40 Perusahaan EO Kini Tergabung Dalam APPARA

Kepala Dinas pariwisata Medan Hasan Basri dalam konfrensi pres, selasa (18/10) turut memberikan apresiasi atas terbentuknya Asosiasi Perusahaan Penyelenggara dan Pelaksana Acara (APPARA) Indonesia. (Foto:Lintasmedan/irma)

Medan, 18/10 (LintasMedan) – Para pelaku industri kreatif di Indonesia berkeinginan untuk terus menjadikan dunia usaha jasa ini semakin kuat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi serta profesional.

Untuk itu para pengusaha penyelenggara dan pelaksana acara di Indonesia ini bersatu membentuk Asosiasi Perusahaan Penyelenggara dan Pelaksana Acara (APPARA) Indonesia.

“Hingga saat ini APPARA Indonesia sudah beranggotakan 40 perusahaan even organizer (EO), dan tidak tertutup kemungkinan akan bertambah,” kata Ketua Umum APPARA Indonesia, Hendra Gunawan Kaban dalam konfrensi press di New York Room Hotel Adimulia Medan, Selasa.

Meski demikian untuk merekrut anggota perusahaan EO ini pihaknya mengaku sangat selektif yang terangkum dalam anggaran dasar/ anggaran rumah tangga asosiasi.

“Yang pasti harus perusahaan yang berbadan hukum, kita hanya menerima perusahaan yang jelas sebagai anggota,” ujarnya.

Pihaknya, ingin memproteksi dunia bisnis industri kreatif agar lebih profesional sehingga tidak mengecewakan pengguna jasa.

APPARA hadir dan berpusat di Medan ingin menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang kondusif, bersih dan transparan.

Menurutnya para pelaku industri kreatif Indonesia sangat menyadari, dunia usaha nasional yang tangguh merupakan tulang punggung perekonomian nasional, yang sehat dan dinamis.(LMC-02)




PT Perkebunan Sumut Tagih Rp 371,823 Miliar Penyertaan Modal

Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas tentang Pendapatan asli daerah (PAD) dengan Komisi C DPRD Sumut, Senin (17/10).(Foto:lintasmedan/irma)

Medan, 17/10 (LintasMedan) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) diminta menyelesaikan penambahan penyertaan modal daerah untuk PT Perkebunan sebesar Rp 371,823 miliar sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2014 tanggal 21 April 2014.

Pasalnya dari tahun 2013 salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumut tersebut belum mendapatkan penambahan penyertaan modal, padahal PD Perkebunan telah memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp 157.798.545.395 dari tahun 2002.

Dirut PT Perkebunan Sumut, Darwin Nasution, mengatakan, pemprov Sumut pernah memberikan penambahan penyertaan modal ditahun 2002 hingga tahun 2013 yakni Rp 157.917.706.000.

Namun meski telah ada Perda no 4 tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal, Pemprov belum ada memberikan penambahan penyertaan modal kembali yakni sebesar Rp 371,823 Miliar.

“Sampai saat ini kita belum pernah menerima dana penyertaan modal lagi. Padahal dana itu sangat dibutuhkan untuk rencana investasi sebesar Rp 95,286 miliar dari proyeksi rencana pembayaran ganti rugi tanaman, proyek kebun inti plasma kebun Kampung Baru,” katanya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi C DPRD Sumut, Biro Keuangan Pemprov, Biro Perekonomian Pemprov, Dinas Pendapatan Sumut dan PDAM Tirtanadi di ruang komisi, Senin.

Dijelaskannya, untuk rencana PAD yang diperoleh PT Perkebunan Sumut ditahun 2016 sebesar Rp 15 miliar, ditahun 2017 naik Rp 18 miliar, tahun 2018 sebesar Rp 21 miliar, tahun 2019 Rp 27 miliar dan ditahun 2020 sebesar Rp 59 miliar. Sedangkan rencana laba/rugi bersih ditahun 2016 sebesar Rp 25,011 miliar, ditahun 2017 Rp 29,744 miliar, tahun 2018 sebesar Rp 30,306 miliar, tahun 2019 Rp 39,380 miliar dan ditahun 2020 sebesar Rp 85,444 miliar.

Plt Kepala Biro Perekonomian Pemprov, Elida Hasibuan menjelaskan, ada 2 tujuan pendirian BUMD yakni untuk meningkatkan pelayanan masyarakat seperti PDAM Tirtanadi, dan kemudian untuk mencari PAD termasuk salah satunya PT Perkebunan Sumut.

