Hilirisasi Produk di Sumut Terus Berkembang

Sekdaprov Sumut saat menjadi narasumber pada acara diskusi media Hilirisasi Produk Daerah dan Perdagangan Antar Daerah di Sumatera Utara yang digelar oleh Forum Merdeka Barat 9, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu Lt 2, Medan, Rabu (20/3).(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 20/3 (LintasMedan) – Hilirisasi produk daerah di Sumatera Utara telah berkembang, bahkan provinsi ini masih berpeluang untuk terus meningkatkannya.

Sumut juga memiliki ketersediaan bahan baku untuk dilakukan penghiliran atau diproses menjadi bahan jadi.

“Sumut memiliki bahan atau sumber daya yang cukup besar potensinya, misalnya saja CPO Sumatera Utara yang memiliki banyak turunan produknya hingga 80 jenis tapi belum dikembangkan di sini,” kata Sekdaprov Sumut saat menjadi narasumber pada acara diskusi media Hilirisasi Produk Daerah dan Perdagangan Antar Daerah di Sumatera Utara yang digelar oleh Forum Merdeka Barat 9, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu Lt 2, Medan, Rabu (20/3).

Menurut Sekdaprov Sumut, hilirisasi membuat pergerakan ekonomi Sumut cukup baik. Produk hilir mendatangkan nilai tambah bagi perekonomian Sumut. Saat ini, sektor terbesar penggerak perekonomian di Sumut yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan. “Pertumbuhan ekonomi Sumut selalu di atas rata-rata nasional, dampak daripada bergeraknya industri pengolahan yang ada di Sumatera Utara,” ujarnya.

Selain itu Sekdaprov Sumut juga menyebut neraca perdagangan Sumatera Utara saat ini juga surplus. “Kita masih lebih banyak ekspor ketimbang impor,” katanya.

Saat ini Sumatera Utara telah melakukan perdagangan antar daerah dengan mekanisme pasar yang berlaku. Sekdaprov Sumut mengatakan Sumatera Utara telah mengadakan perdagangan dengan Aceh, Sumatera Barat, dan Riau. Sementara untuk perdagangan antar daerah yang dilakukan dengan kerjasama, saat ini Pemprov Sumut sedang menyusun MoU mengenai kerjasama perdagangan dengan Kepulauan Riau. Komoditas yang disasar berupa bahan pangan seperti sayuran dan lainnya.

Meski begitu, perlu dukungan faktor lain seperti infrastruktur untuk menunjang hilirisasi dan perdagangan antar daerah. Sekdaprov Sumut memaparkan beberapa proyek infrastruktur yang sedang dalam proses pengerjaan atau rencana di Sumut. Di antaranya bendungan Lau Simeme, proyek Lake Toba mice and tourism, pelabuhan dan kawasan industri Kuala Tanjung, KEK Sei Mangkei, KIM Medan, LRT, jalan tol, pembangunan Kualanamu Aeroropolis, rel kereta api Rantau Parapat-Dumai.

Selain itu Pemerintah Sumatera Utara juga telah meminta kabupaten/kota agar membuat produk unggulannya masing-masing. Dari 34 kabupaten/kota, saat ini sudah ada 17 kabupaten/kota yang telah menetapkan keputusan Bupati/Walikota tentang produk unggulan daerah.

Senada dengan Sekdaprov Sumut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan infrastruktur menjadi faktor terpenting agar hilirisasi dan perdagangan antar daerah berjalan dengan maksimal. “Konektivitas bisa mendorong hilirisasi produk dan perdagangan antar daerah. Untuk itu, perlu dibangun konektivitas darat, pelabuhan dan lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop UKM, Rully Indrawan mengatakan hilirisasi sangat erat dengan kelembagaan. “Jadi yang kita butuhkan bagaimana penguatan kelembagaan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah,” katanya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Direktur Pengelolaan Media Ditjen IKP, Siti Meiningsih, Kepala Dinas Kominfo Provsu, M Fitriyus, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut, Ilyas Sitorus, serta insan pers yang diundang. (LMC-02)




Petani di Sumut Disarankan Gunakan Pestisida Alami

Sekda Provinsi Sumut, R Sabrina di acara diskusi media Hilirisasi Produk Daerah dan Perdagangan Antar Daerah di Sumatera Utara yang digelar oleh Forum Merdeka Barat 9, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (20/3). (Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 20/3 (LintasMedan) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta masing-masing pimpinan daerah Kabupaten/Kota untuk menyosialisasikan penggunaan pestisida alami di kalangan petani.

