Edy Belum Berniat Pidanakan Perusak Pintu Gerbang Kantor Gubernur

Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Medan menggelar unjuk rasa menuntut pencabutan izin perusahaan yang merusak kelestarian lingkungan Danau Toba, di depan pintu utama kantor gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, pada 26 Juli 2019 lalu. (Foto: LintasMedan/dok)

Medan, 5/8 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi menegaskan pihaknya belum berniat mempidanakan oknum mahasiswa yang merusak pintu gerbang kantor gubernur Sumut saat terjadi unjuk rasa pada 26 Juli 2019 lalu.

“Aku belum melaporkan. Nanti tak laporkan benar jadinya ini,” kata Edy Rahmayadi kepada pers di halaman kantor gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Senin, ketika ditanya mengenai tindak lanjut perkara perusakan pintu gerbang kantor gubernur Sumut.

Gubernur juga membantah pihaknya melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah membuat laporan resmi ke kepolisian terkait perusakan pintu gerbang utama kantor gubernur Sumut yang terjadi saat aksi unjuk rasa sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan.

“(mahasiswa) Itu anak-anakku yang perlu digetok kepalanya. Kalau aku laporkan lewat seperti itu, dia dipenjara nanti itu,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengaku kecewa dengan tindakan brutal yang dilakukan sekelompok mahasiswa tersebut saat menggelar aksi unjuk rasa.

Mahasiswa selaku generasi penerus bangsa, lanjut Edy, dalam menyampaikan aspirasi  harus senantiasa mengedepankan etika dan menghindarkan diri dari tindakan anarkis.

Apalagi, menurut Edy, dirinya selama berada di kantor gubernur Sumut tidak pernah menghindar dari elemen masyarakat yang berunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi. (LMC-02)




Eldin Ucapkan Terima Kasih Festival Pesona Lokal Sukses

Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (kanan) didampingi Direktur Utama Adira Finance Hafid Hadeli (kedua kiri) , menyampaikan kata sambutan pada opening Speech Festival Pesona Lokal 2019, di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (3/8). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 3/8 (LintasMedan) – Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Adira Finance dan RCTI karena dinilai sukses menyelenggarakan Karnaval Budaya dan Festival Pesona Lokal 2019 di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (3/8).

“Festival Pesona Lokal yang dilaksanakan oleh Adira Finance dan RCTI bekerja sama dengan Pemko Medan merupakan salah satu event untuk kembali mengangkat budaya lokal,” katanya pada saat menyampaikan opening Speech dalam acara Festival Pesona Lokal.

Menurut Walikota, penyelenggaraan Festival Pesona Lokal Medan patut disyukuri karena Adira Finance dan RCTI telah berinisiatif untuk turut berperan mengangkat budaya dan kearifan lokal.

“Hari ini kita bangkitkan kembali budaya kita untuk mengenang jasa nenek moyang yang telah mewujudkan budaya tersebut, karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Adira dan RCTI yang telah menyelenggarakan festival ini,” katanya.

Selain itu, Eldin juga mengajak masyarakat di ibu kota Provinsi Sumut itu untuk terus mendukung kegiatan yang bertujuan menggali potensi budaya dan kesenian daerah setempat.

“Mari kita dukung dan bangkitkan kembali khasana budaya lokal kita sehingga dapat dibanggakan dan tidak tenggelam dimakan zaman,” tuturnya.

Sementara itu Direktur Utama Adira Finance Hafid Hadeli mengucapkan terima kasih kepada Walikota Medan dan masyarakat setempat yang telah hadir mendukung dan menyaksikan rangkaian acara Festival Pesona Lokal.

Disebutkannya, Festival Pesona Lokal merupakan program CSR yang digagas Adira dengan RCTI beserta Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan pariwisata dan pesona lokal di Indonesia.

“Melalui festival ini Adira ingin mengajak masyarakat untuk mempromosikan pariwisata dan potensi daerah agar mampu menarik minat wisatawan dalam negeri dan mancanegara untuk berkunjung ke Kota Medan,” ucap Hafid.

Festival pesona lokal Medan ini pun semakin malam semakin meriah dengan diumumkannya nama-nama para pemenang lomba dan penampilan artis dari ibu kota.

Turut hadir dalam acara itu, antara lain Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli, para konsulat negara sahabat dan pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan. (LMC-04)




DLH Sumut Diminta Tegas Soal Limbah PT Allegrindo

Zeira Salim Ritonga. (Foto: LintasMedan/dok)

Medan, 5/8 (LintasMedan) – Kalangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumut bersikap tegas mengawasi pengelolaan limbah cair perusahaan peternakan babi milik PT Allegrindo Nusantara di Desa Urung Pane, Kabupaten Simalungun.

“Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut tidak boleh melakukan pembiaran jika PT Allegrindo Nusantara terbukti mencemarkan air Danau Toba,” kata anggota DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga kepada pers di Medan, Minggu.

Menurut dia, sistem dan proses pengelolaan limbah PT Allegrindo Nusantara perlu dikaji secara mendalam serta selanjutnya diawasi secara ketat oleh DLH Sumut, karena tidak tertutup kemungkinan keberadaan peternakan babi milik perusahaan tersebut turut memperparah tingkat pencemaran air Danau Toba.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungapkan pengalamannya ketika bersama sesama rekannya di Komisi D DPRD Sumut meninjau langsung lokasi usaha PT Allegrindo.

Dari hasil peninjauan tersebut, ia meragukan PT Allegrindo Nusantara mengelola limbah cair sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan, kata dia, sejumlah warga sekitar mengeluhkan aroma tidak sedap yang diduga berasal dari lokasi peternakan babi tersebut.

Karena itu, Zeira menegaskan sangat mendukung rencana Pemerintah untuk menutup seluruh “korporasi” atau perusahaan yang terbukti merusak ekosistem dan mencemarkan air Danau Toba.

Menanggapi pernyataan pihak manajemen PT Allegrindo yang bersedia memindahkan lokasi peternakannya dari kawasan Danau Toba asalkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersedia menyediakan lahan baru, Zeira menilai permintaan perusahaan itu sangat tidak relevan.

“Solusi yang disampaikan pihak PT Allegrindo tersebut bukan sebuah “bargaining” yang tepat dan dipastikan tidak akan diakomodir oleh Pemerintah, sebab PT Allegrindo bukan perusahaan milik pemerintah dan juga bukan pemilik Danau Toba,” ujarnya.

Dikatakannya, penanganan masalah pencemaran lingkungan dan relokasi peternakan babi milik PT Allegrindo di sekitar Danau Toba merupakan dua hal yang berbeda.

Seharusnya, kata Zeira, Kepala BLH Sumut Binsar Situmorang mampu memberikan laporan dan masukan secara transparan kepada Gubernur Sumut mengenai kasus pencemaran air Danau Toba, termasuk kasus pelanggaran lingkungan hidup yang diduga melibatkan PT Allegrindo Nusantara.

Sebagaimana diketahui, Danau Toba telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Pemprov Sumut hingga saat ini sedang berjuang agar Danau Toba masuk menjadi UNESCO Global Geopark (UGG).

Beberapa waktu lalu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pernah menyebut bahwa limbah telah membuat air Danau Toba tercemar.

“Lingkungan itu prioritas. Tidak akan orang mau datang kalau tempatnya kotor dan bau, termasuk limbah yang mengganggu Danau Toba,” tuturnya.

Ada beberapa wilayah di Danau Toba yang sudah tercemar, yaitu Ajibata di Kabupaten Toba Samosir, Tigaras dan Haranggaol (Simalungun).

Sejumlah keramba jaring apung yang hingga kini masih banyak tersebar di perairan Danau Toba dilaporkan bukan faktor utama penyebab pencemaran, melainkan masih ada limbah hotel dan ternak babi yang diduga turut menjadi penyebab tercemarnya air di danau vulkanik tersebut. (LMC-02)




Ribuan Warga Antusias Saksikan Karnaval Budaya di Medan

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi (ketiga kiri) didampingi Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (keempat kanan) mengibaskan bendera pada acara pelepasan peserta Karnaval Budaya dan peresmian pembukaan Festival Pesona Lokal 2019, di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (3/8). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 3/8 (LintasMedan) – Ribuan warga, baik tua ataupun muda, tumpah ruah menyaksikan peserta karnaval budaya dan festival pesona lokal yang dilepas oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu (3/8).

Medan dipilih sebagai kota pembuka kegiatan Festival Pesona Lokal karena pada perhelatan tahun 2018n meraih predikat Kota Paling Mempesona.

Antusiasme warga untuk menyaksikan perhelatan budaya yang digelar oleh Adira Finance tersebut sangat luar biasa.

Karnaval budaya ini diikuti lebih dari 48 grup yang menampilkan atraksi budaya khas Sumut mulai dari pakaian adat, musik tradisional hingga pertunjukan kesenian tradisional.

