DPRD Medan Lanjut Bahas MSDC

sim1Medan, 9/11 (LintasMedan) – Mantan Ketua Komisi A DPRD Medan, Roby Barus, mengaku masih melanjutkan pembahasan Medan Savety Driving Center (MSDC), meskipun dirinya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Komisi.

Dikatakan, pasca dikeluarkannya rekomendasi hasil sidak beberapa waktu lalu di lokasi pelatihan mengemudi di Jalan Bilal tersebut, saat ini Komisi A masih menunggu respon dari pimpinan dewan. Apakah rekomendasi untuk menutup operasional MSDC sebelum mereka mampu menunjukkan legalitas yang ada di pusat maupun Medan.

“Memang berkas-berkas yang kita minta sudah mereka serahkan ke komisi. Tapi ada yang aneh pada berkas tersebut. Izin perusahaan atas nama PT Lima Perkasa Abadi, tapi sertifikat yang dikeluarkan keluaran MSDC. Jadi kita masih mencari tahu apa korelasinya antara perusahan dengan nama yang ada di sertifikat,” ungkapnya kepada Waspada Online, Rabu (9/11).

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, pembahasan mengenai legalitas lembaga kursus sudah memasuki tahap final. Untuk itu pihaknya mengharapkan manajemen MSDC dapat menjelaskan secara kongrit mengenai segala sesuatunya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang direncanakan akan digelar pekan ini.

“Kalau mereka (manajemen MSDC) tidak dapat membuktikan, sertifikat jangan pakai nama MSDC. Harus PT Lima Perkasa Abadi, sesuai dengan nama yang terdaftar di pemerintah,” tegasnya.

Ketua Komisi A DPRD Medan priode 2016-2017, Sabar Syamsurya Sitepu yang dikonfirmasi mengenai kelanjutan permasalahan MSDC, mengaku akan berkoordinasi dengan mantan Ketua Komisi A yang lama.(LMC-03)




DPRD : Podomoro, Reklame dan IMB Jadi Perbincangan Warga Medan

Medan, 8/11 (LintasMedan) – Komisi D DPRD Medan akan fokus membahas tiga persoalan yang hingga saat ini dianggap masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Ketiga persoalan itu yakni pembangunan mega proyek Podomoro Deli City, reklame yang masih menjamur di Kota Medan serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Ketua Komisi D DPRD Medan, Sahat Simbolon berjanji dikepemimpinannya pada komisi itu akan fokus membahas persoalan tersebut.

Hal ini dikatakannya usai terpilih menjadi Ketua Komisi D DPRD Medan, Selasa.

Diakui Sahat, tiga masalah ini tengah menjadi perbincangan di masyarakat.

“Kita tidak mau Komisi D ini dituduh yang bukan -bukan, padahal kita sudah bekerja mengawal pembangunan Kota Medan,” tegasnya.

Untuk persoalan Podomoro pihaknya akan terus melakukan pendalaman sekaitan dengan Putusan Mahkamah Agung (MA). “Soal ini akan kita dalami nanti, sudah sampai dimana,” ujarnya.(LMC-03)




Maruli Tua Pimpin Ketua Komisi B DPRD Medan

Medan, 8/11 (LintasMedan) – Politisi Nasdem, Maruli Tua Tarigan maruli-tuadipercaya menjadi Ketua komisi B DPRD Medan periode 2016-2017.

Maruli berjanji akan menuntaskan seluruh persoalan dengan santun di komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan, sosial tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat itu.

“Kita fokus terkait pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Seluruh persoalan akan kita luruskan dengan santun sesuai harapan masyarakat. Terkait dugaan pungli di sekolah sesuai laporan Ombusdman ke Walikota Medan akan kita kawal sampai tuntas, ” kata Maruli usai terpilih menjadi Ketua Komisi B DPRD Medan, Selasa.

Ketua Fraksi Persatuan Nasional (Pernas) DPRD Medan ini, mengaku akan berbuat dan kerja keras melakukan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Maruli mengaku dalam melakukan perubahan itu akan tetap memprioritaskan tindakan prefentif tapi berkelanjutan.

Sama halnya dengan dugaan pungli terkait Penerimaan Peserta Dididk Baru (PPDB) yang saat ini bergulir ke proses hukum, kata dia akan dikawal hingga tuntas dan seluruhnya diserahkan sesuai ketentuan hukum.

“Namun ke depan persoalan dimaksud diharapkan jangan terulang lagi. Tentu, mulai dini kerja keras harus dilakukan pencegahan, “ tegasnya.