“Saatnya petani di Sumut harus beralih dari penggunaan pestisida kimiawi kepada pestisida alami,” kata Sekda Provinsi Sumut, R Sabrina di acara diskusi media Hilirisasi Produk Daerah dan Perdagangan Antar Daerah di Sumatera Utara yang digelar oleh Forum Merdeka Barat 9, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Rabu.

Dia mengatakan penggunaan pestisida alami sangat disarankan agar produk makanan yang dihasilkan sehat dan proses penyemprotan tanaman itu juga tidak mencemari lingkungan.

Pemprov Sumut, kata Sabrina saat ini juga gencar melakukan pengembangan penggunaan pestisida alami khususnya di daerah sentra pertanian seperti Tanah Karo.

Pestisida alami, sebut dia misalnya dengan memanfaatkan cuka kayu yang tidak terpakai.

Selain itu pihaknya juga masih melakukan ujicoba pembuatan pupuk organik dari sampah dan limbah-limbah tanaman.

“Pupuk buatan yang organik ini masih tahap ujicoba, apakah nantinya mengandung unsur hara Nitrogen (N) dalam pupuk tersebut,” ucapnya.

Namun demikian sebut Sabrina, yang terpenting saat ini adalah meyakinkan petani, bahwa dengan menggunakan pupuk yang ramah lingkungan tetap tidak mengurangi hasil pertanian mereka. “Di sini kehadiran pemerintah daerah yang harusnya cukup berperan memberi keyakinan, agar petani tidak lagi menggunakan pupuk kimia,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga berharap masing-masing wilayah di Sumut memiliki produk unggulan sehingga nantinya akan memperlancar perdagangan antar daerah.(LMC-02)




Istri Terduga Teroris Sibolga Ledakkan Diri

Personel kepolisian berjaga di sekitar lokasi kejadian pascaledakan bom di rumah terduga teroris di Jalan  KH Ahmad Dahlan, Gang Sekuntum, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Sumut, Rabu (13/3). (Foto: LintasMedan/IDN Times)

Medan, 13 /3 (LintasMedan) – Istri dari terduga teroris Abu Hamzah yang ditangkap di Sibolga, Sumatera Utara, Selasa (12/3) melakukan bom bunuh diri di rumahnya, Rabu (13/3) dinihari, meski pihak kepolisian telah melakukan negosiasi agar menyerahkan diri.

Informasi yang dihimpun, pascaledakan bom di sebuah rumah yang berokasi di Jalan KH Ahmad Dahlan, Gang Sekuntum, Kota Sibolga itu, polisi melakukan sterilisasi dan menemukan empat bom dan 30 kilogram bahan peledak dari rumah tersebut.

Jasad istri Husein alias Abu Hamzah juga telah dievakuasi ke Rumah Sakit (RS) Sibolga.

Jasad yang dievakuasi merupakan potongan tubuh. Potongan tubuh itu terlempar hingga 70 meter dari lokasi.

“Sekitar jam 01.30 WIB yang bersangkutan meledakkan diri mengakibatkan bersama anaknya diduga meninggal dunia,” kata Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo kepada pers di Medan.

Ia menjelaskan, sebelum ledakan terjadi telah dilakukan proses negosiasi selama hampir 10 jam agar istri Abu Hamzah bersedia keluar rumah dan menyerahkan diri.

Namun, lanjutnya, negosiasi tersebut tidak berjalan mulus dan istri Abu Hamzah meledakkan bom bunuh diri.

“Sementara dugaan kita dia menggunakan bom rakitan bom lontong. Kita masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari lapangan,” kata Dedi.

Bom lontong di Sibolga tersebut merupakan bom rakitan dari pipa paralon yang berisikan berbagai bahan berbahaya, di antaranya potasium, paku, baut, dan pecahan kaca.

Bom jenis yang sama sebelumnya juga ditemukan dari terduga teroris di Lampung, R alias P, yang berhasil diamankan pekan lalu.

“Jadi di Lampung kita juga menemukan jenis bom yang sama, cuma bom yang di Lampung tidak sebanyak yang kita temukan di sini. Di Sibolga cukup banyak, baik yang sudah terakit maupun yang belum terakit,” paparnya.