“Mari kita jaga keragaman budaya yang ada di Sumut karena ini merupakan identitas kita,” ujar Edy Rahmayadi pada acara pelepasan karnaval budaya yang juga dihadiri Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution dan Direktur Utama Adira Finance Hafid Hadel.

Sementara, Walikota Medan Dzulmi Eldin menyatakan pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi penyelenggaraan Karnaval Budaya dan Festival Pesona Lokal.

“Festival Pesona Lokal sebagai wadah mempertahankan seni dan budaya yang telah diwariskan leluhur agar tidak tergerus dengan masuknya budaya asing. Budaya asing boleh masuk, tapi kita harus senantiasa menjaga kelestarian seni dan budaya kita,” ujar Eldin.

Usai acara pelepasan peserta karnaval budaya, Walikota Medan Dzulmi Eldin didampingi Wakil Walikota menyaksikan pertunjukan fashion show yang menampilkan busana Batik Medan hasil desain Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kota Medan Hj Rita Maharani.

Sejumlah model pria dan wanita, termasuk anak-anak tampil energik mengenakan busana Batik Medan yang mengusung motif aneka kearifan lokal Kota Medan seperti Becak Medan, Payung Melayu, Istana Maimun, Tembakau dan Tepak Melayu.

Fashion show Batik Medan mendapat aplaus meriah dari para pengunjung dan Wali Kota naik ke panggung untuk menyerahkan buket bunga kepada Rita Maharani sebagai apresiasi atas hasil karyanya mengembangkan Batik khas Medan selama ini.

Batik Medan dilaporkan tidak hanya diminati warga lokal, tetapi pemasarannya sudah meluas ke penjuru nusantara dan sejumlah negara.

Usai acara fashion show, panggung utama Festival Pesona Lokal di Lapangan Merdeka Medan juga dimeriahkan atraksi tari Ahoi yang merupakan tarian Melayu dari Kota Medan.

Sebanyak 429 penari tampil membawakan tarian kebanggan masyarakat Suku Melayu tersebut.

Bahkan, Walikota, Wakil Walikota, Ketua TP PKK dan Dekranasda Kota Medan, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat se-Kota Medan ikut menari bersama para penari lainnya.

Penyelenggaraan Festival Pesona Lokal 2019 yang berlangsung sehari tersebut juga diisi dengan lomba tari lokal kontemporer yang diikuti 12 grup, lomba desain motif khas lokal kontemporer dengan 30 peserta, dan kompetisi ala selebgram lokal yang bisa diikuti oleh seluruh pengunjung.

Festival Pesona Lokal merupakan program CSR Adira Finance kembali bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata (Pesona lndonesia) bertujuan mempromosikan potensi budaya, pariwisata dan kearifan lokal suatu daerah. (LMC-02)




Edy Rahmayadi Sesalkan Perusakan Pintu Gerbang Kantor Gubernur

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi (kedua kanan) didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah (kanan) dan Kepala Satpol PP Sumut Suriadi Bahar (kiri), memberikan penjelasan seputar langkah penanganan kasus dugaan pencemaran Danau Toba kepada rombongan aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumut, di kantor gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Kamis (1/8). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 1/7 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi menyesalkan perusakan pintu gerbang kantor gubernur Sumut di Medan pada Jumat (26/7) ketika aksi unjuk rasa menuntut pemerintah provinsi (Pemprov) setempat agar menutup semua perusahaan yang diduga mencemarkan lingkungan Danau Toba.

“Pintu gerbang (kantor gubernur Sumut) ini merupakan marwah masyarakat Sumut, yang berasal dari berbagai agama dan suku. Mengapa kalian merusak, kalian mahasiswa harusnya lebih tertib dan santun,” kata Edy Rahmayadi, di Medan, Kamis.

Gubernur didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, mengungkapkan hal itu ketika menerima sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumut, terkait unjuk rasa yang digelar aktivis organisasi mahasiswa itu pekan lalu.

Seharusnya, kata dia, mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi secara santun dan tidak perlu melakukan perusakan.

Apalagi, kata Edy Rahmayadi, setiap aksi ada unjuk rasa yang datang selalu dilayani dan ditanggapi.

“Setiap masyarakat datang melakukan demo atau unjuk rasa, kalau ada pasti saya jumpai,” ujarnya.

Menurut Edy, dirinya sedang berada di luar kota ketika sejumlah aktivis GMKI menggelar unjuk rasa mendesak pemerintah agar menutup dan mencabut izin seluruh perusahaan yang terbukti mencemarkan lingkungan Danau Toba.