Adapun komposisi pengurus Komisi B DPRD Medan periode Tahun 2016-2017 yakni Ketua Maruli Tua Tarigan (Nasdem), Wakil Ketua Edward Hutabarat (PDI P), Sekretaris M Nasir (PKS). Sementara anggota, Wong Cun Sen (PDIP), T Eswin dan Modesta Marpaung (Golkar), Surianto (Gerindra), Hendrik Halamoan Sitompul (Demokrat), Asmui Lubis (PKS), HT Bahrumsyah (PAN), M Yusuf, IF (PPP) dan Bangki Sitepu (Hanura).(LMC-03)




Pemko Medan Ajukan Ranperda Kemitraan Perusahaan

Ilustrasi - gedung DPRD Medan

Ilustrasi – gedung DPRD Medan

Medan, 8/11 (LintasMedan) – Pemko Medan kembali mengajukan nota pengantar Rancangan Peraturan (Ranperda) tentang kemitraan perusahaan dalam tanggungjawab sosial dan lingkungan.

Hal itu dilakukan guna menciptakan kerjasama yang serasi, selaras dan seimbang antara pemerintah dan perusahaan.

Ranperda disampaikan Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution untuk dibahas DPRD Medan.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga dan sejumlah anggota dewan lainnya, Selasa.

Pada kesempatan itu, Akhyar mengatakan, pengajuan Ranperda didasari latar belakang dan rasionalitas yang perlu menggali dan memanfaatkan semua sumber pembiayan pembangunan yang tersedia.

“Harus kita integrasikan dan kita satupadukan dalam pembangunan kota Medan termasuk yang berasal dari program kemitraan perusahaan (CSR), “katanya.

Selanjutnya Akhyar menyebutkan, kota Medan membutuhkan pembangunan berbagai prasarana dan sarana sosial dan infrastruktur. Selain itu juga membutuhkan program program CSR (kemitraaan perusahaan) yang sesungguhnya program bersifat bina lingkungan.

Ditambahkan, program CSR dipercaya lebih meningkatkan membangun hubungan kemitraan yang semakin harmonis sesama stakeholder kota. Hal tersebut diyakini akan berdampak kepada penurunan kesenjangan sosial termasuk kecemburuan sosial dalam pembangunan.

Ranperda yang disampaikan terdiri 16 BB dan 33 pasal yang utamanya mengatur ketentuan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada masyarakat. Ranperda ini diharapkan mampu lebih meningkatkan pembangunan lingkungan dan sosial kota sekaligus pendorong peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu Ketua Fraksi Persatuan Nasional (Pernas) DPRD Medan Maruli Tua Tarigan mengatakan, Ranperda yang diajukan Pemko sangat penting untuk kepentingan umum. Dalam hal itu perusahaan ditekankan agar proaktif terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemko dan perusahaan diminta supaya meningkatkan kerjasama, sehingga nantinya membangun kota full dengan CSR.(LMC-03)




Sejumlah Dinas di Medan Bakal Digabung

Ilustrasi - gedung DPRD Medan

Ilustrasi – gedung DPRD Medan

Medan, 7/11 (LintasMedan) – Bergulirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun2016 tentang Perangkat Daerah, membuat beberapa dinas dan badan di Kota Medan bakal digabung.

Proses ini diharapkan tuntas hingga 21 November 2016 sebab direncanakan mulai berlaku 2017.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) tentang susunan perangkat daerah DPRD Medan, HT Bahrumsyah menyebutkan bahwa DPRD sudah membentuk Pansus tentang susunan perangkat daerah, yang mana mengacu pada PP 18 tahun 2016.

“Pansus ini kita harapkan bisa terbentuk dengan waktu yang cepat, karena jangan sampai tidak sesuai dengan pembahasan APBD nantinya,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menerangkan, melalui Pansus ini pihaknya akan melihat kondisi dan klasifikasi perangkat daerah sesuai amanah PP 18 tahun 2016.

Dia memastikan, struktur perangkat daerah di Pemko Medan akan mengalami perubahan dari struktur perangkat daerah yang ada sekarang.

“Jika kita mengacu pada PP 18 tahun 2016 itu akan ada penggabungan sejumlah dinas dan ada juga pemekaran sejumlah dinas. Nah, melalui pembahasan di Pansus nanti kita akan mengetahui kondisi dan klasifikasi penggabungan dan pemekaran dinas tersebut, “paparnya.