Sebagaimana diinformasikan, Tim Densus 88 Antiteror menangkap dua terduga teroris selain Husain alias Abu Hamzah di Sibolga pada Selasa (12/3).

Ada dua lokasi yang ‘dikepung’ polisi pasca-penangkapan terduga teroris Abu Hamzah pada Selasa (12/3) siang. Selain di Jalan KH Ahmad Dahlan, Gang Sekuntum, tim gabungan Polri datang ke Jalan Kutilang, Sibolga.

“Kejadian di Sibolga merupakan pengembangan penangkapan Densus 88 jaringan ISIS di Sumatera. Densus bergerak dan ditangkap satu terduga di Lampung dengan pengembangan di Sibolga. Tim bergerak di Sibolga, ada 3 orang ditangkap, selain Abu Hamzah, ada AHH dan AR alias D,” kata Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya mengatakan pelaku terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Antiteror di Sibolga dan Lampung merupakan bagian dari jaringan yang berafiliasi dengan ISIS. (LMC-03)




Gubernur Sumut Puji Aplikasi “Binjai Kota Pintar”

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didampingi Walikota Binjai M.Idaham, bersama para OPD Pemprovsu dan Pemko Binjai saat berada di ruang pusat komando kantor walikota Binjai, Rabu (6/3). (Foto: LintasMedan/ist)

Binjai, 6/3 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi memuji aplikasi Binjai Kota Pintar atau “Binjai Smart City” yang dicetuskan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai sebagai wujud pemanfaatan teknologi sistem informasi.

“(aplikasi Binjai Smart City) Ini sistem yang sangat bagus. Merespon tuntutan modernisasi dan globalisasi ke depan,” katanya di kantor walikota Binjai, Rabu.

Menurutnya, penerapan sistem aplikasi Binjai Smart City membuat pengelolaan pemerintahan jauh lebih baik dan modern.

Terkait keberhasilan Pemko Binjai menerapkan aplikasi Binjai Smart City, ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota lain di Sumut agar belajar ke Binjai untuk selanjutnya menerapkan sistem informasi berbasis pelayanan publik di daerahnya masing-masing.

Ia menambahkan, sistem informasi yang diterapkan dalam rangka mewujudkan percepatan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat di Kota Binjai tersebut masih perlu disempurnakan untukselanjutnya disinergikan dengan kabupaten/kota lain, sehingga Binjai benar-benar berperan menjadi kota penyangga untuk Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumut.

Karena itu, Edy mendorong seluruh Forum Koordinasi Pimpina Daerah (Forkopimda) kabupaten dan kota lain juga menerapkan sistem informasi di masing-masing wilayahnya agar saling terhubung satu sama lain, yakni TNI, Polri dan Kejaksaan.

Sebab, kaata dia, institusi tersebut berperan menjamin keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dari sektor pertahanan dan keamanan serta kepastian hukum.

“Kita kan ada Babinsa dan Babinkamtibmas yang mereka itu ada di masyarakat. Mereka harus tahu bagaimana kondisi di masyarakatnya. Jadi undang-undang mengatur itu, masing-masing punya tupoksi (tugas pokok fungsi). Inilah harus bersatu bersama, dalam membangun wilayah,” ujarnya.

Sementara Wali Kota Binjai Muhammad Idaham mengaku sangat berterima kasih dan bangga atas apresiasi Gubernur terkait sistem informasi pemerintahan yang modern, transparan dan tepat guna. Meskipun diakuinya, masih perlu penyempurnaan dalam penerapan aplikasi terpadu ini.

“Terima kasih Pak Gubernur atas masukan arahannya. Kami siap jika memang diminta untuk menjadi mentor bagi kabupaten/kota yang lain. Karena dari provinsi lain juga sudah belajar ke Binjai,” katanya. (LMC-02)




Sarma Hutajulu: Hutan Raya di Kawasan Danau Toba Upaya Pengalihan Masalah

SARMA HUTAJULU (Foto:LintasMedan/irma)

Medan, 25/2 (LintasMedan) – Wacana meminta partisipasi PT Toba Pulp Lestari (TPL) melakukan penanaman hutan raya di seputaran Danau Toba dianggap hanya bagian dari upaya pengalihan masalah.

Menurut anggota Fraksi PDI-P Sarma Hutajulu, pencemaran lingkungan di kawasan Danau Toba sudah sangat kronis. “Akar masalahnya ada di hulu, itu yang harus diselesaikan dengan tegas dan bukan dengan melakukan pengalihan masalah,” katanya menjawab wartawan, baru-baru ini.