“Saya memang tidak tahu kalian akan datang. Apa ada surat aksi kalian kepada pihak terkait,” tanya Gubernur.

Ia menegaskan, Pemprov Sumut sangat proaktif meminta kepada Pemerintah pusat agar mengambil tindakan terhadap pencemaran Danau Toba.

Dalam pertemuan dengan Gubernur dan Wagub Sumut, Ketua GMKI Cabang Medan Hendra Manurung mengatakan bahwa kerusakan pintu gerbang kantor gubernur Sumut saat aksi unjuk rasa terjadi diluar kendali mereka.

“(saat itu) Kami sudah lama menunggu dan tidak ada rencana merusak pintu gerbang kantor gubernur. Kami merasa pintu gerbang itu tidak kokoh, bahkan lebih kokoh pagar rumah kami. Ketika pintu gerbang itu digoyang oleh dua orang saja, langsung rusak,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumut, Suriadi Bahar membenarkan bahwa pihaknya bersama kuasa hukum telah membuat laporan kepada Polrestabes Medan, terkait kasus perusakan pintu gerbang kantor gubernur Sumut.

Dalam laporan tersebut, pihak Satpol PP Sumut turut membawa barang bukti berupa beberapa patahan besi pagar, untuk ditunjukan kepada penyidik. (LMC-02)




Satpol PP Medan Bongkar Warung di Depan RS Elisabeth

Petugas Satpol PP merobohkan sejumlah tenda warung kopi di Jalan H Misbah atau persisnya di depan rumah sakit Santa Elisabeth Medan, Kamis (1/8). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 1/7 (LintasMedan) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, Kamis (1/8), menerjunkan sekitar 300 personelnya untuk membongkar paksa sejumlah warung kopi (warkop) yang berjejer di Jalan H Misbah atau persisnya di depan rumah sakit (RS) Santa Elisabeth Medan.

Pada saat dilakukan pembongkaran, sejumlah pemilik warkop mencoba menghadang petugas Satpol PP yang dibantu oleh personel dari Polretabes Medan dan Kodim 0201/BS.

Seluruh personel Satpol PP terus merangsek maju mendekati objek penertiban yang lokasinya juga berdekatan dengan Taman Ahmad Yani.

Para pemilik warkop menyebut penggusuran yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan.

Meski sempat ricuh dan mendapat perlawanan sengit dari para pedagang. namun penertiban tetap berjalan dengan lancar.

Seluruh lapak milik pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan di kawasan tersebut akhirnya berhasil dirubuhkan.

Beberapa saat kemudian, para petugas dengan didukung satu unit alat berat jenis backhoe loader milik Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan membersihkan tenda dan besi dari bahu jalan.

Seluruh permukaan parit yang selama ini ditutup oleh para pedagang dengan menggunakan papan juga dibongkar, termasuk bangunaan meja batu yang digunakan para pedagang tempat memasak dan mencuci gelas dan piring.

Pada saat petugas melakukan pembongkaran, sejumlah pedagang tampak mengamankan sejumlah besi penyangga tenda agar tidak diangkut petugas Satpol PP.

Penertiban yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB. akhirnya rampung sekitar pukul 12.00 WIB.

Kepala Satpol PP Kota Medan, M Sofyan, mengatakan penertiban ini dilakukan karena keberadaan warkop tersebut melanggar Perwal Nomor 9 Tahun 2009.

“Dampak dari aktivitas mereka yang melanggar tadi menyebabkan terganggunya kententeraman masyarakat umum di sekitar sini,” ujar dia.

Pasca penertiban warkop tersebut, pihaknya menyiagakan secara bergantian petugas Satpol PP untuk menjaga kawasan itu guna mencegah pedagang kembali menggelar lapak dan berjualan di kawasan itu.

“Penjagaan kita lakukan bersama dengan jajaran Kecamatan Medan Maimun,” tambahnya.

Selanjutnya, para petugas dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Medan akan melakukan penataan terhadap bekas lokasi warkop yang selama ini beroperasi 24 jam dalam sehari tersebut. (LMC-03)




Walikota Medan Minta Masyarakat Kibarkan Bendera Sebulan Penuh

H.T Dzulmi Eldin. (Foto: LintasMedan/dok)

Medan, 31/7 (LintasMedan) – Walikota Medan meminta masyarakat yang mendiami ibu kota Provinsi Sumut itu untuk mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah, perkantoran, toko, sekolah dan lainnya selama sebulan penuh.

