Penyesuaian Tarif Air Tirtanadi Mengacu kepada Permendagri

Acara sambung rasa PDAM Tirtanadi dengan masyarakat Kecamatan Medan Marelan sekaligus sosialisasi penyesuaian tarif air, kemarin di kantor camat setempat.(Foto:lintasmedan/ist)

Medan, 13/4 (LintasMedan) – PDAM Tirtanadi mulai melakukan Penyesuaian tarif air untuk pembayaran Mei 2017. Kebijakan tersebut dianggap telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 71, dimana perusahaan BUMD milik Pemprov Sumut itu sudah lama tidak melakukan penyesuaian tarif.

“Jadi penyesuaian tarif tidak bisa dilakukan dengan sesuka hati, melainkan ada aturannya yakni Permendagri 71,” kata ketua tim sosialisasi kenaikan tarif air Zulkifli Lubis saat menggelar rapat di Kantor Camat Medan Marelan, kemarin.

Dia memaparkan bahwa salah satu ketentuannya yakni tidak boleh melebihi empat persen dari Upah Minimum.

Dalam Permendagri itu, kata Zulkifli dibenarkan dilakukan menaikkan tarif air untuk penyesuaian beban atau biaya produksi. Tujuannya agar perusahaan tetap sehat.

Ketentuan lainnya, yakni dalam menaikkan tarif air harus melalui persetujuan Gubernur yang telah diperoleh PDAM Tirtanadi sejak tahun 2012.

“Namun baru disosialisasikan sekarang, karena beban PDAM Tirtanadi sudah tidak tertanggulangi, terutama akibat kenaikan Tarif Dasar Listri (TDL) yang naik per tiga bulan sejak 2013,” paparnya.

Menurut Zulkifli pihak manajemen Tirtanadi telah menghitung akibat kenaikan TDL beban produksi juga naik mencapai 50 persen.

Pada pertemuan itu terungkap jika warga tetap berharap agar pengelolaan air untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak tetap dilakukan oleh pemerintah daerah melalui PDAM Tirtanadi.

“Janganlah sampai dikelola oleh swasta karena dikhawatirkan masyarakat tidak lagi bisa menikmati air bersih dengan harga yang murah,” kata Camat Medan Marelan Parlindungan Nasution.

Abdul Hakim Siagian, staf pengajar dari USU dan UMSU yang menjadi salah seorang narasumber dalam acara sambung rasa antara PDAM Tirtanadi dan masyarakat itu mengatakan pemerintah memang sudah seharusnya bertanggung jawab untuk mengelola dan menyediakan air bersih untuk warganya.

“Namun kita juga harus paham dengan kondisi anggaran pemerintah yang terbatas,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara sosialisasi itu Kepala Divisi SIM PDAM Tirtanadi Cece Harahap, Kepala PDAM Tirtanadi Cabang Medan Labuhan Asri Hasran Ritonga, dan Ahmad Rivai Parinduri dari komunitas
masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. (LMC-02)




131 Honorer Pemko Medan Resmi Jadi PNS

Prosesi pengambilan sumpah/janji calon penjadi negeri sipil (CPNS) menjadi PNS di Balai Kota Medan, Kamis (13/4). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 13/4 (LintasMedan) – Sebanyak 131 orang tenaga honorer kategori 2 (K2) di lingkungan Pemerintah Pemko Medan, akhirnya secara resmi dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyusul penyerahan Surat Keputusan PNS dan pengambilan sumpah oleh Badan Kepegawaian Daerah setempat.

“Tunjukkan kinerja yang baik karena mendapatkan status sebagai PNS merupakan suatu kehormatan,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Medan Lahum, pada acara pengambilan sumpah/janji PNS berdasarkan SK WaliKota Medan tentang pengangkatan CPNS menjadi PNS Kota Medan, di Balai Kota Medan, Kamis.