Namun untuk penyertaan modal pemprov Sumut memang lebih memprioritaskan PDAM Tirtanadi karena terkait pelayanan ke masyarakat yang saat ini cakupan pelayanan air bersihnya masih 76%.
“Target ditahun depan cakupan air bersih mencapai 80%, sehingga semua masyarakat dapat menikmati kualitas air bersih sehingga dikasih penyertaan modal ke Tirtanadi. Sedangkan ke PT Perkebunan memang belum dilakukan apalagi PAD nya mengalami penurunan karena terjadi rendahnya harga ekspor komoditi CPO,” ucapnya.

Ketua Komisi C DPRD Sumut, Ziera Salim Ritonga, meminta Pemprov Sumut memberikan penambahan penyertaan modal pada PT Perkebunan karena telah diatur pada Perda nomor 4 tahun 2014. “Dengan adanya Perda itu berarti itu menjadi hutang pemprov Sumut. Untuk itu harus diselesaikan,” katanya.(LMC-02)




Realisasi PAD Sumut Diperkirakan Capai Target

Ilustrasi

Medan, 15/10 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengaku optimistis kinerja realisasi pendapatan asli daerah (PAD) provinsi ini tahun 2016 dapat mencapai target.

Dia juga berharap angka itu bisa melampaui pencapaian yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk tahun ini.

“Kita minta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) penjaring atau pengelola pendapatan terus meningkatkan kinerja maupun inovasi,” kata Erry menjawab wartawan, Sabtu.

Hingga 30 September 2016, kata dia jumlah pendapatan daerah Sumut telah mencapai Rp 7,253 triliun atau 72,72 persen dari target APBD induk 2016 sebesar Rp 9,973 triliun.

Jika berdasarkan Rancangan Perubahan (RP) APBD realisasi ini 70,67 persen dari target rancangan perubahan sebesar Rp 10,263 triliun.

Gubernur menjelaskan dalam posisi struktur organisasi Pemprovsu saat ini terdapat 23 SKPD yang merupakan pengelola pendapatan ditambah bagian laba penyertaan modal dari 5 BUMD dan 2 BUMN yaitu PT Kawasan Industri Medan dan PT Asuransi Bangun Askrida.

Ke-23 SKPD pengelola pendapatan yakni Dinas Kesehatan, RSJ Prof Dr M Ildrem, RSU Haji Medan, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disperindag, Dinas Pertanian, Badan Lingkungan Hidup, Badan Diklat, Kantor Perwakilan Jakarta, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Tarukim, Disnaker, Dinas Pertambangan dan Energi, Disbudpar, Dispora, Biro Umum, Biro Perlengkapan. Biro Keuangan dan Dinas Pendapatan.

Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumut DR H Sahmardan membenarkan kinerja pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara hingga 30 September 2016 telah mencapai target tahapan yakni 72,72 persen dari target APBD induk 2016.

“Ini indikasi tahapan kinerja berjalan baik,” katanya.

Didampingi Kabid PKB Dr Victor Lumbanraja MSi MAP dipaparkan tahapan kinerja pendapatan daerah triwulan III hingga 30 September 2016 sebesar 72,72 persen tersebut merupakan realisasi sebesar Rp 7.253.133.463.711,62 dari target APBD Induk Rp 9.973.988.772.169,00.

Realisasi pendapatan daerah hingga 30 September 2016 dimaksud terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 3.415.980.330.954,41 atau 73,77 persen dari target Rp 4.630.468.147.630,00, Dana Perimbangan Rp 1.585.484.249.834 atau 69,76 persen dari target Rp 2.272.745.764.900,00 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 2.251.668.882.923,21 atau 73,33 persen dari target Rp 3.070.774.859.639,00.

Lebih lanjut dijelaskan realisasi PAD hingga 30 September 2016 tersebut terdiri dari Pajak Daerah Rp 2.995.470.593.454,27 atau 71,86 persen dari target Rp 4.168.615.291.940,00, Retribusi Daerah Rp 24.214.087.964,57 atau 75,75 persen dari target Rp 31.964.608.650,00.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 244.329.818.323 atau 93,39 persen dari target Rp 261.613.672.475,00 dan Lain-lain PAD yang Sah Rp 151.965.831.212,57 atau 90,31 persen dari target Rp 168.274.574.565,00.

