kenaikan tarif air ini,” katanya.(rel)




Pembahasan LKPJ Walikota Medan Tahun 2016 Dinilai Lamban

Medan, 10/4 (LintasMedan) – Kendati Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah menyampaikan penjelasan LKPj Tahun 2016 kepada DPRD pada paripurna , Senin lalu. Namun hingga kini DPRD Medan belum melakukan pembahasan.

Seharusnya berdasarkan jadwal agenda di DPRD Medan disebutkan pelaksanaan pembahasan LKPj akhir tahun 2016 dimulai sejak 11 -23 April 2017.

Namun, hingga Senin (17/4) DPRD Medan yang tergabung dalam Badan Musyawarah ( Bamus) belum membentuk Panitia Khusus ( Pansus) Pembahasan LKPj akhir tahun 2016.

Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan dari kesekretariatan DPRD Medan, tertundanya pembahasan LKPJ akhir tahun 2016 ditenggarai akibat keseluruhan anggota DPRD Medan yang tergabung di Bamus melakukan perjalanan dinas ke sejumlah kota berdalih Kunjungan Kerja ( Kunker) dan Bimbingan Teknis ( Bimtek).

\Kondisi tersebut mengakibatkan rapat pembentukan komposisi personalia pembahasan LKPj akhir tahun 2016 batal dilaksanakan.

\Berikut nama-nama anggota DPRD Medan yang sedang dan akan melakukan kunker tersebut yakni. Henry Jhon Hutagalung, Iswanda Ramli, Ihwan Ritonga, Burhanuddin Sitepu, Robby Barus, Paul Mei Anton Simanjuntak.

Selanjutnya, Umi Kalsum, Mulia Asri Rambe, Tengku Eswin, Modesta Marpaung, Waginto, Dame Duma Sari Hutagalung, Herri Zulkarnain.

Kemudian, Hendrik Sitompul, Asmui Lubis, Tajuddin Sagala, Zulkifli Lubis
Hamidah, Zulkarnain Yusuf, Ibnu Ubayd Dilla, Ratna Sitepu, Hendra DS, Maruli Tua Tarigan serta Deni Maulana Lubis.

Dihubungi terpisah, salah seorang Staff Sekretariat DPRD Medan Rosmawati menyebutkan bahwa belum dilakukannya pembahasan terhadap LKPj akhir tahun 2016 dikarenakan belum adanya komposisi personalia pembahasan LKPj tersebut.

Dijelaskan, bahwa mekanisme pembahasan LKPJ dilakukan oleh DPRD Medan setelah adanya pansus terlebih dahulu setelah adanya penjelasan Walikota terhadap LKPJ akhir tahun 2016. Kemudian, dilakukan pembahasan melalui pansus terhadap kinerja Pemko Medan pada anggaran tahun 2016 lalu.

Kemudian, hasil rekomendasi dari pembahasan tersebut disampaikan melalui rapat paripurna istimewa untuk menandatangani persetujuan terhadap LKPJ akhir tahun 2016 tersebut.

Sementara itu salah seorang Anggota DPRD Medan yang tergabung dalam Bamus, Mulia Asri Rambe mengakui bahwa tertundanya pembentukan komposisi personalia pembahasan LKPj akhir tahun 2016 diakibatkan alasan kesibukan anggota DPRD Medan baik itu kunker maupun menemui konstituen.

” Ya karena mungkin alasan kesibukan sehingga pembahasannya tertunda, ” sebut pria yang disapa Bayek itu.

Namun, Bayek meyakini bahwa pihaknya akan mampu melakukan pembahasan LKPj tersebut tepat waktu.Mengingat bahwa LKPj merupakan gabungan pembahasan untuk mengetahui kinerja Walikota Medan selama masa anggaran 2016.




200 Peserta Ramaikan Turnamen Golf Piala Gubernur Sumut

Konfrensi pers Turnamen golf Piala Gubernur Sumut, Minggu (9/4) di Museum Negeri Medan.(Foto:LintasMedan/irma)

Medan, 9/4 (LintasMedan) – Turnamen golf memperebutkan Piala Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi diperkirakan diikuti 200 peserta berasal dari dalam dan luar negeri.

Turnamen golf bertajuk 69 th North Sumatra Anniversary yang menggunakan dana bersumber dari APBD Sumatera Utara 2017 itu akan dilaksanakan di Royal Sumatera Golf Course dan Country Club.

“Peserta dari beberapa negara sudah dipastikan ikut seperti dari China, Amerika, Korea Selatan, Malaysia dan Singapura,” kata, John Winata selaku pihak ketiga atau sponsorship even di bawah tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Sumut itu, saat konfrensi pers di Museum Negeri Medan, Minggu.

Selain peserta luar negeri, even itu juga diikuti sekitar 80 an peserta dalam negeri yakni dari Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Sumut.

Jhon mengungkapkan, turnamen golf ini adalah yang pertama dilaksanakan di Sumut dan rencananya akan menjadi agenda tetap Dinas Pariwisata Sumut.

“Digelarnya turnamen golf ini sekaligus membuktikan Sumut itu maju dan aman. Ini akan menarik minat wisatawan luar negeri datang ke sini,” sebutnya.

Hadir pada konfrensi pers tersebut Kepala Dinas Pariwisata Sumut Elisa Marbun, Kepala Bidang Pemasaran, Muchlis serta pihak ketiga lainnya, H. Latief.

Turnamen itu juga diramaikan ratusan sponsor yang akan menyediakan hadiah mobil dan sepeda motor untuk pemenang dan lucky draw.

Selain turnamen golf, Disbudpar Provinsi Sumut juga menggelar Sumut Paten Fashion dan Festival Food (SPFF) 2017 dalam memeriahkan HUT Pemprov Sumut ke-69 itu.

SPFF akan digelar 11 April hingga 16 April 2017 di Center Poin Mall Medan.

“Pada kegiatan ini beragam jenis buah dan makanan khas Sumut akan dipamerkan. Selain itu akan digelar lomba kuliner,” kata Elisa.

Kemudian juga akan digelar peragaan busana dari kain khas Sumut berupa ulos dan songket.(LMC-02)