Helikopter Hilang Kontak di Sumut

Ilustrasi

Medan, 11/10 (LintasMedan) – Satu unit helikopter carteran berpenumpang lima orang hilang kontak di Sumatera Utara.

Informasi yang diperoleh helikopter tersebut milik PT Penerbangan Angkasa Semesta.

Helikopter yang hilang itu yakni helikopter EC 130 dengan registrasi PK BKA dengan rute Samosir menuju Bandara Kualanamu, Deliserdang (Sumut).

“Belum ada kontak di Bandara Kualanamu, oleh Airnav telah melakukan tindakan incerfa,” kata Pelaksana Tugas Manager Humas dan Protokoler Bandara Kualanamu, Wisnu Budi Setianto, Minggu.

Dia menjelaskan, pihaknya belum mengetahui helikopter tersebut apakah jatuh ataupun mendarat di tempat lain. “Belum tahu keberadaanya,” imbuh Wisnu.

Menurut Wisnu, helikopter tersebut dijadwalkan tiba pukul 11.30 WIB tadi. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan tim SAR Medan.

Helikopter tersebut membawa satu orang pilot, satu orang teknisi, dan tiga orang penumpang.
Belum ada keterangan lebih lanjut terkait penyebab hilang kontak dan juga lokasi terakhir helikopter tersebut.(LMC/DTC)




KRA Prihatin Perampasan Tanah Rakyat Terus Terjadi

Demonstran dari Komite Revolusi Agrasia (KRA) saat berorasi di depan gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (28/9).(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 28/9 – (LintasMedan)- Komite Revolusi Agraria (KRA) mengaku prihatin terjadinya perampasan tanah rakyat hampir di seluruh wilayah di Indonesia.

“Begitu banyak konflik agraria dari hulu sampai hilir namun pemerintah terkesan membiarkan dan tutup mata,” teriak massa KRA saat berorasi di depan gedung DPRD Sumut, dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, Senin siang.

Menurut massa di bawah kordiantor aksi Irsan Tampubolon, meski Indonesia merupakan negeri yang kaya raya , subur dan makmur atas seluruh sumber daya alam yang ada, namun kekayaan itu tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. Terutama kaum tani tetap miskin dan tertindas.

Tanah dan kekayaan alam yang ada di negeri ini, hampir mayoritas dimiliki dan dikuasai oleh penguasa dan pemilik modal. “Rakyatnya miskin dan sengsara di negeri sendiri,” teriak massa.

Demonstran membeberkan bahwa data yang dihimpun oleh Tim B plus tahun 2002 ada sekitar 700 lebih konflik tanah dan tahun 2012meningkat menjadi 2800 kasus tanah berdasarkan data Polda Sumut.

Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab dalam menetapkan hak atas tanah (Objek Ladreform, HGU, HGB, SHM dan sebagainya), menurut mereka tidak mampu melaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 secara murni dan konsekwen.

Padahal rakyat punya hak atas tanah negara untuk dikelola dan dijadikan lahan-lahan pertanian pangan seperti, beras, jagung, ubi dan sebagainya, sehingga pemerintah tidak perlu lagi menjalankan kebijakan impor bahan pokok tersebut yang akhirnya sangat merugikan kaum tani.

KRA dalam orasinya juga menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah, di antaranya mendesak kebijakan impor beras , impor sapi dan seluruh kebijakan impor.

“Kami juga minta untuk dihentikan kriminalisasi, penangkapan dan penahanan terhadap rakyat petani maupun aktifis yang memperjuangkan hak atas tanah,” kata Irsan.

Setelah diterima oleh perwakilan DPRD Sumatera Utara, akhirnya pengunjukrasa yang membawa spanduk dan poster itu membubarkan diri dan melanjutkan aksi yang sama di Kantor Gubernur Sumut.(LMC-02)




Korban Tewas Kapal Karam Capai 63 Orang

Sejumlah petugas dari Badan Maritim Malaysia mengevakuasi jenazah penumpang kapal tongkang,  di wilayah perairan Sabak Bernam, Malaysia, Senin (7/9). (Foto: LintasMedan/BBC)

Sejumlah petugas dari Badan Maritim Malaysia mengevakuasi jenazah penumpang kapal tongkang, di wilayah perairan Sabak Bernam, Malaysia, Senin (7/9). (Foto: LintasMedan/BBC)

Kuala Lumpur, 8/9 (LintasMedan) – Jumlah korban kapal kayu yang tenggelam di perairan Malaysia, 3 September lalu, telah mencapai 83 orang.

Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, di Kuala Lumpur, Senin, mengatakan, dari jumlah itu, sebanyak 63 di antara mereka meninggal dunia.

Kepastian itu disampaikan Hermono, setelah Badan Maritim Malaysia menemukan dua jenazah, pada Senin (7/9).

“Kedua jenazah itu akan dibawa pihak berwenang Malaysia ke rumah sakit untuk diidentifikasi bersama puluhan jasad lainnya,” kata Hermono.

Pihak Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, menurut dia, kini tengah menunggu hasil proses identifikasi.
Sejauh ini, baru terdapat 17 jasad yang bisa dikenali keluarga masing-masing.

Sedangkan, lima jasad lainnya dikenali berkat kartu identitas dan paspor yang melekat pada pakaian mereka.
diidentifikasi.

Hermono mengatakan, mereka merupakan penumpang kapal yang beroperasi secara ilegal. Mereka menumpang kapal tersebut guna menghindari aparat karena mereka tidak memiliki dokumen perjalanan yang lengkap.

“Para pemilik kapal dan para calon penumpang kumpul di suatu tempat lalu berangkat, biasanya tengah malam demi menghindari deteksi aparat,” katanya.

Otoritas Malaysia sebelumnya mengatakan kapal kayu itu terbalik sebelum tenggelam dekat Kota Sabak Bernam di Negara Bagian Selangor, pada Kamis (3/9).

Menurut Badan Maritim Malaysia, kapal berukuran sekitar panjang 15 meter dan lebar 3 meter itu memuat 70 hingga 100 orang.

Untuk mencari korban, tim SAR Malaysia mengerahkan tujuh kapal dinas penjaga pantai, tiga kapal Angkatan Laut Malaysia, satu kapal Polisi Malaysia dan tiga pesawat terbang.

Insiden kapal di Malaysia yang melibatkan korban WNI bukan kali ini terjadi.

Pada Juni lalu, sebuah kapal yang mengangkut 97 migran asal Indonesia karam di perairan bagian barat Malaysia.
Insiden itu mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia. (LMC-01/BBC)




Koalisi LSM Kecam Praktik Korupsi di Sumut dan Medan

Massa dari koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) saat berunjukrasa di Gedung DPRD Sumut mendesak lembaga hukum serius dalam mengungkap dan mengusut sejumlah dugaan korupsi yang melibatkan petinggi Sumut.(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 1/9 (LintasMedan) : Massa dari koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengecam keras sejumlah dugaan praktik korupsi yang semakin marak di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan.

Massa mengatasnamakan Forum Rakyat Sumatera Utara (Forsu), Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (Lempar) dan Gerakan Rakyat Daerah (Garda) Sumut, menggelar aksi di Gedung DPRD Sumut dan Pemko Medan, Selasa.

Di gedung DPRD Sumut, demonstran di bawah kordinator aksi Y Husein, M Fajar Daulay dan M Affandi Ginting membeberkan sejumlah dugaan korupsi di lingkungan Pemprov Sumut dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Massa juga mengungkap dugaan korupsi tersebut turut melibatkan Gubernur maupun Wakil gubernur Sumut.

Selain dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp1.4 Miliar, Bantuan Daerah Bawahan (BDB) senilai Rp1.8 Triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp1.9 Triliun serta dana Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2013 senilai Rp100 M yang kini dalam penanganan lembaga hukum yakni Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), demonstran juga membeberkan sejumlah dugaan korupsi yang melibatkan Wakil Gubernur Sumut.

Dugaan keterlibatan Wakil Gubernur Sumut T Erry Nuradi, menurut pengunjukrasa pada saat masih menjabat sebagai Bupati Serdang Bedagai , yakni pada dana reboisasi yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp8 Miliar dan pernah diperiksa KPK pada tahun 2010.

Dugaan korupsi rehabilitasi dan pengadaan mobileur 92 sekolah dengan kerugian negara mencapai RP2.7 Miliar, pengadaan alat peraga pendidikan SMP dan SMA tahun 2005 yang dilakukan tanpa tender senilai Rp1.1 M.