“Saya minta masyarakat Medan untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh, selama satu bulan penuh,” kata Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin di Medan, Rabu (21/7).

Ia mengatakan, pengibaran bendera tersebut untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan merupakan wujud syukur atas bertambahnya usia kemerdekaan.

Pengibaran bendera tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019.

Walikota juga menginstruksikan kepada seluruh camat, lurah dan kepala lingkungan agar menyebarluaskan informasi pengibaran bendera Merah Putih kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Eldin mengharapkan, dalam momentum kemerdekaan itu seluruh masyarakat Kota Medan dapat mengisi HUT Kemerdekaan dengan hal yang positif.

Salah satunya, turut serta dalam pembangunan Kota Medan segala bidang maupun aspek. (LMC-04)




Anggota DPRD Sumut Apresiasi Pembangunan Jalan Layang Medan-Berastagi

Leonard Samosir. (Foto: LintasMedan/dok)

Medan, 31/7 (LintasMedan) – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Utara (Sumut), Leonard Samosir menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah pusat yang akan merealisasikan pembangunan dua titik jalan layang di ruas Medan-Berastagi.

“Kami dari DPRD Sumut memberikan apresiasi kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah berjanji akan merealisasikan pembangunan jalan layang atau fly over di jalur Medan-Berastagi,” katanya kepada pers di Medan, Rabu.

Menurut dia, pembangunan dua titik jalan layang di jalan raya menuju kota wisata Berastagi tersebut efektif mengurangi kemacetan arus lalu lintas dari Kota Medan menuju Berastagi, terutama di masa libur dan akhir pekan.

Pembangunan jalan layang direncanakan berlokasi di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit,  persisnya di sekitar pusat instalasi pengolahan air milik PDAM Tirtanadi dan di kawasan tikungan pabril air mineral Aqua di  Desa Doulu.

Tahun 2020, kata dia, pembangunan fisik jalan layang mulai dikerjakan setelah beberapa bulan sebelumnya dilakukan survei lapangan dan kajian secara teknis.

Usulan mengenai peningkatan infrastruktur di jalan Medan-Berastagi, kata dia, sudah diusulkan oleh sejumlah institusi terkait, antara lain Pemerintah dan DPRD Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi dan anggota DPRD Sumut.

Leonard yang juga berasal dari daerah pimilihan (Dapil) Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, meyakini keberadaan dua ruas jalan layang tersebut dapat mempersingkat waktu tempuh kendaraan bermotor dari Medan menuju Kabupaten Karo dan Dairi.

“Kemacetan lalu lintas Medan-Berastagi selama ini kerap dikeluhkan oleh masyarakat, termasuk petani di Kabupaten Karo dan Dairi,” tambahnya.

Dalam rangka memantapkan rencana pembangunan jalan layang Medan-Berastagi, Leonard yang juga anggota Komisi D DPRD Sumut bersama beberapa pejabat instansi terkait dari Pemkab Karo dan Dairi akan melakukan pertemuan dengan pejabat Kementerian PUPR di Jakarta pada 7 Agustus 2019.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Pemerintah melalui Kementerian PUPR batal merealisasikan pembangunan jalan tol Medan-Berastagi yang diusulkan Pemkab Karo.

Sebagai gantinya, Kementerian PUPR akan membangun jalan layang di dua lokasi.

Rencananya, pembangunan Jalan Layang dilakukan di Desa Bandar Baru dan di depan PDAM kawasan Sibolagit, Kabupaten Deli Serdang. Pemkab Karo, kata Nasib, mengusulkan agar Pemerintah Pusat juga membangun Jalan Layang di kawasan tikungan Aqua, Desa Doulu.

Pembangunan jalan layang sepenuhnya kewenangan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Medan. (LMC-02)




Pemko Medan-Kodim 0201/BS Gelar KB-Kesehatan

Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution menyampaikan kata sambutan pada acara pembukaan Bakti Sosial TNI Manunggal KB dan Kesehatan, di Lapangan Benteng Medan, Rabu (31/7). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 31/7 (LintasMedan) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama Kodim 0201/BS mencanangkan program TNI Manunggal Keluarga Berencana dan Kesehatan (KB-Kes) tingkat Kota Medan tahun 2019 sebagai implementasi dari kerja sama kedua instansi tersebut dalam penguatan kependudukan.

Bakti Sosial TNI bidang kesehatan dalam program Manunggal KB dan Kesehatan yang diselenggarakan bersama Pemko Medan tersebut dicanangkan oleh Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution mewakili Walikota Medan, di Lapangan Benteng Medan, Rabu (31/7).