Anggota Komisi A DPRD Sumut itu mempertanyakan, wacana yang sempat mengemuka dari hasil rapat Komisi B DPRD Sumut dengan Dinas Pariwisata beberapa waktu lalu. Dalam rapat itu disepakati adanya gagasan untuk meminta partisipasi PT TPL membangun hutan wisata di sekitar Danau Toba, atau di areal yang diusahai perusahaan tersebut.

Hal itu sebagaimana disebutkan untuk mendukung kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata.

Sarma mengaku lebih sependapat jika pemerintah bertindak tegas mengawasi izin PT TPL yang diduga sudah terlalu lama melakukan penebangan hutan.

“Usulan penanaman hutan wisata oleh PT TPL harus dikaji matang, tidak akan ada artinya jika penebangan hutan justru terus dilakukan,” ujarnya.

Sarma mengaku prihatin, ketika melakukan kunjungan dalam rangka reses di beberapa kawasan di Danau Toba yang telah mengalami krisis air bersih, akibat dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan itu.

Salah satu wilayah yang dikunjunginya adalah Desa Matio di Kecamatan Balige, dimana warga disana harus berjalan puluhan kilo meter hanya untuk mendapatkan air bersih.

“Masyarakat yang berada di areal PT TPL kini mulai dilanda sengketa, karena kekurangan sumber air. Jadi jangan ada lagi upaya pengalihan masalah karena kondisinya sudah sangat kronis,” ucap Sarma.

Lebih jauh Sarma meminta pemerintah segera mengevaluasi sejumlah perusahaan yang diduga kuat menyumbang pencemaran air dan lingkungan di seputaran Danau Toba.

Ia berharap pansus Danau Toba yang saat ini akan dibentuk DPRD Sumut kelak mampu mengeluarkan rekomendasi berisi penutupan seluruh aktifitas perusahaan diduga perusak lingkungan dan mengembalikan fungsi danau tersebut sebagai “aek natio mual hangoluan” atau
Danau Toba yang indah dengan sumber air yang bersih.(LMC-02)

 




Gakkum Sumut Amankan Truk Pengangkut Kayu Diduga Ilegal

Ilustrasi

Medan, 12/2 (LintasMedan) – Balai Penegakan Hukum ( Gakkum ) Wilayah 1 Sumatera Utara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengamankan truk colt diesel berasal dari Aceh di jalan. Medan – Binjai  simpang Megawati belum lama ini .

“Truk yang diamankan sedang mengangkut arang ( bakau ) yang disinyalir berasal dari sumber hutan bakau dari zona hutan lindung, ” kata Kepala Seksi Gakkum wilayah 1 KLHK Sumut Halwa Ginting, kemarin.

Pengamanan ini dilakukan setelah supir truck pengangkut tidak dapat menunjukkan dokumen dan nota yang sah.

Menurut Halwa Ginting, supir truk mengaku arang bakau tersebut rencananya akan dikirim ke Gudang milik seorang pria berinisial AA dari CV. Primadona yang beralamat di Jln. Garuda 1 Sei Seumayang Deli Serdang.

AA merupakan sekretaris dari Asosiasi Exportir Arang Kayu Sumatera Utara.

AA yang selanjutnya dipanggil oleh Gakkum Sumut untuk memberikan keterangan awal, baru dapat menunjukkan dokumen nota atas nama KSU Bina Mufakat setelah beberapa hari pemanggilan pertama.

Aparat Gakkum yang  melakukan pengecekan ke lokasi dan areal sumber arang bakau tersebut kemudian menemukan ketidakpastian legalitasnya.

Gakkum KLHK Wilayah 1 Sumut sendiri  sebelumnya telah banyak menerima informasi dari masyarakat bahwa Nota KSU Bina Mufakat telah banyak digunakan oleh AA untuk kegiatan Pengangkutan arang bakau.

Di mana Nota KSU Bina Mufakat yang beredar selama ini merupakan dokumen yang diterbitkan secara tidak sah. Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat,  pengangkutan arang bakau ilegal yang terjadi selama ini di Aceh – Sumut menggunakan jasa pengawalan seorang oknum aparat. (LMC/rel)

.