Audit BPK tentang penerbitan SPMU TA 2004 sebesar Rp.3.978.393.886 yang dibayar pada tahun 2005 tanpa dianggarkan di APBD.

Selanjutnya pengeluaran biaya iklan ucapan selamat dan peringatan hari besar pada unit kerja sekretaris daerah sebesar Rp444. 801.000, dana sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp2.080.095.657 yang menyalahi surat KEpmendagri no 29 tahun 2002 dan Kepmendagri no32 tahun 1999.

Kekosongan kas daerah Kabupaten Sergai tahun anggaran 2009-2010 sebesar Rp113 yang diduga digunakan untuk biaya pemenangan dalam Pemilukada Sergai 2010 serta dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) di Disdik bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010 senilai Rp5 M.

“Kami mendesak KPK segera melakukan pengusutan dan penahanan terhadap otak pelaku dugaan korupsi itu,” ujar Y Husein kordinator aksi.

Massa juga membeberkan dugaan korupsi lainnya di sejumlah instansi pemerintah di Sumut di antaranya, PT Perkebunan Sumut pada Kebun Sei Kari dimana penjualan karet Lumps tahun 2009 hingga 2014 dengan penghitungan kerugian perusahaan mencapai Rp2 Miliar lebih.

Kebun Tanjung Kasau dengan luas 3.250 Ha pada tahun 2980 dan pada pengukuran ulang tahun 1992 areal kebun berkurang menjadi 2.900 Ha, serta kembali diukur ulang pada 2002 kembali berkurang menjadi 2.589 Ha.

Selanjutnya sejumlah dugan korupsi dan markup di Dinas Pendidikan Sumut, serta kuat dugaan pada kegiatan pengadaan alat peraga alat bantu dan meubileur menggunakan barang rekondisi (bekas).

Kemudian dugaan korupsi Dinas Pariwisata Sumut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan Sumut.

Usai melakukan aksi di gedung DPRD Sumut, demonstran juga berunjukrasa ke Kantor Walikota Medan dan membeberkan sejumlah dugaan korupsi di institusi Pemko Medan.

Dugaan korupsi di antaranya pada Dinas Pertamanan Medan berupa anggaran perawatan lampu Stadion Teladan pada APBD 2014 senilai Rp1.5 M , renovasi kolam air mancur Adipura, APBD 2014 senilai Rp499.800.000 dll.

Dinas Pendidikan Medan, berupa dugaan korupsi rehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014 untuk 73 sekolah senilai Rp73 M.

Pengolahan Pajak

Kemudian Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Medan, terkait pengolahan pajak perhotelan TA 2013 dan smester I tahun 2014 belum maksimall dan terdapat kekurangan penetapan pajak sebesar Rp1.277.581.638.05.

Pengolahan pajak restoran TA 3013 dan smester I TA 2014 belum maksimal dan terdapat kurang penetapan pajak restoran sebesar Rp 186.379.283.70.

Indikasi korupsi penerimaan pajak parkir atas pengelola sebesar Rp190.539.800 dan kekurangan penetapan pajak parkir sebesar Rp8.412.404,74, serta kekurangan pajak air tanah pada penerimaan pajak sebesar Rp693.832.820,51 sehingga terjadi kebocoran uang pendapatan daerah kota Medan mencapai miliaran rupiah.(lMC-02)




Jangan Sampai 3 Kali Gubernur Sumut Terjerat Korupsi

Massa dari Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara (Alam Aksi Sumut) saat berdialog dengan anggota DPRD Sumut Ramses Simbolon yang menerima aspirasi mahasiswa terkait dugaan korupsi Plt Gubernur Sumut,Tengku Erry Nuradi, Rabu (19/8).(Foto:LintasMedan/irma)

Massa dari Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara (Alam Aksi Sumut) saat berdialog dengan anggota DPRD Sumut Ramses Simbolon yang menerima aspirasi mahasiswa terkait dugaan korupsi Plt Gubernur Sumut,Tengku Erry Nuradi, Rabu (19/8).(Foto:LintasMedan/irma)

Medan, 19/8 (LintasMedan) – Massa dari Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara (Alam Aksi Sumut) menilai H Tengku Erry Nuradi yang saat ini menjabat sebagai Plt Gubernur Sumut menggantiikan posisi Gubernur Gatot Pujo Nugroho bukan sosok yang bersih dari tindakan korupsi.