Sedangkan Dana Perimbangan diperoleh masing-masing dari Dana Bagi Hasil Pajak Rp 323.531.565.666,00 atau 68,76 persen dari target Rp 470.507.788.900, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 24.427.222.648,00 atau 68,76 persen dari target Rp 45.409.813.000, Dana Alokasi Umum sebesar Rp 1.191.828.714.520,00 atau 74,28 persen dari target Rp 1.604.505.673.000 dan Dana Alokasi Khusus Rp 45.696.747.000,00 atau 30,00 persen dari target Rp 152.322.490.000.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp 10.022.590.046,00 atau 29,35 persen dari target Rp 34.148.240.639, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp 2.233.812.262.523,00 atau 73,56 persen dari target Rp 3.036.626.619.000 dan Pendapatan Lainnya Rp 7.834.030.354,21.

Selanjutnya Pajak Daerah yang realisasi hingga 30 September 2016 sebesar Rp2.995.470.593.454,27 atau 71,86 persen dari target Rp4.168.615.291.940,00 diperoleh dari Pajak Kendaraan Bermotor Rp1.190.463.437.138,00 atau 75,98 persen dari target Rp1.566.770.854.820, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 778.489.074.840,00 atau 72,63 persen
dari target Rp 1.071.844.437.120,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp 582.898.614.894,00 atau 69,39 persen dari target Rp 840.000.000.000,00, Pajak Air Permukaan Rp 206.926.720.776,27 atau 169,61 persen dari target Rp122.000.000.000,00 serta Pajak Rokok 236.692.745.806,00 atau 41,67 persen dari target Rp 568.000.000.000.

Kemudian juga diperoleh penerimaan dari denda sebesar Rp 47.300.936.437,00 atau 184,26 persen dari target Rp670678542,00 yang terdiri dari Denda PKB Rp 45.374.309.509,00 atau 186,06 persen dari target Rp 24.386.428.500,00, Denda BBN-KB Rp 1.911.760.891,00 atau 154,89 persen dari target Rp 1.234.250.042,00 serta Denda Pajak Air Permukaan Rp 14.866.037,00 atau 29,73 persen dari target Rp 50.000.000,00 (LMC-02)




DPRD Medan Terima Kunjungan Kerja DPRD Pesawaran Provinsi Lampung

Ilustrasi - gedung DPRD Medan

Ilustrasi – gedung DPRD Medan

Medan, 12/10 (LintasMedan) – DPRD Medan Menerima kunjungan Kerja ( Kunker ) DPRD Pesawaran Provinsi Lampung.

Dalam kunjungan kerja, DPRD Pesawaran melakukan diskusi dan belajar mengenai Pendapatan daerah Kota Medan.

Kunjungan DPRD Pesawaran di terima Kabag Humas DPRD Medan Yuslizar Usman beserta Staff Humas di Gedung DPRD Kota Medan, Rabu.

Dalam Kunjungan ini, Yuslizar Usman Sebagai Kabag Humas DPRD Medan Mengatakan, Pendapatan Asli Daerah Kota Medan sebesar 5,7 Triliun bersumber dari Retribusi maupun Pajak, Jelasnya.
Yuslizar Usman menambahkan, setiap PAD ( Pendapatan Asli Daerah ) Meningkat Di R APBD, Anggota kPRD kota Medan Mendapatkan Komisi anggaran 2 % dari APBD kota Medan.

Saat R APBD Kota Medan di ajukan ke DPRD Medan, Pembahasannya harus memiliki kajian Naskah Akademik.

Ketua DPRD Pesawaran, Nasir, S Kom Mengatakan, kami datang ke Medan khususnya DPRD Medan untuk belajar dan Diskusi mengenai Pendapatan Asli Daerah “ paparnya.

Nasir Juga Menambahkan, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung baru di resmikan tahun 2007 yang lalu, yang mana masih perlu belajar dalam mendongkrak pendapatan asli daerah kabupaten Pesawaran.
“ PAD Pesawaran Saat ini, Masih Bersumber dari wisata Alam, dan Daerah ini kaya akan sumberdaya alam pertanian, perkebunan dan kehutanan” Jelas Nasir Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran. ( LMC-03)




2098 Pencari Suaka Tinggal di Kota Medan

Medan, 12/10 (LintasMedan) – Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut, Yudi mengatakan hingga 2016 sejumlah 2098 pengungsi yang juga pencari suaka berdiam di Kota Medan. Mereka tersebar di tujuh lokasi pengungsian.