Lahum dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemko Medan Riswan Hasibuan, mengatakan sumpah/Janji adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Pada hakekatnya sumpah/janji itu, lanjutnya, bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, melainkan juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan bahwa yang bersumpah/berjanji akan mentaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan.

“Kepada Pegawai Negeri Sipil dipercayakan tugas Negara yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,” ujar Lahum.

Dia juga menekankan, PNS harus menunjukkan kualitas kinerja yang profesional.

Selain itu, setiap abdi negara juga harus menaati aturan dalam melakukan berbagai tugas yang dipercayakan dan untuk kepentingan rakyat, bukan golongan atau diri pribadi.(LMC-02)




Tirtanadi : Distribusikan Air dengan Kualitas Terbaik

Sosialisasi penyesuaia tarif air PDAM Tirtanadi di Kantor Camat medan Timur.(Foto:lintasmedan/ist)

Medan, 13/4 (LintasMedan) – PDAM Tirtanadi berjanji untuk terus membenahi distribusi air kepada pelanggan dengan kualitas terbaik.

“Kita akui jika selama ini PDAM Tirtanadi belum memberi pelayanan maksimal. Akibat selama empat tahun perusahaan ini tidak melakukan penyesuaian tarif,” kata Direktur Air Limbah PDAM Tirtanadi Heri Batanghari Nasution saat melakukan sosialisasi penyesuaia tarif air PDAM Tirtanadi di Kantir Camat Medan Timur, Rabu.

Akibatnya, kata Heri pembangunan sarana dan prasarana pengolahan serta pendistribusian air kepada pelanggan menjadi lamban. Begitu juga pembangunan instalasi pengolahan air, penggantian pompa air dan jaringan pipa dan lainnya.

Dia mengatakan bahwa penyesuaian tarif bukanlah sikap sepihak PDAM namun karena memang perusahaan harus berbenah untuk menyediakan air dengan kualitas baik kepada masyarakat.

Camat Medan Timur, Parulian Pasaribu berharap paska penyesuaian tarif jangan lagi ada keluhan dari masyarakat seputar air bersih.

“Inikan namanya saling kerjasama, bantu-membantu. Sehingga PDAM ke depan semakin bagus, dan air yang dialiri ke masyarakat juga semakin bersih dan tidak ada mati-mati lagi. Inilah harapan kita,” katanya.

Akademisi dari Universitas Sumatera Utara (USU) Faisal Riza mengaku awalnya tidak setuju atas kebijakan PDAM Tirtanadi menaikkan tarif air, namun setelah melakukan kajian secara yuridis dan empiris, ia akhirnya menyetujui kebijakan yang memang harus dilakukan itu.

“Dengan adanya kenaikan tarif maka pelayanan yang diberikan PDAM juga harus lebih baik dari sebelumnya,” katanya.

Turut Hadir dalam kesempatan itu Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Abu Bakar Siddiq, Lurah se-Kecamatan Medan Timur, Tokoh Masyarakat Medan Timur, serta undangan lainnya.(LMC-02)




Kenaikan TDL Jadi Alasan PDAM Tirtanadi Sesuaikan Tarif Air

Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirtanadi,Ir.Arif Haryadian,M.Si,saat memberi penjelasan tentang alasan penyesuaian tarif air kepada masyarakat di Kecamatan Medan Perjuangan, Rabu (12/4).(Foto:lintasmedan/ist)

Medan, 12/4 (LintasMedan) – Kepala Divisi Hubungan Pelanggan, Tauhid Ikhyar menyampaikan bahwa PDAM Tirtanadi harus menyesuaikan tarif air kepada pelanggan karena dilatar belakangi beberapa sebab.

“Jadi sebenarnya PDAM Tirtanadi bukan menaikkan tarif air, namun hanya melakukan penyesuaian,” kata Tauhid pada acara sosialisasi Sambung Rasa manajemen PDAM Tirtanadi dengan pelanggan terkait dengan rencana penyesuaian tarif baru yang akan dimulai Mei 2017.