Untuk itu mahasiswa meminta Menteri Dalam Negeri meninjau kembali Surat Menteri Dalam Negeri No 122.12/4357/SC tertanggal 10 Agustus 2015 tentang Pelaksanaan Tugas Gubernur Sumut kepada wakilnya Tengku Erry Nuradi.

“Tengku Erry juga tidak bersih. Jangan sampai tiga kali Gubernur Sumut terjerat kasus korupsi, karena ini akan menjadi beban dan mempermalukan masyarakat Sumut,” kata koordiator aksi, Jalaluddin Marpaung saat puluhan massa mahasiswa itu berdelegasi ke kantor DPRD Sumut, Rabu.

Massa juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk tidak melantik Tengku Erry Nuradi sebagai Gubernur Sumut defenitif karena terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Massa juga membeberkan sejumlah indikasi korupsi diduga dilakukan Plt Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi pada saat menjabat Bupati dua periode di Kabupaten Serdang Bedagai.

“Kami minta DPRD Sumatera Utara mengawal kasus ini serta mensuport Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk memeriksa kembali laporan keuangan Pemkab Serdang Bedagai. Kami hanya percaya KPK,” teriak massa saat berdialog dengan anggota DPRD Sumut Ramses Simbolon yang menerima aksi itu.

Ramses yang juga Politisi dari Fraksi Partai Gerindra berjanji akan membawa aspirasi massa ke Komisi A DPRD Sumut. “Anggota Komisi A saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Nias,” kata Ramses.

Anggota Komisi B ini berharap massa terus mengawal kasus tersebut serta meminta data awal dari mahasiswa, agar DPRD Sumut bisa mengirimnya ke lembaga penegak hukum.(LMC-02)




Rumah Kadis Pengairan Aceh Dilempar Granat

Ilustrasi - (Foto: LintasMedan/ist)

Ilustrasi – (Foto: LintasMedan/ist)

Banda Aceh, 19/6 (LintasMedan) – Rumah Kepala Dinas (Kadis) Pengairan Aceh Syamsul Rizal di Kompleks Pertanian, Dusun Tengku Tanoh Abe, Gampong Kuta Baro, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, dilempar granat oleh orang tidak dikenal pada Jumat.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 19.00 WIB itu tidak menyebabkan korban jiwa, tetapi kaca belakang dua mobil korban pecah akibat serpihan granat tersebut.

Syamsul yang ditemui di lokasi kejadian mengatakan, peristiwa itu terjadi ketika ia dan anggota keluarganya hendak melaksanakan buka puasa Ramadhan.

Secara tiba-tiba, lanjut dia, terdengar suara letusan yang cukup keras.

“Lalu, kami keluar rumah dan melihat kaca belakang dua mobil saya pecah-pecah,” ujarnya.

Syamsul menjelaskan tidak tahu motif peristiwa tersebut.

Selama ini, dirinya merasa tidak pernah bermasalah dengan seseorang ataupun kelompok tertentu.

Sebelumnya pun, Syamsul tidak pernah mendapatkan ancaman apa pun.

“Peristiwa ini telah meresahkan saya dan keluarga saya. Saya harap polisi segera mengungkap peristiwa ini,” ujarnya.

Kepala Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Kombes Zulkifli mengatakan, pihaknya telah menurunkan Tim Jibom Gegana dari Satuan Brimob Kepolisian Daerah Aceh untuk melakukan sterilisasi dan mencari barang bukti.

Sejauh ini, pihaknya baru menemukan satu pen yang diduga serpihan granat.

Namun, pihaknya harus meneliti lebih lanjut guna memastikan jenis peledak yang digunakan pelaku.

“Kami belum mengetahui identitas pelaku, motif, dan jenis alat peledak yang digunakan. Kami masih melakukan pendalaman, berupa mencari barang bukti terkait peristiwa ini,” katanya. (LMC-01/KC)




Warga Dihimbau Hindari Zona Bahaya Gunung Sinabung

Gunung Sinabung menyemburkan material vulkanis disertai awan panas, di Desa Namanteran, Karo, Sumatera Utara, Selasa (16/6). (Foto: LintasMedan/ist)

Gunung Sinabung menyemburkan material vulkanis disertai awan panas, di Desa Namanteran, Karo, Sumatera Utara, Selasa (16/6). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 17/6 (LintasMedan) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali mengimbau warga agar menghindari zona berbahaya Gunung Sinabung, terutama dalam radius tujuh kilometer dari puncak gunung api di Kabupaten Karo tersebut.