DPRD Sumut Segera Bentuk Pansus Pencemaran Danau Toba

Sutrisno Pangaribuan (Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 5/2 (LintasMedan) – DPRD Provinsi Sumatera Utara berencana segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas secara menyeluruh kondisi pencemaran lingkungan di kawasan Danau Toba yang kian mengkhawatirkan.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan kepada pers, di Medan, Selasa tugas pokok yang akan dibahas pansus tersebut bukan hanya sebatas pencemaran lingkungan, tetapi juga dampak yang lebih luas yang ditimbulkan oleh pemanfaatan danau tersebut yang selama ini mengabaikan aspek-aspek kelestarian lingkungan.

“Kondisi air Danau Toba dan ekosistemnya sekarang ini hampir tidak memberi dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, termasuk dari aspek ekonomi,” ujar politisi muda PDIP itu.

Ia menambahkan, masalah krusial di kawasan Danau Toba yang akan dibahas Komisi D DPRD Sumut tidak hanya sebatas gencarnya aksi pembuangan bangkai ikan ke perairan danau itu yang diduga berasal dari PT Aquafarm, tetapi faktor pemicu matinya ikan tersebut.

Kuat dugaan, kata Sutrisno banyaknya ikan mati di Danau Toba akhir-akhir ini akibat air Danau Toba semakin tercemar limbah domestik dan pakan.

Untuk memulihkan kondisi lingkungan Danau Toba, kata Sutrisno mutlak dibutuhkan kajian ilmiah serta sikap tegas pemerintah dalam menegakkan peraturan yang berlaku dan dukungan nyata dari segenap elemen masyarakat.

Ia menilai aktifitas pembudidayaan ikan dengan menggunakan sarana Kerambah Jaring Apung (KJA) di dalam danau tersebut ikut memperparah kasus pencemaran air Danau Toba.

Disebutkannya, salah satu perusahaan budidaya ikan yang diduga kuat ikut menyumbang pencemaran air Danau Toba adalah PT Aquafarm Nusantara.

Perusahaan penanaman modal asing ini, kata dia, disinyalir juga tidak menerapkan sistem pengelolaan budi daya ikan air tawar seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah RI.

Bahkan, PT Aquafarm Nusantara diduga pernah membuang sejumlah ikan mati ke Danau Toba sehingga menambah tingkat pencemaran air di danua terbesar di Asia itu.

“Kami sudah menjadwalkan  melakukan peninjauan langsung untuk melihat berbagai kegiatan usaha yang rawan terjadi pencemaran lingkungan di Danau Toba, seperti hotel, restoran dan KJA baik milik perusahaan maupun masyarakat,” ucapnya

Rombongan komisi D DPRD Sumut dijadwalkan melakukan kunjungan ke lapangan pada 21 Pebruari 2019.

Dari hasil kunjungan tersebut, kata dia Komisi D DPRD Sumut akan membentuk pansus Danau Toba

Ia berharap pansus Danau Toba DPRD Sumut kelak mampu mengeluarkan rekomendasi berisi penutupan seluruh aktifitas KJA dan mengembalikan fungsi danau tersebut sebagai pusat ekowisata berbasis lingkungan.

Sebelumnya Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menegaskan pihaknya mendukung upaya penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan di Danau Toba, termasuk  pembuangan bangkai ikan yang diduga milik PT Aquafarm Nusantara. (LMC-02)




Gubernur Sumut Ingatkan Para Kades Soal Dana Desa

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat memberikan pengarahan kepada ratusan kepala desa dari Kabupaten Dairi, Karo dan Pakpak Bharat soal pengelolaan dana desa, Jumat (25/1) di Dairi. (Foto:LintasMedan/ist)

Dairi, 25/1 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengingatkan kepada para kepala desa di provinsi ini terkait pengelolaan dana desa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dana desa harus benar-benar digunakan untuk program yang bermanfaat. Tak perlu terlalu banyak untuk kegiatan seremonial seperti bimtek yang justru akan menghabiskan anggaran,” ujarnya di hadapan pada kepala desa saat berkunjung ke Kabupaten Dairi, Jumat.

Edy mengaku kedatangannya ke wilayah itu memang ingin bertemu para kepala desa.

“Dana desa menjadi prioritas negara saat ini. Jadi harus dikelola dengan baik,” katanya.

Dana senilai Rp1 miliar perdesa disebutkannya hingga saat ini terkesan belum maksimal dalam pengelolaannya.