Yudi mengatakan jika masyarakat merasa terganggu dengan keberadaan maupun polah tingkah oknum pengungsi silakan melapor ke Kantor Imigrasi Kota Medan.

“Kami juga tidak menghendaki pengungsi. Ini bukan masalah imigrasi saja. Ini masalah kita semua,”katanya saat rapat dengar pendapat membahas persoalan pencari suaka tersebut dengan Komisi A DPRD Medan.

Yudi lebh jauh menambahkan dari jumlah 2098 pengungsi, 318 akan diberangkatkan menuju negara tujuan ke tiga yakni Amerika Serikat.

Ketua Komisi A DPRD Medan, Roby Barus yang memimpin rapat saat itu menegaskan kepada Internasional Organization of Migraation (IOM) untuk membangun satu lokasi penampungan di Kota Medan.

Sehingga keberadaan para pengungsi ini dapat diawasi oleh pihak imigrasi dan Dinsosnaker.

“Kami minta kepada IOM untuk menyewa satu tempat penampungan. Jangan beepencar-pencar.Selain itu, dapat juga terawasi oleh pihak Imigrasi,”katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini pun kembali menilai IOM seakan sebagai agen untuk menampung pengungsi di Kota Medan. Pasalnya, pengawasan di Kota Medan begitu longgar. “ Jangan-jangan kalian agen dari sana. Karena di sini begitu leluasa. Begitu bebas,”katanya.

Andi Lumbangaol,Wakil Ketua Komisi A pun kembali mengingatkan seluruh pihak agar serisu melakukan penanganan pengungsi tersebut.

“ Ini harus diatasi dengan cepat.Jangan sampai masyarakat kita sendiri juga punya keinginan menjadi pengungsi karena mendapat biaya makan dan lainnya.(LMC-043)




Pencari Suaka di Medan Mulai Meresahkan

Medan, 12/10 (LintasMedan) – Keberadaan sejumlah pencari suaka di Kota Medan dianggap semakin meresahkan.

Pasalnya imbas dari adanya bantuan kehidupan dari International Organization for Migration (IOM)
para pengungsi dari berbagai negara itu kini sudah membaur dengan masyarakat Kota Medan dan beraktifitas sebagaimana warga pribumi.

Keberadaan para pengungsi itu pun dibahas di lembaga DPRD Medan melalui Komisi A.

Dewan menyesalkan pihak IOM yang terkesan sudah menjadi agen pengungsi intuk membawa pengungsi pencari suaka ke Indonesia khususnya Kota Medan.

“IOM jangan menjadi agen pengungsi di Kota Medan,” ujar Ketua Komisi A Robby Barus.

Menurut dia, keresahan masyarakat Kota Medan atas keberadaan pengungsi tersebut merupakan kegagalan IOM.

“Para pengungsi terkadang sudah melanggar kultur dan budaya sosial dikota ini,”tegasnya didampingi dewan lainnya yakni Andi Lumbangaol, Umi Klasum dan Hj.Hamidah dalam rapat dengar pendapat bersama pihak Imigirasi,Aliansi Masyarakat Pribumi ,Pemko Medan dan lembaga IOM.

Alasan tersebut tidak terlepas setelah menerima pengaduan dari Aliansi Boemi Poetra yang disampaikan Rufino Barus.

Dosen Sosilogi dari Universitas Sumatera Utara, Ruffino saat itu menceritakan para pengungsi yang berasal dari Iran, Sudan, Afganistan, Srilanka, dan Myanmar telah cukup meresakan masyarakat Kota Medan saat ini.

Katanya, banyak pengungsi yang bersikap melanggar etika. Bahkan, cukup merugikan masyarakat. Dicontohkannya, seorang pengungsi dari Srilanka bernama Rasyid menikahi seorang perempuan Medan dan memiliki seorang anak. Namun, setelah itu Rasyid pergi meninggalkan perempuan tersebut.

“Apakah mereka tak diajarkan beretika di Kota Medan ini. Pihak imigrasi juga kenapa tak mencari lelaki itu.Mau nunggu berapa banyak lagi anak-anak perempuan kita yang diperlakukan seperti itu,”tegasnya.

Sikap tak patuh akan peraturan dijelaskan Ruffino juga dari sisi berkendara. Pasalnya, para pengungsi yang menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan helm. Selain itu, para pengungsi juga hanya ingin berbelanja di Supermarket bukan di pasar tradisional.