“Selama beberapa hari terakhir terjadi peningkatan volume kubah lava Gunung Sinabung lebih dari tiga juta meter kubik,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, dalam siaran pers yang diterima LintasMedan, Rabu.

Ia menjelaskan, situasi tersebut berpotensi menimbulkan guguran kubah yang diikuti awan panas ke sisi selatan dan tenggara sejauh tujuh kilometer dari puncak kawah Gunung Api Sinabung.

Hingga Selasa (16/6), Sinabung masih menyemburkan material vulkanis serta awan panas.

Zona bahaya itu meliputi, antara lain Desa Sukameriah, Desa Berkerah, Desa Simacem, Desa Gurukinayan, Desa Kotatonggsa, Desa Berastepu, Desa Sukanalu, Desa Gamber, dan Dusun Sibintun.

BNPB mencatat peningkatan aktivitas Gunung Sinabung membuat jumlah pengungsi bertambah menjadi hingga 10.714 jiwa.

“Aktivitas Gunung Sinabung masih berlangsung. Tidak ada yang tahu sampai kapan erupsi Gunung Sinabung berakhir,” ujarnya. (LMC-01)




Mahasiswa Desak Pelindo Pertahankan Asset Negara

Salah satu spanduk yang dipampangkan massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Asset Negara (AMPUN) saat berunjukrasa ke DPRD Sumatera Utara mendesak PT Pelindo I untuk mempertahankan asset negara dari serobotan pihak tertentu.(Foto:LIntasMedan/ist)

Medan, 4/6 (LintasMedan) – Puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Asset Negara (AMPUN) berunjukrasa ke DPRD Sumatera Utara mendesak PT Pelindo I untuk mempertahankan asset negara dari serobotan pihak tertentu.

Mahasiswa menyesalkan putusan PN Medan dan Kasasi Mahkamah Agung yang mengalahkan Pelindo I sebagai pemilik sah lahan 10 hektar di Pelabuhan Belawan dikenal dengan nama kawasan Pantai Anjing.

Koordinator Aksi AMPUN, Fadli Hamsi menilai, putusan PN Medan yang memenangkan oknum yang diduga memanipulasi data dan cacat dokumen kepemilikan tanah, sangat memilukan bagi tegaknya keadilan.

Apalagi pihak PN Medan terkesan menutup mata atas semua bukti/dokumen sah yang ditampilkan PT Pelindo I. Serta PN Medan terkesan punya “kepentingan” karena tidak berimbang meletakkan sita jaminan atas tanah 10 Ha tersebut tanpa memberitahukan ke PT Pelindo I.

“Asset yang dimiliki PT Pelindo sebagaimana dalam UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah aset negara. Juga UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana pada pasal 50 disebutkan bahwa aset negara tidak dapat disita atau dieksekusi walaupun sudah bersifat inkracht,” kata Fadli Hamsi dalam orasinya.

Tidak hanya itu, massa juga menilai ada kecurangan di pihak penggugat yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang otentik dan sah. Penggugat hanya mampu menghadirkan fotokopi surat keterangan hilang Grand Sultan No 1709 Tahun 1917 a.n Tengku Harun Al Rasyid yang dikeluarkan oleh Wakapolsek Medan Baru No Pol: SK/08/11/1990 tanggal 12 Februari 1990.

Dengan putusan PN Medan yang membatalkan HPL Pelabuhan Belawan, maka diperkirakan banyak kerugian yang dialami masyarakat Sumateta Utara.

Aksi mahasiswa ini diterima anggota Komisi B DPRD Sumut Guntur Manurung dan Novita Sari. Guntur menegaskan bahwa aset milil negara memang harus dipertahankan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pihaknya akan menyampaikan kepada pimpinan dewan untuk mengundang Pelindo I dan meminta keterangan terkait aset lahan seluas 10 hektare yang akan dieksekusi. (LMC-02)




Empat Penumpang Minibus Tewas Tabrakan di Berastagi

Ilustrasi - (Foto: LintasMedan/ist)

Ilustrasi – (Foto: LintasMedan/ist)

Berastagi, 3/6 (LintasMedan) – Empat orang penumpang minibus Espass tewas terpanggang setelah mengalami tabrakan dengan mobil boks di Jalan Medan-Kabanjahe, Rabu siang.