Acara sosialisasi dilaksanakan di Kantor Camat Medan Perjuangan di Jalan Pendidikan,Medan,Rabu yang dihadiri ratusan pelanggan, Lurah dan para Kepling.

Tauhid menyampaikan PDAM Tirtanadi sudah empat tahun tidak melakukan penyesuaian tarif, namun saat ini harus dilakukan karena beberapa situasi dan kondisi.

Dia memaparkan bahwa terjadinya inflasi selama kurun waktu empat tahun,kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) ,kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) memaksa Tirtanadi harus menyesuaikan tarif juga.

PLN menurutnya mengenakan tarif industri kepada Tirtanadi sehingga menjadi beban yang berat dalam pengoperasian.

“Namun,penyesuaian tersebut dilakukan secara cermat dan dengan tarif yang sangat murah jika dibandingkan dengan tarif PDAM yang ada di sejumlah daerah di Indonesia,” sebutnya.

Camat Medan Perjuangan, Fachri Matondang dalam sambutannya mengakui bahwa setiap kebijakan pasti akan diwarnai pro dan kontra. Untuk itulah perlunya dilakukan sosialisasi agar masyarakat memahami latar belakang dari alasan penyesuaian tarif air tersebut.

“Saya yakin pada prinsipnya masyarakat tidak keberatan dengan penyesuaian tarif ini, asal diterangkan alasannya dan untuk kebaikan pelayanan PDAM Tirtanadi kepada pelanggan,” katanya.

Sementara itu,Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirtanadi,Ir.Arif Haryadian,M.Si,ketika mengawali penjelasannya juga menyampaikan pernyataan maaf kepada para pelanggan.

Sebab, kata Arif pihaknya selama ini belum mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Kota Medan.Sesuai dengan audit BPKP.

Dia mengatakan 30 persen wilayah Kota Medan masih krisis air.Ini dikarenakan Kota Medan masih kekurangan sumber air baku sehingga belum seluruh warga kota Medan terlayani dengan maksimal.

Dia menyampaikan PDAM Tirtanadi sedang terus membangun instalasi di beberapa wilayah.

“Mmudah mudahan tahun depan pendistribusian air di inti kota akan lancar,” ujarnya.(LMC-02)




DPRD : Penertiban Pedagang Harus Punya Solusi

Anton Panggabean (LintasMedan/irma)

Medan, 12/4 (LintasMedan) – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Medan, Anton Panggabean, menilai rencana penertiban pedagang di kawasan Jalan Sutomo agar dilakukan dengan langkah yang lebih baik.

“Jangan lagi terulang seperti penertiban sebelumnya yang menelan biaya hingga Rp3,1 miliar akibat terjadi bentrok,” kata Anton, Rabu.

Anton mengatakan pada prinsipnya mendukung program pemerintah kota untuk melakukan penataan Apalagi jika disertai dengan solusi untuk menghindari konflik sosial yang akan berdampak kepada terganggunya sistem perekonomian warga.

“Jika konflik terjadi, maka akan terjadi kesulitan di sana sini. Jadi mari kita pikirkan dengan matang dan rencanakan secara terukur. Sehingga warga tidak dirugikan dan pemerintah tidak salah melangkah,” ucapnya.

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, penataan dan sistem sirkulasi atau akses ke dan dari Pasar Induk Lau Cih juga harus dipikirkan. Warga yang akan belanja dan berjualan akan bisa terkoneksi dengan kawasan Pasar Induk dengan mudah dan lancar.

“Karena kita tidak hanya memikirkan penataan kota juga, namun bagaimana warga bisa nyaman saat berbelanja ke pasar induk,” ujarnya.