Pembentukan Perangkat Daerah, menurut PP tersebut, dilakukan berdasarkan asas: Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; efisiensi; d. efektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas; dan Fleksibilitas.

“Jadi, melalui pembahasan dengan Organisasi Tata Laksana (Ortala) kita akan mendapatkan gambaran secara umum tentang skorsing mengenai penggabungan dan pemekaran struktur perangkat daerah di Medan. Dan itu harus dilakukan secara kajian mendalam melalui Pansus, “sebutnya.(LMC-03)




Pemko Medan Sampaikan Ranperda Izin Sosnaker

Ilustrasi - gedung DPRD Medan

Ilustrasi – gedung DPRD Medan

Medan, 7/11 (LintasMedan) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan (Ranperda) Kota Medan tentang izin pelayanan bidang sosial dan ketenagakerjaan (Sosnaker).

Ranperda itu disampaikan Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin dalam sidang paripurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Senin.

Walikota Medan Dzulmi Eldin dalam nota pengantarnya menyebutkan, pengajuan Ranperda sesuai ketentuan UU No 23/2014 tentang pemerintah daerah bidang sosial dan urusan pemerintahan. Ranperda tersebut dinilai sebagai pelayanan dasar bidang tenaga kerja untuk memajukan kesejahteraan umum bidang sosial dan ketenagakerjaan.

Eldin berharap kepada DPRD Medan dapat segera membahas Raperda sesuai ketentuan tata tertib dewan dengan persetujuan yang tidak terlalu lama. Sehingga ranperda izin sosnaker dapat segera ditetapkan menjadi Perda.

Dalam ranperda yang diajukan pada BAB II Ketentuan pelayanan perizinan Pasal 2 disebutkan, setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha bidang sosnaker wajib memperoleh izin, pengesahan, rekomendasi, pendaftaran, pencatatan dan persetujuan Walikota. Sedangkan dalam BAB VII Ketentuan Pidana Pasal 8 disebutkan, setiap orang yang tidak mematuhi Pasal 2 dimaksud diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana Rp 50 jt.

Menyikapi pengajuan Ranperda, Wakil Ketua DPRD Medan H Iswanda Ramli menyebutkan, terkait pengajuan ranperda sosnaker pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu. Disebutkan, pengajuan Ranperda akan tetap mempertimbangkan penetapan Ranperda perangkat daerah.

“Nanti kita sesuaikan setelah usai penetapan ranperda perangkat daerah. Kita memang mendukung pengajuan ranperda itu untuk memaksimalkan dan memberdayakan jumlah tenaga kerja di kota Medan,” kata politisi Golkar ini.(LMC-03)




DPRD Medan Sahkan Perda Pengelolaan Limbah Rumah Tangga

Paripurna DPRD Medan.(Foto:LintasMedan/irma)

Paripurna DPRD Medan.(Foto:LintasMedan/irma)

Medan, 7/11 (LintasMedan) – Peraturan daerah (Perda) Kota Medan tentang pengelolaan air limbah rumah tangga, akhirnya disahkan dalam rapat paripurna, Senin.

Walikota Medan Dzulmi Eldin usai pengesahan berharap perda tersebut akan menata penggunaan air limbah yang ada dirumah-rumah penduduk.

“Pengerjaan proyek limbah masih 50 persen, cuma penataan air limbah perlu dilakukan, termasuk kita ukur jalur pembuangan ke satu tempat,” katanya pada paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung.

Menurut Eldin, pengelolaan air limbah rumah tangga sudah menjadi kebutuhan kota dan masyarakat.

Sementara pengerjaan limbah dinilai masih kurang profesional, sehingga pihaknya masih perlu melakukan teguran pada pemilik proyek .

“Sekarang ada beberapa ruas jalan belum tersambung, kita sekarang harus hati-hati ga mau kecolongan seperti saat itu. Jadi, lanjutannya pengorekan harus kita tata dan cepat menutup. Walaupun bukan jalan Pemko, kita harus awasi dengan MoU ada sanksi laksanakan sesuai Perda,”tegasnya.

Diterangkan Eldin kembali, melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang membawahi air limbah akan menyampaikan secara tertulis terhadap pekerjaan proyek air limbah yang dilakukan pemborong yang kurang profesional.(LMC-03)




Tirtanadi Kembali Lanjutkan Optimalisasi Clarifier NO. 6 IPA Sunggal

Medan, 7/11 (LintasMedan) – Dalam rangka mengoptimalkan kinerja sistem pengolahan air, PDAM Tirtanadi akan melakukan pekerjaan lanjutan optimalisasi Clarifier no. 6 di IPA Sunggal.