Informasi yang dihimpun, menyebutkan bahwa saat kejadian itu, mobil boks dengan nomor polisi BK 8891 CG melaju dari arah Medan menuju Berastagi menabrak minibus Zebra Espass BK 1826 AM yang datang dari arah yang berlawanan.

Kedua mobil hangus terbakar sehingga menewaskan empat orang di dalamnya.

Pasca kejadian itu, sopir mobil boks melarikan diri, sedangkan para korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat.

Kapolres Tanah Karo AKBP Viktor Tambunan kepada pers, mengatakan diduga sopir mobil boks hilang kendali dan saat bertabrakan.

Mobil boks terbalik dan bersentuhan dengan minibus, sehingga menimbulkan percikan api lalu terbakar.

“Sementara ini, saksi belum ada ditemukan,” tambahnya.

Kedua mobil hangus terbakar sehingga menewaskan empat orang di dalamnya.

Empat penumpang minibus yang tewas, masing-masing Rudi, Kamaria br Ginting, Masal Adema Bukit (5) dan Arika br Bukit (1).

Satu keluarga ini berasal dari Permandian, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang.

Sementara seorang penumpang minibus lainnya dilaporkan selamat dan hingga kini korban masih dirawat di klinik.

Pihak kepolisian masih menyelidiki kecelakaan nahas ini. (LMC-03)




Aparat Ingatkan Mahasiswa Tidak Anarkis

Anggota DPRD Sumut Ikrimah Hamidi (Fraksi PKS) dan beberapa wakil rakyat Sumut lainnya menandatangani pernyataan yang menjadi tuntutan massa mahasiswa dalam unjukrasa mengkritisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi-JK di Halaman Gedung DPRD Sumut, Kamis (21/5) (Foto:LintasMedan/ist)i

Medan, 21/ 5 (LintasMedan) – Aparat kepolisian memberi peringatan kepada mahasiswa yang melakukan unjukrasa mengkritisi Perintahan di bawah kepemimpinan Jokowi – Jusuf Kala untuk tidak anarkis.

Peringatan itu dilakukan melalui pengeras suara dari mobil aparat yang melakukan pengawalan saat demo yang digelar di Gedung DPRD Sumut, Kamis.

Aksi yang dilakukan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumut untuk menyampaikan rasa kecewa terhadap kepemimpinan Jokowi-JK.

Menurut massa bangsa Indonesia saat ini banyak masalah. Dalam aksi itu mahasiswa juga melakukan teatrikal dan berorasi dil uar pagar gedung dewan.

“Selama delapan bulan ini, pemerintah Jokowi-JK telah gagal membangun pondasi yang kokoh bagi keberlanjutan pembangunan yang pro kepentingan rakyat,” teriak pengunjukrasa yang dikoordinir Riki Panyalai.

Menurut pengunjukrasa, beban masyarakat kini semakin berat, dengan kenaikan harga BBM, gas dan tarif dasar listrik, bahan pokok sampai kenaikan ongkos transportasi umum. Mereka menilai rezim pemerintahan saat ini, lebih menguntungkan para pemodal asing.

Pada saat yang bersamaan tim negosiator dari Satbinmas Polresta Medan, Armansyah melalui pengeras suara meminta aksi dilakukan dengan tertib dan tidak anarkis.

“Terimakasih kepada para mahasiswa yang hadir. Silahkan sampaikan aspirasinya, kita akan bicarakan dengan anggota dewan supaya diterima,” ujar Armansyah.

Aksi itu diterima anggota DPRD Sumut Ikrimah Hamidy, Patar Sitompul dan Delmeria Sikumbang.

Aksi  berlangsung tertib dan usai diterima wakil rakyat massa langsung membubarkan diri.

Menurut Armansyah dengan membangun komunikasi melalui pengeras suara, dianggap lebih efektif daripada melakukan negosiasi hanya dengan berbicara kepada para pimpinan aksi.
“Kita lihat selama ini, kalau bicara langsung dengan pimpinan aksi justru sering menimbulkan curiga. Jadi sepertinya lebih efektif pakai ini, tidak ada yang curiga dengan imbauan kita,” katanya.(LMC-02)