Lebih lanjut Anton menjelaskan, warga yang kegiatannya berjualan kedai sampah (kebutuhan pokok) dan sayuran akan belanja saat subuh ke Pasar Induk. “Jadi, saat akan belanja tentu akan membawa sejumlah uang. Nah, bagaimana keamanan mereka ini. Sementara Pasar Induk Lau Cih bukan di inti kota, butuh menempuh jarak dengan kondisi jalanan yang sepi. Umumnya yang belanja para inang-inang, kita pikirkan juga ke sana,” sarannya sembari meminta Pemko Medan harus bertanggungjawab.

Sementara kepada para pedagang, Anton berharap agar bisa lebih kooperatif. DPRD siap mendorong Pemko Medan membenahi sarana prasarana, tanpa menafikan kebutuhan seluruh pedagang.

“Jika sarana prasarana tak kunjung disediakan, kita akan bersama mendorong pemerintah untuk lebih peka, terhadap kebutuhan pedagang di sana,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Medan, M Sofyan, mengatakan akan kembali melakukan penertiban pedagang kaki lima di kawasan jalan Sutomo Medan mulai besok. (LMC-03)




DPRD: Kota Medan Butuh Master Plan Penanganan Banjir

Salah satu kawasan di Kota Medan yang digenangi air saat hujan deras tiba.(Foto:LintasMedan/FB)

Medan, 12/4 (LintasMedan) – Ketua Fraksi Persatuan Nasional DPRD Medan Maruli Tua Tarigan menuding proyek perbaikan drainase yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan belum maksimal. Sebab, pengerjaan proyek drainase dilakukan tanpa menggunakan master plan penanganan banjir yang komprehensip.

Sangat disayangkan kendati menghabiskan anggaran yang cukup besar dari APBD Pemko Medan setiap tahunnya namun persoalan banjir belum tuntas. Masih saja banjir dan genangan air rawan di Medan bahkan beberapa titik mengalami genangan air yang cukup lama. Untuk itu Medan butuh manajemen pengendalian banjir agar persoalan banjir terselesaikan

Penilaian ini disampaikan Maruli Tua Tarigan kepada wartawan, Rabu menyikapi persoalan banjir di Medan. Maruli Tua menilai persoalan banjir di Medan belum ditangani oleh tim konsultan yang ahli.

Menurut Maruli Tua, tentu saja persoalan banjir di Medan tidak akan selesai karena Pemko Medan tidak memiliki master planning penanganan banjir. Bahkan kata politisi Nasdem ini pengerjaan perbaikan gorong gorong dan drainase selama ini tidak menyelesaikan masalah.

Masih menurut Maruli, kinerja Dinas PU kota Medan kurang maksimal melakukan pengawasan pelaksanaan proyek drainase dan gorong gorong yang ada di Medan. Sehingga, banyak pengerjaan dilaksanakan tidak tepat guna.

Seharusnya kata Maruli, setiap ada pengerjaan proyek drainase harus ditangani konsultan maupun tenaga ahli. Pelaksana proyek pun akan menyesuaikan bentuk dan kultur tanah serta kemiringan parit sehingga air mengalir dengan lancar. “Tentu pengawasan dari PU harus maksimal dan kordinasi dengan semua pihak. Sehingga pengerjaan dapat terselesaikan bukan menimbulkan masalah baru,” terang Maruli.

Untuk itu kata Maruli, Pemko Medan harus segera membuat master plan yang dibuat tenaga ahli. “Bila perlu didatangkan dari luar karena itu sangat penting mengkaji lebih dalam. Dengan harapan dapat ditemukan langkah konkrit mengatasi banjir di Medan,” ujar Maruli seraya menyebutkan banyak wilayah kota Medan yang perlu penanganan serius atasi banjir. (LMC-03)




Polda Sumut Ringkus Dua Pembunuh Satu Keluarga

Foto: Ilustrasi

Medan, 12/4 (LintasMedan) – Tim gabungan Polda Sumut akhirnya berhasil meringkus dua dari tiga orang yang diduga sebagai kawanan pelaku pembunuhan satu keluarga di Jalan Kayu Putih, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli.