Bakti sosial telah berlangsung di 21 kecamatan sejak Mei 2019 da dijadwalkan berakhir Oktober 2019.

Wakil Walikota Medan mengatakan program KB sangat baik untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, sebab apabila tidak dikendalikan berpotensi menjadi bencana kependudukan.

“Saat ini penduduk dunia sudah lebih dari tujuh miliar. Sementara sumber daya terbatas, karena itu program KB ini sangat baik untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk,” paparnya.

Ia mengakui, salah satu kendala dalam pelaksanaan program KB di tanah air adalah mengenai minimnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pelaksanaan KB yang baik dan benar.

Kendala lainya adalah masih berlaku dan dipercayainya berbagai pantangan terkait tradisi budaya maupun ajaran agama yang seolah-olah kurang mendukung program KB.

Untuk itu, lanjut dia, Pemerintah sejak lama telah berusaha merangkul berbagai pihak untuk turut dalam upaya menyukseskan program KB.

Salah satu institusi yang selama ini gencar merespon upaya program KB kesehatan adalah TNI.

“Dengan jumlah personelnya yang cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah di tanah air, dukungan dari TNI ini Insya Allah akan mampu membantu menyukseskan program KB dan membuat TNI semakin dicintai oleh rakyat,” ujar Akhyar.

Kegiatan bakti sosial TNI KB Kesehatan tingkat Kota Medan merupakan komitmen bersama antara TNI dan BKKBN yang diawali dengan penandatanganan MoU antara Panglima TNI dan Kepala BKKBN Pusat,  kemudian dilanjutkan ke tingkat Kodam sampai ke jajaran.

Seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan bakti sosial tersebut turut memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memahami pentingnya program KB.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan, Usma Polita Nasution, menjelaskan, rencana operasional dan kegiatan yang dilaksanakan dalam bakti sosial TNI KB kesehatan meliputi pelayanan KB gratis, peningkatan penyuluhan KB.

Kegiatan lainnya, yaitu mendorong peran serta pria menjadi akseptor KB Vasektomi dan kondom, serta melakukan pembinaan ketahanan keluarga melalui peningkatan kualitas bina keluarga balita (BKB), para remaja, lanjut usia, dan orang tua.

“Sedangkan pelayanan yang dilakukan pada saat pencanangan ini yaitu pelayanan KB gratis sebanyak 1.404 akseptor, donor darah, dan pemeriksan kesehatan gratis seperti pemeriksaan mata, kadar gula darah, kolestrol dan asam urat serta papsemeer,” kata Usma Polita. (LMC-03)




Ketua DPRD Medan: Keluhan Manajemen RS Elisabeth Wajar

Medan, 31/7 (LintasMedan) – Ketua DPRD Henry Jhon Hutagalung mendorong Pemko Medan melalui Sat Pol PP segera melakukan penertiban parkir dan pedagang kaki lima (PKL) di depan Rumah Sakit (RS) Elisabeth di Jl Ahmad Rivai Medan.

Keberadaan warung kopi dan parkir yang semrawut kerap mengganggu akses mobil ambulance saat membawa pasien keluar masuk rumah sakit.

“Kita berharap Pemko Medan segera melakukan penertiban. Keluhan pihak rumah sakit Elisabeth sangat wajar karena kesemrawutan pedagang dan parkir. Tentu menyangkut nyawa manusia bahkan ketertiban umum,” kata Henry Jhon Hutagalung kepada wartawan, Kamis (31/7).

Disampaikan Henry Jhon, keberadaan pedagang sudah jelas mengganggu karena berada di badan jalan. Begitu juga parkir mobil dan sepeda motor yang menggunakan badan jalan sangat menggaggu.

“Disatu sisi, kita juga harus mempehatikan nasib pedagang jika harus digusur. Untuk itu kita minta Pemko memberikan solusi. Pihak Rumah Sakit tidak terganggu, begitu juga pedagang harus ditata dan jangan sampai menghilangkan mata pencarian,” terang Henry Jhon.

Seperti diketahui, pihak RS Elisabeth sudah sering mengeluhkan keberadaan parkir dan pedagang di depan rumah sakit. Keluarga pasien selalu mengeluh saat membawa orang sakit masuk rumah sakit.

Bahkan, pihak RS sudah pernah berdelegasi ke DPRD Medan tahun lalu dan berharap penataan parkir dan pedagang dilakukan. Pada saat itu pihak RS dan DPRD Medan disepakati dilakukan penataan.(LMC-02)