“Mereka sudah enam tahun berada di Kota Medan.Tak mungkin berbahasa Indonesia tak bisa,”katanya.

Dari temuannya juga, banyak para pengungsi yang sudah mulai berpacaran dengan perempuan Kota Medan. Mereka juga sudah mulai merayu-merayu gadis-gadis dengan mengaku sebagai turis. “ Ini kan sudah bebas sekali. Kota Medan begitu bebas. Makanya begitu ramai pengungsi yang diarahkan ke Kota Medan,”katanya.

Disisi lain, keberadaan pengungsi ilegal di Medan,sambung Rufino juga menimbulkan kesenjangan sosial bagi masyarakat.Dimana, para pengungsi mendapat fasilitas memadai dan subsidi keuangan dari Internasional Organization of Migration (IOM).

“Jika persoalan ini tidak kita selesaikan dengan cepat dalam waktu 10 tahun lagi NKRI ini akan lost.Dan pengungsi akan menang, “ tambahnya lagi.(LMC-03)




BPK Diminta Telusuri Asset Pemko Medan

Ilustrasi - gedung DPRD Medan

Ilustrasi – gedung DPRD Medan

Medan, 12/10 (LintasMedan) – Keberadaan asset Pemko Medan baik asset bergerak maupun tidak bergerak disinyalir banyak yang “hilang”. Asset lahan maupun bergerak seperti kendaraan roda dua dan empat patut dipertanyakan karena raib begitu saja. Untuk itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) perwakilan Sumut diminta segera menelusuri keberadaan asset tersebut.

“Pemko Medan harus transparan terkait jumlah asset bergerak maupun tidak. Banyak kita dengar asset lahan Pemko berpindah tangan, begitu juga asset bergerak seperti mobil dan sepeda motor tidak jelas keberadaannya. Ini harus ditelusuri sehingga dapat transparan,” kata Ketua Fraksi PDI P DPRD Medan Hasyim SE kepada wartawan di Medan, Rabu.

Dikatakannya, terkait keberadaan mobil dinas di DPRD Medan saja tidak jelas, sama halnya mobil dinas yang masih dikuasai mantan anggota DPRD Medan. Begitu juga kendaraan roda dua hingga saat ini tidak tahu rimbanya.

Hasyim juga menambahkan bahwa, mobil dinas yang dimiliki seluruh pejabat Pemko Medan saja tidak terdata dengan benar.

“Seharusnya bagian asset transparan terkait keberadaan kendaraan dinas yang layak beroperasi atau tidak. Begitu juga soal lelang kendaraan dinas roda dua dan empat supaya terbuka untuk umum,” kata anggota Komisi C DPRD Medan ini.

Pihaknya juga sudah menggagas pembentukan Pansus asset untuk mendata seluruh asset bergerak maupun tidak sekaligus khusus asset bergerak agar dapat dilelang secara transparan.(LMC-03)




Pemko Medan Diminta Serius Tangani Banjir di Medan Utara

Sejumlah warga berjalan di lokasi banjir di Kabupaten Langkat. (Foto: LintasMedan/ist)

Ilustrasi

Medan, 11/10 (LintasMedan) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) meminta kepada pemerintah Kota Medan serius menanggapi persoalan banjir yang kerap melanda jika hujan turun. Pemko diminta harus punya solusi konkret guna meminimalisir banjir yang sering terjadi.

“Khusus di kawasan Medan bagian Utara, Pemko harus ekstra perhatian, sebab kawasan tersebut rentan dilanda bajir bahkan bisa hingga berhari-hari,” ucap Rajudin Sagala, anggota FPKS, Selasa.

Banjir, kata dia sering menggenangi rumah warga di kawasan Kelurahan Sei Mati, Kelurahan Martubung Kec Medan Labuhan. Selanjutnya Kelurahan Terjun, Kelurahan Rengas Pulau, Kelurahan Tanah Enam Ratus Medan Marelan.

“Kelurahan Mabar Hulu, Kelurahan Mabar Hilir, Kelurahan Tanjung Mulia Medan Deli dan Kecamatan Medan Belawan. Itu adalah lokasi yang selalu digenangi air apabila hujan turun mengguyur,” papar Rajudin.