Informasi sementara yang dihimpun lintasmedan.com, menyebutkan bahwa kedua pelaku pembunuhan ditangkap petugas kepolisian di kawasan Kabupaten Asahan, Sumut pada Rabu (12/4) sekitar pukul 10.00 WIB.

Dua pelaku pembunuhan satu keluarga itu, masing-masing Andi Syahputra (27), warga Jalan Sempurna, Gang Buntu Sekip, Lubukpakam, Deliserdang dan Irwansyah (33), warga Jalan Galang simpang Jalan STM Lubukpakam.

Mereka diinformasikandi satu rumah kontrakan di Kampung Tempel, Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

“Ditangkap tadi pukul 10.00 WIB di Asahan,” kata Wakapolda Sumut Brigjen Agus Andrianto.

Namun, Agus belum bisa menerangkan lebih jauh soal penangkapan ini. “Kedua pelaku (yang ditangkap) ada yang menjaga dan membantu,” ujarnya.

Dalam kasus ini polisi sudah memeriksa 15 orang saksi termasuk istri dan keluarga tersangka AL.

Sebelumnya diberitakan, AL (34), warga Jalan Pembangunan II, Desa Sekip, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, Sumut ditetapkan menjadi tersangka pelaku pembunuh Riyanto (40) sekeluarga dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Polda Sumut telah merilis identitas AL yang diduga kuat sebagai eksekutor satu dari tiga pelaku pembunuhan seorang Ibu, anak, menantu dan dua cucu tersebut.

Pembunuhan satu keluarga terjadi pada Minggu, 9 April. Mereka yang menjadi korban adalah Riyanto (40), Sri Ariyanti (40), Sumarni (60), Naya (13) dan Gilang (8). Sedangkan seorang balita bernama Kinara (4) masih dalam perawatan. (LMC-03)




Warga Berharap Sambungan Baru Air PDAM Tirtanadi Terealisasi

Medan, 11/4 (LintasMedan) – Sejumlah warga di kawasan Kematana Medan Tuntungan menyampaikan keluhan belum terealisasinya sambungan air pasang baru di rumah mereka.

“Mohon kepada Bapak Direksi PDAM Tirtanadi, sudah 17 tahun daerah kami berharap masuk air Tirtanadi. Tapi sampai sekarang tidak juga terealisasi,” kata Suparno, Kepling IV, Kelurahan Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntutan, pada acara sosialisasi kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi di wilayah itu, Selasa.

Sosialisasi kenaikan tarif air di Kecamatan Medan Tuntungan dihadiri Direktur Keuangan PDAM Tirtanadi Arif Haryadian yang langsung memerintahkan Kepala Cabang Padang Bulan Saul Parapat untuk mendata calon pelanggan di kedua daerah tersebut.

Di kesempatan itu Arif menuturkan pihaknya dalam waktu dekat akan membuat kebijakan penyesuaian tarif PDAM Tirtanadi guna mampu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, termasuk upaya penambahan debit air.

Sejumlah warga yang hadir dalam sosialisasi itu mengaku dapat menerima alasan perusahaan BUMD milik Pemprov Sumut itu membuat kebijakan menaikkan tarif air.

“Selama itu masih dalam kajian yang benar, kami rasa kenaikan tarif air minum bisa diterima dan ditolerir masyarakat,”kata salah seorang warga, Malau.

Dia berharap nantinya tidak ada lagi keluhan pelanggan tentang air kecil, air mati dan air kotor.

Hadir Camat Medan Tuntungan Gelora Ginting S.STP, Kadiv Hubungan Langganan, Tauhid Ikchyar, Akademisi Irfan Simatupang dan Kepala Sekretaris Perusahaan Jumirin SE Msi.(LMC-02)




PDAM Tirtanadi Janji Ada Perubahan Paska Penyesuaian Tarif Air

Sosialisasi penyesuaian tarif air minum PDAM Tirtanadi di Aula Kantor Camat Medan Selayang Jl. Bunga Cempaka, Padang Bulan, Selasa (11/4).(Foto:lintasmedan/ist)

Medan,11/4 (LintasMedan) – Manajemen PDAM Tirtanadi terus berbenah dan berjanji terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan paska dilakukannya penyesuaian tarif air dalam waktu dekat ini.