Pelaksana Kadiv Public Relations PDAM Tirtanadi, Tauhid Ichyar melalui siaran persnya, Minggu mengatakan pekerjaan ini merupakan lanjutan sejak 14 Oktober 2016.

Dia menjelaskan bahwa perbaikan Clarifier no. 6 itu baru menyelesaikan 1 (satu) sekat dan berhasil meningkatkan kapasitas pengolahan dari 250 l/d menjadi 400 l/d. Sedangkan 1 (satu) sekat lagi di Clarifier 6 IPA Sunggal akan dikerjakan secara bertahap untuk menimalkan gangguan pelayanan.

“Tahap 1 optimalisasi lanjutan Clarifier no. 6 IPA Sunggal akan dikerjakan pada hari Selasa (08/11/2016) mulai jam 09.00 – 17.00 WIB selama 8 jam. Selama pelaksanaan pekerjaan kapasitas produksi IPA Sunggal mengalami penurunan sekitar 350 l/d sehingga beberapa wilayah pelayanaan mengalami gangguan air baik dari sisi kuantitas, kualitas maupun kontinutas,” papar Tauhid Ichyar.

Adapun wilayah yang mengalami gangguan pelayanan yaitu :
Cabang Sunggal :
Jl. Bunga Raya, Bunga Asoka, Kompleks Setia Budi I dan II, Jl. Kenanga Raya, Jl. Setia Budi, Pasar I, II dan III Tanjung Sari, Jl. Ringroad, Kompleks TPI, Kompleks Malina, Kompleks Polda, Kompleks Asoka Asri, Jl. Waikiki, Kompleks Taman Anggrek, Kompleks Polri, Kompleks MBC, Kompleks Sakura, Kompleks Alamanda, Asrama Kaveleri.
Cabang Sei Agul :
Jl. Gatot Subroto, Jl. Ayahanda, Jl. Darussalam, Jl. Pasundan, Jl. PWS, Jl. Sei Batanghari, Jl. Iskandar Muda, Jl. S. Parman.
Cabang Padang Bulan :
Kompleks Pemda, Medan Permai, Seroja, Kompleks IKIP, Simpang Melati, Jl. Jamin Ginting, Kompleks Royal Sumatera, Jl. Pintu Air IV, Jl. Luku, Jl. Lizardi Putra, Kompleks Kejaksaan, Jl. Sawit Raya, Jl. Teh, Jl. Nyiur, Jl. Karet 17 – 21.

Kapasitas produksi IPA Sunggal akan normal kembali pada jam 17.00 WIB sore hari Selasa (8/11/2016) namun karena pengisian pipa dan pemerataan tekanan memerlukan waktu lama maka pendistribusian air diwilayah tersebut baru akan normal kembali pada hari Rabu (9/11/2016).

Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan kami, pelanggan kami yang mengalami gangguan air dapat menyampaikannya keluhannya ke cabang terkait atau melalui Halo Tirtanadi ke nomor 1500 922, kata Tauhid Ichyar.(LMC/rel)




Demonstran Desak Tuntaskan Kasus Penistaan Agama

Massa yang tergabung dalam Gerakan Umat Anti Penistaan Agama (GAPAI) Sumatera Utara (Sumut) melakukan aksi damai di depan Mapolda Sumut Jalan Sisingamangaraja Medan, Jumat (4/11). Mereka menuntut penutasan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: LintasMedan/ist)

Massa yang tergabung dalam Gerakan Umat Anti Penistaan Agama (GAPAI) Sumatera Utara (Sumut) melakukan aksi damai di depan Mapolda Sumut Jalan Sisingamangaraja Medan, Jumat (4/11). Mereka menuntut penutasan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 4/11 (LintasMedan) – Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Umat Anti Penistaan Agama (GAPAI) Sumatera Utara (Sumut) melakukan aksi damai longmarch atau jalan bersamaan dari Masjid Agung usai shalat Jumat menuju markas kepolisian daerah (Mapolda) Sumut di Medan, Jumat.

Dalam aksinya massa demonstran mendesak penuntasan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan pantauan, massa yang diperkirakan berjumlah sekitar 6.000 orang tersebut tiba di Mapolda Sumut sekitar pukul 14.30 WIB.