Untuk itu dia mendesak perlu adanya penanganan yang dilakukan agar bisa mengurangi potensi terjadinya banjir. “Pemko Medan di tahun 2017 melakukan koordinasi dengan Pempropsu dan Balai Wilayah Sungai Propinsi Sumut. Tujuannya agar bisa mengatur air di sungai Sei Kera. Kalau sudah ada kontrol, maka dengan mudah banjir bisa teratasi,” katanya.(LMC-03)




Pajak Reklame Minim DPRD Desak Tertibkan

Ilustrasi - Reklame Menjamur

Ilustrasi – Reklame Menjamur

Medan, 19/10 (LintasMedan) Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 57 M dari 9 sektor pajak di Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (P-APBD) Pemko Medan 2016 dinilai masih rendah.

Bahkan, kenaikan itu tidaklah signifikan mengingat sumber pajak dari PBB perkotaan dan pajak reklame cukup berpotensi sementara realisasi tahun sebelumnya jauh dari target.

Penilaian ini disampaikan Drs Hendrik Halomoan Sitompul MM saat membacakan pemandangan umum Fraksi Demokrat DPRD Medan terhadap Ranperda tentang P- APBD 2016, pada rapat paripurna gedung DPRD Medan, Rabu (19/10). Minimnya PAD dari sektor pajak itu, Hendrik mendesak agar Pemko Medan memberikan perhatian serius untuk peningkatan PAD nya.

Dikatakan Hendrik, terkait minimnya PAD dari pajak reklame Fraksi Demokrat mempertanyakan kelanjutan dan penertiban reklame yang bermasalah dimana sebelumnya sudah dimulai penertiban. Sedangkan proyeksi retribusi dari IMB yang ditargetkan Rp 40 M meragukan realisasi dan jika dimungkinkan sumbernya dari mana saja.

Selain itu kata Hendrik, pihaknya sangat menyesalkan Pemko Medan yang tidak pernah mengirimkan laporan realisasi semester APBD 2016 dan prognosis 6 bulan berikutnya.(LMC-03)




DPRD – Pemko Medan Tandatangani Nota Kesepakatan KUA PPAS P-APBD 2016

Ilustrasi - gedung DPRD Medan

Ilustrasi – gedung DPRD Medan

Medan, 10/10 (LintasMedan) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Angaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2016, yang dilaksanakan di ruang transit sekretariat DPRD Kota Medan, Senin.

Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga dalam sambutannya sekaligus membacakan resume hasil pembahasan mengatakan, disepakati sejumlah koreksi dan penambahan anggaran di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemko Medan berdasarkan hasil pembahasan yang dilaksanakan pimpinan DPRD Medan, Anggota Banggar serta tim anggaran pemerintah Kota Medan yang dilakukan pada Sabtu 08 Oktber sampai dengan Minggu 09 Oktober 2016 kemarin.

“Disepakati penambahan pendapatan daerah, khusunya dari pendapatan asli daerah sebesar Rp.7 Miliar dari pendapatan sebelum perubahan,” kata Ikhwan.

Kemudian, disepakati penambahan belanja daerah untuk sekretariat DPRD Kota Medan dengan berbagai program kerja yang mendesak Rp.10 miliar. Disepakati tambahan belanja pada sekretariat daerah Kota Medan (Bagian Perlengkaapan dan Ssset) sebesar Rp2 miliar untuk mendukung program kerja yang sifatnya mendesak.

“Peningkatan belanja terhadap beberapa SKPD untuk urusan wajid guna mendukung kinerja dalam melaksanakan kegiaatan yang sudah dikerjakan namun pembaayaran belum dilakukan, yakni pada dinas bina marga ada peningkatan belanja setelah penyesuaian Rp 61,7 miliar lebih untuk pembayaran upah kerja pada tahun angaran 2015 dibaayarkaan tahun 2016,” jelasnya.

Disampaikannya juga, akibat adanya penambahan-penambahan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah, disepakati penambahan belanja daerah pada beberapa SKPD guna mendukung kinerja dan peningkatan pembangunan di bidang infrastruktur yang dapat dirasakan masyarakat langsung manfaatnya,” ucapnya.

Kemudian, Ikhwan juga melaporkan potensi retribusi daerah Kota Medan jauh lebih besar dari anggaran pendapatan yang diajukan oleh Pemko Medan.

“Masih banyak yang dapat kita gali untuk peningkaatan pendapaatan daerah, seperti Pajak Parkir, Papan reklame, IMB, Hotel, tempat hiburan lainnya yang lebih besar lagi. Diingatkan juga kepada seluruh SKPD lebih serius dan mampu mengoptimalkan kinerja dan tidak lahi bermain-main,” ucapnya.(LMC-03)