“Jadi kami akan terus melakukan perubahan ke arah perbaikan pelayanan. Apalagi paska dilakukan kenaikan tarif air,” kata Ketua tim tarif air yang juga Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (SSDM) PDAM Tirtanadi Zulkifli Lubis, Selasa.

Dia menyampaikan itu pada sosialisasi penyesuaian tarif air minum PDAM Tirtanadi di Aula Kantor Camat Medan Selayang Jl. Bunga Cempaka, Padang Bulan.

“Penyesuaian tarif dilakukan untuk tujuan pengembangan Tirtanadi, khususnya guna penambahan kapasitas produksi air minum sehingga dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat pelanggan,” kata Zulkifli.

Apalagi, kata dia PDAM Tirtanadi sudah empat tahun tidak menaikkan tarif dan dalam penyesuaian tarif PDAM Tirtanadi tidak asal – asalan.

“Jadi sudah melalui tahapan demi tahapan pengkajian merujuk pada ketentuan Permendagri No 71 Tahun 2016 yang memberi kesempatan bagi setiap PDAM di Indonesia melakukan penyesuaian tarif untuk menyehatkan perusahaan,” katanya.

Pada sosialisasi tersebut, satu persatu warga, kepling dan tokoh masyarakat menyampaikan kritik, saran dan harapan kepada PDAM sebagai pengelola air bersih.

Hadir juga Camat Medan Selayang Sutan Tolang Lubis.(LMC-02)




DPRK Lhokseumawe Belajar Soal PAD ke DPRD Medan

Silaturrahmi DPRD Lhokseumawe ke DPRD Medan.(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 11/4 (LintasMedan) – Komisi A dan B DPRK Lhokseumawe berkunjung ke Kantor DPRD kota Medan, Selasa.

Silaturahmi kali ini bermaksud mencari soal peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam kesempatan ini, Anggota DPRD kota Medan dari Komisi D, Jumadi menerima kunjungan anggota dewan dari Aceh Utara itu.

“Ini kali kedua kami ke DPRD kota Medan. Kota Medan adalah yang terbesar nomor tiga di Indonesia dan nomor satu di Sumatera,” ucap Faisal Rasyidis, anggota DPRK Lhokseumawe didampingi belasan anggota DPRK Lhokseumawe.

Faisal menyebutkan, dari kota Medan mereka hendak belajar untuk peningkatan PAD kota Lhokseumawe. Karena kota Medan meiliki pendapatan dari banyak pajak, seperti hotel, distribusi dan lainnya.

“Nantinya kita sampaikan dan coba kita aplikasikan di Lhokseumawe nanti. Semoga apa yang kami dapat bisa dijadikan contoh sesampai kami kembali,” ucap Faisal.

Di lokasi yang sama, sejumlah anggota DPRD kota Siantar juga hadir dan diskusi bersama anggota DPRD kota Medan. Mereka membahas tentang peruntukan ijin dan bangunan serta peraturan daerah tentang RT/RW.

Sementara itu, Jumadi menyambut baik kehadiran para anggota DPRK Lhokseumawe dan DPRD Siantar dalam rangka silaturahmi dan bertukar ilmu dan pikiran.

“Kita diskusi dan saling bertukar informasi juga masukan. Apa yang bisa kita berikan ya kita bantu. Kita harus terbuka dengan siapa saja yang hendak belajar,” kata Jumadi didampingi, Anggota DPRD Medan lain, Waginto, Rajudin Sagala dan Irsal Fikri. (LMC-03)