Untuk itu Edy mengingatkan agar kedepan benar-benar dikelola dengan baik dan jangan malah disalahgunakan jika tidak ingin berhadapan dengan hukum.

Dia juga menegaskan akan terus melakukan pengawasan ke berbagai desa di Sumut. Tujuannya untuk memastikan apakah desa yang mendapat kucuran dana APBN, menjadi lebih baik dari ketika belum mendapatkan dana.

“Nanti saya akan lihat lagi, saya akan panggil para kepada desa melalui sistem acak. Supaya kita tahu, apakah ada perubahan dalam beberapa tahun ini,” tuturnya.(LMC-02)




Gubernur Sumut Kagumi Risma Bangun Surabaya

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat berkunjung ke Kabupeten Labuhanbatu, Senin (10/1). (Foto:LintasMedan/ist)

Labuhanbatu, 10/1 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengagumi Kota Surabaya yang menurutnya bersih dan indah.

Dia juga memuji kepemimpinan Walikota Surabaya, Risma yang mampu membangun kota itu dan dipenuhi dengan bunga berwarna-warni.

“Saya kagum Kota yang dipimpin seorang perempuan begitu maju dan indah,” katanya saat bertemu dengan Plt Bupati Labuhanbatu Andi Suhaemi dan sejumlah OPD, Camat, serta Kepala Desa kabupaten setempat, Kamis di Aula Asrama Haji Rantauprapat.

Menurutnya, Labuhanbatu juga bisa dibuat bersih dan indah seperti Kota Surabaya jika para kaum perempuan di wilayah ini turut mendukung.

Edy juga mengajak seluruh masyarakat Labuhanbatu untuk bersama-sama mewujudkan salah satu program Pemprov Sumut yaitu membangun desa dan menata kota.

“Banyak potensi desa yang bisa dikembangkan di daerah ini. Mari sama-sama lakukan dan manfaatkan potensi itu,” ujarnya.

Tentang pengelolaan dana desa, Gubsu berpesan kepada seluruh Kepala Desa untuk memanfaatkannya secara maksimal.

Menurut dia perkotaan di Sumut tidak akan bisa tertata seperti Surabaya, apabila tidak memulai pembangunan dari desa. (LMC-02)




Edy Rahmayadi Terharu Ada Pesantren di Tengah Hutan

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didampingi istri membelai kepala salah seorang santri dalam kunjungan ke Pesantren Darussalam Parmeraan Padang Lawas Utara (Paluta), Selasa (8/1). (Foto:LintasMedan/ist)

Paluta, 8/1 (LintasMedan) – Gubernur Sumut Edy Ramayadi bersama istri Nawal Lubis mengunjungi pesantren Darussalam Parmeraan Padang Lawas Utara (Paluta), Selasa.

Kedatangan gubernur bersama rombongan disambut Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan H Efendi Ritonga dan ribuan santri.

Gubernur mengaku terharu, bisa berkunjung ke pesantren tersebut dan bertemu para santri.

“Saya baru kali ini mengetahui kalau ada pesantren di tengah hutan. Jalan yang ditempuh juga cukup jauh dan kondisinya cukup memprihatinkan,” kata Edy.

Namun dia mengaku kagum dan bangga melihat ribuan santri yang rela jauh dari rumah dan keluarga, demi mengaji dan belajar ilmu agama.

“Saya juga terharu dan bangga bisa sampai di sini, menemui para calon penghuni surga,” ujarnya.

Meski jauh dari keramaian namun Edy menilai tempat itu sangat baik untuk belajar dengan khusuk dan tekun.

“Di sini meski saya Gubernur, namun saya tak sanggup menjadi imam salat karena dalam pemahaman dan lafaz bacaan AlQuran tidak sefasih para santi,” kata Edy sambil bercanda seusai menguji hafalan ayat Alquran para santi tersebut.

Di kesempatan itu, gubernur juga berjanji akan membantu pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pesantren. “Saya akan berkoordinasi dengan Bupati Paluta untuk membenahi infrastruktur jalan di sekitar pesantren itu,” katanya.

Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan H Efendi Ritonga mennyampaikan, bahwa pesantren tersebut sudah dibangun sejak 1994.

“Saat ini, jumlah santri dan santriwati sebanyak 1200 orang, yang berasal tak hanya dari Sumut, tetapi juga dari luar, seperti Riau bahkan Jakarta,” katanya.(LMC-02)