Massa pengunjuk rasa menyatakan mendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama, karena itu mereka menuntut agar Polri memproses laporan penistaan agama.

“Polisi harus segera memproses secara hukum atas ucapan Ahok yang dianggap telah melakukan penistaan agama,” ucap salah seorang aktifis ormas Islam saat menyampaikan orasi.

Setelah beberapa saat sejumlah aktifis ormas Islam menyampaikan aspirasi mereka, sekitar pukul 16:30 WIB Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel menemui kerumunan massa pengunjuk rasa aksi yang berada di Mapolda Sumut.

Selanjutnya, Kapolda naik ke atas sebuan mobil yang dijadian sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi massa. Kemudian orator pun memberikan kesempatan kepada Kapoldasu untuk menyampaikan tanggapannya.

Pada kesempatan itu, Kapolda menyampaikan ucapan terima kasih kepada massa pengunjuk rasa yang telah melaksanakan aksinya dengan tertib,damai dan aman.

“Saya melihat Islam yang indah saat ini. Sebuah pelangi Islam yang indah melihat umat Islam Sumut bersatu yang selama ini mungkin saling berseberangan dan berhadap hadapan,” ucap Rycko yang disambut tepuk tangan oleh massa pengunjuk rasa. (LMC-01)




10 Ribu Umat Budha Gelar Doa Bersama

Perwakilan Ummat Budha saat beraudensi dengan Walikota Medan Dzulmi Eldin, Kamis (3/11).(Foto:lintasMedan/ist)

Medan, 3/11 (LintasMedan) – Diperkirakan sekitar 10 ribu Umat Budha akan menggelar doa bersama di lokasi eks Bandara Polonia Medan, Jumat (19/11).

Selain doa bersama, mereka juga akan melaksanakan donor darah dengan target mengumpulkan 3.000 kantong darah.

Hasil donor darah ini nantinya akan disumbangkan kepada warga yang membutuhkan tanpa membedakan warna kulit, agama, suku maupun etnis. Kegiatan ini diselenggarakan murni sebagai wujud rasa nasionalisme umat Budha yang ada di Kota Medan.

Panitia Doa Bersama Untuk Nusantara, kamis beraudiensi dengan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin di rumah dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan.

Panitia yang beraudiensi masing-msing Dr Sutrisno SH MKn (ketua), Tongaridjo Angkasa (ketua dewan pembina) Tony Tukimin (wakil ketua), Ridwan SE (wakil ketua) dan Alain Surya (coordinator fangsen).

Dijelaskan Sutrisno, audiensi ini dilakukan untuk melaporkan kepada Wali Kota terkait dengan pelaksanaan doa bersama yang akan dilakukan.

“Sebagai warganya, kita minta dukungan penuh Pak Wali agar doa bersama yang kita laksanakan ini berjalan dengan lancar. Doa bersama kita lakukan ini murni untuk negeri,” kata Sutrisno.

Selanjutnya Sutrisno memaparkan, kegiatan ini direncanakan berlangsung selama tiga hari 18-19 Nopember. Pembukaan acara dilakukan , Jumat (18/11), yang kemungkinan akan dihadiri Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin. Acara pembukaan ditandai dengan pelepasan burung.

Sabtu (19/11), dilanjutkan dengan doa bersama 10.000 umat Budha Kota Medan. yang juga diikuti dari luar Kota Medan, seperti Aceh, Jakarta, Surabaya, Semarang, Batam serta Makasar.

Minggu (20/11), acara akan dilanjutkan dengan donor darah bekerjasama dengan palang Merah Indonesia (PMI). Untuk kegiatan ini, Sutrisno berharap tidak hanya umat Budha saja yang mendonorkan darah, tapi juga mengajak umat agama lainnya untuk bersama-sama menyumbangkan darahnya.

“Kita berencana akan mengumpulkan 3.000 kantong darah dari kegiatan donor darah ini. Selanjutnya darah ini akan disumbangkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya tanpa melihat apa etnisnya, warna kulitnya, agamanya maupun sukunya. Yang penting dia merupakan warga negara Indonesia,” paparnya.

Ditambahkan Sutrisno lagi, kegiatan ini merupakan wujud rasa nasionalisme umat Budha yang dimulai dari Kota Medan. Dia yakin melalui kegiatan ini, umat Budha yang tersebar dari Sabang sampai Merauke akan mengikutinya. “Indonesia negara kita. Semua kita lahir dan besar di sini, jadi mari kita berbakti untuk negeri yang kita cintai ini,” katanya.(LMC-02)